akun slot tergacor saat ini

Darah kerajaan

mastertogel

Ikano Unpad: Revisi UU ITE langkah progresif untuk kenotariatan siber******

Bandung (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran mengungkapkan bahwa revisi kembali Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan langkah progresif untuk percepatan kenotariatan siber (cyber notary).

Karenanya, kata Ketua Umum Ikano Unpad Ranti Fauza Mayana, di Bandung, Jumat, pihaknya menyambut baik dan mendukung revisi kembali UU ITE yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kita dapat melihat adanya langkah progresif dan proaktif yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya dalam hal memperbaiki aturan yang ada agar disesuaikan kembali dengan tujuan keberadaan hukum dalam masyarakat, namun juga dalam menjadikan hukum agar selalu terbarukan secara substansial melalui keberadaan pasal-pasal baru yang mengatur mengenai hal-hal yang lebih luas," ujarnya.

Ranti mencontohkan UU ITE 1/2024 merevisi ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam UU ITE 11/2008, di mana dalam aturan itu mengecualikan akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Sementara dalam hasil revisi kedua UU ITE terhadap ayat ini tidak seperti UU ITE 11/2008 yang tentu membuka gerbang bagi dapat dijadikannya akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

"Kita dapat melihat hal ini sebagai kemajuan hukum dalam mengadopsi nilai-nilai kebutuhan yang bersumber pada perkembangan aktivitas masyarakat. Melalui revisi kedua UU ini, sebagai contoh khususnya dalam revisi ketentuan Pasal 5 ayat (4), dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan dalam dunia kenotariatan yang sudah kita nantikan sejak lama," ujarnya.

Baca juga: Ikano Unpad gelar seminar diskusikan kenotariatan siber

Baca juga: Wamenkominfo: SE Etika Kecerdasaan Artifisial bisa melengkapi UU ITE

Sementara itu, Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Ham Kemenkumham, Santun Maspari Siregar, mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting dalam pengaplikasian UU ITE, khususnya dalam kenotariatan siber (cyber notary) yakni menjaga keamanan data pribadi yang nantinya akan digunakan dalam legalitas hukum.

"Ada yang lebih penting yang harus dipersiapkan dari saat ini, yakni antisipasi kebocoran data terutama data pribadi, jangan kita terlalu semangat untuk cyber notary, namun mengabaikan keamanan data pribadi. Karena itu merupakan keamanan data dan menjaga data, tidak boleh sembarangan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan," ujarnya.

Lebih lanjut, menurut dia saat ini semua pihak harus mulai mempersiapkan sistem informasi dengan sangat baik dan tidak mudah dijebol dan diretas.

"Karena kalau secara pelayanan kami di pemerintahan khususnya di kantor kami memang sudah berbasis elektronik. Jadi memang keamanan data input harus disimpan dalam data base yang aman, apalagi dengan adanya transaksi elektronik dalam kenotariatan, seperti tandatangan elektronik ini harus dijamin kepastian hukum dan keakuratannya. Ini tentu tidak sederhana," katanya.

Oleh karenanya, dikatakan Santun, pihaknya menunggu kajian akademis yang lebih mendalam untuk pelaksanaan revisi UU ITE ini.

"Kami saat ini sudah menerima kajian dari Universitas Indonesia dan diharapkan ada masukan serta pendapat lainnya kepada kami sehingga nanti dalam implementasinya UU ITE ini bisa sesuai dengan yang diharapkan," tuturnya.

Baca juga: Kemenkominfo luruskan perbedaan IKD dan identitas digital di UU ITE

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

peternakan ajaib

hoki123

KAI Lakukan Penyesuaian Perjalanan Argo Parahyangan per 24 Januari******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Kereta ApiIndonesia (KAI) melakukan penyesuaian perjalanan kereta api (KA) Argo Parahyangan sejak Rabu (24/1) silam.

VP Public Relations KAI Joni Martinus menyebut penyesuaian perjalanan KA Argo Parahyangan bersamaan dengan peluncuran 3 KA baru, yakni KA Papandayan, KA Pangandaran, dan tambahan perjalanan KA Malabar keberangkatan pagi.

