dotmax99

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

Buruh Akan Mogok Nasional Tolak Perppu Ciptaker******

Sebanyak 5 juta buruh di 100 ribu perusahaan mengancam akan mogok kerjanasional sebagai wujud protes atas pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam konferensi pers, Rabu (15/3), mengatakan aksi mogok dan setop produksi itu nantinya diikuti oleh organisasi serikat buruh, petani, nelayan, dan serikat pekerja di 38 provinsi, 400 lebih kabupaten/kota.

"Lebih dari 100 ribu perusahaan, dan meliputi 5 juta buruh akan berhenti berproduksi. Jadi bukan aksi ke satu titik tertentu, tapi mogok nasional, setop produksi," kata Said Iqbal.

Nantinya, 5 juta buruh tersebut akan berkumpul di depan kawasan pabrik masing-masing. Ia mewanti-wanti bakal ada penumpukan masa yang luar biasa.

Sementara itu, sebagian perwakilan buruh bakal datang ke kantor-kantor pemerintah. Khusus untuk wilayah Jabodetabek, buruh akan menggeruduk Istana Negara dan DPR RI.

"Lama mogok nasional bisa 2 hari, 3 hari, bahkan 5 hari sampai DPR dan pemerintah mencabut pembahasan omnibus law Ciptaker terkait kepentingan kelas pekerja, seperti mencabut kelas ketenagakerjaan, petani, serta terkait lingkungan hidup dan HAM," tegas Said.

Kendati, Partai Buruh belum menetapkan kapan waktu mogok nasional tersebut. Ia hanya mengatakan aksi itu kemungkinan dilakukan antara Juli hingga Agustus 2023, sebelum DPR menuju masa reses.

Sebelum mogok nasional, Said menegaskan bakal ada aksi besar-besaran secara massal. Aksi massal itu dimulai pada 1 Mei 2023, bertepatan dengan Hari Buruh.

"500 ribu buruh akan turun ke jalan di seluruh Indonesia. Partai Buruh akan menginstruksikan seluruh kepengurusannya. Untuk wilayah Jakarta akan dipusatkan di Istana dan DPR, dua tempat itu akan dikepung oleh ratusan ribu buruh," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tong menguasai dunia

Cegah Lonjakan Harga, CT Siap Salurkan Gula Bulog di Transmart******

Founder sekaligus Chairman CT Corp Chairul Tanjung menyatakan siap menyalurkan gula besutan pemerintah melalui Transmart.

Ia berharap langkah ini bisa membantu stabilitas harga gula yang kerap naik jelang lebaran.

"Jadi Transmart, saya sudah sampaikan ke Pak Budi Waseso (Dirut Perum Bulog), saya siap menyalurkan bukan hanya beras, saya minta tadi kalau ada gula. Karena kalau lebaran ini selalu beras dan gula (naik)," kata Chairul Tanjung seperti dikutip dari detikfinance.com, Rabu (15/3).

"Ini masih dalam tahap pembicaraan. Karena kan prinsipnya pemerintah menginginkan harga-harga kebutuhan pokok terjangkau. Untuk bisa terjangkau, itu berarti harus ada stabilisatornya. Nah Bulog salah satu fungsinya sebagai stabilisator harga," ujarnya.

Selain gula, CT juga menyoroti persoalan beras dan minyak. Sejalan dengan masalah itu, ia mengatakan Transmart akan membantu pemerintah menjual produk beras medium murah kualitas premium besutan Perum Bulog.

Beras ini dijual dalam bentuk kemasan 5 kg seharga Rp47.250. Adapun produk ini merupakan bagian dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP).

"Kita senang bisa menyalurkan beras murah dengan kualitas tinggi kepada masyarakat. Transmart sebagai ritel tidak hanya bertanggung jawab menjual produk lainnya, tapi kebutuhan pokok penting, khususnya menjelang Lebaran. Saya sudah keliling beberapa daerah, beras Bulog ini sangat diminati masyarakat," katanya.

