pola main slot mahjong

Pembunuh Tertinggi yang Terlahir Kembali

Harga Pangan Pekan Ini, Cabai Rawit Melesat dan Beras Mulai Mandek******

Harga bahan pokok naik pada pekan ini. Kenaikan paling besar dialami oleh cabai rawit.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga cabai rawit nasional pada awal pekan ini Rp55 ribu per kg. Harga itu naik dibanding awal pekan lalu yang masih Rp50.800 per kg.

Kenaikan itu terjadi secara merata pada harga cabai rawit merah dan hijau. Untuk cabai rawit merah, harga naik dari Rp54.550 per kg menjadi Rp58.900 per kg.

Tak hanya cabai rawit, kenaikan juga dialami oleh cabai merah yang naik dari Rp45.200 menjadi Rp45.300 per kg. Selain cabai-cabaian, kenaikan juga dialami oleh bawang merah dan bawang putih.

Untuk bawang merah, harga naik dari Rp27.100 menjadi Rp27.200 per kg. Untuk bawang putih, harga naik dari Rp45.200 menjadi Rp45.300 per kg. 

Namun, tak semua harga bahan pokok merangkak naik. Ada juga harganya yang stabil tak bergerak dan cenderung turun.

Untuk beras misalnya. Dalam seminggu ini, rata-rata harganya mandeg di Rp14.550 per kg. Segendang sepenarian dengan beras, harga minyak goreng juga stabil di Rp18.900 per kg selama sepekan ini. 

Sementara itu, telur ayam harganya turun dari Rp29.200 menjadi Rp29 ribu per kg. 

[Gambas:Video CNN]

Tian Xing Zhan Ji

Pengembang Belum Puas Jokowi Gratiskan PPN Rumah Rp2 M******

Real Estate Indonesia (REI) menilai langkah Presiden Joko Widodo menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPn) rumahdi bawah Rp2 miliar belum sesuai proposal 'Propertynomic' gagasan mereka.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto mengapresiasi kemurahan hati Jokowi. Namun, ia skeptis langkah tersebut bisa efektif menurunkan angka backlogalias jumlah rumah yang terbangun dibandingkan kebutuhan masyarakat.

"Oleh karena itu, kami sampaikan proposal 'Propertynomic'. Jadi, properti ini dilihat bukan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Ia menyebut sektor properti adalah tulang punggung dan punya multiplier effectuntuk 185 subsektor industri lain. Joko lantas merinci sumbangsih properti sebesar 14 persen hingga 16 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), 9 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan 30 persen-45 persen kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Akan tetapi, ia kecewa backlog perumahan selama satu dekade terakhir masih sulit ditekan. Joko mencatat backlog pada 2010 menyentuh 13,5 juta unit rumah dan hanya turun sedikit ke level 12,7 juta unit pada 2020.

Oleh karena itu, REI skeptis angka tersebut bisa turun drastis jika pendekatan, penganggaran, hingga kelembagaan yang dilakukan pemerintah tak berubah.

"Kami ini punya 6.400 kadang bisa sampai 6.700 pengembang. Misal, satu developerinvestasi Rp10 miliar, maka sudah (potensi investasi) Rp64 triliun. Imaginekalau ada 6.400 pengembang, taruh 90 persen investasinya rata-rata Rp30 miliar, berarti Rp192 triliun. Kalau Rp20 miliar berarti Rp128 triliun," rinci Joko soal peluang investasi jika properti dijadikan PSN.

"Ini angka besar yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hanya saja ini tidak pernah diproyeksikan, dikelola, dan diakomodasi. Padahal, itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam negeri. Dengan properti menjadi PSN, ini bisa digunakan untuk optimalisasi infrastruktur yang ada," tambahnya.

Kendati, Joko mengakui bahwa proposal 'Propertynomic' yang ada di benak REI memang belum disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Ia menyebut saat ini masih dilakukan sosialiasi, penguatan, hingga rencana diskusi publik.

Ia hanya meyakini jika pengembangan properti atau kawasan perumahan sudah dikategorikan PSN pasti mengundang investasi lebih jumbo. Oleh karena itu, Joko berjanji segera membuka kajian ini di ruang publik pada November 2023 atau akhir tahun nanti.

