slot gacor hari ini pasti wd

Cara menarik bintang dengan login di awal

Bed Bath & Beyond Dapat Surat Peringatan Gagal Bayar dari JPMorgan******

Sinyal Bed Bath & Beyond akan bangkrutsemakin menguat. Pasalnya, perusahaanritel Amerika Serikat (AS) ini menerima peringatangagal bayar dari krediturnya, JPMorgan Chase.

MengutipCNN Business, saham Bed Bath & Beyond (BBBY) anjlok lebih dari 20 persen akibat berita gagal bayar tersebut. Kini harga saham BBBY sekitar US,56 per lembar.

Dalam laporan berkalanya kepada sekuritas, perusahaan menyatakan tidak punya cukup uang untuk membayar sejumlah utang.

Bed Bath & Beyond didirikan pada 1971 sebagai toko ritel yang menjual furnitur dan dekorasi rumah. Perusahaan ini terkenal dengan kupon diskon 20 persennya, serta tumpukan hingga ke langit-langit di konsep tokonya.

Namun, perusahaan ritel ini harus berjuang ketika muncul tren belanja online. Kupon diskon 20 persen mereka tak lagi memikat pembeli dan kalah oleh tawaran harga yang lebih murah di Amazon dan situs belanja daring lainnya.

Belum lagi kehadiran rival seperti Walmart dan Target turut membuat Bed Bath & Beyond kelimpungan.

Perusahaan juga terpukul selama pandemi. Toko mereka ditutup selama 2020. Bed Bath & Beyond kehilangan 17 persen dari penjualannya pada tahun 2020 dan 14 persen pada tahun 2021.

Per Februari 2022, Bed Bath & Beyond memiliki 950 toko dan 32 ribu pekerja. 

[Gambas:Video CNN]

Legenda Moli

Strategi KADIN Dukung Target Investasi Pemerintah 2023 Rp1.400 Triliun******

Pencapaian investasi Indonesia pada 2022 sebesar Rp1.207,2 triliun atau atau meningkat sebesar 34,0 persen jika dibandingkan dengan 2021.

Hal ini disampaikan Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia pada acara konferensi pers realisasi Triwulan IV Kementerian Investasi. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum KADIN bidang Investasi, Tony Wenas.

Menyikapi hal itu, KADIN Indonesia sangat mengapresiasi kerja keras Pemerintah dan sinergi yang telah dibangun melalui public private partnership antara Pemerintah dan KADIN untuk mewujudkan target investasi Indonesia.

Kunjungan itu bertemu langsung dengan para menteri, CEO dari korporasi global, pelaku pasar, kamar dagang dan industri, hingga calon-calon investor di berbagai negara tersebut untuk menjajaki berbagai peluang investasi.

Selain melalui gencarnya promosi investasi ke luar negeri, pencapaian target investasi ini juga tidak terlepas dari suksesnya Presidensi Indonesia di KTT G20 dan B20 Summit pada November lalu.

Pencapaian tersebut mendapat sambutan positif dari investor dunia, bahkan B20 Summit menjadi ajang tersukses sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2010.

"Ini adalah wujud nyata public private partnership antara Kementerian Investasi dan KADIN Indonesia. Kami bekerja sama serta bahu membahu dalam mempromosikan Indonesia sebagai negara destinasi investasi yang strategis," kata Wakil Ketua Umum Bidang Investasi KADIN Indonesia Tony Wenas, Kamis (26/1).

Di awal Januari ini, Kementerian Investasi telah mengumumkan rencana target investasi Pemerintah sebesar Rp1.400 triliun pada 2023 ini.

Target tersebut mencerminkan optimisme yang didukung berbagai aspek, terutama konsistensi target angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 persen selama tahun 2023.

KADIN Indonesia telah mempersiapkan strategi untuk mendukung pencapaian target tersebut di tengah ancaman resesi ekonomi global.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,72 persen di triwulan III tahun 2022, target inflasi tahun 2023 terkendali diperkirakan di bawah 4 persen, jumlah usia produktif yang tinggi, serta melimpahnya sumber daya alam yang belakangan ini menjadi primadona akan sangat menarik bagi para calon investor, baik asing mau pun domestik," kata Tony Wenas.

Salah satu strategi pencapaian target investasi tersebut adalah dengan mendukung kebijakan hilirisasi Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, termasuk melalui pembangunan smelter dan ekosistem industri hilir lainnya.

"Kami percaya, sekalipun ada ancaman resesi ekonomi global tahun 2023, para investor bisa melihat Indonesia sebagai a-must-to-invest country untuk menanamkan modalnya. Sinergi yang lebih kuat melalui public private partnership akan membangun kepercayaan investor, dan yang lebih penting lagi meningkatkan iklim investasi yang lebih sehat sehingga target investasi tahun 2023 bisa tercapai," tambah Tony Wenas.