Sementara untuk minyak goreng sendiri, khususnya Minyakita telah masuk ke gerai Transmart sejak tahun lalu. CT mengatakan minyak goreng merupakan kebutuhan yang tidak kalah krusial. Namun memang harganya ini sangat bergantung dengan harga keekonomian global.

"Minyak goreng kalau harga internasional lagi naik. Karena kalau harga internasionalnya tidak naik, minyak goreng aman. Prinsipnya kita Transmart, kita mau selalu di depan untuk membantu masyarakat," ujarnya.

Adapun salah satu upaya dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap murah ialah dengan menjalin kerja sama dengan toko ritel seperti Transmart. Salah satu alasannya yakni menyangkut kasus beras besutan Bulog, yakni beras SPHP yang dioplos dan dijual kembali dengan kemasan berbeda.

"Tadinya kan ngasinya ke pedagang. Kalau ngasinya ke pedagang itu kadang-kadang bukan dijual langsung ke konsumennya, diganti packagingnya, dijadikan beras curah. Nah sekarang langsung ke retail dengan harga yang telah ditentukan Bulog sendiri," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ditemui terpisah, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan, Chairul Tanjung secara langsung telah berkomunikasi dengan Bulog menyangkut permintaan penyaluran gula tersebut.

"Kalau gula sebenarnya ia minta ke kita juga. Tapi hingga saat ini gula penugasannya masih di ID Food yang 250 ribu ton itu. Cuman kita tetap jalan gulanya. Nanti kalau misalkan suplai gulanya dari kita juga nggak apa-apa," kata Iqbal.

Lebih lanjut Iqbal mengatakan, ada 3 kebutuhan pokok yang cukup krusial di masyarakat antara lain minyak, gula, dan beras. Langkah kerja sama ini pun sejalan dengan upaya stabilisasi kebutuhan pokok di masyarakat, khususnya 3 produk tersebut.

Dewi yang sombong, serangan balik!

BPKP Akan Tindaklanjuti Permintaan Audit Impor Kereta******

Juru Bicara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Azwad Zamroddin Hakim mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan pemangku kepentingan untuk melakukan audit impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Hingga saat ini, BPKP masih dalam tahap mematangkan perencanaan audit. Ia menambahkan pihaknya juga masih berkoordinasi baik secara internal maupun dengan kementerian dan lembaga yang meminta BPKP untuk melakukan audit, termasuk di dalamnya administrasi permintaan audit tersebut.

"Perkembangan atau update-nya sekarang masih dalam pemantapan perencanaan audit sembari berkomunikasi dengan pemangku kepentingan," kata Azwad dalam keterangan resmi, Selasa (14/3).

"BPKP dalam perencanaan dan proses audit melibatkan lintas kedeputian begitu pula nantinya tim yang akan diturunkan ke lapangan," kata Azwad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit BPKP dalam 10 hari ke depan.

"Kita pertama audit dulu mengenai kebutuhan kereta api dan aturannya dalam 10 hari ke depan. Setelah itu kita tentukan langkah-langkah yang tadi kita sudah sepakati subjek kepada hasil audit," ujar Luhut usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Senin (6/3).

Pemerintah, sambungnya, juga membuka opsi hybrid dalam pengadaan rangkaian KRL itu yakni impor dan pengadaan dari PT Industri Kereta Api (INKA).

"Iya ada opsi hybrid, tapi supaya kita jangan salah kita tunggu hasil audit 10 hari ke depan," tegas Luhut.

Rencananya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

[Gambas:Video CNN]

Tianni Shenwu

Pertamina: Hunian Sementara Korban Plumpang Dicarikan Pemkot DKI******

PT Pertamina (Persero) mengatakan hunian untuk pengungsi kebakaran Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atauDepo Plumpang akan dicarikan oleh pemerintah DKI Jakarta. Hunian sementara akan berupa rumah kontrakan.

"Hunian dicarikan oleh Pemkot (DKI Jakarta) sesuai ekspektasi pengungsi, berupa rumah kontrakan, kita support," kata VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

Fadjar menambahkan pengungsi akan mulai pindah ke hunian sementara secara bertahap mulai hari ini.

