link slot gacor terpercaya

Supermarket benteng saya

KCIC Buka Lowongan untuk 5 Posisi di Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta CepatIndonesia Chinamembuka lowongan untuk lima posisi bagi putra-putri terbaik bangsa yang dimulai dari lulusan SLTA atau SMA.

Posisi yang mereka tawarkan; manager information system integration, officer training and certification, officer corporate planning and strategy, EMU washing machine operator, dan analis laboratorium.

"Kehadiran KA Cepat membuka banyak peluang untuk masyarakat termasuk tersedianya lapangan pekerjaan," ujar vGM Corporate Secretary Eva Chairunisa dalam keterangan tertulis, Jumat (1/9).

"Tentu saja diharapkan dari proses rekrutmen ini akan terpilih putra putri daerah terbaik untuk membantu terciptanya layanan KA cepat yang optimal," jelasnya.

Menurut Eva, nantinya SDM Indonesia akan mendapatkan transfer ilmu terkait operasi dan perawatan sarana sehingga secara bertahap akan menggantikan seluruh pekerjaan yang dilakukan tenaga ahli KA Cepat asal China.

"Para tenaga kerja lokal ini akan mendapatkan pelatihan dari tenaga ahli dan alih pengetahuan. Tentu saja tujuan akhirnya agar kegiatan operasi dan perawatan KA Cepat bisa dilakukan secara mandiri oleh SDM Indonesia," imbuhnya.

Lowongan pekerjaan untuk kelima posisi ini dibuka sampai 5 September 2023. Informasi dan syarat ketentuan selengkapnya dapat dilihat di https://kcic.co.id/karir.

Syarat dan kriteria yang ditetapkan:

1. Untuk posisi Manager Information System Integrasi dibutuhkan lulusan sarjana dan sederajat, diutamakan lulusan pendidikan di bidang IT dengan usia maksimal 35 tahun.

2. Di posisi Officer Training and Certification dibutuhkan lulusan lulusan sarjana dengan usia maksimal 27 tahun.

3. Untuk posisi officer corporate planning and certification, dibutuhkan pelamar dengan lulusan minimal pendidikan D3 dengan jurusan kearsipan atau ilmu perpustakaan.

4. Untuk posisi EMU Washing Machine Operator dibutuhkan lulusan SMA/SMK Sederajat jurusan Teknik Mesin atau Teknik Elektro dengan usia maksimal 25 tahun.

5. Untuk posisi Analis Laboratorium, syarat pendidikan minimal adalah D3 Analis Kimia dan Sederajat dengan usia maksimal 25 tahun.

Eva menegaskan seluruh proses seleksi dilakukan tanpa dipungut biaya sepeserpun alias gratis.

"Kami mengimbau masyarakat agar mewaspadai segala bentuk pungutan yang mengatasnamakan rekrutmen KCIC. Masyarakat diharap mengabaikan pihak-pihak yang mengaku dapat membantu meluluskan calon karyawan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tangkap Alam Abadi

BP Batam Akan Prioritaskan Relokasi Empat Kampung Adat Rempang******

Badan Pengusahaan (BP) Batam akan memprioritaskan merelokasi empat perkampungan adat di Rempang, Kepulauan Riau ke Dapur 3 Sijantung.

"Ada empat kampung yang akan kita selesaikan dulu. Empat kampung ini akan kita dahulukan pindah ke tempat baru, hijrah ke Dapur 3," kata Kepala BP Batam Muhammad Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Rudi mengatakan bahwa jarak dari kampung ke area relokasi yang baru kurang lebih 6-7 kilometer. Ia mengatakan jembatan akses ke Dapur 3 juga akan dibangun.

Sebelumnya, bentrok warga dan aparat terjadi saat BP Batam berencana melakukan pengukuran dan mematok lahan yang akan digunakan untuk investasi di Pulau Rempang dan Galang.

Ribuan rumah warga yang terkena proyek strategis nasional itu rencananya akan direlokasi ke sebuah lokasi di Sijantung. Namun, warga setempat masih keberatan atas rencana tersebut.

