juragan69 rtp

Bunuh seluruh dunia

yang dapat menghasilkan uang

Pemkab Natuna buka pelatihan kerja berbasis kompetensi secara gratis******

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, membuka Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) bagi para pencari kerja yang ingin menambah keterampilan secara gratis. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Natuna Raja Antoni saat dihubungi melalui sambungan telepon dari Batam, Sabtu, mengatakan para pencari kerja yang ingin menambah keterampilan bisa mendaftarkan diri ke link https://siapkerja.kemnaker.go.id. "Batas pendaftaran sampai dengan 14 April, seleksi wawancara 16 April, pengumuman hasil 18 April," ucap dia.

Baca juga: Pemkab Kudus sediakan 26 jenis pelatihan kerja secara gratis Adapun pelatihan kerja yang dibuka yakni teknik otomotif dan fashion technology. Menurut dia, untuk pelatihan tersebut pihaknya mengutamakan masyarakat yang belum pernah mengikuti pelatihan baik di Disnakertrans Natuna maupun di UPTD BLK Natuna, tidak sedang bekerja, memiliki minat dan kemauan, pria dan wanita usia produktif atau minimal 17 tahun. "Pelaksanaan pelatihan dimulai 22 April, untuk teknik otomotif dilaksanakan selama 280 jam pelajaran atau 35 hari, dan untuk fashion technology 180 jam pelajaran atau 23 hari," ujar dia.

Baca juga: Disnaker Kepri prioritaskan warga terdata DTKS ikut pelatihan kerja Pelatihan akan dilakukan di UPTD BLK dan para pencari kerja yang mengikuti pelatihan akan diberikan uang saku dan pakaian pelatihan. "Uang saku, makan siang, pakaian kerja, sepatusafety(untuk kejuruan teknik), BPJS Ketenagakerjaan, dan perlengkapan pelatihan lainnya," kata dia. Ia menyebut pelatihan kerja diberikan secara gratis atau tanpa dipungut biaya apapun. Masyarakat diimbau untuk segera mendaftarkan diri karena kuota peserta terbatas.

Baca juga: Disnaker Mataram alokasikan Rp300 juta untuk pelatihan kerja "Peserta sebanyak 16 orang per kelas," ujar dia.

Pewarta: Muhamad Nurman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Seni Bela Diri Abadi