Joni menjelaskan penyesuaian operasional perjalanan ini karena adanya perubahan rute beberapa perjalanan KA Argo Parahyangan (Gambir-Bandung pp) menjadi KA Papandayan (Gambir-Garut pp) dan KA Pangandaran (Gambir-Banjar pp) sehingga relasinya menjadi lebih panjang.

Ia mengatakan hadirnya kereta-kereta baru tersebut dalam rangka memperluas pangsa pasar dengan rute-rute potensial yang menarik untuk wisata.

"Hal ini juga menjadi harapan KAI untuk turut mengembangkan potensi wisata di Jawa Barat dengan KA-KA yang beroperasi," lanjut Joni.

Adapun saat ini terdapat 10 perjalanan KA relasi Gambir-Bandung pp, yaitu:

Lihat Juga : Melihat Janji Makan Gratis Prabowo yang 'Dihabisi' Ganjar di Debat

Relasi Gambir-Bandung:

1.⁠ ⁠KA 7048 Papandayan berangkat dari Gambir pukul 06.30 WIB

2.⁠ ⁠KA 52 Argo Parahyangan berangkat dari Gambir pukul 07.25 WIB

3.⁠ ⁠KA 7028 Pangandaran berangkat dari Gambir pukul 09.30 WIB

4.⁠ ⁠KA 50 Argo Parahyangan berangkat dari Gambir pukul 13.10 WIB

5.⁠ ⁠KA 36 Argo Parahyangan berangkat dari Gambir pukul 18.30 WIB

[Gambas:Video CNN]

Relasi Bandung-Gambir:

1.⁠ ⁠KA 43 Argo Parahyangan berangkat dari Bandung pukul 06.00 WIB

2.⁠ ⁠KA 49 Argo Parahyangan berangkat dari Bandung pukul 09.35 WIB

3.⁠ ⁠KA 51 Argo Parahyangan berangkat dari Bandung pukul 10.50 WIB

4.⁠ ⁠KA 7047 Papandayan berangkat dari Bandung pukul 15.00 WIB

5.⁠ ⁠KA 7027 Pangandaran berangkat dari Bandung pukul 22.00 WIB

(del/agt)

Kronik Perang Penyihir

agen togel bonus new member terbesar

Kemenkominfo jelaskan skema penanganan sengketa di Publisher Rights******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan skema penanganan sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital saat Peraturan Presiden Publisher Rights mulai berlaku.

Secara umum, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights, sengketa antara platform digital dan perusahaan pers diusahakan bisa diselesaikan lewat penanganan komite pengawas independen yang dibentuk oleh Dewan Pers. 

"Jadi, karena Perpres ini tidak ada sanksinya maka semangat Perpres ini ialah mencari jalan keluar lewat kesepakatan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"

Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas yang memiliki payung hukum Perpres Publisher Rights, Usman mengatakan perusahaan platform digital maupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.

Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa di bawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)-nya," kata Usman.

Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai kepentingan telah dilakukan dengan intens sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala berarti.

Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal.

Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas

Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu

​​​​​​​Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Putri Duyung Telah Jatuh

asianabet

ART di Singapura Dipenjara Gegara Pakai Uang Salah Transfer Rp181 Juta******

Jakarta, CNN Indonesia--

Seorang asisten rumah tangga (ART) di Singapuradijatuhi hukuman enam minggu penjara atas tuduhan penyelewengan secara tidak jujur.

Micmic Cyndy, PRT yang merupakan seorang warga negara Filipina, menggunakan uang sebesar 15.500 dolar Singapura atau setara Rp181,8 juta (asumsi kurs Rp11.734 per dolar Singapura) dari rekeningnya usai menerima transfer uang lebih dari 17 ribu dolar Singapura atau Rp199,4 juta dari perusahaan asuransi.

Uang tersebut sebenarnya ditujukan untuk klaim medis orang lain.

Dilansir dari Channel News Asia, Tokio Marine Life Insurance Singapura menerima pernyataan dari nasabah mereka pada 24 Juli 2023 silam, yang menyebut bahwa ia tak menerima pembayaran untuk klaim medisnya dari perusahaan.

