slot121

pola gacor madame destiny 487Jutaan kata 416442Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot121》

Peran agen mendukung program Pemerintah di bidang perumahan******

Jakarta (ANTARA) - Masih banyak yang beranggapan pekerjaan agen properti seperti halnya dengan tenaga penjual pada umumnya, yakni memasarkan produk dengan imbalan insentif, komisi, dan bonus apabila target terpenuhi.

Faktanya tugas agen properti lebih rumit dalam artian tidak sekadar memiliki kemampuan meyakinkan calon pembeli, tetapi juga harus bisa memberikan solusi pembiayaan, memberikan appraisal(penaksiran), menghitung pajak, hingga meneliti aspek legalitas produk properti yang dijual.

Hal ini bisa dimaklumi mengingat produk properti bukan barang yang murah sehingga peran agen di sini sangat penting untuk mempertemukan keinginan penjual dengan pembeli yang memang membutuhkan rumah, kantor, atau bahkan lahan.

Dengan demikian peran agen dalam hal ini tidak sekadar memasang spanduk, baliho, atau umbul-umbul di depan rumah atau produk properti yang akan dijual atau disewakan tetapi harus memastikan kliennya tidak terlalu lama menunggu mendapatkan pembeli atau penyewa.

Beberapa pencari rumah, terutama yang seken, lebih memasrahkan kepada agen-agen yang sudah memiliki reputasi untuk memastikan barang yang didapat nantinya tidak memiliki masalah hukum ke depan.

Biasanya agen properti terkemuka sudah bermitra dengan notaris yang terpercaya sehingga transaksi yang dilakukan antara pembeli dan penjual bisa langsung closing(selesai) saat itu juga.

Mengingat kemampuan dari agen properti ini khususnya yang sudah bersertifikat, beberapa pengembang rumah terjangkau yang menjadi bagian dari program sejuta rumah pemerintah termasuk BUMN Perum Perumnas juga memanfaatkan profesi ini untuk membantu pemasaran.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun menyebut peran dari agen properti sangat penting untuk mempercepat penyerapan program sejuta rumah.

Setidaknya agen properti bisa menyosialisasikan hunian-hunian terjangkau kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

Agen juga memegang peranan penting untuk terwujudnya di pasar sekunder perumahan (seken) sehingga memudahkan pemilik yang akan menjual huniannya dikarenakan membutuhkan uang atau harus pindah ke daerah lain.


Lokapasar rumah

Seiring dengan perkembangan digital saat ini mendorong munculnya lokapasar (marketplace) termasuk dalam hal ini di sektor perumahan.

Lantas yang menjadi pertanyaan sekarang apakah kehadiran lokapasar di bidang properti termasuk sektor rumah ini bakal menggerus keberadaan agen properti.

Steven Milano pendiri perusahaan yang bergerak di bidang agen properti melihat kehadiran lokapasar properti bukan menjadi ancaman tetapi justru menjadi alat untuk memudahkan penjualan.

Kehadiran lokapasar membuat agen properti memiliki pasar yang lebih luas hingga menjangkau pelosok-pelosok Tanah Air.

Tak hanya itu tipikal pembeli muda usia 25-40 tahun lebih suka mencari dari internet menjadi pasar tersendiri melalui layanan lokapasar.

Namun Steven mengingatkan ada hal-hal yang tidak dapat menggantikan fungsi dari agen sampai saat ini yakni menjadi jembatan untuk mempertemukan harga antara pembeli dan penjual.

Agen properti bisa saja memberikan saran kepada penjual bahwasanya harga yang ditawarkan terlalu mahal atau malah terlalu murah atau mengajukan penawaran kepada pembeli untuk bersedia menaikkan harga hingga terjadi kesepakatan.

Hanya, belum seluruh agen properti memanfaatkan layanan lokapasar terutama yang usianya di atas 50 tahun serta belum terlalu menguasai perkembangan teknologi digital.


Pencarian

Beberapa perusahaan penyedia lokapasar properti mengakui peran agen tidak bisa ditinggalkan di tengah kemajuan digital seperti sekarang ini.

Vice presidensalah satu perusahaan penyedia lokapasar di Indonesia Faizal Abdullah mengakui sudah tidak zamannya pembeli berkeliling mencari rumah.

Saat ini calon pembeli rumah lebih suka mengintip dulu di lokapasar untuk mengetahui spesifikasi detail barulah melihat lokasi sebelum memutuskan untuk membeli.

Namun kehadiran agen properti ini, jelas Faizal, juga tidak bisa ditinggalkan karena ibarat nelayan mereka ini yang paling berperan untuk menebar jaring rumah dan produk properti lainnya untuk dimasukkan ke lokapasar.

Seperti untuk mencari rumah di Jakarta yang lahannya sudah sangat terbatas, peran dari agen menjadi sangat penting. Bahkan mereka mampu mendapatkan rumah dengan lebar 3x10 meter.

Saat ini banyak warga yang mencari rumah mungil di Provinsi Jakarta meski dalam waktu dekat sudah tidak menjadi Ibu Kota RI. Tentunya yang menjadi daya tarik karena provinsi ini masih menyediakan iklim bisnis yang menarik dan mencari pekerjaan.

Tren rumah di kota padat penduduk seperti Jakarta, yang paling diminati adalah hunian mungil dan apartemen. Generasi sekarang ini tidak lagi mempersoalkan rumah yang luas.

Mayoritas rumah hanya untuk berkumpul anggota keluarga inti suami, istri, dua anak. Sementara untuk sehari-hari lebih banyak beraktivitas di tempat pekerjaan dan sekolah. Praktis bisa berkumpul di rumah beberapa jam saja.

