cara menyelesaikan pinjol ilegal 431Jutaan kata 548539Orang-orang telah membaca serialisasi
《balivegas》
Ada Kuasa Tiga Menteri Terlibat dalam Izin Pengolahan Pasir Laut******
Presiden Joko Widodo kembali membuka keran pengolahan hingga ekspor sedimentasi pasir lautyang sempat dilarang pada era Presiden Megawati.
Kendati, dalam prosesnya, pengusaha yang ingin mengolah dan mengekspor sedimentasi pasir laut harus mendapatkan izin dari tiga menteri, yaitu menteri kelautan dan perikanan, menteri ESDM dan menteri perdagangan.
Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Dalam hal perencanaan, Pasal 5 ayat 5 menyatakan dokumen perencanaan dan tim kajian akan ditetapkan oleh menteri. Adapun yang dimaksud dengan menteri dalam aturan ini adalah menteri di bidang kelautan dan perikanan (pasal 1 ayat 9).
Sementara itu terkait pertambahan sedimentasi pasir laut, Pasal 10 ayat 4 menyebutkan izin usaha pertambangan untuk penjualan dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun soal izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 Ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat 2.
Lihat Juga :![]() |
"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut, dikutip Senin (29/5).
Lalu, pada Pasal 15 Ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri. Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) untuk memuluskan izin ekspor tersebut.
Pada Pasal 9 Ayat 2 Huruf d dijelaskan bahwa ekspor pasir laut diperbolehkan dengan syarat. Jokowi menegaskan ekspor pasir laut diperkenankan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, dan memasukkan ketentuan baru baru soal pengelolaan dan pemanfaatan pasir laut.
Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut. Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.
Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.
Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;
a. Reklamasi di dalam negeri;
b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;
c. Pembangunan prasarana oleh pelaku usaha;
dan/atau
d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
[Gambas:Video CNN]
Waspada 'Udang' di Balik Izin Ekspor Pasir Laut Jokowi******
Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengizinkan sejumlah pihak untuk mengeruk pasir lautdengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.
Izin tersebut ia tuangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam beleid itu, Jokowi juga mengizinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan pasir laut untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.
Namun, ekspor pasir laut hanya boleh dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya, pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.
"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak)," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).
Melalui PP nomor 26 tahun 2023 itu, Jokowi juga mencabut aturan pengelolaan pasir laut yang diterbitkan oleh Presiden ke-5, Megawati Soekarno Putri.
Lihat Juga :Jokowi Izinkan Kapal Asing Keruk dan Ekspor Pasir Laut RI |
Aturan itu adalah Keppres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut yang berisi beberapa ketentuan, antara lain;
(1) Ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya.
(2) Pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendali dan pengawas Pengusahaan Pasir Laut.
Setelah keppres itu terbit, pemerintahan Megawati pun pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.
Lihat Juga :Besaran Gaji ke-13 PNS yang Bakal Cair 5 Juni 2023 |
Dalam beleid itu, Rini mengatur ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil. Penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.
Pembukaan kembali keran ekspor pasir laut oleh Jokowi lewat PP Nomor 26 Tahun 2023 tadi pun menuai banyak kritik. Salah satu pihak yang berkomentar adalah Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Ia berharap Jokowi membatalkan keputusannya mengizinkan ekspor pasir laut. Menurut Susi, hal tersebut bakal memberikan kerugian besar pada lingkungan.
"Climate changesudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya.
Lihat Juga :Sri Mulyani Suntik Modal Rp1,52 T ke Bank Pembangunan Islam Dkk |
Kekhawatiran Susi ini bukan omong kosong. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui pengambilan pasir laut pada masa lalu memang merusak lingkungan. Hal ini yang menjadi alasan ekspor dilarang pada 2003.
Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan pengambilan pasir pada masa itu tidak teratur dan menggunakan alat yang tak ramah lingkungan.
Berkaca pada pengalaman buruk tersebut, Wahyu mengklaim saat ini pengambilan pasir laut akan dilakukan secara tertata tanpa merusak lingkungan.
Menurutnya, untuk detail pengaturan bakal dimuat dalam Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan bisa segera dirilis. Saat ini, aturan teknis turunan PP 26 Tahun 2023 tersebut masih dalam pembahasan.
"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP. Saat ini masih sedang dibahas secara internal di KKP," jelas Wahyu kepada CNNIndonesia.com.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Label:deposit 100 jadi 200、slot maniak、gacor situs slot
Terkait:situs game slot gacor hari ini、situs slot yang paling gacor hari ini、togel uang kertas、tafsir mimpi 3d d abjad、asianslot88、www bonanza88、fasttoto、bolaxx、mpo188、cara menaikan limit kredivo
bab terbaru:kencana88(2024-07-12)
Perbarui waktu:2024-07-12
Pemerintah resmi ambil alih pengelolaan Hotel Sultanyang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama pada Maret 2023 lalu. Menurutnya, pengelolaan jatuh ke tangan pemerintah setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco.
