slot 188 demo

cara mendapatkan uang dari membaca 61Jutaan kata 90662Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot 188 demo》

Anies: Kasih waktu bagi KPU untuk bekerja******

Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring harus cepat sekarang

Jakarta (ANTARA) - Calon presiden Anies Baswedan mengajak seluruh pihak untuk memberi waktu bagi Komisi Pemilihan Umum untuk bekerja dalam proses penghitungan atau rekapitulasi hasil suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. "Kasih waktu bagi KPU untuk kerja. Jangan kita tergiring harus cepat sekarang," kata Anies di Markas Pemenangan Tim Pemenangan Nasional Anies-Muhaimin (Timnas AMIN), Jakarta, Rabu. Dia pun mengaku bakal menghormati proses Pilpres 2024 yang sedang berlangsung setelah masa pemungutan suara ini. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu memastikan dirinya tetap berpikiran positif. Sehingga dia pun masih akan memantau perkembangan hasil penghitungan surat suara Pilpres. Dia pun tak ingin menyimpulkan terlalu awal, terkait hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei yang menempatkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam posisi unggul. "Ya biar nanti, nanti kita lihat saja," ucap Anies.

Baca juga: Tanggapi hitung cepat, TPN tunggu hasil resmi hitung manual KPU

Baca juga: Ganjar-Mahfud pantau hitung cepat di Posko Pemenangan Teuku Umar

Baca juga: Ratusan relawan menonton hitung cepat di markas pemenangan AMIN Adapun sejumlah lembaga survei sejauh ini menempatkan pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara lebih dari 50 persen dalam hitung cepat. Di antaranya yakni Charta Politika Indonesia mencatat pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul 57,11 persen dalam hitung cepat (quick count) dari 60,2 persen data yang masuk per 16.01 WIB. Kemudian dari hasil hitung cepat sementara lembaga survei Indikator Politik Indonesia hingga pukul 15.48 WIB, menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran, memimpin perolehan suara sebanyak 57,97 persen. Selain itu, Populi Center per pukul 15:30 WIB juga merilis hasil hitung cepat dengan menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran memperoleh suara sebesar 60,67 persen.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Komnas: Kekerasan PRT semakin tinggi, proses hukum banyak pengecualian******

Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan menyebut angka kekerasan yang menimpa Pekerja Rumah Tangga (PRT) semakin tinggi dan proses hukum terhadap PRT mengalami banyak pengecualian.

"Hal ini dimungkinkan karena belum adanya jangkauan hukum bagi PRT korban kekerasan," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Olivia Salampessy dalam webinar, di Jakarta, Selasa.

Olivia Salampessy mengatakan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah berusia dua dekade sejak disahkan tahun 2004, secara jelas menyatakan PRT termasuk yang dilindungi oleh UU PKDRT. Namun belum dapat diimplementasikan pada PRT korban kekerasan.

Baca juga: Kemnaker optimistis UU PPRT mampu tekan pelanggaran PRT

"Ketiadaan penanganan kasus kekerasan yang dialami PRT melalui UU PKDRT mengakibatkan adanya kekosongan payung hukum untuk melindungi, memberikan keadilan, dan pemenuhan hak-hak PRT sebagai pekerja," katanya.

Untuk itu pada 2004 Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) diajukan ke DPR RI. Namun hingga kini RUU PPRT masih belum juga disahkan.

"Bahkan belum sama sekali memasuki tahap pembahasan tingkat satu. Kami berpandangan tahun 2024 ini merupakan masa kritis pembahasan RUU PPRT, karena jika pada tahun ini tidak ada satu nomor DIM pun dari RUU PPRT yang dibahas dan disepakati di pembahasan tingkat satu DPR RI, maka RUU PPRT akan non carry over," kata Olivia Salampessy.

"Ini berarti kita harus memulai lagi dari nol untuk pengusulan RUU PPRT ke proses legislasi," ucapnya.

Baca juga: Pemerintah optimistis RUU PPRT bisa disahkan jadi UU tahun ini
Baca juga: Hari PRT Nasional momentum ingatkan RUU PPRT agar segera disahkan

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Label：menang 303、situs slot mudah scatter、slot88 live

Terkait：topslot88、erek erek mobil pribadi、withdraw slot、pola kakek zeus maxwin hari ini、liga178 slot、bbfs、indojoker88、heylink server thailand、cara pasang togel biar jp terus、terlilit pinjaman online

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：samudra 138 slot（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

pinjaman ilegal 2023

cara kredit di blibli

demo slot midas

aplikasi akulaku adalah

slotasia

slot terpercaya resmi

2qq slot gacor

info akun slot gacor

situs slot bonus setiap hari

kotaBacaan TerkaitMore+

perjalanan penyihir

pusat betting 365

Pj. Gubernur Jateng: Pemilu 10 desa di Demak ditunda karena banjir******

Semarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 pada 10 desa di Kabupaten Demak terpaksa ditunda karena terdampak banjir.

"Jadi, untuk di Demak ada satu kecamatan yang terdampak banjir," kata Nana usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Gajahmungkur, Kota Semarang, Rabu.

Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi Jateng sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak maupun KPU Jateng dan KPU RI mengenai bencana banjir itu.

"Untuk pemungutan suara, hasil koordinasi KPU kabupaten dan KPU provinsi sudah dilaporkan ke KPU pusat, dan diputuskan bahwa untuk di 10 desa dan ada sekitar 114 TPS dengan jumlah pemilih 27.669 orang, mereka akan melakukan pemungutan suara susulan," katanya.

Baca juga: KPU sebut dua daerah berpotensi gelar pemilu susulan
Baca juga: KPU Demak putuskan pemilu susulan di sembilan desa terdampak banjir

Menurut Nana, pelaksanaan pemilu susulan diberikan waktu H+10 atau sepuluh hari sejak 14 Februari 2024, tetapi untuk lokasinya belum diputuskan.

"Memang waktu yang diberikan H+10. Untuk lokasinya, tempatnya, masih kami bicarakan dengan KPU, kira-kira di mana," kata mantan Kepala Polda Metro Jaya itu.

Penetapan pemilu susulan juga bergantung dengan langkah penanganan bencana di lokasi sebab yang terpenting bagaimana masyarakat bisa kembali ke tempat tinggalnya.

"Kami lihat juga upaya untuk membendung tanggul yang jebol sehingga masyarakat bisa kembali ke kampungnya. Baru kami akan bicarakan lebih lanjut," katanya.

Baca juga: KPU: TPS Kebanjiran hingga pukul 1 siang bisa ajukan pemilu susulan

KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Baca juga: Pengungsi banjir Demak berharap bisa mencoblos di pengungsian
Baca juga: KPU Jateng usul penundaan pemungutan suara di Demak karena banjir

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Negara Liliput dunia nyata

pinjaman online yang bisa dicairkan lewat dana

TPS di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan.

"Memang selama ini dari pemilu ke pemilu itu catatannya selalu ada masalah," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Selatan, Atiq Amalia di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, di Kalibata City pada Pemilu 2024 terdapat 13 TPS yang dipusatkan di beberapa lapangan di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Kalibata City yang berada di Kecamatan Pancoran, memang memerlukan perhatian khusus sehingga perlu adanya antisipasi. Untuk itu pihaknya meninjau lokasi tersebut sebelum dan saat hari pemungutan suara.

"Memang perlu mendapat perhatian khusus, termasuk kami besok akan turun bersama wali kota," tuturnya.

Atiq menambahkan, di pemilu sebelumnya, keributan yang terjadi di Kalibata City dikarenakan adanya warga yang memaksa untuk bisa menyalurkan hal suaranya. Padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut karena mereka kebanyakan merupakan pendatang.

Baca juga: Bawaslu Jaksel ingatkan saksi parpol tak hanya awasi suara partainya
Baca juga: Jakarta Selatan sudah turunkan 56 ribu APK peserta Pemilu 2024

Ketua Bawaslu Jaksel Atiq Amalia memberi keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (13/2/2024). ANTARA/Khaerul Izan

Untuk mengantisipasi keributan, kata Atiq, sudah disepakati agar yang membuat keributan ditarik keluar TPS supaya tidak mengganggu jalannya pemungutan suara.

Menurut dia, hal itu telah dikoordinasikan dengan pengelola, Panwascam dan petugas terkait jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu harus dipastikan tidak ada keributan di TPS dan penyelesaian masalah dilakukan di luar TPS.

"Keributan biasanya dikarenakan penghuni menyodorkan KTP supaya bisa memaksa untuk memilih di sana. Dari pemilu ke pemilu selalu ada masalah seperti itu," katanya.

Selain di Kalibata City, TPS yang rawan keributan lainnya adalah di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR RI. Kasusnya pun serupa.

"Ada berapa ya titiknya, seperti di Kalibata City dan di sini (Rumah Jabatan Anggota DPR) juga ada. Di sini juga sama kasusnya, mereka tidak mendaftarkan, hanya menggunakan KTP. Jadi mereka memaksa juga untuk mencoblos," kata Atiq.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Han Feng Su Yingxue

situs slot 77

Haedar Nashir harap semua pihak bisa terima hasil pemilu secara legawa******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap semua pihak dapat menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil pemilu dengan sikap legawa, satria, dan kenegarawanan dengan semangat berbangsa dan bernegara yang positif.

"Bilamana ada persengketaan pemilu, entah karena penyimpangan yang tidak disengaja atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan maka pakai prinsip hukum dengan koridor yang berlaku," ujar Haedar Nasir dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Ia bersama keluarga menggunakan hak pilih sebagai warga negara Indonesia di TPS 12 Jalan Sunan Kudus, Kampung Rukeman, Peleman, Kelurahan Tamantirto, Kepenewon Kasihan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta.

Ia berharap, pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai konstitusi hingga proses penghitungan tuntas, tidak ada kekeliruan dan kesalahan serta bisa sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, bermartabat, dan beretika.

Apabila terjadi sengketa pemilu, katanya, KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi dapat diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Penyelesaian pun harus akuntabel dan terbuka sehingga nanti memuaskan semua pihak.

"Karena sengketa diselesaikan secara hukum dan transparan," kata dia.

Baca juga: Tanggapi hitung cepat, TPN tunggu hasil resmi hitung manual KPU

Haedar juga berpesan kepada pemenang pemilu nantinya tetap legawa dengan jiwa kenegarawanan untuk memanfaatkan mandat rakyat ini dengan sebaik-baiknya, jangan jemawa dan tetap rendah hati.

Oleh karena, menurut dia, di balik kemenangan itu ada tanggung jawab yang berat di masing-masing pundak yang menerima mandat.

"Kemenangan itu adalah mandat terberat yang harus dilakukan dengan amanah, fathonah, dan harus berdiri di atas kepentingan rakyat dan negara bukan lagi berdasarkan kepentingan golongan, partai politik dan kepentingan pribadi primordialisme," katanya.

Bagi yang belum menerima mandat, Haedar berpesan untuk tetap legawa karena kontestasi sudah berlangsung dan tidak mengurangi khidmat dalam membangun bangsa dan negara bersama-sama.

Ia juga mengajak semua kalangan untuk menjaga persatuan.

Jika ada retak di tubuh bangsa ini karena pemilu, katanya, ada rekonsiliasi dengan kuncinya di para tokoh dan elit yang harus menjadi teladan untuk merekatkan kembali dari gesekan.

"Masyarakat dan media massa harus menciptakan harmoni kembali pascapemilu karena terlalu mahal harganya karena pemilu menjadi retak antaranak bangsa," kata dia.

Baca juga: Warga Binaan Rutan Wates Kulon Progo gunakan hak pilih Pemilu 2024
Baca juga: Nyoblos di Rembang, Menag ungkap harapan atas Pemilu 2024
Baca juga: Pasien RS Jiwa di Padang gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Raja Malam Abadi

slot terbaru tergacor

BPBD DKI catat banjir di tujuh RT dan 21 ruas jalan kawasan Jakarta******

Kami mencatat terjadi peningkatan genangan dari tiga RT menjadi tujuh RT atau 0,022 persen dari 30.772 RT di Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mencatat banjir dan genangan di tujuh rukun tetangga (RT) dan 21 ruas jalan kawasan Jakarta hingga pukul 06.00 WIB.

"Kami mencatat terjadi peningkatan genangan dari tiga RT menjadi tujuh RT atau 0,022 persen dari 30.772 RT di Jakarta," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji di Jakarta, Rabu.

Isnawa menambahkan kenaikan genangan dan banjir juga terjadi di ruas jalan yakni dari enam menjadi 21 ruas jalan.

Menurut dia penyebab banjir dan genangan lantaran hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Selasa (13/02) hingga Rabu (14/02).

Isnawa juga merinci tujuh RT yang mengalami genangan dan banjir di kawasan Jakarta Barat terdiri dari satu RT di Kelurahan Joglo, Kembangan yang banjir dengan ketinggian 110 cm, dua RT di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk dengan ketinggian 130 cm.

Lalu, dua RT di Kelurahan Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan ketinggian 95 hingga 100 cm dan satu RT di Kelurahan Kembangan Utara dengan ketinggian 40 hingga 60 cm.

Satu RT di Jakarta Selatan juga mengalami banjir di kawasan Pela Mampang dengan ketinggian 30 cm.

"Penyebabnya lantaran curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut," jelasnya.

Kemudian, rincian 21 ruas jalan yang banjir yakni Jalan Ciledug Raya, Cipulir, Jakarta Selatan dengan ketinggian 20 cm, Jalan Bungur Besar Raya (Depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan ketinggian 15 cm, dan Jalan Cempaka, Rawa Badak Utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm.

Lalu, Jalan Deli, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm, Jalan Mengkudu, Lagoa, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, Jalan Mindi, Lagoa, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, Jalan Mangga Dua Raya (Seberang WTC Mangga Dua) Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Koja Jakarta Pusat dengan ketinggian 30 hingga 40 cm.

Jalan Menteng, Lagoa, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, Jalan Kramat Jaya (Depan Islamic Center), Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 hingga 20 cm, dan Jalan Bhayangkara, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm.

Jalan MH Thamrin (Depan Sarinah), Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat dengan ketinggian 15 hingga 20 cm, Jalan Medan Merdeka Selatan (Depan Patung Kuda Monas), Gambir, Jakarta Pusat dengan ketinggian 15 hingga 20 cm, Jalan Gunung sahari selatan, Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara dengan ketinggian 30 cm, Jalan Perumahan Taman ratu RW 13, Duri kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan ketinggian 20 cm, dan Jalan Mahoni, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 20 cm.

Kemudian, Jalan Mangga (Taman Mangga), Tugu utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 40 cm, Jalan Walang Permai (Depan RSUD Tugu Koja), Tugu utara, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, Jalan Perumahan green garden RW 04 ( MCD), Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat dengan ketinggian 15 cm.

Lalu, Jalan jelambar baru raya, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat dengan ketinggian 10 hingga 50 cm, Jalan Plumpang semper, Tugu Selatan selatan, Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm, dan Jalan Yos Sudarso (Depan Hotel Altira) Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm.
Baca juga: KPU Jakbar waspadai 50 TPS di lokasi rawan banjir
Baca juga: Legislator minta DKI mitigasi masalah di 2.481 lokasi TPS rawan banjir
Baca juga: BMKG tetapkan 15 daerah berstatus waspada dampak hujan di Indonesia

Istri pertama pemimpin yang meninggal dalam usia muda

kasteltoto

KPU koordinasi Bawaslu untuk tambah waktu pemungutan suara di Jakut******

Tadi ada diskresi dari KPU DKI Jakarta agar KPU menyerahkan kepada KPPS dan pengawas TPS untuk bermusyawarah sesuai dengan kearifan lokal di sana

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu terkait dengan penambahan waktu pemungutan suara mengingat adanya pelaksanaan TPS di wilayahnya yang molor akibat banjir.

"Penambahan waktu secara aturan memang tidak diperbolehkan tapi ini situasi berbeda karena adanya banjir," kata anggota KPU Jakarta Utara Ibnu Affan di Jakarta, Rabu.

Menurut dia yang menjadi prinsip saat ini adalah bagaimana melindungi hak pilih mereka yang terdaftar di TPS yang molor jadwal pemilihannya.

Kondisi TPS banjir dan ambruk sehingga mereka ada yang mulai absensi pada pukul 10.50 WIB sementara jadwal pemungutan hanya diperkenankan hingga pukul 13.00 WIB.

"Tadi ada diskresi dari KPU DKI Jakarta agar KPU menyerahkan kepada KPPS dan pengawas TPS untuk bermusyawarah sesuai dengan kearifan lokal di sana," kata dia.

Ia menegaskan hal pertama yang dilakukan adalah pemungutan secara normatif agar pemilih mengambil daftar hadir sebelum pukul 13.00 WIB dan ditutup sesuai jadwal.

"Selanjutnya kompromi KPPS dengan pengawas di masing-masing TPS saja karena ini ada pemberlakuan khusus karena keterlambatan," kata dia.

Ia menyerahkan sepenuhnya kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dengan pengawas apa akan menambah waktu agar seluruh pemilih dapat menunaikan hak pilih mereka.

Selain itu, lanjutnya KPPS boleh menambah bilik suara agar mengurai antrean orang yang ingin mencoblos surat suara di TPS tersebut.