"Belum (insentif properti Jokowi), belum sampai ke 'Propertynomic'. Kami melihatnya pemerintah ingin menggerakkan dan mendorong stabilitas penjualan sehingga properti ini bisa bergerak di tengah tekanan properti dan daya beli. Kemarin juga ada kenaikan suku bunga acuan tinggi sehingga bisa relatif terkelola, tapi kita menerima dan terima kasih atas itu (insentif Jokowi)," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi menggratiskan PPn atas pembelian rumah di bawah Rp2 miliar pada Senin (24/10). Penggratisan 100 persen pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPn DTP) ini berlaku hingga Juni 2024.

Selanjutnya pada Juli 2024-Desember 2024, pajak ditanggung pemerintah tinggal 50 persen.

Jokowi berharap insentif ini bisa membantu menggairahkan sektor properti. Terlebih, data pemerintah menunjukkan sektor ini membuka lapangan kerja bagi 13,8 juta orang dan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sampai 9,3 persen.

"Dan juga untuk perumahan yang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang ekonominya di bawah ini, juga akan diberikan bantuan administrasi. Yang Rp4 juta (biaya administrasi pembelian rumah MBR) itu ditanggung pemerintah sehingga akan men-trigger ekonomi kita," kata Jokowi awal pekan ini.

Pertempuran yang tak terkalahkan

Mentan Amran Targetkan RI Bisa Swasembada Beras Lagi di 2026******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan Indonesia kembali swasembada berasdalam tiga tahun ke depan atau 2026.

Ia lantas menyinggung RI pernah swasembada beras, jagung, dan bawang merah selama empat tahun sejak 2017 lalu. Swasembada itu terjadi di masa kepemimpinan Amran di Kementan atau periode pertama Jokowi.

Lihat Juga : 8 Janji 'Cepat' Prabowo-Gibran: Arahkan UMP ke Gaji Tinggi-Susu Gratis

Meski demikian, ia kana berusaha membuat kebijakan yang tepat, sehingga menjadi pondasi bagi pemimpin selanjutnya.

[Gambas:Video CNN]

"Kami letakkan pondasinya satu tahun. Mudah-mudahan yang melanjutkan sudah tinggal jalan. Ini yang berganti kan cuma menterinya," tutur Amran.

Amran juga optimis Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Iya yakin sebab pada 2017 pun RI mampu swasembada.

"Waktu itu (2017) 260 juta penduduk, kurang lebih. Itu bisa swasembada tanpa impor beras medium," katanya.

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi. Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Siapa saya

Mengintip Harta Amran Sulaiman yang Ditunjuk Jokowi Jadi Mentan Lagi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian pada Rabu (25/10) ini guna mengisi kursi yang ditinggalkan Syahrul Yasin Limpo yang mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi.

Amran sebetulnya bukan orang baru di kabinet Jokowi dan Kementerian Pertanian. Maklum sebelumnya ia juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Sebagai seorang menteri, Amran sejatinya bukan orang sembarangan. Termasuk dari sisi kekayaan.

Tercatat pada 2014 harta kekayaannya mencapai Rp325,26 miliar. Harga itu kemudian turun menjadi Rp257,01 pada 2017.

Namun pada 2018, harga Amran kembali naik menjadi Rp274,9 miliar. Lalu, naik lagi menjadi Rp279,58 miliar pada 2019.

Harta pada 2019 atau update terakhir itu terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp42,24 miliar.

Kemudian, alat transportasi dan mesin senilai Rp3,42 miliar. Selanjutnya, harta bergerak lainnya senilai Rp281,73 juta, surat berharga Rp205,53 miliar, kas dan setara kas Rp28,35 miliar, dan harta lainnya Rp38 juta.

Amran juga memiliki utang senilai Rp293,73 juta.

[Gambas:Video CNN]

Yiwu Chunqiu

Pengembang Belum Puas Jokowi Gratiskan PPN Rumah Rp2 M******

Real Estate Indonesia (REI) menilai langkah Presiden Joko Widodo menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPn) rumahdi bawah Rp2 miliar belum sesuai proposal 'Propertynomic' gagasan mereka.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto mengapresiasi kemurahan hati Jokowi. Namun, ia skeptis langkah tersebut bisa efektif menurunkan angka backlogalias jumlah rumah yang terbangun dibandingkan kebutuhan masyarakat.

"Oleh karena itu, kami sampaikan proposal 'Propertynomic'. Jadi, properti ini dilihat bukan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Ia menyebut sektor properti adalah tulang punggung dan punya multiplier effectuntuk 185 subsektor industri lain. Joko lantas merinci sumbangsih properti sebesar 14 persen hingga 16 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), 9 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan 30 persen-45 persen kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Akan tetapi, ia kecewa backlog perumahan selama satu dekade terakhir masih sulit ditekan. Joko mencatat backlog pada 2010 menyentuh 13,5 juta unit rumah dan hanya turun sedikit ke level 12,7 juta unit pada 2020.