Ma'ruf menyampaikan hal itu saat menyambangi lokasi kebakaran bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada Sabtu (4/3).

"Apa kebutuhannya, makanan? Pakaian? Konsumsi, makan cukup? Pakaiannya habis terbakar? Insyaallah mudah-mudahan, sabar ya. Nanti kebutuhannya di sini dijamin oleh Pertamina nanti ya," kata Ma'ruf.

Namun, Ma'ruf dan Erick tidak menjawab tegas soal ganti rugi rumah warga yang hangus terbakar, apakah biaya ganti rugi tersebut juga ditanggung Pertamina atau tidak.

Kebakaran melanda Depo Pertamina di Plumpang terjadi pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.11 WIB. Menurut kesaksian warga, tercium aroma bensin yang menyengat sebelum kebakaran terjadi.

Belasan orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan mengalami luka bakar. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke pemukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut.

Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang bukanlah yang pertama. Hal serupa terjadi pada 18 Januari 2009 pukul 21.15 WIB. Saat itu, satu petugas keamanan Pertamina tewas akibat insiden tersebut.

Berdasarkan laporan Detikcom, api kala itu terus berkobar hingga pukul 05.15 WIB. Ukuran kobaran api kala itu bahkan sempat mencapai 100 meter. Kobaran api perlahan mengecil seiring hujan yang terus mengguyur lokasi kejadian.

[Gambas:Video CNN]

Ada hantu di hatiku

Pupuk Indonesia Akui Masih Ada Penyelewengan Pupuk Bersubsidi******

SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengakui masih ada praktik penyelewengan pupuk subsidi di masyarakat.

Ia mengatakan penyelewengan itu terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa langsung menindak tegas. Pasalnya, jika pupuk subsidi sudah keluar dari kios, pihaknya tidak bisa mengontrol.

"Penyelewengan itu banyak terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Artinya, kami gak bisa tahu pasti sebetulnya yang beli pupuk ini orang ini (oknum pelaku) atau tidak. Jadi kemudian oleh oknum itu apakah pupuk itu betul dia pakai (atau jual lagi)," kata Wijaya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3).

Menurut Wijaya, untuk meminimalisir hal serupa terulang kuncinya ada di pendataan. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui siapa saja yang mengambil pupuk subsidi di kios lengkap dengan jumlahnya.

Oleh karena itu, Pupuk Indonesia pun mengimplementasikan aplikasi Retail Management System (RMS) atau Rekan. Sistem digitalisasi ini dapat mempermudah dan mempercepat kios dalam memproses penjualan pupuk, baik retail, komersil maupun pupuk bersubsidi.

"Jadi kami buat sistem namanya Retail Management System, namanya Rekan, aplikasi yang dipasang di setiap distributor dan kios untuk memudahkan tracking barang keluar-masuk, kebutuhan daerah, dan petani yang ambil barang," kata Wijaya.

Ia mengklaim, sistem ini sudah berjalan di Bali dan Aceh dan relatif tertib. Ia berharap kelak implementasi Rekan bisa dilakukan di semua daerah di daerah.

Tak hanya itu, Wijaya juga mengatakan saat ini pihaknya berencana untuk memasang alat pelacak semacam chip yang bisa ditempel di karung. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui ke mana pupuk yang sudah dibeli masyarakat dari kios.

"Kamu harapkan ini juga bisa segera diimplementasikan," katanya.

Pada pertengahan tahun lalu, polisi membongkar kasus dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang terjadi di sembilan kabupaten wilayah Jawa Timur (Jatim). Total barang bukti yang disita yaitu 279,45 ton pupuk.

Saat itu, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta menjelaskan terdapat 21 orang yang ditangkap oleh penyidik berdasarkan 14 laporan polisi berbeda.

Tersangka sebanyak 21 orang, di dalam prosesnya tiga di antaranya ditangani Ditreskrimsus Polda Jatim, bahwa ini berada di 9 Kabupaten, Banyuwangi, Jember, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Tuban, Blitar, Sampang dan Lamongan," kata Nico dalam keterangan tertulis.