gunung388

Dagang Karbon Wajib Urus SRN, tapi Tidak Ribet Kok******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus berupaya mengatasi perubahan iklim. Di antaranya dengan mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Prosedur pengurusannya pun cukup mudah.
 Direktur Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi, Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ir Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim) adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web tentang aksi dan Sumber Daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan NEK di Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres 98/2021. Hal ini bertujuan, pertama agar pemerintah memiliki satu data Emisi GRK dan Ketahanan Iklim. Data nasional, sektor, dan subsektor inilah yang kemudian menjadi rujukan nasional dan internasional. 
Kedua, mencatatkan pelaksanaan NEK (Nilai Ekonomi Karbon). Yaitu, pengurangan Emisi GRK (Gas Rumah Kaca) dan persetujuan teknis serta transaksi atas persetujuan teknis maupun kinerja atas persetujuan teknis perdagangan emisi. 
’’Jadi fungsi SRN itu pertama sebagai dasar pengakuan pemerintah atas kontribusi penerapan NEK dalam pencapaian target NDC. Kedua, data dan informasi aksi dan sumber daya mitigasi penerapan NEK,’’ kata Hari Wibowo menjawab pertanyaan wartawan terkait perdagangan karbon di Jakarta, Kamis, 29 Februari 2024.
Lebih jauh Hari Wibowo menjelaskan, SRN PPI ini juga bertujuan menghindari penghitungan ganda aksi mitigasi atau double claim, bahan penelusuran pengalihan, dan bahan pertimbangan kebijakan operasional lebih lanjut sesuai sesuai kebutuhan. ’’Jadi penting sekali SRN PPI ini,’’ Hari Wibowo kembali menegaskan.
Sebenarnya, lanjut Hari Wibowo, bukan hanya pelaku usaha yang berkewajiban mencatatkan pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, NEK (Nilai Ekonomi Karbon), dan sumber daya perubahan iklim pada SRN PPI (Sistem Registri Nasional) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI). Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat juga dapat mencatatkan dan melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan NEK pada SRN PPI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 21/2021. 
Hari Wibowo kemudian menjelaskan beberapa prinsip terkait penyelenggaraan Nilai Ekonomi karbon dan Perdagangan Karbon sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021. Tidak cukup mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK (Gas Rumah Kaca) ke dalam SRN (Sistem Registri Nasional). Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK juga harus sesuai prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable). Penghitungan reduksi emisi GRK harus sesuai standar nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI), merujuk kepada metodologi IPCC, dan sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK.  
’’Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon,’’ terang Hari Wibowo.
Apabila, lanjut Hari Wibowo, penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. 
Selain itu, harus ada otorisasi untuk perdagangan karbon luar negeri. Sebab, berapa karbon yang keluar dan ke mana tujuan serta harga yang terjadi perlu diketahui pemerintah. Pencatatan ke luar negeri dilakukan untuk menghindari terjadinya penjualan berlebih (over selling) yang bisa menyebabkan target NDC Indonesia tidak tercapai dan terjadinya sengketa kepemilikan karbon, misalnya adanya kontrak karbon hutan dalam kurun waktu lebih dari 50 tahun yang tidak diketahui pemerintah padahal eksploitasi karbon telah terjadi tiap tahun (pindah ke luar negeri).
Hari Wibowo kemudian menjelaskan tahapan mencatatkan SRN (Sistem Registri Nasional) sampai akhirnya terbit SPE-GRK (Sertifikat Penurunan Emisi-as Rumah Kaca). Pertama, harus mendaftar dan mengisi data umum. Kedua, menyusun dokumen DRAM (Daftar Rincian Aksi Mitigasi) dan LCAM (Laporan Capaian Aksi Mitigasi). Ketiga, tinjauan akhir Tim. Kalau syarat terpenuhi maka terbitlah SPE-GRK di Registri Karbon SRN. 
’’Validasi DRAM paling lama satu bulan sejak DRAM diterima Validator. Setelah ada laporan Validasri DRAM dari Validator, kemudian baru menyusun LCAM. Verifikasi ini paling lama enam bulan sejak laporan diterima. Tahapan ini bisa dilihat di srn.kemenlhk.go.id,’’ papar Hari Wibowo.
Isu lain terkait penyelenggaraan perdagangan karbon yang perlu diluruskan adalah biaya penerbitan SPE (Sertifikat Penurunan Emisi). Dalam Permen 21 tahun 2022 tentang Tata laksana Nilai Ekonomi Karbon telah diatur adanya pungutan penerbitan SPE. Ini tertuang di Pasal 66 ayat (5). Bunyinya, Penerbitan SPE-GRK dikenakan pungutan berupa tarif jasa pelayanan penerbitan SPE-GRK. ’’Pungutan ini merupakan penerimaan negara bukan pajak. Masuk ke kas negara. Bukan ke kantong pribadi,’’ tegas Hari Wibowo. Lalu berapa biayanya?
Berdasarkan usulan KLHK ke Kementerian Keuangan, tarif Jasa layanan penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional (SPE-GRK) per dokumen sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah). Hal ini dapat disimpulkan bahwa biaya mengurus Sertifikat Pengurangan Emisi GRK tidak akan terlalu tinggi. Sebab, biaya yang dibutuhkan hanya untuk Menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi (DRAM), Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM), dan melakukan validasi/verifikasi oleh pihak ketiga.  
Biaya persiapan aksi mitigasi sehingga layak mendapat SPE GRK bisa relatif tinggi apabila memperhitungkan biaya investasi seperti teknologi dan sumber daya manusia serta alat pemantauan. Biaya tersebut akan spesifik, tergantung jenis aksi mitigasinya. Mengingat pentingnya SRN ini, maka sosialisasi dengan banyak pihak menjadi solusi yang wajib dijalankan pemerintah. Saat ini sudah membangun Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RKKIK). RKKIK ini menyediakan beberapa bidang pelayanan kepada pemangku kepentingan, di antaranya tema NDC Mitigasi, Nilai Ekonomi Karbon (NEK), Sistem Registri Nasional (SRN) serta Adaptasi. Selain itu, memfasilitasi beberapa kegiatan di antaranya penyebaran informasi, edukasi peningkatan kapasitas, advokasi, layanan teknis dan kerjasama pemangku kepentingan. 
Ir Hari Wibowo menceritakan, sejak 2021, terdapat 383 pelaku usaha yang mengajukan proses sertifikasi SRN. Di antara jumlah pelaku tersebut sebanyak 98 perusahaan sudah mencapai level penyusunan DRAM, 4 pelaku telah menyelesaikan Laporan Capaian Aksi Mitigasi (LCAM) dan 3 perusahaan sudah mampu menerbitkan SPE termasuk Pertamina, PLN dan Sidrap Bayu Energi. Sisa pelaku lainnya masih diwajibkan untuk terus menyempurnakan data umum pelaku. Melihat proses saat ini, kecepatan penerbitan SPE tentu sangat terkait kapasitas penyelesaian DRAM, LCAM serta proses validasi dan verifikasinya demi memberikan penjaminan mutu dan integritas unit karbon SPE-GRK yang diterbitkan. Namun demikian ditemukan adanya pelaku usaha yang proses pendaftaran dalam SRN PPI dihentikan, yaitu Rimba Raya Conservation dan Infinite Earth Limited. Sebab, kedua proponent ini mendaftarkan aksi mitigasi pada lokasi yang sama sehingga terjadi double claim. 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Versi Lengkap dari Novel Sistem Penyelamatan Diri Penjahat Sampah

