hubungi kredivo

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

Korban Gempa Cianjur Dapat Bantuan Perbaikan Rumah Rp50 Juta******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan korban gempa Cianjur akan mendapatkan dana kompensasi Rp50 juta untuk memperbaiki rumah. Dana tersebut diberikan bagi korban yang rumahnya rusak ringan hingga sedang.

Basuki mengatakan dana kompensansi itu merupakan stimulan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Jadi SOP-nya begitu, kalau rumahnya cuma retak-retak bisa diperbaiki sendiri itu diberikan stimulan yang merupakan tugasnya BNPB, tapi kalo yang runtuh seperti rumah warga, perkantoran, masjid, kantor Kodim, jembatan, itu merupakan tugasnya Kementerian PUPR untuk memperbaiki," kata Basuki, dikutip dariAntara, Rabu (23/11).

"Kalau dibangun baru harus dengan standar tahan gempa dari Kementerian PUPR. Itu perintah presiden," ujar Basuki.

Basuki mengatakan dirinya sudah memerintahkan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR untuk melakukan verifikasi terhadap rumah-rumah korban gempa Cianjur. Adapun rumah baru bagi korban gempa Cianjur akan dibangun dengan teknologi tahan gempa Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA).

Teknologi RISHA merupakan wujud sebuah rumah dengan desain modular yaitu konsep yang membagi sistem menjadi bagian-bagian kecil (modul) dengan ukuran yang efisien agar dapat dirakit menjadi sejumlah besar produk yang berbeda-beda.

Desain bangunan rumah dengan sistem modular ini dapat diubah-ubah atau dikembangkan sesuai dengan keinginan atau kebutuhan dari penghuninya. Selain itu pembangunan rumah dengan teknologi RISHA sangat cepat.

"Kita punya RISHA, makanya misal ada yang rumah-rumah tahan gempa seperti ini, kita akan pakai. Saya sudah minta Dirjen Perumahan, beliau sudah stok, sudah membuat dulu modul-modul rumahnya, jadi sekarang tinggal angkut, tergantung pada Pemda karena Pemda harus menyiapkan tanahnya, nanti kita lakukan land clearing dan kita bangun," kata Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

Menteri Perhubungan Ungkap Alasan Banyak Bandara Tapi Pesawat Minim******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan alasan sejumlah bandarayang tidak beroperasi akibat tak memiliki pesawat dari maskapai. Menurutnya, hal ini karena jumlah pesawat di Indonesia berkurang lebih dari 50 persen.

Ia mengakui persoalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga menjadi permasalahan global.

"Pesawat yang ada di Indonesia ini berkurang dari lebih dari 600, sekarang ini tidak sampai 300. Jadi jumlahnya gak sampai 50 persennya, sehingga terjadi kekurangan," kata Budi dalam Rapat dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dikutip dari kanal Youtube, Jumat (25/11).

"Dan yang ketiga, beberapa bandara sudah kita selesaikan dengan baik. Diantaranya Silampari (dengan) Pak Eddy Santana, Pak Hamka ada (bandara) Toraja, Ibu Novita ada Bandara Banjarnegara. Itu kami mengajak pemerintah daerah untuk sharing," terang Budi.

Sedangkan, untuk mengatasi persoalan tarif tiket pesawat yang makin mahal, Budi menjelaskan terdapat komponen biaya sewa (leasing) yang memengaruhi. Selain sewa, juga terdapat faktor biaya bahan bakar yang membebani biaya operasional pesawat lebih dari 50 persen.

"Dan ini kami tadi komparasi perjalanan Jakarta-Dubai dan Jakarta-Singapura, harganya relatif 2x lipatnya. Jadi ini berbanding lurus dengan apa yang dilakukan," paparnya.

Lebih jauh, Budi juga menjabarkan usaha Kemenhub dengan pemerintah daerah setempat untuk memenuhi okupansi atau keterisian pesawat. Pasalnya, maskapai akan merugi jika okupansi berada di bawah 50 persen.

"Oleh karenanya, ada blok guarantee (membeli tiket penerbangan) yang dilakukan oleh pemerintah daerah secara bersama-sama," tutur Budi.

Lewat rapat itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus menyinggung keberadaan bandara yang tak memiliki pesawat. Ia mengaku sempat dihubungi sejumlah kepala daerah yang mengeluh tak ada penerbangan komersil di wilayahnya.

"Kalau yang saya temui, saya ambil contoh di daerah kita. Dulu paling banyak itu maskapai 3, Garuda, kemudian Wings, dan Nam masuk. Namun sekarang tinggal satu maskapai Wings, itu 3x seminggu. Yang saya dapatkan keluhan dari masyarakat itu, mahal. Ya pasti karena maskapainya hanya satu," ujar Lasarus.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang ini

Pengusaha Akan Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023 Maksimal 10 Persen******

Pengusaha akan menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum2023.

