slot212 881Jutaan kata 496291Orang-orang telah membaca serialisasi
《aplikasi belanja online bisa kredit》
Mendagri tunjuk Al Yasin Ali sebagai Plt. Gubernur Maluku Utara******
"Sesuai ketentuan, untuk roda pemerintahan selanjutnya dikendalikan Wakil Gubernur M. Al Yasin Ali selaku Plt. Gubernur," kata Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir di Ternate, Jumat.
Penunjukan Al Yasin Ali itu tertuang dalam Surat Keputusan Mendagri Nomor 100.2.1.3/7456/8.1 tentang Penugasan Wakil Gubernur Maluku Utara selaku Pelaksana Tugas Gubernur Maluku Utara tertanggal 21 Desember 2023.
Dalam SK itu disebutkan, berkenaan dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap Abdul Gani Kasuba pada 19 Desember 2023, untuk mengisi kekosongan kepala daerah ditugaskan pelaksana tugas gubernur.
Baca juga: KPK tahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba
Samsuddin mengatakan dengan adanya surat ke Wagub Maluku Utara maka aktivitas pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Selain itu, pihaknya menemui Plt. Gubernur Malut Al Yasin Ali untuk menetapkan pelaksana tugas pada empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang kepala dinasnya sudah ditetapkan tersangka bersama gubernur.
"Saya akan menghadap plt gubernur untuk meminta petunjuk terkait penempatan pejabat eselon III yang ada di OPD tersebut untuk diusulkan menjadi pelaksana tugas," katanya.
Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba
Bahkan, untuk pengisian jabatan pelaksana tugas pada empat OPD ini bisa saja diambil dari internal dinas maupun luar dinas itu.
Kendati demikian, Sekdaprov mengatakan aktivitas pelayanan di Pemprov Maluku Utara tetap normal, artinya penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan normal.
Sementara itu, ia belum menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/12) mengabulkan gugatan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak terkait masa jabatan kepala daerah.
Dalam amar putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023 menegaskan, berdasarkan norma Pasal 201 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014, bahwa hasil pemilihan dan pelantikan tahun 2018, jabatannya berakhir pada tahun 2023.
Namun, kepala daerah hasil pemilihan 2018 dan pelantikannya tahun 2019 akan tetap memegang jabatan selama lima tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Selama tidak melewati satu bulan sebelum pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut
Baca juga: KPK geledah kediaman Gubernur Malut di Ternate
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
Pemerhati Penyu Sulbar sesalkan aksi konten kreator makan telur penyu******
"Apa yang dilakukan oleh konten kreator ini sangat fatal karena melakukan sesuatu yang dilarang," ujar Ketua Sahabat Penyu Provinsi Sulbar Muhammad Yusri, Jumat.
Dalam video berdurasi dua menit empat detik yang diunggah melalui media sosial tersebut, konten kreator yang berstatus mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Kota Makassar Sulawesi Selatan itu memakan telur penyu yang sudah direbus.
Konten kreator berinisial MR yang sedang menjalankan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Majene tersebut terlihat memegang sebuah piring berisi beberapa butir telur penyu.
Ketua Sahabat Penyu Sulbar menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi terkait jenis ikan dilindungi kepada masyarakat umum.
"Para konten kreator harus belajar memublikasikan sesuatu yang tidak hanya mengandalkan tayang dan like terbanyak, tapi juga dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada penonton," ujar Muhammad Yusri.
Baca juga: Pemkab Natuna lepasliarkan ratusan tukik di Pantai Sisi Serasan
Baca juga: IDCTA lakukan pelepasan penyu sebagai komitmen pelestarian lingkungan
Baca juga: TCEC Serangan temukan 63 sarang penyu 2023
Aksi konten kreator memakan telur penyu tersebut juga mendapat reaksi dari pihak Balai Pengawasan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Makassar Sulawesi Selatan bersama Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).
Koordinator wilayah kerja PSDKP Polewali Mandar Muhammad Husyary menyatakan, tim dari BPSPL Makassar bersama PSDKP Bitung segera mendatangi lokasi tempat MR melakukan KKN di Kabupaten Majene.
"Kami langsung bergerak setelah mendapat perintah dari Kepala Pangkalan PSDKP Bitung. Karena lokasi kejadiannya berada di Kabupaten Majene jadi harus atas perintah pimpinan," ujar Husyary.
Dari hasil pemeriksaan terhadap MR, kata Husyary, konten kreator itu mengaku tidak mengetahui terkait status perlindungan satwa yang dilindungi.