Kepala unit kepatuhan dan risiko di Tokio Marine Life Insurance Singapura kemudian menyelidiki masalah ini dan menyadari bahwa klaim yang diproses telah dibayarkan secara keliru ke rekening POSB milik Cyndy.

Jumlah total sebesar 17.151 dolar Singapura telah dibayarkan kepada Cyndy selama periode 8 Juni 2023 dan 27 Juli 2023.

Dilaporkan bahwa Cyndy mengetahui uang yang telah ditransfer itu bukan uang miliknya, dan bahwa uang itu telah ditransfer ke rekeningnya secara keliru.

Lihat Juga : Deutsche Bank Bakal PHK 3.500 Karyawan hingga 2025

Meski demikian, ia tetap menarik uang sebesar 15.560 dari rekeningnya dan membelanjakannya untuk dirinya sendiri, termasuk perjalanan ke kampung halamannya di Filipina antara 29 Juni 2023 dan 7 Juli 2023.

Pada Agustus 2023 lalu, Bank DBS mengirimkan surat kepada Cyndy untuk memintanya mengembalikan uang yang telah disetorkan secara keliru ke rekeningnya.

Cyndy menyetujui sisa dana yang tidak terpakai sebesar 1.591 dolar Singapura untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah. Namun, sisanya tidak dapat dikembalikan dan Tokio Marine Life Insurance Singapore mengajukan laporan polisi. Cyndy pun tidak melakukan ganti rugi.

Jaksa menuntut hukuman penjara tetapi menyerahkan keputusannya kepada pengadilan. Jaksa mengatakan bahwa jumlah yang disalahgunakan secara tidak jujur oleh Cyndy cukup besar, yaitu sebesar 15.560 dolar Singapura tanpa adanya ganti rugi.

Untuk penyelewengan yang tidak jujur, pelaku dapat dipenjara hingga dua tahun, didenda, atau keduanya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

pengamat dunia

situs slot 88dewi

Pastika usulkan pusat rehabilitasi narkoba di resort berpadu herbal******

Saya saat di BNN sempat ke China melihat pusat rehabilitasi pecandu dengan memadukan herbal, akupunktur, dan akupresur tersebut

Denpasar (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Made Mangku Pastika mengusulkan pusat rehabilitasi bagi para pecandu narkoba di Provinsi Bali dapat menggunakan tempat akomodasi wisata berupa resort dan dipadukan dengan terapi pengobatan herbal.

"Bali adalah tempat ideal untuk itu (rehabilitasi pecandu narkoba-red). Saya yakin ilmu pengobatan Ayurveda dan usadha Bali dengan pengobatan herbalnya luar biasa, tetapi tentu nanti juga digabung dengan metode lainnya," kata Pastika di Denpasar, Jumat.

Pastika menyampaikan hal tersebut saat mengadakan reses ke Herbal Usadha Taru Pramana di Jalan Tukad Badung XXIII No 27 Renon Denpasar yang diterima oleh penekun herbal Usadha Taru Pramana dan penyembuh tradisional Bali Dr I Nyoman Sridana SKes, MSi.

"Pecandu narkoba jika dimasukkan ke lapas itu bukannya sembuh, malah bisa menjadi-jadi. Dosis narkoba yang dibutuhkan bisa semakin banyak karena mereka menjadi bergaul dengan pelaku bisnis narkoba. Selain itu, lama kelamaan bahkan malah dapat beralih menjadi pengedar," ujar Gubernur Bali periode 2008-2018 itu.

Baca juga: Mangku Pastika berharap regulasi daerah sesuai kebutuhan petani Bali

Bahkan, lanjut dia, mereka sangat rentan tertular HIV dan AIDS karena mereka beralih ke penggunaan narkoba suntik dan menggunakan jarum suntik secara bergantian.

Pastika yang juga mantan Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional (BNN) itu menyampaikan pemanfaatan herbal untuk para pecandu narkoba sudah lebih dulu diterapkan di China, yang juga dipadukan dengan akupuntur dan akupresur.