Satya menjelaskan, bahkan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.
Dengan putusan ini, maka menandai kepemilikan baru Hotel Sultan adalah pemerintah setelah selama ini dimiliki oleh pihak swasta.
Berdasarkan CNBCIndonesia yang mengutip arsip Gatra (2005), Hotel Sultan selama ini dikuasai oleh keluarga Sutowo. Di mana, pembangunannya menggunakan uang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Awal mulanya, Hotel Sultan dibangun dengan tujuan untuk menjamu para tamu konferensi pariwisata se-Asia Pasifik pada 1971 silam yang rencananya dihadiri sekitar 3.000 orang. Saat itu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah tapi tidak memiliki banyak hotel berskala internasional untuk menampung para tamu.
Lihat Juga :Nasib Hotel Sultan Usai Pemerintah Menang Gugatan Lawan Pontjo Sutowo |
Karenanya, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang saat itu menjabat mengajukan surat kepada Pertamina untuk membangun hotel untuk menjamu para tamu. Kala itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo (1968-1978).
Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan dan tengah banyak uang. Apalagi, pihak swasta memang tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara.
Permintaan Ali pun disetujui oleh Ibnu dan pada 1973 pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuild Co.
Dalam kesaksian Ali Sadikin, berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuild Co milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuild Co bukan milik BUMN tersebut.
Lihat Juga :Batam Krisis Listrik, PLN Minta Pelanggan Nyalakan Genset |
"Saya baru tahu Indobuild Co itu bukan Pertamina. Iya, saya tertipu," kata Ali Sadikin.
Berdasarkan buku Kiprah Keluarga Ibnu Sutowo oleh Tempo, hotel itu memiliki 1.104 kamar, sembilan ruang banquet dan satu ballroom, fasilitas olahraga dan rekreasi, serta beragam fasilitas hotel lima lainnya.
Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu awalnya diberi nama Hotel Hilton.
Dari sinilah kontroversi hotel yang kini bernama Hotel Sultan itu berawal. Pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Bahkan, PT Indobuild Co diberi HGB selama 30 tahun.
PT Indobuild Co sendiri adalah milik keluarga Ibnu Sutowo, tepatnya dikelola langsung oleh anaknya, Pontjo Sutowo. Dengan kata lain, hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi malah dikendalikan keluarga Sutowo.
Setelah kontroversi berlangsung puluhan tahun, akhirnya saat ini pemerintah berhasil memenangkan hak kelola Hotel Sultan tersebut.
[Gambas:Video CNN]
Siti Nurhidayah, warga Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mengungkapkan manfaat menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, sejak ia dan keluarganya menjadi peserta pada 2015, JKN telah memberinya berbagai kemudahan dalam pembiayaan kesehatan untuk dia dan keluarga.
Wanita 44 tahun ini bercerita, salah satu manfaat layanan JKN yang dirasakan ketika kakak kandungnya mengalami penyakit jantung dan harus cuci darah.
Dia mengatakan, masalah kesehatan yang menimpa kakaknya itu terjadi pada 2019 lalu. Sang kakak diharuskan menjalani operasi pemasangan ring pada jantungnya dan melakukan cuci darah.
Selain harus cuci darah, kakaknya yang sudah almarhum tersebut juga harus rutin minum obat sembari rawat jalan dari penyakit penyerta yang dideritanya.
"Alhamdulillah lagi saat menjalani dua kali operasi, pelayanan di RSUD Sosodoro sangat cekatan, ramah dan tidak berbelit. Nah bisa dibayangkan, betapa besar biaya yang kami keluarkan tanpa menggunakan layanan JKN," ungkap Hidayah.
Hidayah sendiri merupakan pemilik usaha Zahida Painting. Ibu dua anak yang pernah menyabet juara 1 Kange Yune Bojonegoro pada 1996 ini mempunyai kurang lebih 20 karyawan.
Beberapa di antaranya terdiri dari kaum disabilitas seperti tuna rungu, tuna wicara dan cacat lumpuh tangan yang kesemuanya sudah terdaftar dalam JKN.
Saat ada karyawan yang sakit, lanjutnya, Hidayah tak segan mengingatkan untuk selalu menggunakan layanan JKN dan mengunduh Mobile JKN untuk memudahkan agar dapat mendaftar saat mau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan
"Apa yang saya kerjakan ini semua adalah amanah, sama seperti program JKN yang mulia dan bermanfaat untuk seluruh masyarakat," jelas Hidayah.
