ebet188

makhluk abadi

Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen******

Pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) meminta pemerintah beri perlindungan hukum bagi konsumen, buntut masalah dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

Wendy, salah satu konsumen yang juga digugat oleh PT MSU, berharap pemerintah juga bisa memberikan kejelasan bagi para pembeli properti. Pemerintah perlu membuat Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.

"Harapan saya sebagai konsumen harus ada kejelasan dari pemerintah. Bikin satu Undang-Undang untuk perlindungan konsumen," ujarnya di Pengadilan PN Jakarta Barat, Selasa (7/2).

Wendy meminta pemerintah juga perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.

Ia mencontohkan di Singapura, para pengembang minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen, baru bisa mengajukan izin pada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat ditawarkan pada konsumen.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," ucapnya.

Lihat Juga : Rugikan Konsumen, DPR Minta Bahlil Cek Izin Meikarta

Sebelumnya, sejumlah pembeli apartemen Meikarta mengeluh karena belum menerima unit apartemen hingga kini. Padahal, PT MSU selaku pengelola menjanjikan konsumen menerima unit pada 2019 lalu.

Mereka pun menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan kredit di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022. Konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Tak hanya itu, pembeli juga mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat perdata senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Komisi III dan Komisi VI DPR RI terkait polemik Meikarta. Ia meminta DPR dan pemerintah bisa memberi perlindungan secara hukum.

"Kami sudah ajukan waktu RDPU (rapat dengar pendapat umum) dengan Komisi III dan Komisi VI bahwa kami mohon untuk perlindungan hukum karena ini masuknya agak sedikit aneh, kami menuntut hak malah dituntut," ujar Aep, yang juga digugat PT MSU.

Ia juga menyebut DPR berencana membentuk panitia khusus (Pansus) untuk menangani kasus Meikarta.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan sangat mulia

Beli Minyakita 5 Kg Wajib Tunjukkan KTP******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan masyarakat harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat membeli Minyakita. Hal itu dilakukan agar masyarakat tidak membeli minyak yang digelontorkan pemerintah itu dalam jumlah berlebihan.

"Sekarang beli (MinyaKita) pakai KTP. Jangan sampai orang beli itu memborong," ujar Zulhas saat mengunjungi Pasar Kreneng Denpasar akhir pekan lalu (6/2).

Zulhas menjelaskan masyarakat bisa membeli Minyakita sebanyak 5 kilogram (kg), tetapi harus memperlihatkan KTP dan tidak boleh memborong untuk dijual kembali. Ia pun memperingatkan agar penjual tidak menjual Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

"Harganya tidak boleh naik, kalau naik kena Satgas, nggak boleh lagi jualan," tegas Zulhas.

Di sisi lain, Zulhas menyampaikan bahwa produsen dan pemerintah telah sepakat untuk meningkatkan suplai dalam negeri (DMO) minyak goreng kemasan dan curah 450 ribu ton per bulan dari 300 ribu ton per bulan. Hal itu dilakukan untuk mengatasi kelangkaan Minyakita belakangan ini.

Menurut Zulhas, kelangkaan Minyakita disebabkan aksi memborong masyarakat karena Minyakita dinilai berkualitas premium dan harganya murah.

Zulhas berharap minyak goreng kemasan Minyakita segera kembali membanjiri pasaran dalam dua pekan ke depan.

Hal itu seiring dengan ditambahnya DMO minyak goreng 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan.

"Mudah-mudahan nanti dua minggu lagi sudah banyak barangnya karena untuk dalam negeri sudah ditambah separuh. Mudah-mudahan dua minggu lagi sudah banjir," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Selasa (31/1).

[Gambas:Video CNN]

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

Biaya Produksi Mahal, Nestle Bersiap Naikkan Harga Nescafe, KitKat Cs******

Nestle (NESN.S) akan menaikkan harga produk makanan mereka. Informasi soal rencana kenaikan harga tersebut disampaikan oleh Kepala Eksekutif Mark Schneider kepada sebuah surat kabar Jerman.

Mengutip Reuters, Senin (6/2), ia mengatakan kenaikan harga terpaksa dilakukan demi mengimbangi lonjakan biaya produksi. 

"Kenaikan tidak akan setinggi pada 2022, tetapi kami memiliki beberapa hal yang harus dilakukan selama setahun penuh," kata Schneider.

[Gambas:Video CNN]

Senjata kekaisaran

90 dari 142 Investor Sudah Kirim Surat Komitmen Awal Investasi di IKN******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengklaim dari 142 investor, ada 90 yang sudah mengirimkan Letter of Intent (LOI) atau surat keseriusan untuk berinvestasi di ibu kota baru tersebut.

"Kami menerima cukup banyak pernyataan minat atau Letter of Interest yang hingga Minggu lalu jumlahnya 142, dari 142 itu sekitar 90 kami kategorikan sebagai pihak-pihak serius," ungkapnya dalam RDP bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/2).

Bambang menuturkan LOI dari 90 investor itu mencakup berbagai sektor. Rinciannya, 25 di sektor infrastruktur dan utilitas, 15 edukasi, 14 jasa konsultasi, 10 perumahan, serta 9 mixed usedan komersial.

Ia pun mengatakan akan menindaklanjuti ketertarikan investor tersebut dengan berbagai macam proses bisnis apakah dengan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) ataupun skema lainnya.

"Dari 90 ini akan kami lanjutkan dengan berbagai macam proses bisnis, apakah KPBU atau yang lain," ucap Bambang.

Dalam kesempatan yang sama, ia pun mengungkapkan 75 persen dari total wilayah IKN yang seluas 256.142 hektare (Ha) akan menjadi ruang hijau. Adapun ruang hijau itu terdiri dari 65 persen area hutan lindung dan 10 persen area produksi pangan.

