slot web gacor
nama link slot terpercaya 673Jutaan kata 978597Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot web gacor》
Soal tabrakan kereta Cicalengka, KNKT: Anomali sinyal terjadi sejak Agustus 2023******
Jadi anomali berupa uncommanded signal serupa sebenarnya sudah terjadi beberapa kali sejak Agustus tahun 2023.Jakarta (ANTARA) - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengungkapkan bahwa anomali berupa uncommanded signalantara Stasiun Cicalengka dengan Stasiun Haurpugur di Jawa Barat sudah terjadi sejak Agustus 2023.
“Jadi anomali berupa uncommanded signalserupa sebenarnya sudah terjadi beberapa kali sejak Agustus tahun 2023,” ujar Pelaksana Tugas Kepala Sub Komite Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian KNKT Gusnaedi Rachmanas dalam konferensi pers bertajuk “Laporan Akhir Hasil Investigasi Kecelakaan Perkeretaapian”, di Jakarta, Jumat.
Edi, sapaan akrab Gusnaedi, mengatakan bahwa anomali tersebut tidak ditindaklanjuti lebih jauh, akibat kondisi tersebut selalu di-resetatau diatur ulang agar pelayanan kereta api dapat dilakukan kembali.
Adapun yang dimaksud oleh Edi mengenai pengaturan ulang, yakni ketika petugas menghapus blok atau perintah yang dirasa tidak pernah dilakukan oleh masing-masing petugas yang terkait.
“PPKA (Pengatur Perjalanan Kereta Api) yang berdinas pada saat itu mungkin sadar (ada anomali),” ujar Edi.
Edi memperkirakan, petugas yang menyadari adanya anomali lantas berkomunikasi dengan PPKA yang berada di sisi lain, kemudian menghapus blok yang tidak pernah dimintakan.
“Namun, anomali ini, yang terjadi empat kali ini, tidak tercatat atau tidak teridentifikasi sebagai gangguan blok, sehingga tidak tercatat pada laporan gangguan persinyalan,” kata Edi pula. Yang tercatat di laporan pergantian shift, kata Edi, hanyalah pemberitahuan bahwa tombol resetsudah terpakai.
Pernyataan tersebut ia sampaikan terkait laporan akhir tim investigasi KNKT yang menunjukkan bahwa anomali berupa uncommanded signalmenjadi penyebab kecelakaan kereta api di Cicalengka, Jawa Barat yang melibatkan KA 350 CL Bandung Raya dan KA 65A Turangga.
Selain akibat anomali sinyal tersebut, Edi juga mengungkapkan terdapat faktor confirmation biasyang turut berkontribusi dalam kecelakaan tersebut. Confirmation bias, kata Edi, mempengaruhi proses pengambilan keputusan PPKA Stasiun Cicalengka dan PPKA Stasiun Haurpugur untuk memberangkatkan kereta api dari masing-masing stasiun.
Baca juga: Bey ungkap jalur kereta ganda Cicalengka rampung pertengahan 2024
Baca juga: Puan soroti sistem keamanan dalam kasus tabrakan kereta di Cicalengka
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Bapanas: Bantuan pangan beras kembali disalurkan******
Ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat kita dan sedikit banyak mampu menarik demand (permintaan) terhadap beras di pasarJakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa bantuan pangan beras kembali disalurkan setelah sebelumnya sempat dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024, untuk menghormati berbagai tahapan Pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi.
“Pasca hari pemungutan suara Pemilu (14 Februari 2024) kemarin, mulai hari ini bantuan pangan beras kita lanjutkan kembali,” kata Arief dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung stok pangan terutama beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta.
Arief menyampaikan bahwa bantuan pangan beras 10 kilogram yang akan diberikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) se-Indonesia, merupakan bagian dari program intervensi pemerintah dalam menjaga stabilisasi pangan utamanya komoditi tersebut.
“Ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat kita dan sedikit banyak mampu menarik demand(permintaan) terhadap beras di pasar. Dan ada pula program GPM (Gerakan Pangan Murah) di berbagai daerah,” ucap Arief.