Oleh karena itu, REI skeptis angka tersebut bisa turun drastis jika pendekatan, penganggaran, hingga kelembagaan yang dilakukan pemerintah tak berubah.

"Kami ini punya 6.400 kadang bisa sampai 6.700 pengembang. Misal, satu developerinvestasi Rp10 miliar, maka sudah (potensi investasi) Rp64 triliun. Imaginekalau ada 6.400 pengembang, taruh 90 persen investasinya rata-rata Rp30 miliar, berarti Rp192 triliun. Kalau Rp20 miliar berarti Rp128 triliun," rinci Joko soal peluang investasi jika properti dijadikan PSN.

"Ini angka besar yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hanya saja ini tidak pernah diproyeksikan, dikelola, dan diakomodasi. Padahal, itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam negeri. Dengan properti menjadi PSN, ini bisa digunakan untuk optimalisasi infrastruktur yang ada," tambahnya.

Kendati, Joko mengakui bahwa proposal 'Propertynomic' yang ada di benak REI memang belum disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Ia menyebut saat ini masih dilakukan sosialiasi, penguatan, hingga rencana diskusi publik.

Ia hanya meyakini jika pengembangan properti atau kawasan perumahan sudah dikategorikan PSN pasti mengundang investasi lebih jumbo. Oleh karena itu, Joko berjanji segera membuka kajian ini di ruang publik pada November 2023 atau akhir tahun nanti.

"Belum (insentif properti Jokowi), belum sampai ke 'Propertynomic'. Kami melihatnya pemerintah ingin menggerakkan dan mendorong stabilitas penjualan sehingga properti ini bisa bergerak di tengah tekanan properti dan daya beli. Kemarin juga ada kenaikan suku bunga acuan tinggi sehingga bisa relatif terkelola, tapi kita menerima dan terima kasih atas itu (insentif Jokowi)," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi menggratiskan PPn atas pembelian rumah di bawah Rp2 miliar pada Senin (24/10). Penggratisan 100 persen pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPn DTP) ini berlaku hingga Juni 2024.

Selanjutnya pada Juli 2024-Desember 2024, pajak ditanggung pemerintah tinggal 50 persen.

Jokowi berharap insentif ini bisa membantu menggairahkan sektor properti. Terlebih, data pemerintah menunjukkan sektor ini membuka lapangan kerja bagi 13,8 juta orang dan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sampai 9,3 persen.

"Dan juga untuk perumahan yang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang ekonominya di bawah ini, juga akan diberikan bantuan administrasi. Yang Rp4 juta (biaya administrasi pembelian rumah MBR) itu ditanggung pemerintah sehingga akan men-trigger ekonomi kita," kata Jokowi awal pekan ini.

Bintang Jiwa Dou

Pasokan Defisit, Harga Jagung Naik******

Harga jagung melesat belakangan ini dan membebani peternak ayam.

Informasi kenaikan tercermin dari data Panel Harga Pangan. Berdasarkan data itu, harga rata-rata nasional jagung tingkat peternak yang pada 1 Oktober tercatat di Rp 6.840 per kg dan mengalami kenaikan jadi Rp 7.000 pada 10 Oktober 2023.

"Memang jika berdasarkan neraca kumulatif tahunan, komoditas jagung mengalami surplus. Namun di kuartal empat ini, neraca komoditas jagung menunjukkan angka defisit," ujar Arief dalam keterangannya pada Rabu (11/10) lalu.

Arief mengatakan lonjakan harga jagung itu berdampak ke peternak ayam dan kalau dibiarkan bisa berimbas ke masyarakat luas. Pasalnya, kenaikan harga jagung di tingkat peternak akan berdampak pada lonjakan harga telur dan daging ayam.

Untuk mencegah itu, pemerintah akan impor  500 ribu ton jagung secara bertahap mulai Oktober ini. Impor akan ditugaskan kepada Bulog.

"Tahap pertamanya 250 ribu ton. Ini akan kita atur kedatangannya dan diupayakan sebelum panen, sehingga kepentingan petani jagung nasional tetap terjaga. Bulog pun dipastikan telah ada standby buyer dari teman-teman peternak unggas. Tidak seperti yang dahulu. Selanjutnya akan kita atur dalam suatu komitmen yang disepakati bersama," tutur Arief.

[Gambas:Video CNN]