web judi gacor

Cermin iblis serba bisa

Erick Pindahkan Depo BBM Plumpang yang Terbakar ke Tanah Pelindo******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PertaminaPlumpang, Jakarta Utara akan dipindahkan ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Pembangunan depo BBM baru itu diperkirakan mulai akhir 2024.

Erick mengatakan pembangunan terminal BBM baru di Pelabuhan Pelindo membutuhkan 2 tahun sampai 2,5 tahun.

"Kami juga sudah merapatkan bahwa kilang (depo BBM) akan kita pindah ke tanah Pelindo kita sudah koordinasi dengan Pelindo lahannya akan siap dibangun akhir 2024," kata Erick dalam video, Senin (6/3).

Maka dari itu, Erick menginginkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat karena hal itu merupakan bagian perlindungan masyarakat seperti yang diminta Presiden Joko Widodo.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan rencana penetapan buffer zoneatau zona aman di sekitar TBBM.

"Untuk menentukan buffer zone dan juga rencana pemindahan permukiman warga tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada komunikasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat," ujarnya.

Erick pun berharap tindakan yang akan dilakukan terhadap TBBM Plumpang menjadi percontohan bagi fasilitas vital nasional, termasuk TBBM lain, dan kilang-kilang Pertamina di tempat lain.

"Ini akan menjadi proyek percontohan pertama, sebelum kita terapkan di kilang-kilang lain, bahkan termasuk juga pabrik pupuk dan smelter," ujar Erick.

Kebakaran yang melanda Depo Pertamina di Plumpang terjadi pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.11 WIB. Menurut kesaksian warga, tercium aroma bensin yang menyengat sebelum kebakaran terjadi.

Belasan orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan mengalami luka bakar. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke pemukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Seni Bela Diri Abadi

Tiket Mudik Kereta Baru Terjual 250 Ribu Bangku, Masih Sisa Banyak******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mencatat tiket kereta apijarak jauh untuk pelayanan mudik lebaran 2023 baru terjual sekitar 250 ribu bangku. Artinya masih banyak sisa dari kuota yang disediakan 3,5 juta tiket.

Berdasarkan data pemesanan sampai Selasa (7/3), pukul 08.00 WIB, tiket kereta jarak menengah atau jauh pada masa angkutan Lebaran 1441 H yang telah terjual untuk keberangkatan periode 12-21 April 2023 adalah 250.687 tiket atau sekitar 24,4 persen dari total keseluruhan tiket yang disediakan sebanyak 1.028.547 tiket pada periode tersebut.

"Jumlah tersebut masih akan bertambah, karena penjualan masih terus berlangsung," tulis KAI dalam keterangan tertulisnya.

Sedangkan, untuk perjalanan kereta yang masuk lima besar dalam okupansinya rata-rata capai 50 persen. Sebut saja, KA Airlangga (59,04 persen), KA Bengawan (55,85 persen), KA Kahuripan (54,27 persen), KA Sritanjung (35,35 persen), dan KA Serayu (34, 77 persen).

"KAI berharap masyarakat dapat merencanakan perjalanannya dengan baik karena tiket KA masa Angkutan Lebaran masih cukup banyak tersedia," imbuh KAI.

Sementara berdasarkan tanggal keberangkatan KA yang menjadi favorit dipesan diantaranya :

1. 20 April 2023 = 47 persen

2. 19 dan 21 April 2023 = 41 persen

3. 18 April 2023 = 31 persen.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Pahlawan Iblis

PUPR Respons Dugaan Praktik Culas Perbaikan Jalan: Tak Mungkin Sepihak******

KementerianPUPR merespons terkait perbaikan sejumlahjalandi ibu kota yang disusupi dugaan praktik culasantara penyelenggara, yakni pemerintah, dengan vendor atau kontraktor.

Staf Ahli Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja mengklaim dalam pembangunan maupun perbaikan jalan, pihaknya selalu memastikan kualitas bahan digunakan sama dengan yang tertuang di dalam kontrak kerja.

"Spesifikasi teknis yang tertuang di dalam kontrak itu tidak boleh dikurangi, itu artinya speknya sudah mengatakan A, ya harus dipenuhi A. Dengan alasan apapun tidak boleh dikurangi. Jadi, artinya kita tidak mau ada sedikit pun yang dikurangi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/3).

Ia menyebut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sudah sering menekankan tidak boleh ada hadiah (gift) yang diberikan kontraktor ke penyelenggara, no kick backatau pengembalian uang, hingga no briberyatau penyuapan.

Artinya, kata Endra, jika pengawasan dan imbauan sudah ditekankan, namun tetap masih terjadi pelanggaran dan kecurangan, maka sudah pasti seluruh pihak terlibat.

"Kalau ada permainan ini tidak mungkin terjadi kalau hanya satu pihak, itu pasti terjadi karena ada kesepakatan yang kita anggap itu tidak dibenarkan," jelasnya.

Karenanya, pemerintah juga meminta bantuan masyarakat untuk menyampaikan aduan jika melihat kecurangan di lapangan. Tentunya disertai bukti agar bisa langsung ditindak.