Arief menyebut bahwa realisasi bantuan pangan beras yang telah disalurkan kepada sejumlah KPM hingga 7 Februari mencapai 185 ribu ton.
“Sebelum disetop sementara sampai 7 Februari telah menyentuh 185 ribu ton. Target penyaluran pada 2 bulan pertama di 2024 adalah 440 ribu ton,” ucap Arief.
Sementara itu untuk Program GPM, lanjut Arief, selama Januari 2024 telah terlaksana sebanyak 429 kali yang tersebar luas di 85 kabupaten/kota.
Sedangkan di Februari Program GPM ditargetkan bisa terlaksana sebanyak 234 kali di 65 kabupaten/kota dan dapat terus bertambah sesuai kolaborasi antara Bapanas dengan pemerintah daerah.
Arief menjelaskan bahwa selama Januari hingga awal Februari produksi dan konsumsi beras tidak seimbang, sehingga jika harga beras di pasaran terbilang tinggi disebabkan harga gabah yang masih tinggi. Namun, dia memastikan bahwa stok beras masih dalam kondisi yang aman.
“Kalau untuk ketersediaan stok, kita pastikan cukup. Tentunya tugas pemerintah adalah menyeimbangkan antara hulu sampai hilir. Nanti saat produksi beras kita berada di 3,5 juta ton atau melebihi itu pada Maret, harga beras bisa akan lebih baik,” jelas Arief.
Arief menuturkan pemicu harga beras sekarang sulit menyamai seperti dua tahun lalu karena biaya-biaya seperti pupuk, sewa lahan, hari orang kerja, dan sebagainya telah mengalami kenaikan.
Dalam kunjungan Presiden ke-7 Republik Indonesia di PIBC hari ini turut didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo.
Sebelumnya Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bahwa saat ini ketersediaan stok beras mencapai 1.180.000 atau 1,180 juta ton yang dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan beras nasional hingga April 2024.
“Stok (beras) kami 1.180.000 ton, jadi cukup. Jadi kalau tadi misalnya permintaan beras SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) mau didobel itu cukup. Tambah untuk bantuan pangan sampai dengan Maret dan April, itu cukup,” kata Bayu di Jakarta Selasa (13/2).
Bayu menjelaskan bahwa stok beras tersebut akan disalurkan ke dalam bentuk bantuan pangan beras Rp0, beras SPHP hingga menjadi beras komersial.
Baca juga: Bulog sebut impor beras untuk penuhi bantuan pangan dan SPHP
Baca juga: Bapanas fokus kerjakan lima aksi untuk jaga stabilitas harga beras
Baca juga: Bapanas: Beras SPHP tetap disalurkan meski bantuan pangan dihentikan
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat******
Meski demikian Setiadi mengatakan KPU perlu melakukan dua hal penting untuk kemudian bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Sirekap tersebut.
"Secara teoritis (data Sirekap) bisa dipercaya. Tapi trustitu kan dua pihak, KPU harus membuka diri. Perbaiki sistem yang bermasalahnya. Memang mereka harus ada perbaikan hal-hal yang gakmasuk akal. Jadi semua kesalahan yang dilaporkan segera diperbaiki. Jadi perlu dibangun trustKPU dan masyarakat," kata Setiadi saat dihubungi ANTARA, Sabtu.
Baca juga: Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap
Hal pertama yang harus dilakukan KPU agar Sirekap dapat dipercaya oleh masyarakat ialah responsif dalam melakukan perbaikan data. Menurutnya hal itu tidak sulit mengingat perangkat lunak yang digunakan mudah untuk dipantau oleh pengelola.
Sehingga ketika ada kesalahan dari program yang membaca tulisan tangan tidak tepat dari Form C1 plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS) maka pihak pengelola bisa langsung mengubah data yang tidak tepat tersebut sesuai dengan kondisi awalnya.
"Itu tidak sulit, harusnya gampang dicek dan diubah, jadi ini memang bukan ada gerakan untuk mengubah dan memenangkan satu pihak. Kesalahannya dari perangkat lunak tapi mudah untuk diperbaiki," katanya.