Hidayah juga mengaku saat anak keduanya sedang menjalani rawat inap menggunakan layanan JKN pada 2017 di salah satu rumah sakit di Bojonegoro selama hampir seminggu, ia tidak berupaya untuk naik kelas. Menurutnya pelayanan yang ia dapatkan dengan JKN tidak mengecewakan.
Karenanya, Hidayah dan keluarganya mengapresiasi layanan dari BPJS Kesehatan ini. Menurutnya, JKN akan sangat bermanfaat ke depannya, terutama ketika mengalami masalah kesehatan suatu saat nanti.
"Tidak minta sakit ya, mintanya sehat terus. Jika saat ini saya sekeluarga sudah terdaftar sebagai peserta JKN, bukan berarti harus menggantungkan kesehatan ini dengan kartu JKN yang kami miliki. Bukankah mencegah itu lebih baik daripada mengobati," tambahnya.
"Semoga BPJS Kesehatan semakin terdepan dalam memberikan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat dengan tingkat layanan yang sama dan tidak membeda-bedakan," tutup Hidayah.
(osc/osc)Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan puluhan wakil perusahaan Amerika Serikat(AS) yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council untuk membahas peluang investasi.
Jokowi didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia di Istana Bogor. Usai pertemuan, Sri Mulyani menyampaikan ringkasan hasil lawatan US-ASEAN Business Council tersebut.
"Lebih dari 30 perusahaan di bawah US-ASEAN Business Council yang hari ini menghadap kepada Bapak Presiden (Jokowi) untuk menyampaikan berbagai macam kerja sama dan kemajuan di bidang investasi serta hubungan perdagangan Amerika dengan Indonesia," ujarnya, Kamis (25/5).
Selain itu, Indonesia dan AS mendiskusikan fasilitas RI agar bisa masuk ke pasar kendaraan listrik (electric vehicle/ EV) di Negeri Paman Sam.
"Bapak Presiden menyampaikan Indonesia akan terus melakukan transformasi ekonomi, baik di bidang hilirisasi dan memperkuat ekosistem industri EV. Dan juga dari sisisustainable energy,termasuk energy transition,dan juga untuk terus mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN)," tutur Ani.
Selain soal hilirisasi dan kendaraan listrik, Ani menyampaikan beberapa perusahaan AS yang hadir menjajaki peluang investasi di sektor transportasi, hospitality, hingga digital economy. Khusus ekonomi digital, dibahas juga terkait ancaman siber.
US-ASEAN Business Council menyampaikan ke Jokowi tantangan siber tersebut bisa diatasi dengan kerja sama. Presiden Jokowi pun mengamini pernyataan tersebut.
"US-ASEAN Business Council juga menekankan dengan peranan teknologi digital maka muncul tantangan baru, yaitu cyber trap. Menjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak Presiden mendengar tantangan tersebut bisa ditangani dengan partnership," katanya.
"Bapak Presiden sangat menekankan pentingnya partnership dan kerja sama karena Indonesia sebagai negara yang ada di dalam pusat pergolakan geopolitik perlu meningkatkan dan memperkuat kerja sama global dengan semua pihak," tandas Ani.
Dalam pertemuan tersebut, Ani menyebut beberapa perwakilan perusahaan yang hadir, antara lain BP-Exxon, Boeing, Fedex, hingga Airbnb.
[Gambas:Video CNN]
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian merespons pernyataan bakal calon presidenAnies Baswedan yang menyebut pembangunan jalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lebih banyak ketimbang era Presiden Jokowi.
Hedy menilai Anies salah dalam memahami data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, seperti dikutip Detik, Rabu (24/5).
Maka dari itu, apabila ada penambahan jalan nasional di era SBY bukan berarti berasal dari hasil pembangunan. Kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit. Hal ini berlaku juga di era Jokowi. Oleh sebab itu, Hedy menyebut tidak ada hubungannya antara penambahan status jalan dengan hasil pembangunan jalan baru.
Anies sebelumnya menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan Presiden SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi saat ini.
Dari data yang dimiliki, Anies membeberkan Jokowi baru berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 kilometer (km) dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis sepanjang 19 ribu km.
Sedangkan, pada era pemerintahannya selama dua periode SBY berhasil membangun 20 kali lipat dari yang direalisasikan Jokowi.
"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies dalam acara Milad PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Indonesia menempati posisi ke-3 dari 10 negara dengan pertumbuhan individu dengan kekayaan bersih tinggi (High Net Worth Individual/HNWI) alias orang kayatercepat pada 2021-2022 versi Knight Frank.
HNWI sendiri merupakan seseorang yang kekayaan bersihnya melebihi US juta atau setara Rp14,8 miliar (asumsi kurs Rp14.887 per dolar AS) atau lebih.