Mayoritas pencari rumah di Jakarta mensyaratkan lokasi yang strategis, dekat dengan transportasi publik, serta yang paling penting lingkungan yang aman.

Untuk parkir kendaraan juga tidak perlu lahan yang luas mengingat ukuran kendaraan yang beredar di Jakarta juga semakin mungil mengikuti perkembangan.

Aspek yang terakhir ini yang memang sulit untuk diketahui pencari rumah serta hanya dimengerti agen properti yang sebelumnya sudah melakukan appraisalsecara menyeluruh termasuk soal keamanan lingkungan.

Termasuk unit mungil apartemen di Serpong, Tanjung Barat, dan Margonda, Depok, kerja sama Perum Perumnas dan PT KAI juga laris dicari pencari rumah dari kalangan keluarga muda.

Keberadaan agen dan penyedia lokapasar ini memiliki peran penting untuk menjembatani kepada calon konsumen untuk menunjukkan masih ada unit yang terjangkau dan layak di tengah kota pada Jakarta serta tentunya aman dari aspek legalitas.

Soal aspek legal ini juga menjadi syarat utama perusahaan penyedia lokapasar yakni unit yang tercantum harus dipastikan lolos pemeriksaan kualitas terlebih dahulu.

Aspek legal ini penting mengingat sejak pemerintah memperpanjang kebijakan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTB) pada tahun 2024 tren transaksi rumah mengalami kenaikan.

Mayoritas pembeli memang pencari rumah untuk dihuni termasuk di Jakarta sehingga aspek legal ini menjadi pertimbangan penting untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.

Aspek legal ini di antaranya surat dan sertifikat kepemilikan dan tentunya aspek perpajakan serta memastikan tidak ada tunggakan terkait rumah yang akan dijual tersebut.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

SIG turunkan emisi CO2******

Pada cakupan 2 (penggunaan energi tidak langsung) berhasil diturunkan 5,22 persen.

Jakarta (ANTARA) - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) menurunkan 17,37 persen intensitas emisi CO2 cakupan 1 (dari operasional) pada 2023,  dibandingkan baseline 2010 sebagai bagian dari implementasi aspek Environmental, Social, Governance (ESG) dalam operasi bisnis perusahaan. "Pada cakupan 2 (penggunaan energi tidak langsung) berhasil diturunkan 5,22 persen," kata SVP Sustainability Office SIG, Johanna Daunan, di Jakarta, Jumat. SIG menerapkan fokus penurunan emisi CO2 antara lain melalui pemanfaatan bahan bakar alternatif dari limbah industri, biomassa, sampah perkotaan yang dikelola menjadi refuse-derived fuel (RDF), hydrogen injection dan efisiensi energi termal (STEC).   SIG juga mendukung pengembangan energi terbarukan melalui penggunaan panel surya untuk substitusi energi listrik pada unit-unit operasional, serta optimasi gas panas buang dari proses produksi semen (Waste Heat Recovery Power Generation). Sementara itu, pada aspek sosial, SIG berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program kesehatan untuk menurunkan angka stunting dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Baca juga: PT Semen Indonesia raih ESG Rating terbaik di Asia Tenggara Beberapa program inovasi sosial SIG seperti konservasi ikan bilih yang merupakan spesies endemik terancam punah di Danau Singkarak, Sumatra Barat, serta pengelolaan lahan pascatambang di Tuban, Jawa Timur menjadi ecopark untuk edukasi pertanian dan pengembangan masyarakat. Kepedulian SIG untuk mendukung peningkatan perekonomian dan mutu pendidikan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional dilakukan melalui beragam program, di antaranya program beasiswa, program pendidikan untuk anak yatim dan disabilitas, hingga pendidikan kejuruan berbasis perusahaan. SIG juga membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kelompok komunitas untuk naik kelas, termasuk yang tergabung dalam Rumah BUMN SIG di Rembang, Jawa Tengah, dan Rumah BUMN SIG di Baturaja, Sumatera Selatan. Hingga saat ini, berbagai program tersebut telah menyentuh hingga lebih dari 7,2 juta orang penerima manfaat. Pada aspek tata kelola, SIG berkomitmen menerapkan prinsip good corporate governance (GCG) di setiap jenjang organisasi dan kegiatan operasional. Komitmen tersebut terwujud melalui program pengembangan kompetensi karyawan, penyusunan Pedoman Perilaku Etika (Code of Conduct) bagi seluruh karyawan, serta pengendalian gratifikasi dengan capaian sertifikasi ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.

Baca juga: SIG dorong kinerja UMKM melalui pendampingan dan pembinaan intensif Pada pengembangan sumber daya manusia, selain program inovasi, beragam pelatihan dan program beasiswa untuk karyawan, SIG juga memastikan implementasikan azas kesetaraan dan kewajaran, serta prinsip kesempatan yang sama dalam proses pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Saat ini, 20 persen top talent di SIG adalah perempuan. SIG memberikan kesempatan yang sama untuk bekerja dan mengisi posisi atau jabatan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi karyawan tanpa ada diskriminasi. “SIG siap menjadi role model bagi industri dalam implementasi aspek ESG untuk mendukung pemerintah mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dan regional,” ujar Johanna.

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：luxorplay slot、situs slot paling banyak dimainkan、bo mudah jp

Terkait：paito carolina day angkanet、ituqq、seribu tafsir mimpi 2d bergambar、kredit hp tanpa dp、link slot malam ini、cara daftar kredit pintar、bunga pinjaman uatas、slot bagus gacor、zeus maxwin pola gacor olympus、cara belanja kredivo di tokopedia

---

---

bab terbaru：situs judi bola parlay 2 tim（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01