Hal kedua yang perlu dilakukan KPU dalam pengelolaan Sirekap agar tetap bisa menjaga kepercayaan publik ialah dengan lebih komunikatif saat ditemukan kesalahan pada Sirekap.
Komunikasi perlu dilakukan KPU kepada masyarakat tidak cukup satu kali, tapi bisa dilakukan berulang sehingga masyarakat dapat mempercayai informasi yang dihadirkan lewat Sirekap.
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan
"Saya lihat KPU kurang komunikatif, kemarin padahal bagus Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan soal formulir model C1-Plano itu ada salah baca data. Tapi itu kan cuma sekali saja. Padahal masyarakat sering cek ke website itu (Sirekap) dan menemukan kadang angkanya ga ada, ga ada grafiknya, tapi tidak ada keterangan yang jelas, jadi harus diperbaiki," ujar Setiadi.
Apabila ke depannya Sirekap akan kembali digunakan dalam pemilu-pemilu selanjutnya Setiadi pun memberikan rekomendasi agar KPU bisa membuat Sirekap dengan pengujian yang lebih terstruktur.
Ia mengharapkan agar KPU nantinya tidak hanya mengandalkan hasil penghitungan suara secara manual berjenjang tapi juga membuat posisi Sirekap memiliki kepentingan yang serupa.
"Jadi dia dijadikan tidak hanya sistem pembantu tapi Sirekap juga bisa digunakan untuk memastikan hasil akhir (penghitungan) suara itu benar. Jadi baik penghitungan manual berjenjang dan juga Sirekap keduanya punya peran penting masing-masing," demikian dijelaskan Setiadi Yazid.
Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Label：slot gampang gacor、apa itu slot dana、cara cepat dapat poin surveyon
Terkait：slot turbo spin、pinjaman online yg resmi、situs slot gacor tanpa to、online terpercaya、slot paling gacor mudah maxwin、bo gacor、situs slot tergacor dan terpercaya、www bonanza88 com login、buku mimpi 2 angka、situs slot terbaik 2023
bab terbaru：cmo777（2024-07-12）
Perbarui waktu：2024-07-12
- Bab 1 pejabat togel
- Bab 2 cara pakai aplikasi akulaku
- Bab 3 pinjol ilegal aman
- Bab 4 mega118 slot
- Bab 5 starxo88 daftar
- Bab 6 link slot online gacor
- Bab 7 agen judi slot terpercaya
- Bab 8 link slot yang lagi gacor
- Bab 9 indogacor369
- Bab 10 qqgaming88
- Bab 11 buku mimpi 68
- Bab 12 idncash gacor hari ini
- Bab 13 slot online paling gacor 2022
- Bab 14 wakhoki
- Bab 15 daftar pinjol resmi ojk 2022 bunga rendah
- Bab 16 peluang slot
- Bab 17 petir88
- Bab 18 agen69 demo
- Bab 19 voucher razer gold
- Bab 20 harga voucher telkomsel 5gb
- Klik untuk melihattersembunyi di tengah6600bab
Pahlawan seni bela diri yang hebat
dapat uang cepat dari hp
Di TPS 006 merupakan salah satu TPS yang banyak Orang Rimba-nya, jumlah DPT Orang Rimba sekitar 180 pemilih, namun yang datang memberikan suara sekitar 60 persenJambi (ANTARA) - Sejumlah Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi masih ada yang tidak memilih pada Pemilu 14 Februari 2024 karena rendahnya tingkat pendidikan mereka saat ini yang berpengaruh pada kemampuan literasi mereka dalam pemilu.
"Di TPS 006 merupakan salah satu TPS yang banyak Orang Rimba-nya, jumlah DPT Orang Rimba sekitar 180 pemilih, namun yang datang memberikan suara sekitar 60 persen," kata Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 06 Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Acep Sutisna saat dihubungi, Kamis.