"Kalau di masa lampau kita sering dikritik menjalankan apa yang disebut deforestasi atau penggundulan hutan dan segala macam, justru di IKN Nusantara ini kami semua akan melaksanakan reforestasi," kata Bambang.

Ia menyebut lingkup hutan Nusantara terdiri dari dua jenis, yakni hutan sekitar kota (KPIKN) dan hutan dalam kota (KIPP dan KIKN).

KPIKN antara lain berupa hutan hujan tropis, hutan sekunder, hutan bakau, hutan konservasi, dan ekosistem lainnya yang berada di sekitar perkotaan. Sementara KIPP dan KIKN berupa hutan kota, jalur hijau, taman tematik, vertical garden, green roof top, dan ruang terbuka hijau lainnya.

Lebih lanjut, Bambang juga mengatakan pihaknya ingin warga sekitar IKN tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan ibu kota, tapi ikut terlibat.

Oleh karena itu, pihaknya memberikan pelatihan kepada warga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Bambang mencontohkan untuk warga yang ingin berwirausaha, pihaknya memberikan pelatihan usaha UMKM dan menyiapkan lapangannya.

"Kami menginginkan mereka tidak hanya menjadi penonton di dalam proses pembangunan IKN tapi kami ingin mereka menjadi bagian dari pembangunan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ibuku berasal dari dunia para dewa

Nasib Pekerja di Jepang, Tak Naik Gaji 30 Tahun Meski Kebutuhan Naik******

Hideya Tokiyshi memulai karir sebagai gurubahasa Inggrisdi Tokyosekitar 30 tahun yang lalu itu akhirnya memutuskan berhenti bekerja. Pasalnya, ia tidak tahan dengan gaji yang tidak naik sementara kebutuhan terus meningkat.

Sebagai gantinya, ia pun memilih untuk menulis buku.

"Saya merasa beruntung, karena menulis dan menjual buku memberi saya aliran pendapatan tambahan. Jika bukan karena itu, saya akan tetap terjebak dalam lingkaran upah yang sama," ucap Tokiyoshi seperti dikutip dari CNN Business, Senin (6/2).

Hal ini pun membuat standar hidup masyarakat jepang mengalami kejatuhan. Terlebih saat inflasi di Negeri Sakura terus melambung.

Tercatat, inflasi Jepang mencapai 4 persen (yoy) pada Desember 2022 lalu. Angka ini merupakan yang tertinggi sejak 41 tahun terakhir.

Pemerintah pun tak tinggal diam untuk mengatasi kesulitan yang dialami para pekerja. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mendesak pengusaha untuk membantu para pekerja memenuhi biaya hidup yang lebih tinggi.

Bulan lalu, ia meminta perusahaan untuk menaikkan gaji pada tingkat di atas inflasi. Beberapa perusahaan pun telah menuruti perintah ini.

Gaji karyawan di Jepang memang tidak mengalami kenaikan secara signifikan dalam 30 tahun terakhir.

Data dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyatakan pada 2021 gaji rata-rata di Jepang mencapai US.711. Sementara, gaji rata-rata pada 1991 mencapai US.866.

Para ahli telah menunjukkan serangkaian alasan upah yang stagnan tersebut. Pertama, Jepang telah lama menikmati harga-harga kebutuhan yang rendah. Deflasi dimulai pada pertengahan 1990-an.

Hal tersebut terjadi karena yen yang kuat sehingga menekan biaya impor.

"Selama 20 tahun terakhir, pada dasarnya, tidak ada perubahan dalam inflasi harga konsumen," kata Ekonom Senior OECD Müge Adalet McGowan.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Ruxi Xie Chicheng

DMO Sawit Naik 50 Persen, Luhut Sebut Hak Ekspor Produsen 'Dideposito'******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan mengatakan domestic market obligation/DMO untuk kelapa sawitditingkatkan 50 persen. Sementara itu, hak ekspor bakal dideposito.

Luhut mengatakan peningkatan DMO sebesar 50 persen dari 300 ribu ton ke 450 ribu ton demi menyambut Idul Fitri 2023 mendatang. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar pasokan dalam negeri dan harganya tetap stabil.

"Pemerintah juga memutuskan untuk mendepositokan sebagian hak ekspor yang dimiliki eksportir saat ini. Jadi eksportir tetap dapat menggunakan hak ekspor tersebut nanti setelah situasi kembali mereda," kata Luhut usai rakor, dikutip dari Instagram resminya, Senin (6/2).

Selain itu, pemerintah akan melakukan pengawasan ketat berbasiskan data sistem informasi minyak goreng curah (simirah) dan menindak berbagai pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Di lain sisi, Kementerian Perdagangan juga akan membuka kembali hotline pengaduan masyarakat tentang berbagai pelanggaran yang terjadi terkait ketersediaan minyak goreng di pasaran. Hal ini dilakukan demi menindaklanjuti aduan masyarakat secara langsung.

"Semoga upaya ini bisa membantu menstabilkan harga minyak goreng pada posisi semula sehingga masyarakat bisa mendapatkan minyak goreng dengan mudah dan terjangkau harganya," kata Luhut.

Dikonfirmasi terpisah, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan menegaskan sejak 1 Februari pasokan DMO untuk Minyakita dinaikkan 50 persen menjadi 450 ribu ton per bulan sampai April 2023.

"Mudah-mudahan ke depan sudah ada lonjakan (pasokan Minyakita) yang signifikan, seperti yang disampaikan Pak Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan). Saya tidak bisa pastikan waktunya," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]