paito warna i

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

Cerita Ilham Habibie Temui Menteri Usai Proyek Pesawat R80 Keluar PSN******

Putra Presiden RI ke-3 BJ Habibie, Ilham Habibie,menemui salah satu menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai pengembangan pesawat 80 penumpang atau R80 dihapuskan dari proyek strategis nasional (PSN).

Menteri itu, lanjut Ilham, menjelaskan pencabutan R80 dari PSN lantaran tak bisa selesai dalam kurun waktu lima tahun kepemimpinan Presiden Jokowi. Namun, Ilham tak merinci nama menteri dan kapan pertemuan itu terjadi.

"Begitu dicabut saya langsung menghadap beliau dan jawabannya adalah ya karena proyek ini tidak bisa selesai dalam 5 tahun mendatang, maka itu harus keluar," kata Ilham di Posko Pemenangan AMIN, Menteng, Jakarta, Jumat (19/1).

Ilham menjelaskan pelbagai PSN pada pemerintahan Jokowi difokuskan pada bidang infrastruktur. Ia mengatakan Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang memberikan kontribusi besar pada pembangunan infrastruktur.

"Jalan tol, bendungan, banyak sekali, ini rupanya infrastruktur. Kalau boleh dikatakan pemerintahan Jokowi itu akan kita mengenang kembali sebagai pemerintah yang fokus pada infrastruktur," ujar Ilham.

Pengembangan pesawat R80 merupakan rancangan BJ Habibie yang sebelumnya masuk ke dalam PSN. Pesawat R80 dirancang untuk penerbangan jarak pendek hingga menengah.

Pesawat R80 mampu mengangkut 80-90 penumpang dengan dimensi panjang 32,3 meter dengan lebar sayap 3,05 meter dan tinggi 8,5 meter.

Pesawat ini juga dapat melesat dengan kecepatan maksimal 330 knots atau sekitar 611 kilometer per jam.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan Yan Xiaoyun

PMI DKI Jakarta resmi serahkan bantuan masjid dan mushala di Cianjur******

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Sistem agen perkotaan

Ziarah kubro di Palembang agendakan tiga kegiatan******

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

Los Angeles Times Bakal PHK 100 Jurnalis******

Los Angeles Times melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 100 jurnalis. Jumlah ini sekitar 20 persen dari awak redaksi surat kabar Amerika Serikat tersebut.

Menurut manajemen perusahaan, PHK dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi tekanan keuangan.

Tak terima, serikat pekerja surat kabar tersebut pun berencana mogok kerja pada Jumat (19/1) waktu setempat sebagai bentuk protes rencana PHK itu.

Pihak perusahaan juga mengaku kecewa dengan rencana mogok para pegawai. Namun, manajemen Los Angeles Times tetap menghormati putusan itu.

"Kami kecewa dengan keputusan serikat pekerja, namun menghormati hak mereka untuk mogok," kata Los Angeles Times.

PHK terjadi setelah editor eksekutif surat kabar tersebut, Kevin Merida, mengundurkan diri dari jabatannya pekan lalu.

Merida mengundurkan diri setelah lebih dari dua tahun bekerja di Los Angeles Times.

[Gambas:Video CNN]

Jiang Qiao Zhanyi

Menpan RB Ungkap 249.930 Honorer Lulus CASN 2023******

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)Abdullah Azwar Anas mengungkapkan 249.930 pegawai non ASN atau honorer lulus seleksi CASN 2023.

Ia menuturkan jumlah honorer yang lulus itu tersaring dari total 2,35 juta peserta seleksi.

"Sebanyak 249.930 non asn telah dinyatakan lulus seleksi dgn rincian 836 lulus CPNS, 144.980 PPPK guru, 62.740 PPPK nakes, 41.410 PPPK tenaga teknis," tutur Anas dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, Rabu (17/1).

Dengan begitu, sisa honorer yang terdata di data base BKN adalah 1.784.584 atau 140.433 di antaranya honorer eks THK-II.

Pemerintah sendiri perlu merampungkan penataan negara honorer sampai dengan Desember 2024. Hal ini seiring akan dihapuskannya posisi tersebut.

Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN pun dilakukan agar mereka tidak terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan kata lain, pemerintah masih punya tugas untuk menyelesaikan penataan tersebut.

Anas mengatakan salah satu strategi yang dijalankannya adalah melalui seleksi CASN 2024. Selain itu, ia juga akan menyiapkan mekanisme khusus bagi tenaga honorer yang tidak lulus seleksi agar menjadi PPPK paruh waktu.

"(Dalam seleksi CASN 2024) PPPK menjadi fokus utama pemerintah untuk penataan tenaga Non ASN, sehingga 100 persen formasi PPPK akan dibuka untuk pegawai Non ASN di instansi pemerintah," ujar Anas.

[Gambas:Video CNN]

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

Staf Erick Buka Sebab Ahok******

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama aliasAhok dan Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Said Aqil Siradjdan tidak mundur dari jabatannya di BUMNmeski telah menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan hal itu tidak masalah jika kedua komisari BUMN itu menyatakan dukungan selama tidak ikut berkampanye.

"Mendukung asal enggak kampanye kan silahkan aja. Dia kan enggak kampanye," katanya di JCC Senayan, Senin (15/1).

"Masa enggak boleh komisaris dukung seseorang? Memang komisaris hilang hak pilihnya? Saya dukung ini, katanya, silahkan. Sama kayak Pak Ahok lah, Pak Ahok juga begitu (dukung capres), sama saja," katanya.

Said Aqil diketahui mendukung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Cak Imin. Sedangkan Ahok menyatakan dukungan terhadap pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN, termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]