Selain rendahnya tingkat pendidikan, menurut dia, faktor lain yang menyebabkan Orang Rimba tak ikut pemilu adalah tidak bisa membaca. Selain itu, pemilu kali ini bertepatan dengan musim buah dan hampir seluruh Orang Rimba tinggal jauh ke dalam rimba untuk memanen buah-buah yang matang.
Mereka juga harus bermalam di dekat desa dan mencoblos, lalu kemudian masuk ke dalam rimba untuk panen buah kembali.
Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
"Akekeluar sebentar untuk pemilu, nanti beliklagi," kata Meluring (32), warga Suku Anak Dalam yang sudah tiga kali ikut pemilu.
Pada pemilihan kali ini Meluring mengaku telah mengetahui mengenai kandidat pasangan capres dan cawapres melalui tontonan televisi ketika ia berkunjung ke desa terdekat dan dari konten sosial media.
“Harapan kami semoga Presiden yang terpilih melihat kami yang tinggal di dalam hutan, peduli pada kami, memberikan bantuan,” sebutnya.
Menurut Meluring pada 2025 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Orang Rimba di Bukit Suban dan meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka.
Kunjungan kepala negara ke Orang Rimba itu membawa harapan untuk penyelesaian persoalan dasar yang dihadapi mereka, erutama pengakuan hak dan kesetaraan atas ruang hidup.
Baca juga: Memberi rumah kepada Orang Rimba belum tentu solusi
"Kalau dia tidak ke sini mana tahu kondisi kami," kata Meriau (45) salah seorang pemilih Orang Rimba yang tinggal di dalam perkebunan kepala sawit.
Meriau sejak lama berharap punya sumber penghidupan yang jelas dan tidak terus menerus menumpang dalam perkebunan kelapa sawit serta ingin mendapat pengakuan sebagai warganegara dan memiliki tempat hidup yang layak.
Data dari KPU Provinsi Jambi terdapat 1.841 Orang Rimba yang masuk ke dalam DPT) dan tersebar di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Tebo dan Batanghari.
Orang Rimba yang tinggal di dalam Taman Nasional Bukit Dua Belas dan perkebunan sawit di sekitar Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun tersebar di 5 TPS. Orang Rimba telah berdatangan sejak pagi hari guna menyalurkan hak suara mereka.
Baca juga: Menteri ATR/BPN selesaikan sengketa tanah Suku Anak Dalam Musi Rawas
Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan
cepat 123 slot
Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu, masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrolJakarta (ANTARA) - Sebanyak 57 petugas pemilu dari sejumlah kelompok antara lain Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), perlindungan masyarakat, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), meninggal per data 17 Februari 2024.
Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diterima di Jakarta, Minggu, menunjukkan kematian tersebut terdiri dari 29 anggota KPPS, 10 anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas), sembilan saksi, enam petugas, dua panitia pemungutan suara, serta satu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Adapun berdasarkan usia, empat petugas berusia 17-20 tahun, tujuh petugas berusia 21-30 tahun, delapan petugas berusia 31-40 tahun, 18 petugas berusia 41-50 tahun, 15 petugas berusia 51-60 tahun, dan lima petugas berusia di atas 60 tahun.
Penyebab kematian tertinggi para petugas adalah penyakit jantung (13 kejadian), kemudian kecelakaan (8 kejadian), gangguan pernapasan akut (ARDS) dan hipertensi masing-masing sebanyak lima kejadian.
Selain itu penyakit serebrovaskular sebanyak empat kejadian, kegagalan multiorgan dan syok septik masing-masing sebanyak dua kejadian, serta sesak nafas, asma, dan diabetes melitus masing-masing sebanyak satu kejadian.
Baca juga: Kiat menjaga kesehatan untuk KPPS, caleg, dan timses pasca Pemilu
Penyebab kematian 15 orang lagi masih dikonfirmasi.
Angka kematian tertinggi ditemukan di Jawa Barat (13), Jawa Timur (12), Jawa Tengah (11), dan DKI Jakarta (6).
Adapun di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, masing-masing ada dua petugas meninggal. Sementara di Riau, Sumatra Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, masing-masing ada petugas meninggal.