Menurut edisi terbaru The Wealth Report (segmen Wealth Sizing Model) dari Knight Frank, pertumbuhan HNWI Indonesia mencapai 22,5 persen.
Sementara itu, untuk pertumbuhan individu dengan kekayaan bersih ultra tinggi (Ultra High Net Worth Individual/ UHNWI) atau orang dengan kekayaan US juta ke atas, Singapura, Malaysia, dan Indonesia memiliki pertumbuhan tercepat di Asia sebesar 7-9 persen.
Sebenarnya, populasi UHNWI di Asia-Pasifik menurun 5,7 persen pada 2022, setelah rekor kenaikan 7,5 persen di 2021. Namun, Singapura, Malaysia, dan Indonesia masih tetap kokoh.
Head of Residential Knight Frank Asia Pasifik Victoria Garrett mengatakan walau populasi UHNWI mengalami kontraksi tahun lalu, jumlah HNWI meningkat 2,9 persen menjadi hampir 70 juta di seluruh dunia.
Lihat Juga :ANALISISJK dan Tudingan Bayar Utang Jumbo Rezim Jokowi Rp1.000 T per Tahun |
"Tiga negara teratas untuk pertumbuhan HNWI adalah Malaysia, Brasil, dan Indonesia," katanya melalui keterangan resmi, Rabu (24/5).
Garrett juga menuturkan 100 pasar residensial utama global mengalami pertumbuhan harga rata-rata 5,2 persen dan aset investasi mewah 16 persen. Menurutnya, sepuluh lokasi global teratas untuk pertumbuhan didominasi oleh Eropa dan Asia.
Ia menyebut pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan ini akan tetap urban-sentris. Lanskap investasi residensialnya pun akan terus ditentukan oleh inti perkotaan utamanya.
"Didukung oleh tingkat urbanisasi tinggi, investor dapat berharap akan alur dan profil pertumbuhan kekayaan yang berkelanjutan," ucap Garrett.
Lihat Juga :PUPR Tuding Anies Salah Baca Data BPS soal Jalan Era SBY vs Jokowi |
10 Negara dengan Pertumbuhan HNWI Tertinggi 2021-2022:
1. Malaysia: 27,7 persen
2. Brazil: 24,2 persen
3. Indonesia: 22,5 persen
4. Uganda: 19,4 persen
5. Tanzania: 15,7 persen
6. Uni Emirat Arab: 15 persen
7. Meksiko: 12,8 persen
8. Kanada: 12,8 persen
9. Nigeria: 12,7 persen
10. Filipina: 10,3 persen
10 Negara dengan Pertumbuhan UHNWI Tertinggi 2021-2022:
1. Uni Emirat Arab: 18 persen
2. Tanzania: 13,9 persen
3. Brazil: 11,2 persen
4. Nigeria: 10,7 persen
5. Arab Saudi: 10,4 persen
6. Malaysia: 9,4 persen
7. Indonesia: 9 persen
8. Singapura: 6,9 persen
9. Turki: 6,2 persen
10. Kanada: 6 persen
[Gambas:Video CNN]
Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi menguat terbatas pada perdagangan Kamis (25/5).
CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan penguatan terlihat dari pola pergerakan IHSG yang masih berada dalam rentang konsolidasi wajar dengan potensi kenaikan terbatas jelang rilis tingkat suku bunga BI.
"Sedangkan dari sisi fundamental perekonomian juga masih memperlihatkan kestabilan melihat dari data perekonomian yang telah terlansir. Faktor-faktor tersebut yang menopang pertumbuhan IHSG baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang," kata William seperti dikutip dari riset hariannya.
Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ICBP, BBRI, ASII, dan BSDE.
Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG membentukcandle hammerdan tetap berada di atas garis SMA-5.
"IHSG akan membuka jalan menuju 6.852 apabila tutup di atas 6.777 pada chart harian," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.
Untuk hari ini, Ivan meminta investor memperhatikan beberapa saham berikut sebelum mengoleksinya yakni AMRT (speculative buy), ASII (hold), BRPT (trading buy), EMTK (speculative buy), dan GOTO (buy on weakness).
IHSG ditutup di 6.745 pada Rabu (24/5) sore. Indeks saham menguat 9,12 poin atau plus 0,14 persen dari perdagangan sebelumnya.
Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,75 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,62 miliar saham.
Pada penutupan kali ini, 230 saham menguat, 273 terkoreksi, dan 231 lainnya stagnan. Namun, terpantau enam dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor basic yang layu 0,31 persen. Di lain sisi, sektor infrastruktur menguat paling tinggi sebesar 1,22 persen.
[Gambas:Video CNN]
《balivegas》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,ok777 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《balivegas》bab terbaru。