Bentrokan tidak dapat dihindari ketika polisi berusaha menerobos barikade warga. Aparat membawa water canon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Sementara massa mencoba melawan dengan melempari aparat menggunakan batu.

[Gambas:Video CNN]

Ayah anak itu menempel padaku

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Masakan dari dunia lain

Daftar Investor 'Kakap' yang Siap Bantu Jokowi Bangun IKN******

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) terus berlangsung, dimulai dari infrastrukturdasar oleh pemerintah. Selain itu, sejumlah investor pun sudah menyampaikan minatnya ikut membangun wilayah tersebut.

Badan Otorita IKN menyebutkan dari 270 investor yang menyatakan minat berinvestasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dari jumlah itu, sembilan di antaranya akan meneken kesepakatan dalam waktu dekat.

"Lebih dari setengah itu Indonesia. Kemudian dari Singapura dan Malaysia, sisanya dari negara ASEAN lainnya," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono di sela-sela acara ASEAN Investment Forum 2023, Minggu (3/9) lalu.

1. Agung Sedayu

Agung Sedayu milik Sugianto Kusumo alias Aguan disebut siap ikut membantu pemerintah membangun IKN.

Aguan merupakan ketua konsorsium pengusaha RI saat mengunjungi IKN beberapa waktu lalu.  Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono menyatakan Aguan akan menanamkan investasinya di sektor hiburan atau play, hotel dan sebagainya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan groundbreakingalias peletakan batu pertama investasi Agung Sedayu cs di IKN bakal dilakukan pertengahan September 2023 ini.

2. Sukanto Tanoto

Bahlil mengungkapkan tak hanya Aguan, miliarder Sukanto Tanoto juga bakal ikut masuk di proyek IKN.

Namun, ia belum membeberkan secara detail proyek apa saja yang akan dibangun Sukanto di IKN. Hanya saja, ia memastikan investasi berhubungan dengan fasilitas umum seperti entertainment hingga perhotelan.

3. Intiland hingga Ciputra

Badan Otorita IKN menyebutkan investor dalam negeri lain yang bakal ikut masuk dan membantu pemerintah adalah Summarecon, PT Intiland Development Tbk, hingga Ciputra Group.

Para investor tersebut dikatakan akan membangun 200 tower rumah susun atau rusun di IKN. Pembangunan itu selain dari yang dilakukan PUPR menggunakan APBN.

4. IGM dan Maxim dari Malaysia

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menyatakan dua perusahaan properti asal Malaysia siap membangun 20 tower apartemen di IKN.

Investasi perusahaan Malaysia telah masuk ke tahap studi kelayakan. Keduanya adalah IGM dan Maxim

[Gambas:Video CNN]

Sekilas tentang melampaui

Progres Istana Presiden******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) menyampaikan bahwa pembangunan istana presiden dan gedung pemerintahan di Ibukota Nusantara (IKN) selesai sebelum Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 2024.

"Saat ini progres pembangunan Istana presiden RI dan gedung-gedung pemerintahan untuk batch satu sudah mencapai 46 persen lebih," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah Selasa (12/9) seperti dikutip dari Antara.

Begitu juga dengan pembangunan gedung-gedung pemerintahan lainnya seperti empat gedung kementerian koordinator, yang juga ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2024.

Sedangkan, realisasi pembangunan gedung kantor Presiden sebesar 27, 525 persen, penyiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tahap II mencapai 92,250 persen,

Sementara itu, pembangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator satu 12,78 persen, kementerian koordinator tiga 10,429 persen dan kementerian koordinator empat 15,135 persen.

Presiden Jokowi mengatakan upacara detik-detik Proklamasi HUT RI ke-79 akan mulai dilakukan di IKN Nusantara Kalimantan Timur.

"Insya Allah. Tahun depan sudah di IKN. Kita lihat nanti," kata presiden.

[Gambas:Video CNN]

Monyet kera memainkan Perjalanan ke Barat

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya