situs judi slot online resmi

Tuan Perang Xuanwu

Jokowi dan Xi Jinping Batal Jajal Kereta Cepat Jakarta******

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Didiek Hartantyo mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping batal menghadiri uji coba proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau KCJB pada 16 November 2022.

"Ini masalah mengatur waktu, karena dua-duanya sibuk. Kan setelah ini ada KTT APEC di Bangkok," kata Didiek dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi VI, Rabu (9/11).

Sebab itu, lanjut Didiek, kedua pemimpin negara itu hanya akan memantau secara virtual proyek KCJB tersebut.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memastikan proyek kereta cepat Jakata-Bandung (KCJB) siap diuji coba oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping pada 16 November mendatang.

"Progres kereta cepat bagus. Harusnya saya hari ini tinjau persiapan tes dinamis, karena itu harus terjadi 16 November. Bisa lah uji coba (bersama Xi Jinping)," katanya kepada wartawan, Rabu (12/10).

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku konsorsium kontraktor proyek KCJB sebelumnya mengklaim telah berhasil menyelesaikan proses pemasangan rel untuk uji dinamis jelang gelaran G20.

Luhut mengatakan Jokowi dan Xi Jinping akan melihat kecanggihan teknologi Electric Multiple Unite atau EMU dan melakukan uji dinamis sepanjang 15 km.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Xuankai

Karyawan Twitter Cerita Kena PHK Elon Musk: Mendadak, Gak Jelas******

Elon Musk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada karyawan Twittersejak Jumat (4/11). Tetapi, PHK dikeluhkan karyawan terdampak karena caranya yang mendadak dan tidak jelas.

Mengutip CNN Business, banyak karyawan Twitter mulai membuat cuitan sejak Kamis malam bahwa mereka telah dikunci dan tidak mendapatkan akses email perusahaan bahkan sebelum pemberitahuan PHK.

"Baru saja keluar dari laptop kerja saya dan dihapus dari Slack. Sangat menyedihkan harus berakhir seperti ini," kata seorang karyawan Twitter usai terkena PHK massal.

Lebih lanjut, Balmain mengatakan bahwa email PHK tersebut tidak memberikan kejelasan rincian apa pun tentang mengapa dia terdampak pemecatan.

"Gelombang gangguan dan frustrasi, dan semua hal itu benar-benar diredakan oleh solidaritas ekstrem yang kami lihat dari orang-orang yang ada di perusahaan, orang-orang yang berada di posisi yang sama, orang-orang yang meninggalkan perusahaan tahun-tahun sebelumnya," tutur Balmain usai menjadi korban PHK massal Twitter.

Ketika PHK massal berlangsung, Musk disebut muncul untuk wawancara di konferensi investor dan berbicara tentang membuat kendaraan listrik yang lebih murah dan ambisinya untuk pergi ke Mars.

Pewawancara mengatakan bahwa Musk telah memberhentikan setengah dari karyawan Twitter dan Musk mengangguk, meski dia tidak mengomentari pernyataan itu.

Kepala Keamanan dan Integritas Twitter Yoel Roth mengonfirmasi jumlah karyawan secara keseluruhan dipotong sekitar 50 persen.

PHK menghilangkan 15 persen dari tim keamanan perusahaan, yang mengarah ke pengurangan layanan pelanggan. Tetapi, Roth berdalih kebijakan itu sedikit berdampak pada moderasi konten.

Di lain sisi, karyawan Twitter telah melayangkan gugatan terhadap perusahaan di pengadilan federal San Fransisco.

Salah satu satu pegawai Twitter mengatakan akan diberhentikan pada 1 November tanpa pemberitahuan atau pesangon.

Penggugat yang diwakili pengacara Shannon Liss-Riordan meminta pengadilan memerintahkan Twitter mematuhi US Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) Act.

Mereka berargumen keputusan PHK Twitter melanggar WARN Act. Aturan ini menyebut perusahaan yang memiliki 100 karyawan atau lebih wajib memberi tahu karyawan mereka tentang pemutusan hubungan kerja 60 hari sebelumnya. Perusahaan juga harus memberikan upah pesangon selama 60 hari kepada pekerja.

Pengacara penggugat juga tengah menyelidiki kemungkinan ada diskriminasi dalam pemilihan karyawan yang bakal di PHK tersebut.

Ia menilai Musk tampak membingkai PHK besar-besaran ini diperlukan untuk perusahaan, seperti perusahaan media sosial lainnya yang mengalami tantangan pendapatan sebelum akuisisi ketika pengiklan berpikir kembali tentang pengeluaran di tengah kekhawatiran resesi.

Twitter memiliki sekitar 7.500 pekerja sebelum pengambilalihan Musk, dengan sekitar 3.700 karyawan diberhentikan. PHK massal ini terjadi ketika Musk berupaya meningkatkan laba perusahaan setelah mengambil pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisinya senilai US miliar.

[Gambas:Video CNN]

Ciptakan kerajaan besar

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung

Akhir pekan tidak mungkin seberbahaya ini

Menaker Buka Suara soal Kepastian UMP 2023, Fix Naik 13 Persen?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 naik. Hanya saja, ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Kalau dilihat dari data BPS maka relatif ada kenaikan dibandingkan UMP 2022. Kalau lihat data itu, kita bisa lihat akan ada kenaikan upah minimum," ujar Ida kepada wartawan, Selasa (8/11).

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder.Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," sambungnya.

"Kemarin kami sudah menerima data dari BPS. Dari data ini akan kami olah dan kami serahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum tersebut," ujarnya.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Ia juga menjelaskan bahwa unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tutur Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Domain Pedang Tak Terkalahkan

Aplikator Ojol asal Rusia Ingin Punya Wadah Seperti Organda******

PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) ingin agar pemerintah menciptakan wadah bagi perusahaan aplikator ojek online (ojol) seperti Organisasi Angkutan Darat (Organda).

Hal itu agar aplikator bisa dilibatkan dalam penyusunan kebijakan terkait ojol, termasuk masalah penentuan tarif yang kerap memicu aksi unjuk rasa mitra pengemudi.

"Kalau angkutan lain punya Organda, kalau taksi dan lain-lain ada komunitasnya organisasinya. Apakah kami akan dibuatkan organisasi karena kami aplikator sudah menyangkut hajat hidup orang banyak?" ujar Legal Consel PT Teknologi Perdana Indonesia (Maxim) Jerio dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (7/11)/.

"Pemerintah mungkin bisa membantu kami untuk buat wadah, organisasi atau komite yang terdiri atas aplikator sehingga kami dilibatkan untuk pembentukan regulasi yang relevan ke depannya," ujarnya.

Maxim sendiri mendukung kebijakan pemerintah terkait penyesuaian tarif ojol yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 667 Tahun 2022.

"Di sisi lain, kami mendapatkan respons dari pemda dan mitra driver. Beragam, tetapi kebanyakan komplain," ujarnya.

Salah satu keluhan yang ia dengar adalah banyak biaya-biaya tambahan yang seharusnya dalam rapat sudah masuk komisi tapi belum dimasukkan dalam perhitungan tarif.

Ia juga menyayangkan penyesuaian tarif untuk mitra roda empat yang tengah berlangsung tidak ada komponen biaya rinci untuk jadi dasar perhitungan. Dalam Peraturan Menteri (PM) Nomor 118 Tahun 2018 yang menjadi dasar hukum juga belum mengatur ketentuan komponen biaya secara rinci.

"Akibatnya di beberapa kota atau provinsi, penetapannya mengikuti ketentuan yang kurang relevan dengan bisnis kita. Akibatnya tidak baik untuk kami sebagai aplikator maupun untuk mitra kami," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Keluar dari Bintang Neraka

Kemnaker Minta Pekerja Jangan Panik Isu PHK******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.

"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).

Jika memang ada industri yang kesusahan, maka akan didatangi untuk melakukan dialog dan jalan tengah yang paling tepat, selain PHK. Langkah ini sudah berhasil dilakukan dengan salah satu industri alas kaki dan garmen yang ada di Jawa Barat.

"Kami intens berkoordinasi untuk mencegah PHK dan hasil kongkret ada 4 ribu pekerja di pabrik tekstil Jawa Barat sudah dicegah PHK karena Dinas Naker dan seluruh mediator ada beberapa upaya," jelasnya.

Menurut Indah, beberapa kesepakatan yang bisa dilakukan, seperti mengurangi beberapa fasilitas pekerja, terutama fasilitas jabatan manager dan direktur. Kemudian juga menghapuskan fasilitas bonus, mengurangi shiftpembagian waktu kerja, dan membatasi kerja lembur.

Selanjutnya, bisa juga dengan mengurangi jam dan hari kerja, hingga merumahkan buruh sementara waktu agar perusahaan bisa menghemat biaya pengeluarannya.

"Ini yang harus disepakati Disnaker dan manajemen. Bisa juga diupayakan tidak memperpanjang kontrak yang sudah habis masa kontraknya, juga upaya pensiun pekerja yang sudah memenuhi syarat dalam peraturan PKB-nya (perjanjian kerja bersama)," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]