slot judi

BNPB buka pendaftaran rekonstruksi rumah terdampak bencana alam******

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membuka pendaftaran pengajuan rekonstruksi dan rehabilitasi kerusakan rumah dan fasilitas lainnya milik korban yang terdampak bencana alam.

Para korban terdampak bencana alam bisa mengajukan upaya rekonstruksi kerusakan yang dialami tersebut secara daring melalui sistem aplikasi atau laman http://www.eproposal.rr.bnpb.go.id/.

Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB Yus Rizal dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan hal ini dimaksudkan agar warga terdampak bencana alam bisa segera pulih dan kembali ke aktivitas normal.

Pihaknya telah menyosialisasikan terkait dengan pendaftaran pengajuan rekonstruksi tersebut kepada masyarakat yang terdampak bencana dan pemerintah daerah, salah satunya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.

Meski tidak merinci, ia memastikan data yang masuk akan diproses kemudian akan dipilah, mana yang akan dimintakan dukungan ke pemerintah kabupaten, provinsi, atau pusat.

Sebab, ia menyebutkan, selain pembersihan lokasi dan perbaikan infrastruktur yang sifatnya darurat, upaya yang bisa dimaksimalkan pada masa transisi adalah perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Baca juga: Pemulihan ekonomi pascabencana perlu pemberdayaan masyarakat 

Berdasarkan laporan Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mencatat 350 kejadian bencana alam nasional yang terjadi Januari hingga 26 Februari 2024, bencana banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, gelombang pasang, gempa bumi dan kebakaran hutan dan lahan.

Dampak kerusakan yang tercatat setidaknya 13.232 unit rumah terdiri atas 461 rusak berat, 879 rusak sedang, 11.892 rusak ringan. Fasilitas rusak total 243 unit terdiri atas satuan pendidikan (217 unit), rumah ibadah (10), fasilitas pelayanan kesehatan (16), kantor (4), dan jembatan (30).

Untuk itu, Yuz mendorong pemerintah daerah segera mendata kerusakan, kerugian, dan kebutuhan sarana dan prasarana terdampak bencana guna percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

E-Proposal Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan aplikasi untuk memasukkan proposal atau usulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang disampaikan oleh pemerintah daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) kepada pemerintah pusat (BNPB).

Aplikasi berbasis situs web ini dikembangkan oleh Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB guna memudahkan pemerintah daerah dalam menyampaikan proposal secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Baca juga: BNPB pantau percepatan penanganan pascabencana gempa Cianjur
Baca juga: BNPB mulai fokus pemulihan lingkungan pascabanjir di Demak
Baca juga: BNPB apresiasi kesiapsiagaan relawan bantu korban banjir Demak-Kudus

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Hati Naga dan Ambisi

hollybet

BMKG saran kegiatan F1Powerboat lebih cepat 1******

untuk menghindari kecepatan angin dari jam 1 sampai jam 3 siang

Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyarankan agar kegiatan kejuaraan ajang balap perahu motor internasional F1Powerboat di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dipercepat 1 sampai 2 jam dari jadwal semula.