Sementara itu sebanyak 8.381 petugas pemilu dirawat dengan pasien terbanyak yaitu anggota KPPS (4.281 orang), kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 1.040 orang, dan petugas sebanyak 1.034 orang. Kemudian saksi sebanyak 707 orang, anggota Linmas sebanyak 694, anggota Bawaslu sebanyak 381, dan Panitia Pemilihan Kecamatan sebanyak 244 orang.
Baca juga: Kemenkes catat 27 kasus kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024
Menurut rentang usia, pasien berumur 17-20 tahun sebanyak 531 orang, 21-30 tahun sebanyak 2.424, 31-40 tahun sebanyak 1.967 orang, 41-50 tahun 2.049 orang, 51-60 tahun sebanyak 1.161 orang, dan 60 tahun ke atas sebanyak 249 orang.
Para pasien tersebut dirawat karena mengidap berbagai penyakit antara lain penyakit pada kerongkongan, lambung dan usus 12 jari, hipertensi, infeksi saluran pernafasan bagian atas akut, gangguan jaringan lunak, radang paru-paru, infeksi usus, dan penyakit telinga bagian dalam.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pada Kamis (15/2) sekitar 15 persen dari petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berusia di atas 55 tahun.
"Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu, masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrol," kata Nadia.
Baca juga: Kemenkes: Sekitar 15 persen anggota KPPS berusia di atas 55 tahun
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Orang-orang biasa melakukan perjalanan melalui dimensi kedua
rtp titanslot88Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu, masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrolJakarta (ANTARA) - Sebanyak 57 petugas pemilu dari sejumlah kelompok antara lain Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), perlindungan masyarakat, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), meninggal per data 17 Februari 2024.
Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diterima di Jakarta, Minggu, menunjukkan kematian tersebut terdiri dari 29 anggota KPPS, 10 anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas), sembilan saksi, enam petugas, dua panitia pemungutan suara, serta satu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Adapun berdasarkan usia, empat petugas berusia 17-20 tahun, tujuh petugas berusia 21-30 tahun, delapan petugas berusia 31-40 tahun, 18 petugas berusia 41-50 tahun, 15 petugas berusia 51-60 tahun, dan lima petugas berusia di atas 60 tahun.
Penyebab kematian tertinggi para petugas adalah penyakit jantung (13 kejadian), kemudian kecelakaan (8 kejadian), gangguan pernapasan akut (ARDS) dan hipertensi masing-masing sebanyak lima kejadian.
Selain itu penyakit serebrovaskular sebanyak empat kejadian, kegagalan multiorgan dan syok septik masing-masing sebanyak dua kejadian, serta sesak nafas, asma, dan diabetes melitus masing-masing sebanyak satu kejadian.
Baca juga: Kiat menjaga kesehatan untuk KPPS, caleg, dan timses pasca Pemilu
Penyebab kematian 15 orang lagi masih dikonfirmasi.
Angka kematian tertinggi ditemukan di Jawa Barat (13), Jawa Timur (12), Jawa Tengah (11), dan DKI Jakarta (6).
Adapun di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, masing-masing ada dua petugas meninggal. Sementara di Riau, Sumatra Barat, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, masing-masing ada petugas meninggal.
Sementara itu sebanyak 8.381 petugas pemilu dirawat dengan pasien terbanyak yaitu anggota KPPS (4.281 orang), kemudian Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebanyak 1.040 orang, dan petugas sebanyak 1.034 orang. Kemudian saksi sebanyak 707 orang, anggota Linmas sebanyak 694, anggota Bawaslu sebanyak 381, dan Panitia Pemilihan Kecamatan sebanyak 244 orang.
Baca juga: Kemenkes catat 27 kasus kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024
Menurut rentang usia, pasien berumur 17-20 tahun sebanyak 531 orang, 21-30 tahun sebanyak 2.424, 31-40 tahun sebanyak 1.967 orang, 41-50 tahun 2.049 orang, 51-60 tahun sebanyak 1.161 orang, dan 60 tahun ke atas sebanyak 249 orang.
