jpwin88

Ada pintu ke ruang bawah tanah

KPPU Buka Suara soal Pemerintah Punya Utang Migor Rp344 M ke Peritel******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) buka suara soal utangpemerintah Rp344 miliar ke peritel terkait rafaksiminyak goreng.

Komisioner KPPU Chandra Setiawan mendesak pemerintah segera melunasi utang tersebut. Ia mengatakan ancaman peritel menggugat pemerintah jika tak segera melunasi itu bisa memicu iklim usaha yang tidak kondusif karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha. 

"Untuk itu, KPPU menyarankan pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi yang isinya adalah melaksanakan kewajibannya untuk membayar pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi sesuai dengan Permendag Nomor 3 Tahun 2022," jelasnya dalam keterangan resmi KPPU, Rabu (10/5).

Sementara itu, Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala menyoroti ancaman peritel yang mengancam mogok jualan jika utang tersebut tak kunjung dibayar. Ia menilai ancaman tersebut akan menimbulkan ancaman lebih luas ke masyarakat.

"Terlebih minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga adanya gangguan dalam pasokan akan mengakibatkan kenaikan harga minyak goreng dan pada akhirnya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi," tuturnya.

Lihat Juga : DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023

Di lain sisi, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung saran KPPU tersebut. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menanti langkah Kemendag untuk mengeluarkan permendag, revisi, atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

Menurutnya, pemerintah juga perlu bertanggung jawab dalam kasus utang ini. Ia meminta negara hadir di hadapan masyarakat, di mana para pengusaha pun adalah bagian dari masyarakat.

"Hanya satu yang enggak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," ujar Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]

pengamat dunia

Erick Thohir dan Bos BSI Diskusi IT Bank 3 Hari Jelang Layanan Eror******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan sempat bertemu dengan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi untuk membahas keamanan sistem IT. Pertemuan itu berlangsung tiga hari sebelum layanan ATM dan mobile banking BSI mengalami gangguan.

"Beliau (Hery) yang membawa isu (diskusi). Eh tiba-tiba terjadi (gangguan IT di BSI), ya memang sudah jalannya," papar Erick di Labuan Bajo, Rabu (10/5).

Erick mengatakan serangan siber memang harus selalu diwaspadai era teknologi seperti hari ini. Maka dari itu, pihaknya harus selalu siap untuk menangani hal tersebut.

"Tapi saya tahu, saya pantau, Pak Dirut ( Hery Gunardi) dan timnya ada di sana dan terbukti kemarin pagi, apa sore, kalau nggak salah, itu sistem ATM-nya mulai jalan," kata Erick.

Layanan perbankan BSI sendiri error sejak Senin (8/5) lalu. Sejumlah nasabah pun mengeluhkan tidak bisa mengakses aplikasi mobile banking maupun ATM.

BSI berdalih kejadian itu terjadi karena BSI tengah melakukan pemeliharaan sistem. Akibat proses itu, sistem tidak dapat diakses sementara waktu.

Meski begitu, Corporate Secretary BSI Gunawan Arief Hartoyo mengklaim layanan ATM dan kantor cabang sudah normal bertahap per Senin sore.

"Alhamdulillah, saat ini sekitar 1.200 unit ATM BSI pulih dan secara bertahap kantor-kantor BSI telah kembali beroperasi. Kami senantiasa akan memantau perkembangan secara berkelanjutan," ucapnya.

Ia pun memohon maaf atas kendala dan ketidaknyamanan yang dialami nasabah BSI sehubungan dengan berlangsungnya proses maintenance sistem.

Perusahaan, kata Gunawan, memastikan dana dan data nasabah tetap aman. Ia juga kembali mengimbau kepada seluruh nasabah untuk terus waspada dan berhati-hati atas segala bentuk modus penipuan maupun tindak kejahatan digital yang mengatasnamakan BSI.

[Gambas:Video CNN]

Kacamata VR tingkat dewa

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.

Berubah menjadi Loli

Hampir Semua Sektor Merah, IHSG Terseret ke 6.679******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.679 pada Selasa (16 /5). Indeks saham melemah 35 poin atau turun 0,52 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8,4 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,49 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 200 saham menguat, 347 saham terkoreksi, dan 197 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak berada di zona hijau. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,73 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,07 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan juga menguat 0,04 persen.

Sementara itu, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,16 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,09 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis melemah 0,08 persen.

Senada dengan Asia, bursa Amerika kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,30 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,50 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,65 persen.

