mp088 slot

Oga Emas dari dunia lain

Pedagang Online Wajib Lapor Data Transaksi ke BPS******

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau pedagang onlinediwajibkan melaporkan data dan informasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

Data dan informasi yang dilaporkan termasuk jenis, waktu penyampaian, dan tata cara penyampaian data dan/atau informasi PMSE.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pelaporan data oleh PPMSE nantinya dapat dilakukan melalui platform Indonesia Data Hub atau Indah. Platform ini menawarkan empat pilihan moda; electronic form, unggah berkas, kunjungan, dan machine to machine.

"BPS menjamin kerahasiaan data yang diterima dari penyelenggara PMSE dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan juga mengacu pada prinsip-prinsip fundamental statistik resmi negara sesuai panduan PBB atau UN Fundamental Principles of Official Statistics," lanjut Amalia.

Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 dikeluarkan dengan mempertimbangkan potensi besar transaksi digital sebagai akselerator perekonomian Indonesia.

BPS mencatat penetrasi akses internet Indonesia pada 2022 telah mencakup sekitar 183 juta penduduk. Dari jumlah itu,  16,51 persen di antaranya mengakses internet untuk pembelian barang dan jasa.

Menimbang hal tersebut, ia mengatakan  pemerintah perlu memiliki data transaksi elektronik yang akurat dan komprehensif agar dapat dirumuskan berbagai kebijakan berbasis data (data-driven policy).

Dengan begitu, ia berharap seluruh aktor dalam ekonomi digital dapat memperoleh manfaat, terutama konsumen dan UMKM dalam negeri yang mencakup lebih dari 99 persen usaha di Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat penjelajah waktu

Erick Thohir: 3 Bulan Terakhir 30 Tempat Pembuangan Akhir Terbakar******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir mengungkap sebanyak 30 tempat pembuangan akhir(TPA) sampahmengalami kebakaran dalam tiga bulan terakhir.

Kebakaran tersebut utamanya dipicu oleh udara panas dan kering akibat dampak dari El Nino.

"Dalam waktu tiga bulan terakhir ini sedikitnya ada 30 TPA yang terbakar, utamanya dipicu oleh udara panas dan kering sebagai dampak El Nino," kata dia, Senin (30/10), dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM.

"Oleh karena itu, sangat diharapkan dukungan kuat dari Tim Koordinasi Nasional yang melibatkan 14 kementerian/lembaga antara lain Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian Investasi," imbuh Erick.

Erick mengatakan pemerintah tengah mempercepat penyempurnaan Peraturan Pemerintah (Perpres) 35 Tahun 2018 tentang Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Ini, lanjutnya, memungkinkan adanya pilihan teknologi selain PSEL/PLTSa dan lokasi lain di luar 12 lokasi yang telah ditetapkan antara Kemenko Marves bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Alasan Banyak Orang Terjerat Pinjol: Gaya Hidup Hedon******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan alasan masyarakat kerap terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menilai masyarakat sering terjerat pinjol ilegal karena faktor latar belakang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup hingga untuk membayar utang sebelumnya.

Ia mengungkapkan alasan tersebut berdasarkan survei.

Adapun tujuan atau alasan lainnya disebabkan oleh kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif, tekanan ekonomi hingga literasi pinjol rendah.

"Kemudian perilaku konsumtif tadi, tekanan ekonomi, dan lain-lain. Jadi ini juga yang perlu kita waspadai kepada masyarakat. Ini kan sekarang ada muncul istilah hedonic treadmillya," ucap Kiki.

Ia menjelaskan istilah hedonic treadmilldikenal di dunia psikologi dengan bagaimana seseorang menginginkan gaya hidup yang lebih dan lebih lagi.

Oleh karena itu, berapapun penghasilan seseorang itu akan habis untuk mengikuti gaya hidup hedon mereka.

Menurut Kiki, hal tersebut yang kemudian akan menyebabkan masyarakat terjerat pada utang.

Ia pun menyoroti fenomena-fenomena FOMO (Fear of Missing Out), YOLO (You Only Live Once) hingga FOPO (Fear of People's Opinion) yang tak jarang dialami anak muda.

Kiki menilai fenomena-fenomena itu menyebabkan generasi muda tak menikmati hidup karena banyak mendengarkan pendapat orang lain.