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

Kisruh Meikarta vs Konsumen, Pemerintah Bisa Apa?******

Kisruh Apartemen Meikarta tak kunjung sampai ke titik penyelesaian hingga saat ini. Masalah justru memasuki babak baru di mana PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta menggugat 18 konsumen.

Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Aep Mulyana mengatakan 18 orang konsumen digugat perdata senilai Rp56 miliar ke PN Jakarta Barat usai mengadu ke DPR pada Desember 2022 lalu karena unit yang tak kunjung diserahkan sejak 2019.

Aep menduga gugatan tersebut dipicu oleh isi spanduk-spanduk termasuk kata 'oligarki' yang dibentangkan saat para konsumen orasi dan berunjuk rasa di depan gedung DPR.

Konsumen Meikarta sendiri sudah rapat dengan Komisi VI DPR pada pertengahan Januari lalu. Dalam rapat itu, konsumen menceritakan kronologi terkait unit yang tidak kunjung diserahkan.

Selain itu sejumlah konsumen juga menuntut pengembang mengembalikan dana atau refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Aep.

Dalam rapat itu, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyinggung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus Apartemen Meikarta.

"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) pada 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay 4 tahun," ujar Andre.

Andre juga menyinggung PT MSU yang menjanjikan unit diserahkan pada 2027. Andre menuding kasus Meikarta ini sebagai penzaliman oleh oligarki.

"Ini proyek sudah bermasalah dari awal. Ini bentuk penzaliman oligarki kepada rakyat Indonesia," ujarnya.

Kendati demikian, pihak Meikarta tidak dihadirkan dalam rapat itu. DPR sudah berencana untuk memanggil pihak Meikarta, tetapi belum ada kepastian waktu yang ditentukan.

Sementara itu, Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027 mendatang.

Kesepakatan perdamaian atau homologasi itu mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Padahal jika mengacu pada Penegasan dan persetujuan Pemesanan Unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

Mirisnya lagi, konsumen yang menjadi debitur Bank Nobu mengaku harus tetap membayarkan cicilan untuk pembelian apartemen Meikarta yang tak kunjung mereka lihat wujudnya.

Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan menyebutkan saat ini terdapat anggota komunitas yang berhenti membayarkan cicilan KPA kepada Bank Nobu. Tapi, mereka mendapatkan intimidasi berbentuk surat peringatan.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stress dong," papar Rudy di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Bentuk Badan Pengawas Perlindungan Konsumen Properti

Dianhuang

DPR Bakal Panggil James Riady Buntut Kisruh Kasus Meikarta******

DPR bakal memanggil bos Lippo Group James Riady terkait kisruh pembangunan apartemen Meikarta. Selain James, perwakilan anak perusahaannya yaitu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang juga akan dipanggil pada 13 Februari mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Komisi VI DPR usai PT MSU mangkir tanpa keterangan dalam panggilan perdana rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar Rabu (25/1) lalu. Anak usaha Lippo itu bahkan tidak memberikan keterangan berhalangan hadir.

"Komisi VI akan mengundang kembali Meikarta. Di dalam undangan ini tidak hanya Meikarta yang akan diundang, tapi juga Lippo Group sebagai pemilik Meikarta. Karena agenda (Komisi VI) padat, kemungkinan 13 Februari," kata Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kompleks DPR RI, Rabu (25/1).

Bahkan, Andre melempar usul dibentuk panitia khusus (pansus) Meikarta jika PT MSU dan Lippo Group tidak kooperatif.

Menurutnya, tidak ada satu pun kelompok yang bisa mengatur negara. Sikap yang ditunjukkan PT MSU dianggap Andre sebagai bentuk kezaliman luar biasa.

"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre dalam rapat.

Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan seharusnya jika tidak bisa hadir maka pihak Meikarta harus memberikan informasi.

"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.

Daeng Muhammad dari Fraksi PAN menegaskan setuju dengan pernyataan Andre Rosiade dan Achmad Baidowi. Menurutnya, stakeholder atau siapapun yang diundang demi kepentingan masyarakat Indonesia, minimal seharusnya memberikan keterangan jika berhalangan hadir.

Daeng menegaskan sikap PT MSU yang mengabaikan undangan DPR sama saja melecehkan dan tidak menganggap eksistensi parlemen.

Sementara itu, Mohamad Hekal yang memimpin sidang memutuskan tiga kesimpulan RDPU yang tidak dihadiri pengembang Meikarta tersebut. Pertama, Presiden Direktur PT MSU (Developer Meikarta) tidak hadir dan tidak memberikan keterangan.

Kedua,Komisi VI mengusulkan untuk dilakukannya rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim undangan kedua kepada Presiden Direktur PT MSU dan mengundang Lippo Group.

RDPU ini digelar usai sidang perdana gugatan PT MSU ke 18 konsumen Meikarta yang meminta pengembalian dana (refund) lantaran unit apartemen mereka tak kunjung rampung.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan budidaya

Kementerian PUPR Soal Gugatan Meikarta: Beli Rumah Malah Dituntut******

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna mengaku heran dengan gugatan yang dilayangkan PT MSU atau pengembang Meikarta terhadap konsumennya.

Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang ingin membeli hunian justru malah menghadapi gugatan. Ia menilai kasus Meikarta terjadi sebab tidak ada skema penjaminan pembiayaan antara pengembang dengan konsumen.

"Kita bicara bagaimana di Meikarta itu orang beli rumah malah dituntut balik," ungkap Herry dalam acara Penandatangan MoU Ekosistem Pembiayaan Perumahan yang disiarkan virtual, Rabu (25/1).

Herry memaparkan pihaknya dalam proses membentuk skema penjaminan untuk hunian yang belum selesai dikerjakan. Jadi masyarakat memiliki jaminan hunian yang dibelinya akan selesai.

"Nanti dengan skema penjaminan seharusnya masyarakat ada kepastian saat dia cicil, even rumahnya ini belum selesai dia ada kepastian, ada semacam completion guarantee dan sebagainya," papar Herry.

Sebelumnya, 18 anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) digugat oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta senilai Rp56 miliar.

Ketua PKPKM Aep Mulyana menduga gugatan tersebut dipicu oleh isi spanduk-spanduk termasuk kata 'oligarki' yang dibentangkan saat para konsumen orasi dan berunjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Desember tahun lalu.

Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Konsumen Meikarta kemudian meminta agar DPR mempertemukan mereka dengan PT MSU.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat terkuat di alam semesta

Wapres Ma'ruf: Penyediaan Pangan ke Depan Semakin Berat******

Wakil PresidenMa'ruf Amin mengatakan beban sektor pertanian semakin berat lantaran harus mampu menyediakan pangan untuk lebih dari 275 juta jiwa di Indonesia.

Ma'ruf menyebut ketersediaan pangan dan stabilitas harga pangan RI menjadi persoalan kritikal. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa mengelola masalah ini dengan baik, seiring dengan meningkatnya tren pertumbuhan penduduk.

"Meskipun inflasi di Indonesia dalam batas terkendali, sebesar 5,51 persen pada Desember 2022, tantangan penyediaan pangan ke depan semakin berat. Belum semua sektor pulih dari pandemi, termasuk produksi dan distribusi pangan global," katanya saat membuka Rakernas Pembangunan Pertanian 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).

Oleh karena itu, ia memberikan tiga wejangan utama yang bisa dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga terkait untuk menghadapi tantangan ke depan. Pertama, identifikasi komoditas pangan yang tepat oleh Kementerian Pertanian.

Ma'ruf mencontohkan soal data jumlah surplus beras cenderung menurun dari tahun ke tahun. Ia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) di mana jumlah beras turun dari 4,37 juta ton pada 2018 menjadi 1,74 juta ton pada 2022.

"Saya minta fokus kita agar jangan hanya pada surplusnya saja, tetapi juga pada besaran angkanya. Harapannya jumlah surplus terus meningkat dari tahun ke tahun. Artinya produksi beras juga meningkat dari tahun ke tahun," tegas Ma'ruf.

Kedua, Ma'ruf menyinggung fakta di mana lahan pertanian semakin menyusut karena alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian. Menurutnya, ini dapat menjadi ancaman nyata ketahanan pangan RI jika tidak dibarengi dengan upaya menggenjot produksi.

Ketiga, Ma'ruf meminta giat program diversifikasi pangan lokal secara masif. Saat ini, masyarakat Indonesia masih tergantung pada beras sebagai sumber makanan pokok.

Di lain sisi, Kementan menargetkan konsumsi beras turun ke posisi 85 kg per kapita per tahun dari sekitar 92 kg per kapita pada 2020.

Ma'ruf menegaskan selain mewujudkan swasembada beras tanpa impor, upaya menjaga ketahanan pangan perlu diikuti dengan penggalakan kembali program diversifikasi pangan. Ini bisa dilakukan melalui pengembangan hulu-hilir pangan lokal.

"Bapak Presiden telah menegaskan hal ini, termasuk pada berbagai kesempatan saya juga mengingatkan agar percepatan program diversifikasi dan pengembangan pangan lokal ini didukung dengan riset," ungkapnya.

"Regulasi dan insentif pemerintah juga perlu dimanfaatkan untuk menarik partisipasi investor atau swasta dalam program diversifikasi pangan, serta mendorong produksi pangan lokal maupun pengembangan produk turunannya," sambung Ma'ruf.

[Gambas:Video CNN]