"Kami memberikan surat teguran dan peringatan agar tidak mengulangi perbuatannya. MR, selaku konten kreator diminta menghapus video tersebut dan membuat permintaan maaf secara terbuka," jelas Husyary.
Kejadian tersebut menurut Husyary, menjadi pelajaran pentingnya edukasi mengenai perlindungan satwa dilindungi, serta tanggung jawab konten kreator dalam menyebarkan informasi yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat.
Baca juga: Kembalinya penyu ke habitatnya di Serangan Bali
Baca juga: Potret keluarga yang turun-temurun lindungi penyu di Pulau Beidao
Pewarta: Amirullah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2023
Hamas tuntut pembebasan 3 pemimpin Palestina untuk pertukaran sandera******
Hamas mendesak agar Marwan Barghouti, Ahmed Saadat, dan Abdullah Barghouti masuk daftar tahanan yang dibebaskan dalam kesepakatan terbaru itu, lapor surat kabar Yedioth Ahronoth.
Barghouti (64) adalah anggota Komite Sentral Fatah yang menurut jajak pendapat Palestina paling diunggulkan dalam memimpin Otoritas Palestina yang berbasis di Ramallah setelah Presiden Mahmoud Abbas.
Dia ditangkap Israel pada 2002 dan dijatuhi lima kali hukuman seumur hidup.
Baca juga: Macron: Memerangi terorisme bukan berarti membumihanguskan Jalur Gaza.
Barghouti dapat mengubah wajah Otoritas Palestina, kata surat kabar itu.
Saadat, Sekretaris Jenderal Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP), ditangkap pada 2008 dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara karena terlibat dalam pembunuhan Menteri Pariwisata Israel Rehavam Ze'evi pada 2001.
Abdullah Barghouti adalah seorang pemimpin senior Hamas dan dijatuhi beberapa kali hukuman seumur hidup karena serangkaian serangan terhadap Israel.
Israel menolak memasukkan ketiga orang ini dalam perjanjian pertukaran tahanan dengan Hamas pada 2011 yang mempertukarkan pembebasan serdadu Israel Gilad Shalit dengan pembebasan lebih dari 1.000 tahanan Palestina.
Belum ada pernyataan langsung dari pemerintah Israel mengenai laporan tersebut.
Baca juga: Biden ragu kesepakatan pembebasan sandera Gaza akan segera tercapai
Pemimpin politik Hamas, Ismail Haniyeh, tiba di Kairo pada Rabu di tengah upaya Mesir dalam menengahi kesepakatan pertukaran sandera terbaru antara Hamas dan Israel.
Selama jeda kemanusiaan sepekan di Gaza bulan lalu, Hamas telah membebaskan 81 warga Israel dan 24 warga asing untuk ditukar dengan 240 warga Palestina, termasuk 71 perempuan dan 169 anak-anak.
Hampir 130 warga Israel masih disandera oleh Hamas di Jalur Gaza.
Serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan hampir 20.000 warga Palestina yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai 52.586 orang, kata otoritas kesehatan di kantong Palestina tersebut.
Baca juga: Indonesia dan Aljazair tuntut gencatan senjata permanen di Gaza
Sumber: Anadolu
Penerjemah: Shofi Ayudiana
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
Label:buah4d、sistem kredit di akulaku、ligaubo
Terkait:5 situs slot terbaik、erek erek 3 angka abjad、bocoran kakek zeus hari ini、maxwin slot xyz、slot gacor 88 hari ini、prediksi togel angka、seribu mimpi 2d abjad、daftar pinjol yang terdaftar di ojk 2022、situs slot gacor hari ini pragmatic play、hoki99
bab terbaru:gbo338 slot(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Penerjemah: Natisha Andarningtyas
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023
Kita tidak boleh me-'judge' itu salah atau tidak salah, nanti kita serahkan kepada yang berwenang BawasluJakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Gatot Eddy Pramono, mengatakan temuan soal baliho yang terpasang di atas pos polisi di Mojokerto, Jawa Timur, sudah ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mantan Wakapolri itu juga meminta masyarakat untuk menahan diri dan tidak terlibat adu argumen sebelum ada hasil pemeriksaan oleh Bawaslu. "Kita tidak boleh me-judgeitu salah atau tidak salah, nanti kita serahkan kepada yang berwenang Bawaslu," kata Gatot di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu.
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
《aplikasi belanja online bisa kredit》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,mujur123Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《aplikasi belanja online bisa kredit》bab terbaru。