Bahkan pusat rehabilitasi didesain layaknya hotel sehingga para pecandu dapat merasakan seakan sedang berlibur dan sekali waktu dapat dikunjungi oleh pihak keluarga.

"Saya saat di BNN sempat ke China melihat pusat rehabilitasi pecandu dengan memadukan herbal, akupunktur, dan akupresur tersebut. Selain itu mereka juga mendapatkan layanan psikologi. Hasilnya luar biasa," ujarnya.

Pastika tidak memungkiri pusat rehabilitasi narkoba dengan menggunakan resort serta pengobatan tradisional dan herbal itu membutuhkan biaya yang tidak murah. Untuk di Bali, bisa pula dipadukan dengan kegiatan yoga.

"Tetapi bagi orang-orang kaya yang anaknya menjadi pecandu, tentu akan mati-matian berusaha untuk anaknya sembuh. Dengan cara rehabilitasi layaknya mereka berlibur, tentu juga akan mempercepat pemulihan," ucapnya lagi.

Sedangkan bagi para pecandu narkoba dari keluarga menengah ke bawah, tentunya tetap dapat memanfaatkan pusat rehabilitasi narkoba yang sudah disiapkan pemerintah.

Baca juga: Pastika: Penggunaan eco enzyme jadi cara untuk merawat lingkungan Bali

Pastika dalam kesempatan itu juga memuji I Nyoman Sridana yang telah menekuni pengobatan herbal dan usadha Bali untuk membantu kesehatan masyarakat Bali.

"Herbal jika dikembangkan dengan profesional bisa memberikan kontribusi pada kemanusiaan dan sekaligus memberikan pendapatan. Apalagi sekarang di tengah tren back to nature atau kembali ke alam," katanya.

Sementara itu I Nyoman Sridana mengatakan usahanya menekuni pengobatan herbal sejak tahun 2013 itu terus berkembang.

Peminatnya cukup banyak karena produknya terbukti mampu membantu menyembuhkan berbagai gangguan seperti asam urat, migrain, sakit kepala, gangguan persendian, dan sebagainya juga bermanfaat untuk meningkatkan imun dan kesehatan.

"Intinya taru pramana dapat menstimulasi saraf, menggunakan bahan organik dan tanpa pengawet. Selain digunakan orang dewasa juga bisa untuk anak-anak," ujarnya Sridana.

Sridana mengatakan ada puluhan produk yang diproduksinya dengan menggunakan bahan baku seluruhnya merupakan tanaman lokal. Ada 13 produk yang sudah mengantongi izin Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) dan 28 produk dengan izin Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).

"Kami juga menyediakan bahan obat gratis dan masyarakat yang datang bisa merebus sendiri di rumah. Selain itu, bersama teman-teman di komunitas Gotra Pengusada Bali yang merupakan asosiasi penyehat tradisional juga rutin melakukan kegiatan bakti sosial membantu masyarakat," katanya.

Selain itu, Sridana juga kerap menerima kunjungan mahasiswa yang ingin belajar herbal dan usadha Bali.
 

Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Buku Domesday

hb 88 slot

Erick Thohir Buka Alasan Tak Ikut Ahok Cs Mundur******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMN Erick Thohir bersikeras tak akan mundur dari posisinya sebagai pembantu mengikuti langkah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang mundur dari Pertamina demi memenangkan Ganjar-Mahfud dan sejumlah pentolan perusahaan lain.

Ia juga tak akan mengikuti langkah Mahfud MD yang mengundurkan diri dari jabatannya meskipun belakangan ini ia sering terlihat dan mengkampanyekan pasangan Prabowo-Gibran.

Ia beralasan akan loyal ke Jokowi hingga masa tugasnya berakhir.

Beberapa pejabat dan bos BUMN mengundurkan diri dari jabatannya demi mendukung pasangan calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024.

Pengunduran diri teranyar dilakukan oleh Ahok sebagai komisaris utama demi mendukung Ganjar-Mahfud.

Selain Ahok, pengunduran diri juga dilakukan calon wakil presiden, Mahfud MD. Ia mengundurkan diri dari posisinya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan HAM dengan alasan demi menghindari konflik kepentingan. 

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)