Dalam kasus ini, penyelidikan sudah dilakukan sejak Januari hingga April 2022 lalu. Polisi menduga terdapat penyimpangan dalam ketersediaan pupuk, proses distribusi, dan pemberian harga.

Modus operandi yang dilakukan ialah para tersangka membeli pupuk bersubsidi dan mengganti bungkus sak dengan non subsidi. Harga penjualan pupuk itu pun jauh di atas yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp115 ribu.

Menurutnya, terdapat beberapa petani yang membeli pupuk dari tersangka dengan harga bervariasi mulai Rp160 ribu hingga Rp200 ribu.

"Modus kedua, menjual dengan harga eceran tertinggi, kadang-kadang petani sangat butuh akan membeli padahal ini tidak boleh. Sedangkan modus lain, mengelabui petugas dengan cara menjual pupuk di luar wilayah area," jelasnya.

Para tersangka yang diamankan juga hendak mengirim pupuk bersubsidi itu ke Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal.

[Gambas:Video CNN]

Siapa saya

Jala PRT soal Penundaan RUU PPRT: DPR Abaikan Nasib 2.641 PRT******

Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menilai penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sama saja dengan mengabaikan nasib ribuan PRT yang mengalami kekerasan.

Koordinator Nasional JALA PRT Lita Anggraini mengatakan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyebut tidak ada kegentingan dalam pengesahan RUU PPRT. Lita menilai pernyataan Utut tersebut merupakan bias kelas.

"Kalau Pak Utut bilang tidak ada kegentingan memaksa, Pak Utut mengabaikan 2.641 PRT korban kekerasan fatal, ada puluhan yang meninggal. Apakah karena PRT hal itu tidak dipandang tidak genting? Itu menunjukkan bias kelas dari fraksi terbesar yang mengaku bahwa itu fraksi dari partai wong cilik," kata Lita kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

Menurutnya, RUU PPRT perlu segera disahkan karena merupakan bentuk perlindungan bagi PRT. Maka dari itu, JALA PRT meminta agar RUU tersebut segera dibahas.

"Kalau ada hal-hal perbedaan itu kan bisa dibahas ketika RUU ini dibahas pemerintah," kata Lita.

Lita juga menilai Puan Maharani sebagai ketua DPR perempuan pertama seharusnya memiliki peranan besar agar RUU PPRT segera dibahas. Apalagi Puan mengatakan akan mendengarkan pendapat masyarakat mengenai RUU PRT.

Lihat Juga : Sri Mulyani Ajak Mahfud MD Bersih-bersih Kemenkeu

Jika DPR tidak mengambil langkah konkret, Jala PRT akan melakukan aksi mogok makan di depan Gedung DPR pada 15 Maret mendatang.

"Apabila tidak ada langkah konkret dari pimpinan DPR kami akan terus aksi dan 15 Maret, akan melakukan mogok makan," ujar Lita.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya memutuskan menunda pembahasan RUU PPRT. Puan mengatakan sudah membahas Surat Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU PPRT dalam rapat pimpinan (Rapim) DPR pada 21 Agustus 2022 lalu.

Menurutnya, para pimpinan DPR memutuskan untuk menunda membawa RUU PPRT ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Keputusan rapim saat itu menyetujui untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu dirasa belum tepat untuk diagendakan dalam rapat Bamus dan masih memerlukan pendalaman," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3).

Atas keputusan tersebut, kata Puan, RUU PPRT belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR lantaran belum dibahas dalam rapat Bamus.

"Oleh karenanya RUU PPRT belum diagendakan dalam Rapat Bamus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna untuk menyetujui RUU tersebut sebagai RUU usul inisiatif DPR," ujarnya.

Meski begitu, Puan menyebut DPR akan mempertimbangkan masukan masyarakat. Ia mengklaim DPR senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat termasuk dalam pembentukan legislasi.

[Gambas:Video CNN]