"Kami sampaikan kejuaraan ini diawali lebih cepat 1 atau 2 jam jadwal semula karena untuk menghindari kecepatan angin dari jam 1 sampai jam 3 siang," ujar Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo di Balige, Kabupaten Toba, Sabtu.

Eko mengatakan kecepatan angin tersebut 7 sampai 12 knot dengan tinggi gelombang 20 sentimeter, padahal balapan F Powerboat ini sudah dianggap bahaya yang dengan prediksi pada Sabtu dan Minggu ini.

"Untuk peluang hujan diprediksi petang hingga malam dengan intensitas sedang pada hari ini," ucap Eko.

Dia menambahkan BMKG terus melakukan penguatan sistem observasi di ajang F1Powerboat ini dengan menyediakan alat teknologi yang memberikan informasi gelombang secara terus menerus yang di pasang di dermaga sekitarnya.

"Mohon alat ini dijaga, jangan disentuh atau dipindahkan karena ini sangat mengganggu," kata Eko.

Baca juga: Bupati: F1Powerboat membawa dampak ganda bagi Danau Toba
Baca juga: Dishub Sumut sediakan 35 bus gratis pada F1Powerboat 2024

Mulai hari ini dan Minggu, Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1Powerboat) seri Danau Toba.

F1Powerboat tahun ini diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara.

Penyelenggaraan powerboat seri pembuka ini juga spesial, karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara.

Setelah kualifikasi, penyelenggara akan menggelar sesi latihan bebas (free practice) resmi yang digelar pada Sabtu (2/3), pada pukul 07.00-08.30 WIB dan balapan final Minggu (3/3) pada pukul 11.15-12.00 WIB.

Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.

Baca juga: Pembalap internasional F1Powerboat mulai berdatangan di Danau Toba
Baca juga: Polda Sumut kerahkan 1.138 personel amankan kejuaraan F1 Powerboat

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

harga voucher xl 14gb

Pemkot Cirebon usulkan Soerjadi Soerjadarma jadi pahlawan nasional******

Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, sedang mengusulkan agar tokoh dari daerahnya Marsekal TNI (Purn.) Elang Soerjadi Soerjadarma dianugerahi gelar pahlawan nasional karena jasa-jasanya. “Prosesnya (pengusulan gelar pahlawan nasional) sudah berjalan dengan baik sesuai dengan administrasi dan prosedur yang ditetapkan,” kata Penjabat Wali Kota Cirebon Agus Mulyadi di Cirebon, Sabtu. Ia menyampaikan usulan ini merupakan tindak lanjut dari hasil audiensi Pemkot Cirebon bersama TNI Angkatan Udara (AU) pada Selasa (16/1), yang mendorong agar tokoh tersebut bisa mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional. Menurut dia, dalam merealisasikan wacana tersebut Pemkot Cirebon segera menggelar seminar pada Senin (4/3), dengan mengundang para akademisi dan juga instansi terkait lainnya untuk mengkaji secara komprehensif mengenai sosok Soerjadi Soerjadarma.

Baca juga: Aceh Barat peringati syahid pahlawan Teuku Umar melalui napak tilas

Baca juga: Menyingkap fakta seputar pembunuhan Oto "Si Jalak Harupat" “Setelah seminar itu, kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengusulkan kepada Presiden melalui Menteri Sosial untuk ditetapkan menjadi pahlawan nasional,” ujarnya. Ia menyatakan Pemkot Cirebon berkomitmen mendukung usulan tersebut, karena tokoh ini memiliki kontribusi yang begitu besar terhadap bangsa Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, tutur dia, Soerjadi berjasa dalam mendirikan Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) serta dinobatkan sebagai “Bapak AURI”. Agus menjelaskan tokoh tersebut memiliki pengalaman yang luas dalam bidang militer di Indonesia. Soerjadi adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari tahun 1959-1962, dan juga menjabat sebagai Kepala Staf TNI AU pertama pada 1946-1962. “Mudah-mudahan ini menjadi sebuah penghormatan dan juga menjadi motivasi bagi masyarakat Kota Cirebon, bahwa ada putra terbaik yang pernah memimpin TNI AU dan pernah menjadi panglima perang pada awal pembentukannya,” ucapnya. Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa Soerjadi memiliki garis keturunan atau merupakan cicit dari Pangeran Jakaria alias Aryabrata yang berasal dari Keraton Kanoman Cirebon. “Kami mendukung dan memperjuangkan pengusulan ini karena menjadi kebanggaan terhadap putra daerah Kota Cirebon,” katanya. Sementara Wakil Asisten Personalia Kepala Staf Angkatan Udara (Waaspers Kasau) Marsekal Pertama TNI Ir Bob Henry Panggabean menyambut baik langkah dari Pemkot Cirebon, yang berusaha agar penganugerahan ini terwujud. Pihaknya siap memberikan dukungan supaya proses pengusulan tersebut berjalan lancar, sehingga Elang Soerjadi Soerjadarma dinobatkan sebagai salah satu pahlawan nasional. “Kami berharap dari TNI AU bahwa proses ini dapat berjalan dengan lancar sehingga kita bisa menambah pahlawan nasional yang tentunya asli dari Kota Cirebon,” katanya.*