"Kenapa enggak pakai gadget baru, kenapa nggak ikut nonton konser ini, dan lain-lain. Akhirnya banyak terjebak dalam pinjaman-pinjaman yang sebetulnya mereka juga enggak punya kemampuan untuk bayar," tutur Kiki.

Demi memberantas maraknya kasus pinjol ilegal di Indonesia, OJK secara khusus berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PAKI) melalui koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, baik dalam hal pencegahan maupun penindakan.

Satgas tersebut telah menghentikan sebanyak 1.484 entitas ilegal sejak 1 Januari 2023 sampai Oktober 2023.

Dari total jumlah itu, sebanyak 1.466 di antaranya merupakan entitas pinjol ilegal. Pada Oktober ini, OJK telah melakukan pemblokiran terhadap 53 nomor telepon, 309 akun WhatsApp, dan 47 rekening bank.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

Pengembang Usulkan 'Propertynomic' ke Jokowi Minta Properti Jadi PSN******

Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar propertimenjadi proyek strategis nasional (PSN). Hal itu sesuai dengan proposal 'Propertynomic' yang mereka gagas.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto mengatakan properti harusnya bukan dilihat sebagai pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi.

"Otomatis kami mendorong proposal properti sebagai sebuah proyek strategis nasional (PSN). Properti sebagai PSN ini enggak pernah dibahas, yang dibahas properti sebagai pertumbuhan ekonomi,"katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Namun yang terjadi justru backlog perumahan masih 12,7 juta unit pada 2020, turun tipis dari 13,5 juta unit pada 2010.

Karenanya, ia mengatakan diperlukan langkah inovatif terhadap sektor properti, termasuk dengan menjadikannya sebagai PSN.

"Kami ini punya 6.400 kadang bisa sampai 6.700 pengembang. Misal, satu developer investasi Rp10 miliar, maka sudah (potensi investasi) Rp64 triliun. Imagine kalau ada 6.400 pengembang, taruh 90 persen investasinya rata-rata Rp30 miliar, berarti Rp192 triliun. Kalau Rp20 miliar berarti Rp128 triliun," rinci Joko soal peluang investasi jika properti dijadikan PSN.

Ia juga menilai langkah Jokowi menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPn) rumah di bawah Rp2 miliar belum efektif menurunkan angka backlog, serta belum mencakup 'Propertynomic'.

Kendati, Joko mengakui bahwa proposal 'Propertynomic' yang ada di benak REI memang belum disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Ia menyebut saat ini masih dilakukan sosialiasi, penguatan, hingga rencana diskusi publik.

"Belum (insentif properti Jokowi), belum sampai ke 'Propertynomic'. Kami melihatnya pemerintah ingin menggerakkan dan mendorong stabilitas penjualan sehingga properti ini bisa bergerak di tengah tekanan properti dan daya beli. Kemarin juga ada kenaikan suku bunga acuan tinggi sehingga bisa relatif terkelola, tapi kita menerima dan terima kasih atas itu (insentif Jokowi)," tutupnya.

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

Pengembang Belum Puas Jokowi Gratiskan PPN Rumah Rp2 M******

Real Estate Indonesia (REI) menilai langkah Presiden Joko Widodo menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPn) rumahdi bawah Rp2 miliar belum sesuai proposal 'Propertynomic' gagasan mereka.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto mengapresiasi kemurahan hati Jokowi. Namun, ia skeptis langkah tersebut bisa efektif menurunkan angka backlogalias jumlah rumah yang terbangun dibandingkan kebutuhan masyarakat.

"Oleh karena itu, kami sampaikan proposal 'Propertynomic'. Jadi, properti ini dilihat bukan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Ia menyebut sektor properti adalah tulang punggung dan punya multiplier effectuntuk 185 subsektor industri lain. Joko lantas merinci sumbangsih properti sebesar 14 persen hingga 16 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), 9 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan 30 persen-45 persen kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Akan tetapi, ia kecewa backlog perumahan selama satu dekade terakhir masih sulit ditekan. Joko mencatat backlog pada 2010 menyentuh 13,5 juta unit rumah dan hanya turun sedikit ke level 12,7 juta unit pada 2020.

Oleh karena itu, REI skeptis angka tersebut bisa turun drastis jika pendekatan, penganggaran, hingga kelembagaan yang dilakukan pemerintah tak berubah.

