mpometa88

daftar link slot terbaik 543Jutaan kata 355268Orang-orang telah membaca serialisasi

《mpometa88》

Jokowi akui bertemu Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku bertemu dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (14/2) malam, atau setelah pelaksanaan pemungutan suara (pencoblosan) Pemilu 2024 usai.

"Ketemu, ketemu langsung sudah. Semalam," kata Jokowi dalam keterangan kepada wartawan setelah membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis.

Wartawan kemudian memastikan kepada Jokowi, apakah pertemuan itu dilakukan dengan Prabowo dan Gibran, atau hanya salah satunya saja.

Jokowi menyebut pertemuan dilakukan berempat. "Berempat," ujarnya.

Ketika ditanya siapa saja tokoh yang hadir dalam pertemuan itu, Jokowi enggan membeberkan.

"Ya nggakperlu saya sebut," terangnya.

Pada kesempatan itu, Presiden juga sempat menjawab pertanyaan wartawan terkait pemberian ucapan selamat kepada Prabowo-Gibran.

"Sudah (beri selamat). Selamat, selamat, gitu," seloroh Jokowi.

Sebagaimana diketahui, pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 sudah dilakukan Rabu 14 Februari 2024 kemarin.

Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sementara memperoleh suara lebih banyak dibandingkan dua kandidat lain yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Label：slot malam ini、koislot88、orbit88

Terkait：main 508 slot、infini88 lengkap、slot p2p 55、situs slot 88dewi、slot injector maxwin、pay4d terbaru、voucher gocar maret 2022、situs slot77 login、rtp pusat4d、iteam4d

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：agen508（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05

Daftar bab terbaru

daftar pinjol ilegal 2022

pinjam 1 juta

mastermpo

keuntungan kredivo premium

cara menggunakan e voucher shopee dari bca

game onlineBacaan TerkaitMore+

Strategi Serangan Balik Putri yang Ditinggalkan

erek erek hari ini

Petugas KPPS di TPS Jokowi kenakan busana budaya Betawi******

Jakarta (ANTARA) - Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10 Gambir, Jakarta Pusat, tempat Presiden Joko Widodo memilih di situ, mengenakan busana bertema budaya Betawi pada hari pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu.

Nuansa Betawi pun terlihat dari seragam yang dikenakan tujuh anggota KPPS yang bertugas.

Petugas pria mengenakan batik Betawi lengkap dengan peci nasional bermotif Betawi yang dipadukan dengan celana pangsi berwarna gelap.

Sementara itu, petugas perempuan kompak mengenakan kebaya encim berwarna putih dengan bawahan batik Betawi bercorak sama dengan kemeja petugas pria.

Kebaya encim merupakan salah satu pakaian adat khas Betawi yang identik dengan unsur budaya China.

Baca juga: Jokowi terima undangan pencoblosan dari KPPS TPS 10 Gambir

Berbeda dengan kebaya lainnya, kebaya encim memiliki ciri khas berupa potongan yang longgar dan kerah bulat, serta menggunakan kain batik yang dihiasi dengan sulaman benang emas atau perak.

Selain itu, nuansa Betawi juga tampak pada ornamen di TPS 10 Gambir, seperti sepasang patung ondel-ondel di sekitar pintu masuk TPS.

TPS yang berlokasi di pelataran upacara Kantor Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jalan Veteran 10, Jakarta Pusat, menjadi lokasi bagi Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana untuk menyalurkan hak politiknya.

Hal itu diketahui berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, di mana pada TPS 10 Gambir menempatkan Jokowi pada nomor urutan 50, sedangkan Iriana nomor 47 dari total 120 pemilih di TPS tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi tempati nomor urut 50 di TPS 10 Gambir

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

perjalanan penyihir

cara daftar pinjaman kur bri online 2022

Bawaslu RI rekomendasi pemungutan suara susulan di TPS banjir******

Tangerang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merekomendasikan adanya pemungutan dan pencoblosan ulang pada masing-masing tempat pemungutan suara(TPS) yang terdampak bencana banjir.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja di Tangerang, Rabu mengatakan bahwa rekomendasi itu diberikan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, seperti kerusakan atau kehilangan surat suara pemilu.

"Biasanya akan ada pemungutan susulan, ini sebagai langkah antisipasi," katanya.

Menurut dia, bencana banjir merupakan fenomena alam yang sulit diprediksi. Meski demikian Bawaslu dan KPU sudah melakukan pemetaan dari indeks kerawanan pemilu.

"Untuk pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan pada hari yang sama," ujarnya.

Dia mengaku, pihaknya telah mendapat informasi rekomendasi dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan ada beberapa TPS yang terpaksa harus dilakukan pemungutan suara susulan.

Seperti terjadi di TPS yang ada di kawasan Puri Bintaro Indah, karena memang sempat mundur lantaran banjir. Namun, beranjak siang genangan surut.

"Alhamdulillah sudah surut, mulai pada berdatangan," kata dia.

Diketahui, ada sebanyak beberapa TPS di wilayah Tangerang Selatan terdampak bencana banjir akibat hujan deras yang terjadi pada Rabu (14/02) dini hari.

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie pun langsung meninjau lokasi tempat pemungutan suara yang terendam banjir tersebut.

"Saya mendapatkan laporan di wilayah Pondok Aren ada kurang lebih 16 TPS yang harus ditunda," katanya.

Menurutnya, genangan banjir meluap dari aliran kali yang berada di belakang pemukiman sekitar. Ada satu sisi sungai belum diturap itu segera diprogramkan di Tahun Anggaran 2024 ini.

"Kurang lebih 200 meter tapi di luar itu saya minta perbaikan pondasi-pondasi dari tanggul karena dikhawatirkan terjadi rembesan-rembesan air," ujarnya.

Untuk menangani hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel mengerahkan petugas BPBD dan sejumlah peralatan pompa menyedot air.
Baca juga: KPU Jaktim beri tambahan waktu pencoblosan bagi TPS terdampak banjir
Baca juga: KPU Jakarta sebut 18 TPS lakukan pemilihan susulan karena banjir
Baca juga: 34 TPS di Kota Tangerang terdampak banjir

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Perjuangan Cannon Fodder

kita gacor slot

Polri benarkan terima laporan polisi terhadap Connie Rahakundini******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A Chaniago membenarkan adanya laporan polisi terhadap Connie Rahakundini yang diterima SPKT Bareskrim Polri. "Iya benar ada laporan tersebut ke Bareskrim Polri," kata Erdi di Jakarta, Selasa. Erdi menyebut laporan polisi tersebut tercatat dengan nomor LP/B/52/II/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI, dengan pelapor Rosan Perkasa Roeslani. Rosan diketahui sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Adapun dugaan tindak pidana yang dilaporkan terkait pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong, merujuk pada ucapan Connie dalam video di kanal YouTube "Kanal Anak Bangsa".
Dalam laporan tersebut, Connie diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong yang menyesatkan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27A UU Nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946. Dengan adanya laporan polisi yang diterima SPKT Bareskrim Polri, kata Erdi, selanjutnya penyidik Bareskrim Polri akan meneliti terlebih dahulu. Kemudian, pelapor dan terlapor akan dimintai keterangan. "Proses laporan selanjutnya akan diteliti oleh penyidik dan setelahnya akan meminta klarifikasi dari pelapor dan terlapor," kata Erdi. Terpisah, Otto Hasibuan selaku tim hukum Rosan menyebut laporan polisi tersebut telah dilayangkan oleh pihaknya Senin (12/2). Alasannya melaporkan karena ada ucapan terlapor Connie yang diduga mencemarkan nama baik Rosan.
"Karena merasa bahwa adanya ucapan-ucapan, dugaan perbuatan pidana dan pencemaran nama baik terhadap Pak Rosan dengan kata-kata yang ada di dalam video-video atau medsos yang ada," kata Otto.

Baca juga: Ketua MPR ingatkan TNI, Polri dan pemda siap siaga saat pemilu

Baca juga: Polri sebut pemungutan suara di TPSLN berjalan lancar

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

slot97

ANRI paparkan keunikan Pemilu 1955, ada DPR terpilih berusia 81 tahun******

Jakarta (ANTARA) - Arsiparis Muda Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mudanto Pamungkas memaparkan keunikan pesta demokrasi pertama, yakni Pemilihan umum (Pemilu) tahun 1955, dimana ada anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih berusia 81 tahun.

"Pada waktu itu terpilih Anggota Legislatif yang bernama Raden Soedjono Prawirosoedarso, saat terpilih berusia 81 tahun dan merupakan pemimpin dari Perguruan Ilmu Sejati dari Madiun, Jawa Timur," kata Mudanto di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kue kecil yang terus diperebutkan partai Islam

Ia menyampaikan hal menarik lain pada Pemilu pertama tahun 1955, yakni kontestan bukan hanya dari partai politik, tetapi juga dari organisasi massa dan perorangan.

"Selain itu, pada Pemilu 1955, anggota TNI dan Polri memiliki hak pilih juga seperti masyarakat umum," ucapnya.

Ia menjelaskan ANRI juga memiliki arsip-arsip yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dan pendistribusian surat suara, yang pada saat itu dilakukan melalui jalur laut, darat, dan udara.

"Untuk jalur laut, dilaksanakan oleh Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), sedangkan udara menggunakan Garuda Indonesia dan pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia," tuturnya.

Adapun hasil Pemilu tahun 1955, baik untuk pemilihan anggota DPR RI maupun konstituante dimenangkan oleh empat partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) sebesar 8,4 juta suara dan 57 kursi DPR, Masyumi 7,9 juta suara dan 57 kursi DPR, Nahdlatul Ulama (NU) 6,9 juta suara dan 45 kursi DPR, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) 6,1 juta suara dan 39 kursi DPR.

Ia mengisahkan pada Pemilu tahun 1955, kaum perempuan juga terlibat secara aktif, baik itu sebagai panitia maupun calon legislatif.

Salah satu contohnya Ketua Panitia untuk pemilihan Kota Jakarta Raya dijabat oleh Ny. Pudjobuntoro, sosok perempuan yang pada masa Presiden Soekarno ditugaskan sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara-negara Asia Tenggara.

Mudanto juga menyampaikan pesan-pesan penting yang dapat diambil dari Pemilu tahun 1955 sebagai tonggak pertama demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Menkominfo ingatkan lagi masyarakat ke TPS gunakan hak pilih

Baca juga: Jokowi tidak berkomunikasi dengan Gibran dan Kaesang sebelum mencoblos

"Ada satu pesan yang harus digarisbawahi bahwa di tengah segala keterbatasan yang ada saat itu, semua berkomitmen untuk melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil tanpa intervensi dari pihak penguasa untuk pemenangan salah satu pihak," kata dia.

Arsip-arsip yang didokumentasikan ANRI tersebut berasal dari khazanah arsip Kementerian Penerangan Kabinet Presiden Republik Indonesia Sekretariat Negara, khususnya arsip Kabinet Presiden jilid 1 dan 2, arsip Nahdlatul Ulama, dan arsip berita ANTARA.

Penguasa paling kuat di kota

bancrit365

Anies: Kasih waktu bagi KPU untuk bekerja******

Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring harus cepat sekarang

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden Anies Baswedan mengajak seluruh pihak untuk memberi waktu bagi Komisi Pemilihan Umum untuk bekerja dalam proses penghitungan atau rekapitulasi hasil suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. "Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring harus cepat sekarang," kata Anies di Markas Pemenangan Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Jakarta, Rabu. Dia pun mengaku bakal menghormati proses Pilpres 2024 yang sedang berlangsung setelah masa pemungutan suara ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan dirinya tetap berpikiran positif. Sehingga dia pun masih akan memantau perkembangan hasil penghitungan surat suara Pilpres. Dia pun tak ingin menyimpulkan terlalu awal, terkait hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang menempatkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam posisi unggul. "Ya biar nanti, nanti kita lihat saja," ucap Anies.

Baca juga: Tanggapi hitung cepat, TPN tunggu hasil resmi hitung manual KPU

Baca juga: Ganjar-Mahfud pantau hitung cepat di Posko Pemenangan Teuku Umar

Baca juga: Ratusan relawan menonton hitung cepat di markas pemenangan AMIN Adapun sejumlah lembaga survei sejauh ini menempatkan pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara lebih dari 50 persen dalam hitung cepat. Di antaranya yakni Charta Politika Indonesia mencatat pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul 57,11 persen dalam hitung cepat (quick count) dari 60,2 persen data yang masuk per 16.01 WIB. Kemudian dari hasil hitung cepat sementara lembaga survei Indikator Politik Indonesia hingga pukul 15.48 WIB, menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran, memimpin perolehan suara sebanyak 57,97 persen. Selain itu, Populi Center per pukul 15:30 WIB juga merilis hasil hitung cepat dengan menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran memperoleh suara sebesar 60,67 persen.

Qihua Yushu

hokibet88

Kapolri harap masyarakat tempuh jalur resmi bila tak puas hasil pemilu******

Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengharapkan masyarakat menggunakan jalur-jalur resmi yang telah disediakan oleh pemerintah bila tidak puas atau tidak terima dengan hasil pemungutan suara Pemilu 2024. "Harapan kita semua dilakukan menggunakan proses hukum yang benar, karena ada Bawaslu, KPU dan MK," kata Sigit usai pengecekan personel pengamanan pemungutan suara Pemilu 2024 di Silang Monas, Jakarta, Rabu. Jenderal polisi bintang empat itu menjelaskan Bawaslu, KPU dan MK adalah lembaga atau institusi yang didirikan pemerintah menyelenggarakan pemilu, termasuk bila ada protes terkait hasil pemungutan suara yang tidak sesuai harapan masyarakat atau kelompok tertentu. "Itu tentunya himbauan kami gunakan jalur-jalur yang ada, namun demikian tentunya ada potensi yang tidak puas dan turun ke lapangan," katanya. Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan pihaknya bersama TNI dan pemangku kepentingan terkait lainnya sudah mengantisipasi potensi yang mungkin terjadi usai pengumuman hasil pemungutan suara. Antisipasi dilakukan berupa persiapan personel, sarana-prasarana, serta langkah-langkah pengamanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. "TNI-Polri tentunya harus siap mengamankan masyarakat sehingga hal-hal yang akan terjadi, pengalaman 2019 itu kita minimalisir di tahun 2024 ini," ujarnya. Sigit siap mengamankan apabila masyarakat yang tidak puas dengan hasil pemilu lalu menempuh jalur turun untuk turun ke jalan. "Ada wadahnya silahkan digunakan namun demikian TNI-Polri siap apabila seandainya itu kemudian turun ke jalan dan kemudian mau tidak mau ini tentunya akan mengganggu ketertiban umum, mengganggu kepentingan masyarakat lain yang tentunya kami semua dalam posisi siap menghadapi segala kemungkinan," kata Sigit.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih. Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia. Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat. Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Kapolri pastikan pemungutan suara aman terkendali

Baca juga: Panglima-Kapolri cek kesiapan pasukan pengamanan Pemilu 2024

《mpometa88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，sakti77 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mpometa88》bab terbaru。