"Jadi ada saluran pengaduan, ini bisa dipakai kalau ada hal-hal semacam itu, kita tidak perlu klarifikasi lagi, itu bisa langsung ditindak. Apakah dicopot jabatan atau dilepas jabatannya dan kalau memang ada unsur pidananya, ya langsung kita proses," pungkasnya.

Sebelumnya, seorang kontraktor yang tak ingin disebut namanya membeberkan deal-deal yang dilakukan pihak penyelenggara jalan dan kontraktor untuk meraup keuntungan pribadi dari anggaran dengan jumlah yang variatif, tergantung besarnya proyek pembangunan jalan.

"Misalnya satu kilometer anggarannya Rp500 juta untuk rehabilitasi aspal, kemudian diambil 30 persen untuk pihak penyelenggara jalan dan kontraktor. Kan, untungnya bisa Rp150 juta," ujarnya, Kamis (2/3).

[Gambas:Video CNN]

Wuzong

Dirut Pertamina Minta Maaf Insiden Kebakaran Depo Plumpang******

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf atas insiden kebakaran depo Pertamina Plumpang, yang menewaskan setidaknya empat orang.

"Pertamina akan memberikan penanganan yang terbaik bagi masyarakat terdampak," kata Nicke, dalam keterangan tertulis.

Ia mengatakan Pertamina saat ini telah membentuk tim gabungan dengan PT Patra Niaga untuk menyelidiki penyebab kebakaran.

Sementara itu, pada Sabtu pagi (4/3) Vice President Corporate Communication Fadjar Djoko Santoso mengatakan Pertamina belum menemukan penyebab insiden.

"Belum (diketahui penyebab), fokus kami masih penanganan warga dan menjaga pasokan BBM aman," ujar Fadjar kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (4/3).

Sebelumnya kebakaran terjadi sekitar pukul 20.20 WIB di Depo Pertamina Plumpang, yang merupakan salah satu depo terpenting pertamina.

Hingga Sabtu pagi, jumlah korban tewas mencapai 14 orang, termasuk satu jenazah yang baru ditemukan pada pagi ini. Delapan orang juga masih dilaporkan hilang semenjak insiden semalam, sementara 349 mengungsi.

Total luas area Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, yang terbakar pada Jumat (3/3) malam mencapai 1,5 hektare, sementara luas area permukiman yang terbakar belum diketahui.

Lihat Juga : Kronologi Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Memanggil dewi dari dunia lain

Pelindo Respons Ide Ma'ruf Amin Pindahkan Depo Plumpang ke Pelabuhan******

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo buka suara terkait rencana Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin yang ingin depo Pertamina Plumpang dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik Pelindo.

Wacana ini seiring dengan kebakaran yang terjadi di depo Plumpang pada Jumat (3/3) malam. Peristiwa itu menghanguskan pemukiman warga yang berada di sekitarnya.

Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo Ali Mulyono mengatakan pihaknya masih perlu menunggu pernyataan dari Pertamina selaku pengelola depo Plumpang.

Di sisi lain, Ali mengatakan pihaknya turut mendoakan masyarakat yang menjadi korban kebakaran supaya tetap tabah dan mendapatkan kehidupan lebih baik nantinya.

"Kami, Pelindo Group, telah bergerak cepat dengan memberikan kepada masyarakat dan berharap kami cukup membantu," imbuhnya.

CNNIndonesia.comtelah berupaya mengubungi Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan untuk meminta tanggapan lebih lanjut terkait usul relokasi depo Plumpang ke pelabuhan milik Pelindo. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

Sebelumnya, Ma'ruf Amin mengatakan Depo Pertamina Plumpang rencananya bakal dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Ia mengatakan hal itu langsung kepada warga yang terdampak insiden kebakaran depo Pertamina Plumpang.

"Nanti yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Saya berharap supaya depo (Depo Plumpang) ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo, saya kira begitu Pak Erick (Menteri BUMN)," ucapnya saat meninjau langsung lokasi kebakaran, Sabtu (4/3).

Di sisi lain, ia mengatakan lokasi permukiman warga di Koja itu akan ditata ulang. Penataan ulang permukiman demi membuat lokasi daerah tersebut menjadi lebih teratur, baik, dan aman.

Ia juga menawarkan warga untuk relokasi rumah saat meninjau lokasi kebakaran dan berinteraksi dengan warga yang terdampak. Terlebih lagi sebelum kejadian ini Depo Plumpang juga pernah terbakar pada 2009 silam.

"Kalau dipindahin,mau ya? Sabar ya, namanya musibah. Nantidibikinkanseperti apa? Apa dibangun di situ lagi, tapi kan nanti takut kebakar lagi. Nanti ya dipikirkan ya," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat penjelajah waktu

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035, Kecuali PNS dan Pejabat******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi pegawai yang kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta. Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari APBN dikecualikan.

Adapun pegawai tertentu sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang:
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
b. bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21, maka pekerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN," tulis pasal 51 ayat 22 PP tersebut.

Jokowi menekankan bahwa fasilitas ini bisa didapatkan atau berlaku bagi pekerja di IKN sampai 2035 mendatang.

Sedangkan yang dikecualikan dari fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah:
a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNN]