priaqq

Kaisar adalah surga

Disnakertrans Jabar Respons PHK Sepihak MR DIY: Memang Bandel******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) menyebut PT Duta Sentosa Yasa atau yang dikenal dengan nama MR DIY, memang bandel dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan konflik perusahaan dengan buruh lepasnya.

Hasil pengawasan Disnakertrans Jabar melaporkan seharusnya pekerja kontrak alias Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seharusnya diangkat menjadi pekerja tetap alias Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) jika telah bekerja tiga bulan berturut-turut.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jabar Joao De Araujo Dacosta mengatakan pihaknya pernah meminta data PKWT ke perusahaan, tetapi MR DIY awalnya sempat enggan memberikan.

MR DIY dilaporkan buruh lepas lantaran melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada 25 karyawannya. PHK tersebut ternyata sudah berlangsung sejak April 2022 dan terus berlanjut hingga hari ini.

Joao mengatakan pekerja lepas itu seharusnya diangkat PKWTT sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pihaknya sudah memperingatkan agar aturan tersebut dipatuhi.

"Memang mestinya menjadi PKWTT, tetapi memang tidak berubah juga statusnya, PKWT harusnya menjadi PKWTT," imbuhnya.

Lihat Juga : Waskita Ogah Lunasi Utang Mandor Masjid Zayed ke Warung Rp145 Juta

Namun, Joao mengatakan tidak ada sanksi tegas bila perusahaan mengabaikan peringatan-peringatan itu. Yang bisa dilakukan pemda adalah mengupayakan pengesahaan status pekerja lepas menjadi PKWTT ke pengadilan negeri jika perusahaan kekeh memecat.

Ia sudah memberikan nota PKWT kepada serikat pekerja untuk diajukan ke pengadilan negeri. Hanya saja, ada kendala sehingga nota tersebut dikembalikan lagi ke Disnakertrans Jabar dan kita tengah diproses perbaikannya.

"Melalui pengadilan negeri untuk mengubah (status) itu ketika nanti mereka di-PHK dan sebagainya, bisa menjadi dasar pertimbangan hakim terkait perhitungan pesangon," ungkapnya.

Ahmad Taufik, salah satu korban PHK MRDIY, mengatakan dirinya harus berjuang sendirian menuntut haknya, sebelum akhirnya terbentuk Serikat Buruh PT Duta SentosaYasa (SBDSY) pada Juni 2022.  Ia adalah korban pertama PHK sepihak dari MR DIY, sebelum akhirnya bertambah menjadi total 25 orang.

"April 2022 cuma saya (di-PHK), kemudian ada lagi lanjut 4 orang di akhir 2022, saya gak ingat bulannya. Di 2023 ini ada sekitar 10 orang di awal Maret, sekarang nambah lagi 10 orang," kata Taufik.

Mulanya, Taufik bergabung bersama MR DIY sejak Juni 2021 sebagai pekerja harian. Toko ritel yang menjual berbagai peralatan rumah dan aksesoris itu menjanjikan Taufik upah Rp125 ribu per hari. Tidak ada kontrak, hanya ucapan lisan.

Ia bertugas di gudang MR DIY yang berlokasi di Marunda Center, Bekasi, Jawa Barat sebagai salah satu staf. Namun, Taufik merasa ada eksploitasi dari perusahaan.

"Kita waktu itu tanpa kontrak. Jadi cuma lisan saja. Di dalam, masa daily workeritu banyak, seingat saya angkatan saya itu ada sekitar 70-100 orang. Dalam proses daily worker,terjadi kekurangan upah. Setelah kita cek di UU bahwa pekerja harian itu ada perhitungannya yang kira-kira menurut UU harusnya diterima Rp191 ribu per hari," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Jiang Qiao Zhanyi

Alasan Jokowi Bubarkan BUMN Istaka Karya******

PT Istaka Karya resmi dibubarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembubaran dilakukan usai BUMN tersebut dinyatakanpailit oleh  Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pada 12 Juli 2022.

Adapun pembubaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya, yang diteken Jokowi, Jumat (17/3).

"Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 12 Juli 2022, sehingga harta pailit Perusahaan Perseroan (Persero) berada dalam keadaan insolvensi," bunyi Pasal 1 aturan tersebut.

"Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan," bunyi Pasal 2 PP tersebut.

Lihat Juga : Sri Mulyani Tunjuk Eks Bos KPK-Aktivis Anti Korupsi Pimpin Komwasjak

BUMN ini bergerak dalam bidang konstruksi konsorsium dan didirikan pada 1979. Sebelumnya, perusahaan bernama Indonesian Consortium of Construction Industries (PT ICCI)

Sejumlah prestasi pernah dicapai Istaka Karya antara lain membangun sejumlah infrastruktur seperti rumah sakit, jalan lintas, gedung perkantoran, flyover, hingga bendungan.

Sebelum diputuskan pailit, Istaka Karya memang tengah jadi perhatian. Bagaimana tidak, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan perusahaan ini sebagai BUMN hantu alias masih beroperasi kendati terlilit utang. Karenanya, Istaka Karya masuk dalam deretan BUMN sakit yang bakal dibubarkan.

[Gambas:Video CNN]

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

Duit 114 Konsumen Meikarta Kembali via Titip Jual PT MSU******

Sebanyak 114 konsumen apartemen Meikarta mendapatkan uangnya kembali dari pengembang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) melalui skema titip jual. Sementara itu, 17 konsumen lain memilih opsi ganti unit.

"Jadi itu memang sesuai dengan yang Pak Dasco (Wakil Ketua DPR RI) sampaikan bahwa lagi proses 131 orang, yang 114 (konsumen Meikarta) itu sudah terealisasi pengembalian uang, artinya titip jual," kata Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Aep Mulyana kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/3).

Aep mengatakan dari 114 konsumen yang memilih skema titip jual, masih ada 10 orang yang belum menerima pencairan dana. Kendati, ia menyebut pencairan dana tersebut segera diproses.

"Data (titip jual) kami nggak bisa sampaikan dulu. Nanti DPR yang sampaikan rilisnya karena ada rencana juga. Jadi, biar kami tidak overlap. Dari DPR, saya sudah kasih datanya, semuanya. Tunggu saja nanti rilisnya antara komunitas (PKPKM), DPR, dan pihak Meikarta," tandas Aep.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade membenarkan pernyataan Aep. Ia mengatakan dari 131 anggota PKPKM yang mengadu ke DPR, sudah ada 114 orang yang mendapatkan pengembalian dana melalui skema titip jual, sedangkan 17 lainnya mendapatkan serah terima unit.

Andre mengatakan langkah pengaduan ke DPR seperti yang dilakukan konsumen Meikarta sudah tepat. Ia kemudian menyinggung aksi gebrak meja yang dipertontonkannya saat rapat bersama pihak Meikarta.

"Sekali lagi bahwa gebrak meja di Komisi VI dan kunjungan sidak ke Meikarta yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Pak Sufmi Dasco sudah memberikan hasil kepada Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta yang mengadukan nasib ke DPR RI," ucap Andre.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan protagonis tanpa batas

550 Pegawai 'Fraud' Kemenkeu Kena Sanksi Berat sejak 2017******

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghukum 550 pegawainya yang terbukti melakukan fraud dengan menjatuhkan sanksi berat sejak 2017.

Staf Khusus Kemenkeu Yustinus Prastowo menjelaskan ada sistem di kementeriannya yang dapat mendeteksi indikasi pelanggaran pegawai, baik itu disiplin, kode etik, hingga fraud seperti suap dan pemerasan. Nantinya, data tersebut bakal ditindak Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu.

"Tidak hanya perpajakan dan bea cukai, tapi bisa sektor lain di Kemenkeu. Jika ada indikasi dan terbukti, maka dilakukan tindak lanjut, yakni administratif (hukuman disiplin) dan pidana (diserahkan ke aparat penegak hukum)," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (16/3).

Kemudian, 482 pengaduan pada 2018 dengan 118 pegawai dihukum, 445 pengaduan pada 2019 dengan 83 pegawai dihukum, 446 pengaduan pada 2020 dengan 71 pegawai dihukum. Lalu, 599 pengaduan pada 2021 dengan 114 pegawai dihukum serta 805 pengaduan dengan 98 pegawai dihukum pada 2022.

Jika ditotal, ada 550 pegawai Kemenkeu yang terkena hukuman disiplin imbas kasus fraud sejak 2017. Prastowo menegaskan hukuman untuk kasus fraudadalah hukuman disiplin berat, seperti yang tercantum dalam PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

"(Hukuman disiplin) ada di PP 94/2021. Iya, fraud hukuman disiplin berat," tegas Prastowo.

Hukuman disiplin yang diterima Pegawai Negeri Sipil (PNS) dirinci dalam pasal 8 PP Nomor 94 tahun 2021, di mana terbagi menjadi tiga, yakni hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Khusus untuk hukuman disiplin berat ada di pasal 8 ayat 4.

"Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan; b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan; dan c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," tulis pasal 8 ayat 4 beleid tersebut.

Di lain sisi, Prastowo juga menjelaskan statistik hukuman disiplin yang sudah dijatuhkan Kemenkeu kepada para pegawainya yang nakal.

"Sejak 2006 sampai dengan 2023, total hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada pejabat/pegawai Kemenkeu adalah sebagai berikut: hukuman disiplin ringan 237, hukuman disiplin sedang 217, dan hukuman disiplin berat 597," tutup Prastowo.

[Gambas:Video CNN]

Buku Ajaib Aegea

Disnakertrans Jabar Respons PHK Sepihak MR DIY: Memang Bandel******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar) menyebut PT Duta Sentosa Yasa atau yang dikenal dengan nama MR DIY, memang bandel dan tidak kooperatif untuk menyelesaikan konflik perusahaan dengan buruh lepasnya.

Hasil pengawasan Disnakertrans Jabar melaporkan seharusnya pekerja kontrak alias Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seharusnya diangkat menjadi pekerja tetap alias Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) jika telah bekerja tiga bulan berturut-turut.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jabar Joao De Araujo Dacosta mengatakan pihaknya pernah meminta data PKWT ke perusahaan, tetapi MR DIY awalnya sempat enggan memberikan.

MR DIY dilaporkan buruh lepas lantaran melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada 25 karyawannya. PHK tersebut ternyata sudah berlangsung sejak April 2022 dan terus berlanjut hingga hari ini.

Joao mengatakan pekerja lepas itu seharusnya diangkat PKWTT sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pihaknya sudah memperingatkan agar aturan tersebut dipatuhi.

"Memang mestinya menjadi PKWTT, tetapi memang tidak berubah juga statusnya, PKWT harusnya menjadi PKWTT," imbuhnya.

Lihat Juga : Waskita Ogah Lunasi Utang Mandor Masjid Zayed ke Warung Rp145 Juta

Namun, Joao mengatakan tidak ada sanksi tegas bila perusahaan mengabaikan peringatan-peringatan itu. Yang bisa dilakukan pemda adalah mengupayakan pengesahaan status pekerja lepas menjadi PKWTT ke pengadilan negeri jika perusahaan kekeh memecat.

Ia sudah memberikan nota PKWT kepada serikat pekerja untuk diajukan ke pengadilan negeri. Hanya saja, ada kendala sehingga nota tersebut dikembalikan lagi ke Disnakertrans Jabar dan kita tengah diproses perbaikannya.

"Melalui pengadilan negeri untuk mengubah (status) itu ketika nanti mereka di-PHK dan sebagainya, bisa menjadi dasar pertimbangan hakim terkait perhitungan pesangon," ungkapnya.

Ahmad Taufik, salah satu korban PHK MRDIY, mengatakan dirinya harus berjuang sendirian menuntut haknya, sebelum akhirnya terbentuk Serikat Buruh PT Duta SentosaYasa (SBDSY) pada Juni 2022.  Ia adalah korban pertama PHK sepihak dari MR DIY, sebelum akhirnya bertambah menjadi total 25 orang.

"April 2022 cuma saya (di-PHK), kemudian ada lagi lanjut 4 orang di akhir 2022, saya gak ingat bulannya. Di 2023 ini ada sekitar 10 orang di awal Maret, sekarang nambah lagi 10 orang," kata Taufik.

Mulanya, Taufik bergabung bersama MR DIY sejak Juni 2021 sebagai pekerja harian. Toko ritel yang menjual berbagai peralatan rumah dan aksesoris itu menjanjikan Taufik upah Rp125 ribu per hari. Tidak ada kontrak, hanya ucapan lisan.