"Kami ini punya 6.400 kadang bisa sampai 6.700 pengembang. Misal, satu developerinvestasi Rp10 miliar, maka sudah (potensi investasi) Rp64 triliun. Imaginekalau ada 6.400 pengembang, taruh 90 persen investasinya rata-rata Rp30 miliar, berarti Rp192 triliun. Kalau Rp20 miliar berarti Rp128 triliun," rinci Joko soal peluang investasi jika properti dijadikan PSN.

"Ini angka besar yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hanya saja ini tidak pernah diproyeksikan, dikelola, dan diakomodasi. Padahal, itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam negeri. Dengan properti menjadi PSN, ini bisa digunakan untuk optimalisasi infrastruktur yang ada," tambahnya.

Kendati, Joko mengakui bahwa proposal 'Propertynomic' yang ada di benak REI memang belum disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Ia menyebut saat ini masih dilakukan sosialiasi, penguatan, hingga rencana diskusi publik.

Ia hanya meyakini jika pengembangan properti atau kawasan perumahan sudah dikategorikan PSN pasti mengundang investasi lebih jumbo. Oleh karena itu, Joko berjanji segera membuka kajian ini di ruang publik pada November 2023 atau akhir tahun nanti.

"Belum (insentif properti Jokowi), belum sampai ke 'Propertynomic'. Kami melihatnya pemerintah ingin menggerakkan dan mendorong stabilitas penjualan sehingga properti ini bisa bergerak di tengah tekanan properti dan daya beli. Kemarin juga ada kenaikan suku bunga acuan tinggi sehingga bisa relatif terkelola, tapi kita menerima dan terima kasih atas itu (insentif Jokowi)," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi menggratiskan PPn atas pembelian rumah di bawah Rp2 miliar pada Senin (24/10). Penggratisan 100 persen pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPn DTP) ini berlaku hingga Juni 2024.

Selanjutnya pada Juli 2024-Desember 2024, pajak ditanggung pemerintah tinggal 50 persen.

Jokowi berharap insentif ini bisa membantu menggairahkan sektor properti. Terlebih, data pemerintah menunjukkan sektor ini membuka lapangan kerja bagi 13,8 juta orang dan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sampai 9,3 persen.

"Dan juga untuk perumahan yang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang ekonominya di bawah ini, juga akan diberikan bantuan administrasi. Yang Rp4 juta (biaya administrasi pembelian rumah MBR) itu ditanggung pemerintah sehingga akan men-trigger ekonomi kita," kata Jokowi awal pekan ini.

Sistem pelatihan pakaian wanita

Pengetatan Barang Impor Segera Berlaku, Ada Masa Transisi 3 Bulan******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan memperketat arus masuk barangimpor dengan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Untuk memastikan kelancaran implementasi di lapangan, revisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022 akan berlaku tiga bulan setelah diterbitkan.

"Kita minta K/L (kementerian/lembaga) terkait harus menyelesaikan aturannya dalam waktu dua minggu ini, sementara untuk proses transisinya diberikan waktu tiga bulan. Supaya memudahkan di lapangan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

Selain mengubah aturan tata niaga impor, revisi Permendag Nomor 25/2022 juga dilakukan dengan melakukan relaksasi terhadap aturan barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk 10 kelompok barang, dengan pengecualian barang larangan dan pembatasan (lartas), serta tidak diperlukan Surat Keterangan Perwakilan RI di Luar Negeri.

Adapun 10 kelompok barang tersebut antara lain pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, barang tekstil jadi lainnya, elektronik (kecuali telepon seluler, komputer dan tablet), alas kaki, kosmetik, mainan anak, tas, makanan dan minuman (kecuali minuman beralkohol) dengan batasan jumlah tertentu.

Dalam aturan tersebut, bagi PMI yang berdokumen diperbolehkan melakukan tiga kali pengiriman per tahun. Sedangkan bagi PMI yang tidak berdokumen hanya diperbolehkan melakukan satu kali pengiriman per tahun.

Pemerintah juga akan menetapkanpositive listuntuk barang impor yang dapat diimpor langsung melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ataue-commerce.

Jenis barang impor yang diperbolehkan untuk dijual melaluie-commerceadalah buku, film, perangkat lunak atau software, dan musik dengan harga di bawah USD0 atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Selain keempat komoditas tersebut, komoditas lainnya hanya dapat diimpor langsung melalui PMSE apabila harganya melebihi USD0.

"Positive list ini ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dalam bentuk Keputusan Menteri Perdagangan," katanya.

[Gambas:Video CNN]