Para pasien tersebut dirawat karena mengidap berbagai penyakit antara lain penyakit pada kerongkongan, lambung dan usus 12 jari, hipertensi, infeksi saluran pernafasan bagian atas akut, gangguan jaringan lunak, radang paru-paru, infeksi usus, dan penyakit telinga bagian dalam.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pada Kamis (15/2) sekitar 15 persen dari petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berusia di atas 55 tahun.
"Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu, masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrol," kata Nadia.
Baca juga: Kemenkes: Sekitar 15 persen anggota KPPS berusia di atas 55 tahun
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Pengubah saya yang tidak terbatas
sport369
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024
salib suci
depo 25 bonus 25 bebas ip
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
Daftar keahlian saya
wd besar slotDi TPS 006 merupakan salah satu TPS yang banyak Orang Rimba-nya, jumlah DPT Orang Rimba sekitar 180 pemilih, namun yang datang memberikan suara sekitar 60 persenJambi (ANTARA) - Sejumlah Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) di Provinsi Jambi masih ada yang tidak memilih pada Pemilu 14 Februari 2024 karena rendahnya tingkat pendidikan mereka saat ini yang berpengaruh pada kemampuan literasi mereka dalam pemilu.
"Di TPS 006 merupakan salah satu TPS yang banyak Orang Rimba-nya, jumlah DPT Orang Rimba sekitar 180 pemilih, namun yang datang memberikan suara sekitar 60 persen," kata Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 06 Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Acep Sutisna saat dihubungi, Kamis.
Selain rendahnya tingkat pendidikan, menurut dia, faktor lain yang menyebabkan Orang Rimba tak ikut pemilu adalah tidak bisa membaca. Selain itu, pemilu kali ini bertepatan dengan musim buah dan hampir seluruh Orang Rimba tinggal jauh ke dalam rimba untuk memanen buah-buah yang matang.
Mereka juga harus bermalam di dekat desa dan mencoblos, lalu kemudian masuk ke dalam rimba untuk panen buah kembali.
Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
"Akekeluar sebentar untuk pemilu, nanti beliklagi," kata Meluring (32), warga Suku Anak Dalam yang sudah tiga kali ikut pemilu.
Pada pemilihan kali ini Meluring mengaku telah mengetahui mengenai kandidat pasangan capres dan cawapres melalui tontonan televisi ketika ia berkunjung ke desa terdekat dan dari konten sosial media.
“Harapan kami semoga Presiden yang terpilih melihat kami yang tinggal di dalam hutan, peduli pada kami, memberikan bantuan,” sebutnya.
Menurut Meluring pada 2025 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Orang Rimba di Bukit Suban dan meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka.
Kunjungan kepala negara ke Orang Rimba itu membawa harapan untuk penyelesaian persoalan dasar yang dihadapi mereka, erutama pengakuan hak dan kesetaraan atas ruang hidup.
Baca juga: Memberi rumah kepada Orang Rimba belum tentu solusi
"Kalau dia tidak ke sini mana tahu kondisi kami," kata Meriau (45) salah seorang pemilih Orang Rimba yang tinggal di dalam perkebunan kepala sawit.
Meriau sejak lama berharap punya sumber penghidupan yang jelas dan tidak terus menerus menumpang dalam perkebunan kelapa sawit serta ingin mendapat pengakuan sebagai warganegara dan memiliki tempat hidup yang layak.
Data dari KPU Provinsi Jambi terdapat 1.841 Orang Rimba yang masuk ke dalam DPT) dan tersebar di Kabupaten Sarolangun, Merangin, Tebo dan Batanghari.
Orang Rimba yang tinggal di dalam Taman Nasional Bukit Dua Belas dan perkebunan sawit di sekitar Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun tersebar di 5 TPS. Orang Rimba telah berdatangan sejak pagi hari guna menyalurkan hak suara mereka.
Baca juga: Menteri ATR/BPN selesaikan sengketa tanah Suku Anak Dalam Musi Rawas
Pewarta: Nanang Mairiadi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
《slot web gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，cicilanHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot web gacor》bab terbaru。