[Gambas:Video CNN]

Monster Apartemen Sehari-hari

Profil Erwin Aksa yang Polisikan Rommy PPP soal Cek Bodong Rp35 M******

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menjadi sorotan setelah melaporkan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy alias Rommy ke kepolisian. Ia tidak terima dengan pernyataan Rommy soal cek bodong.

Erwin merasa sangat dirugikan dengan tudingan Rommy. Politisi sekaligus pengusaha ini mengaku langsung dihubungi pihak bank dan berbagai kliennya karena cap sebagai penipu imbas pernyataan Rommy tersebut.

Lantas, siapakah Erwin Aksa?

Setelah lulus Erwin bergabung dengan perusahaan milik sang ayah, Aksa Mahmud, yakni Bosowa Corporation. Pada 2006 ia pun diangkat menjadi komisaris utama Bosowa.

Bosowa merupakan salah satu grup yang memiliki banyak gurita bisnis. Bidang bisnis tersebut mulai dari otomotif, semen, pertambangan, energi, jasa keuangan, properti, dan pendidikan.

Erwin juga merupakan keponakan mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK). Ayah Erwin, Aksa Mahmud, merupakan adik ipar JK.

Lihat Juga : Proyek Lampu Pocong Gagal Total, KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender

Erwin juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada periode 2015-2020.

Selain itu, ia juga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada periode 2008-2011. Ia mendapatkan 104 dukungan pemilih dari 165 suara yang sah pada pemungutan suara di Musyawarah Nasional Hipmi ke-13 di Nusa Dua, Bali.

Rommy mengaku pernah ditipu Erwin Aksa lewat cek bodong bernilai Rp35 miliar. Ia mengaku dihalang-halangi Erwin saat mencairkan cek tersebut. Pernyataan itu disampaikan Rommy dalam siniar Total Politik.

Erwin menjelaskan persoalan cek itu terjadi saat Pemilihan Gubernur (pilgub) Sulawesi Selatan 2018. Saat itu, Erwin memberi cek agar PPP memberikan rekomendasi kepada pasangan calon Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo.

Cek diberikan, PPP pun memberikan rekomendasi, dan pasangan Agus-Tanribali bisa mendaftar pilgub. Erwin mengaku urusannya selesai sampai di situ.

Ia mengaku tak paham apa yang dimaksud Rommy dengan cek bodong. Selain tak tahu-menahu kelanjutan dari lobi tersebut, Erwin berkata tak pernah berkomunikasi dengan Rommy.

"Kalau memang bodong, dia yang melaporkan saya ke polisi, bukan kebalikannya," ujarnya kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

Melati Sarnita Mundur dari Direktur Komersial Krakatau Steel******

Direktur Komersial PTKrakatau Steel (Persero) Tbk Melati Sarnita resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menegaskan langkah ini sudah direncanakan dengan matang.

"Pengunduran diri ini telah direncanakan dengan matang dalam beberapa waktu terakhir, karena ini adalah tahun terakhir dari periode pertama saya di KRAS, terhitung sejak 2019, dan bagian dari personal planning," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Melati mengatakan langkah berani ini diambil atas keinginan pribadi. Kendati, ia enggan berbicara gamblang ke mana ia melangkah selanjutnya.

"Kami telah menerima surat pengunduran diri Melati Sarnita sebagai Direktur Komersial Krakatau Steel," ungkap Corporate Secretary Krakatau Steel Pria Utama dalam keterangan resmi, Jumat (12/5).

Pria menegaskan permohonan pengunduran diri Melati itu bakal berlaku efektif setelah didiskusikan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perusahaan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor 33 Tahun 2014. Rencananya, RUPST bakal dihelat 21 Juni mendatang.

Ia menegaskan pengunduran diri sang direktur komersial tak bakal berdampak pada kinerja perusahaan.

"Tidak ada dampak dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Krakatau Steel," tandasnya.

Melati Sarnita menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha di Krakatau Steel pada 2019. Lalu, lulusan Master of Business Administration dan Sarjana Teknik Metalurgi itu dialihtugaskan menjadi Direktur Komersial Krakatau Steel pada 2020 dan bertanggung jawab atas urusan komersial bisnis Krakatau Steel.

Sebelum di Krakatau Steel, Melati juga pernah berkarier di bidang energi dan gas bumi, antara lain di Kodeco Energy Co. Ltd., Chevron, dan Perusahaan Gas Negara.

[Gambas:Video CNN]