Baca juga: Pemkab Kudus usulkan KH Raden Asnawi sebagai pahlawan nasional

Baca juga: Lemkapi: Hoegeng layak diusulkan sebagai pahlawan nasional  

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Han Feng Su Yingxue

slot gacor pasti maxwin hari ini

Gol tunggal Cadenazzi kunci kemenangan tipis Borneo atas Persita******

Kabupaten Tangerang (ANTARA) - Gol tunggal Felipe Cadenazzi mengunci kemenangan 1-0 Borneo FC atas Persita Tangerang, pada pertandingan Liga 1 2023/2024 di Stadion Indomilk Arena, Kabupaten Tangerang, Sabtu. Berkat tambahan tiga poin itu, Borneo semakin kokoh di pucuk klasemen dengan 63 poin, sedangkan Persita masih terbenam di posisi ke-16 dengan 28 poin. Persita yang sangat ingin kembali ke jalur kemenangan mencoba mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu. Mereka menebar ancaman melalui sepakan keras Ezequiel Vidal yang masih dapat ditepis kiper Nadeo Arga Winata. Borneo balas mengancam. Adam Alis mengirimkan umpan yang diteruskan sepakan melebar oleh Cadenazzi. Peluang Borneo berikutnya didapat melalui sepakan Vidal ke atas mistar gawang.

Baca juga: Borneo susun kiat jaga stabilitas jalani sembilan sisa laga Kedua tim masih saling bergantian mengancam, namun sampai turun minum skor 0-0 tetap bertahan. Saat babak kedua baru bergulir, atau tepatnya menit ke-51, Borneo memecahkan kebuntuan. Kei Hirose mengirim umpan dari dalam kotak penalti untuk disambut sundulan Cadenazzi yang tidak terkawal. 1-0 untuk tim Pesut Etam. Borneo kemudian memiliki peluang bagus untuk menggandakan keunggulan, saat pemain pengganti Terens berada dalam situasi satu lawan satu dengan kiper Kartika Ajie, namun sepakannya dapat diblok sang penjaga gawang. Menjelang laga usai, Persita memiliki dua peluang bagus untuk menyamakan kedudukan. Pertama saat tembakan spekulasi Vidal melebar dari gawang Borneo, dan ketika umpan silang Jack Brown gagal dimaksimalkan sundulan Hassan Nader. Keunggulan 1-0 untuk Borneo pun bertahan sampai akhir.

Baca juga: Penampilan gemilang Lilipaly antar Borneo FC hantam Bhayangkara FC 4-0
Baca juga: Klasemen Liga 1 : Penghuni posisi empat besar tak berubah Daftar susunan pemain: Persita Tangerang: Kartika Ajie, Christian Rontini, Irsyad Maulana, Ramiro Fergonzi, Ezequiel Vidal, Muhammad Toha, Abrizal Umanailo. Javlon Guseynov, Ichsan Kurniawan, Sin Yeong Bae, Mario JardelPelatih: Divaldo Alves Borneo FC: Nadeo Arga Winata, Silverio Goncalves, Kei Hirose, Stefano Lilipaly, Leo Guntara, Adam Alis, Diego Michels, Fajar Fathutahman, Willem Pluim, Sihran Amarullah, Felipe CadenazziPelatih: Pieter Huistra

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024