"Menambah bilik suara diperbolehkan dan kami sudah sampaikan itu kepada mereka semua," kata dia

Sebelumnya Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Jakarta Utara Muhammad Sobirin ada puluhan TPS yang terdampak banjir akibat hujan deras dan angin kencang yang terjadi pada Selasa dinihari.

"Kami masih melakukan pendataan terkait jumlah TPS yang terendam banjir di wilayah Jakarta Utara," kata di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan untuk di wilayah Pegangsaan dua ada 58 TPS yang terendam banjir selain itu ada di Sukapura.

Kemudian di Kebon Bawang, Tanjung Priok, Penjaringan dan lainnya.
Baca juga: KPU Jakarta sebut 18 TPS lakukan pemilihan susulan karena banjir
Baca juga: BPBD DKI jemput pakai perahu karet warga terdampak banjir menuju TPS
Baca juga: Heru minta TPS terdampak banjir di Jakarta pindah ke tempat yang aman

Jaringan Perdagangan Dimensi Super

situs slot terhoki

Koalisi masyarakat sipil dukung Kemlu sampaikan nasihat hukum di ICJ******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia mendukung upaya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan pernyataan lisan untuk nasihat hukum (advisory opinion)di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait pendudukan Israel di Palestina.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi antara koalisi masyarakat sipil dengan Kemlu, yang diwakili Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional L. Amrih Jinangkung dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Jailani, di Jakarta, Senin (12/2).

“Koalisi juga menyerahkan surat terbuka kepada Kementerian Luar Negeri, yang pada dasarnya mengapresiasi langkah-langkah Kemlu RI, terutama Menlu Retno Marsudi, yang terus mendukung hak asasi manusia dan menolak tindakan genosida yang diduga dilakukan Israel terhadap warga Palestina,” demikian menurut koalisi, sebagaimana pernyataan tertulis yang diterima pada Selasa.

Di antara organisasi masyarakat sipil yang ikut serta dalam koalisi tersebut adalah Kontras, YLBHI, Dompet Dhuafa, Amnesty International Indonesia, FORUM-ASIA, Asia Justice and Rights (AJAR), YAPPIKA, dan SINDIKASI.

Koalisi tersebut menyoroti serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 27 ribu warga sipil Palestina, mencederai 66 ribu orang, dan memaksa lebih dari 1,7 juta orang lainnya mengungsi dari tempat tinggalnya.

Di tengah gempuran Israel ke Jalur Gaza yang terus berlanjut, koalisi tersebut memandang solidaritas dan kerja sama untuk membela hak rakyat Palestina harus terus dijaga, salah satunya dengan cara mendukung Kemlu RI menyampaikan pernyataan lisan untukadvisory opinion di ICJ.
Baca juga: Dewan Keamanan PBB mengkaji putusan ICJ terhadap Israel

Koalisi masyarakat sipil juga mengajukan sejumlah rekomendasi untuk menguatkan pernyataan Indonesia, yaitu supaya ada penegasan atas adanya keberpihakan negara-negara adikuasa terhadap tindakan Israel dan penekanan terhadap pentingnya menerapkan tanggung jawab untuk melindungi (responsibility to protect).

Pentingnya langkah-langkah diplomasi untuk menekan Israel supaya tunduk pada hukum internasional dan membuka akses bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza harus ditekankan dalam pernyataan lisan Indonesia, menurut koalisi itu.

Selain itu, koalisi juga meminta Kemlu untuk terus bersuara di forum internasional terkait pentingnya jaminan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti wanita, anak-anak, dan disabilitas, di daerah konflik serta memperingatkan efek domino yang dapat muncul dari pengungsi internal.

“Kami berharap supaya rekomendasi yang telah kami sampaikan, termasuk dukungan terhadap gugatan Afrika Selatan (di ICJ) dan penekanan pada isu-isu kemanusiaan, dapat menjadi kontribusi positif dalam menyelesaikan konflik di Palestina,” demikian menurut koalisi tersebut.

Sebagaimana diketahui, Majelis Umum PBB pada 17 Januari 2023 telah memintaadvisory opiniondari ICJ mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Sebagai langkah partisipasi, Indonesia sudah menyampaikan masukan tertulis (written statement)kepada ICJ pada Juli 2023, dan Menlu Retno Marsuki akan menyampaikan pernyataan lisan (oral statement)pada akhir Februari di ICJ, Den Haag, Belanda.

Baca juga: Menlu Afrika Selatan dapat ancaman setelah gugat kasus genosida Israel

《slot 188 demo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，situs slot jamin wdHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot 188 demo》bab terbaru。