Rencana itu disampaikan oleh Ketua Kadin Arsjad Rasjid usai bertemu dengan sejumlah asosiasi pengusaha yang menjadi anggota organisasinya. Ia berdalih langkah hukum itu dilakukan pengusaha demi menjaga stabilitas investasi, kesejahteraan pekerja dan keadilan pengusaha.

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan asosiasi pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022," ujar Arsjad dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (24/11).

Sementara itu Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K. Hardjono menambahkan gugatan dilakukan karena aturan kenaikan UMP 2023 yang dikeluarkan Ida pekan lalu tersebut menimbulkan ketidakpastian. Ia menambahkan jika mengacu putusan MK atas uji materi UU Cipta Kerja, beleid yang menjadi cantolan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan itu masih berlaku dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun (inkonstitusional bersyarat) hingga ada perbaikan.

Sepanjang UU Cipta Kerja masih dalam perbaikan sebagai imbas dari putusan itu, pemerintah tidak diperkenankan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan uu itu.

"Permenaker No 18/2022 menjadikan PP No 36/2021 tentang Pengupahan menjadi salah satu acuan hukum. Karena PP No 36/2021 tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana dari
UUCK yang diterbitkan sebelum adanya putusan inkonstitusional bersyarat, maka Permenaker No 18/2022 memiliki kaitan dengan UUCK. Sehingga dengan dikeluarkannya Permenaker 18/2022
ini menimbulkan dualisme dan ketidakpastian," katanya.

Menaker Ida Fauziyah pekan lalu menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18. Permenaker itu mengatur beberapa poin penting dalam penentuan kenaikan UMP 2023.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau
b. Upah pokok dan tunjangan tetap.

Kedua, rumus perhitungan upah minimum

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minumum (UM) x UM(tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi+ (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, kenaikan upah minimum provinsi tidak boleh melebihi 10 persen. Keempat, kebijakan kenaikan UMP paling lambat harus diumumkan 28 November 2022

Aturan dibuat setelah pengusaha dan pekerja ribut soal rumus yang akan digunakan untuk menentukan kenaikan UMP 2023. Pengusaha minta pemerintah menetapkan kenaikan UMP berdasarkan rumus yang diatur PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

[Gambas:Video CNN]

Sementara pekerja minta kenaikan UMP ditentukan berdasarkan rumus PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang diteken Jokowi pada 2015 lalu.

Ida dalam pertimbangan aturan itu mengatakan Permenaker 18 dibuat dengan beberapa pertimbangan. Pertama, menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan bekerja serta berusaha.

Kedua, demi upaya menciptakan kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh. Ketiga,penetapan upah minimum melalui formulasi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Pernikahan

Akbar Buchari terpilih menjadi Ketum BPP Hipmi 2022******

Akbar Himawan Buchari terpilih sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) periode 2022-2025 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XVII di Solo, Jawa Tengah.

Sekretaris Sidang Pemilihan Ketum BPP Hipmi Robert Muda Hartawan mengatakan Akbar Buchari menang di putaran kedua setelah mendapat 92 suara dan mengungguli Bagas Adhadirgha mendapatkan 68 suara dari hasil rapat pleno IV, pada Rabu (23/11) malam.

"Pelaksanaan pemilihan suara berjalan tuntas. Hasil pemilihan umum Munas Hipmi menetapkan saudara Akbar Himawan Buchari, Ketua Umum terpilih BPP Hipmi masa bakti 2022-2025," kata Robert dikutip dari Antara, Kamis (24/11).

Karena, tidak ada calon ketum yang mencapai 85 suara atau 50 persen + 1 maka dilakukan putaran 2 dan diikuti dua calon suara tertinggi. Yakni Bagas Adhadirgha dan Akbar Himawan Buchari.

Pada putaran kedua, Akbar Buchari meraih 92 suara dan Bagas Adhadirgha mendapatkan 68 suara. Sedangkan yang absen atau tidak sah 5 suara. Kemenangan Akbar tersebut karena mendapat tambahan suara dari para pendukung Caketum Eka Sastra Anggawira.

Sebelumnya, Munas Hipmi sempat diwarnai kericuhan dan baku hantam sesama anggota.

Hal tersebut diketahui dari sebuah video yang tersebar di media sosial. Sejumlah peserta terlibat adu jotos.

Ketua Organizing Committe (OC) Munas HIPMI XVII Muhammad Ali Affandi membenarkan kejadian kericuhan tersebut. Ia menyebut, kericuhan terjadi di luar sidang pleno Munas karena adanya kesalahpahaman.

Terkait kejadian tersebut, pihak HIPMI mengutamakan adanya mediasi dan kekeluargaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kami mengutamakan kekeluargaan lah, jadi mau dimediasi. Prinsipnya untuk menghindari miskomunikasi, ini lagi saya cek dulu," terang Ali.

Dalam video yang beredar, tampak sejumlah peserta yang mengenakan batik terlibat adu jotos. Beberapa peserta juga tampak melerai, namun perkelahian tak terelakan.

[Gambas:Video CNN]

Infinity dimulai dengan horor

Optimalkan Potensi Fesyen, Sandiaga Bidik Pasar Hijab Dunia******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengakui sektor ekonomi kreatif memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sebesar 7,38 persen terhadap total perekonomian nasional dengan total PDB sekitar Rp852,24 triliun.

Dari total kontribusi tersebut, sub-sektor kuliner, kriya dan fasyen memberikan kontribusi terbesar pada ekonomi kreatif. Sandiaga menyebut, sub-sektor fesyen, khususnya produksi hijab harus terus dioptimalkan.

"Kita harus merebut pasar dan jadi juara di negeri sendiri. Ini peluang usaha yang potensial dan mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat, jadi harus kita optimalkan," kata Sandiaga.

Untuk itu, Kemenparekraf terus menggenjot sektor ekonomi kreatif dengan meluncurkan berbagai program, serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif. Antara lain, lewat program Apresiasi Kreasi Indonesia, fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta program stimulus Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI).

"Bukan hanya Bangga Buatan Indonesia, tapi juga bangga beli produk kreatif lokal. Local pride! Itu yang harus ditanamkan, sehingga potensi luar biasa ini bisa berdampak langsung kepada masyarakat," ujar Sandiaga.

Hijab sendiri merupakan salah satu produk halal yang memiliki pasar lokal yang menjanjikan dan dapat menjadi komoditas unggulan. Khususnya, mengingat Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sejumlah 236,53 juta jiwa atau 86,88 persen dari total 272,23 juta jiwa pada Juni 2021.

Merujuk data WEF, belanja hijab secara global meningkat sebesar 5,7 persen pada 2021, naik dari semula senilai US9 miliar menjadi US5 miliar. Sektor ini diperkirakan akan tumbuh 6 persen senilai US3 miliar pada 2022.

"Proyeksi ini membuktikan besarnya pasar hijab dunia. Oleh karena itu, peluang usaha ini harus dioptimalkan untuk membuka lapangan kerja dan peluang usaha," kata Sandiaga.

Super ajaib serba bisa

Bappenas Klarifikasi soal Penduduk IKN Dibatasi Hanya 1,9 Juta Orang******

Kementerian PPN/Bappenasmengklarifikasi berita soal populasi penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibatasi hanya 1,9 juta orang. Bappenas menjelaskan jumlah penduduk IKN tidak dibatasi 1,9 juta orang tetapi diperkirakan mencapai jumlah tersebut.

"Angka 1,9 juta penduduk merupakan perkiraan yang menjadi dasar untuk diperlukannya pengendalian jumlah penduduk di IKN," ujar Koordinator Tim Informasi dan Komunikasi IKN Sidik Pramono dalam pernyataan resmi, Kamis (24/11).

Sidik menjelaskan berdasarkan lampiran UU No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN), populasi IKN pada 2045 dicanangkan mencapai 1,7 juta hingga 1,9 juta jiwa dengan kepadatan kawasan perkotaan mencapai sekitar 100 jiwa per hektar.

Sidik juga mengklarifikasi terkait pemindahan tahap pertama ke IKN pada 2024 yang diperkirakan sekitar 250 ribu penduduk yang terdiri dari pekerja konstruksi serta ASN dan TNI. Ia menjelaskan 250 ribu atau tepatnya 257.675 penduduk tersebut merupakan angka proyeksi pemindahan tahap pertama yang terdiri atas ASN, Kemhan/TNI, Polri, BIN, BSSN, dan Bakamla, Pegawai Lembaga Negara Independen/Badan Publik, dan Tenaga Kerja Konstruksi pada masa pembangunan IKN.

"Angka tersebut bukan angka definitif karena akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan terutama untuk tahap 1 pembangunan sampai dengan 2024," katanya.

Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas menegaskan populasi penduduk di IKN Nusantara tidak bakal membludak seperti Jakarta. Populasi IKN hanya 1,91 juta orang terpilih.

"Apakah nanti akan seperti Jakarta? Tidak. Justru terdapat pengendalian penduduk di sini (IKN). Selesainya baru pada 2045 yang diperkirakan 1,91 juta penduduk, tidak boleh lebih dari itu karena daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 juta penduduk," ujar Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati, dikutip dari Antara, Selasa (22/11).

Hayu merinci pemindahan tahap pertama dari Jakarta ke IKN pada 2024 diperkirakan akan melibatkan 250 ribu penduduk. Mereka adalah pekerja konstruksi serta aparatur sipil negara (ASN) dan TNI serta Polri.

[Gambas:Video CNN]