Ia bertugas di gudang MR DIY yang berlokasi di Marunda Center, Bekasi, Jawa Barat sebagai salah satu staf. Namun, Taufik merasa ada eksploitasi dari perusahaan.

"Kita waktu itu tanpa kontrak. Jadi cuma lisan saja. Di dalam, masa daily workeritu banyak, seingat saya angkatan saya itu ada sekitar 70-100 orang. Dalam proses daily worker,terjadi kekurangan upah. Setelah kita cek di UU bahwa pekerja harian itu ada perhitungannya yang kira-kira menurut UU harusnya diterima Rp191 ribu per hari," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Saya dipermainkan oleh dunia

Ekonom Kritik Permenaker Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen******

Pengamat ekonomi menilai kebijakan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah memperbolehkaneksportirsektor padat karya tertentu bisa memotong gajipekerjanya sampai 25 persen tidak tepat.

Ketentuan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan jika alasan terbitnya untuk menyiasati dampak penurunan permintaan ekspor, maka seharusnya pemerintah mencari alternatif jalan keluar lain. Cara yang lain yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif bagi perusahaan.

Faisal menambahkan pemotongan gaji buruh bisa semakin memperparah ekonomi masyarakat menengah ke bawah karena pemotongan ini menggerus daya beli mereka di tengah kenaikan harga-harga (inflasi).

Ia pun mempertanyakan pengawasan terhadap perusahaan yang boleh melakukan pemotongan gaji pekerja. Pasalnya, kelonggaran ini bisa saja dimanfaatkan oleh perusahaan dengan kondisi yang sebenarnya stabil, tapi memilih memangkas gaji pekerjanya.

Lihat Juga : Mendag Zulhas Bakar Pakaian hingga Tas Bekas Impor Rp10 M di Pekanbaru

"Dikhawatirkan diikuti oleh perusahaan lain dan tidak bisa diawasi oleh pemerintah mengenai kelayakan yang boleh dan tidak boleh. Malah memberikan dampak buruk yang lebih besar," kata Faisal.

Senada, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan aturan soal pemangkasan gaji buruh di perusahaan berorientasi ekspor tersebut memiliki konsekuensi yang cukup serius bagi ekonomi, serta mengorbankan kesejahteraan buruh.

"Buruh yang seharusnya mendapat perlindungan terhadap pemangkasan upah, malah dikorbankan. Memang kita ini enggak peduli dengan perlindungan pekerja, setelah ada UU Cipta Kerja, buruh terus dilucuti kesejahteraannya," kata Bhima.

Menurutnya, negara harusnya hadir dengan meningkatkan porsi regulasi dan belanja perlindungan terhadap pekerja rentan, bukan sebaliknya. Pasalnya dalam rantai produksi, khususnya di industri tekstil pakaian jadi dan alas kaki, posisi buruh buruh disebut paling rentan.

Bhima mengatakan buruh ada di strata terbawah, apalagi pada saat pandemi banyak buruh yang tidak digaji penuh, jam kerja tidak pasti, serta menjadi korban PHK. Bahkan banyak kasus 'pencurian upah', yaitu kondisi buruh bekerja sesuai jam kerja normal tetapi upahnya dipotong dengan berbagai alasan.

Ia juga menilai Permenaker soal pemangkasan upah itu rancu. Apalagi, syarat perusahaan boleh pangkas gaji jika porsi biaya tenaga kerja itu minimal 15 persen dari biaya total produksi.

"Itu sudah jelas kalau ongkos pekerja tidak mendominasi biaya total produksi, kenapa yang 15 persen itu mau dikorbankan. Ini tidak logis," ujarnya.

Menurut Bhima, jika aturan pemotongan gaji buruh diberlakukan maka daya beli pekerja yang notabene kelas menengah bawah, akan terpukul. Kondisi itu kemudian akan berdampak konsumsi rumah tangga secara agregat.

"Begitu perusahaan pakaian jadi berorientasi ekspor mau banting stir ke pasar domestik, yang beli juga berisiko menurun," katanya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportir memotong gaji pekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2023.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]