gampang wd slot login

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

Bea Cukai Malaysia Sita 14,6 Kg Kurma Asal Israel******

Departemen Bea Cukai Kerajaan Malaysia (JKDM) menyita kurmaseberat 14,6 kilogram (kg), yang diyakini berasal dari Israel.

Berdasarkan laporan Antara, total nilai kurma impor itu senilai 678 ringgit Malaysia atau sekitar Rp2,2 juta.

Operasi ini dilakukan usai Bea Cukai mendapat laporan adanya penjualan kurma asal Israel melalui media sosial pada Senin (11/3).

Armizan merinci kurma yang disita berupa 73 kotak kurma bermerek Organic Jumbo Medjool Dates, yang diyakini berasal dari Israel.

Selain menyita kurma, warga negara Malaysia yang memiliki bisnis kurma tersebut ikut ditahan dan diselidiki.

Ia juga mengatakan ada aturan yang berlaku bagi pihak manapun yang memberikan data dagangan palsu, baik dari jenis, kandungan dan nama produk.

Berdasarkan hasil penyelidikan Bea Cukai Malaysia, kurma-kurma itu dibeli dalam jumlah besar bersama-sama dengan barang organik lainnya dari Eropa.

Setelah sampai di Malaysia, kurma tersebut dikemas ulang. Namun, aturan kandungan atau nutrisi harus dicantumkan dalam label kemasan.

Nah, pada label kemasan kurma itu terdapat data negara asal kurmanya dari Israel.

Menurut Armizan, operasi seperti itu akan dilakukan kembali. Masyarakat yang memiliki informasi serupa diminta untuk melaporkannya secara lengkap melalui platform yang ada.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju kebangkitan

Startup Makin Lesu, CoHive Diputus Pailit******

Penyedia ruang kerja berbagi (co-working space), CoHive, diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Putusan itu tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Register No: 231/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Jkt.Pst (18/1).

"Menyatakan termohon PKPU (PT EVI ASIA TENGGARA) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya terhitung sejak putusan ini diucapkan," tulis pengumuman tersebut.

Dalam pengumuman pailit, Rio Sadrack M. Pantow dan Benny Marnala Pasaribu ditetapkan sebagai tim kurator.

Mengutip CNBC Indonesia, Rabu (1/2), CoHive didirikan pada 2015 sebagai proyek internal perusahaan modal ventura East Ventures yang diberi nama EV Hive sebagai lokasi kerja bersama dan komunitas untuk perusahaan rintisan, baik portofolio mereka maupun bukan.

EV Hive punya dua lokasi ruang kerja, yaitu di Jakarta Selatan dan BSD. Pada 2017, proyek tersebut diambil alih oleh Jason Lee, Carlson Lau, dan Ethan Choi yang mengganti namanya menjadi Cocowork yang kemudian diganti lagi menjadi CoHive.

Setelah beralih kepemilikan dan meraih pendanaan seri B antara lain dari Insignia Ventures, CoHive berubah fokus dan berekspansi secara agresif di banyak lokasi dan kota. CoHive bahkan menguasai satu gedung di Mega Kuningan yang diberi nama CoHive 101.

Strategi CoHive adalah menawarkan sewa jangka pendek ke penggunanya atas ruang yang mereka sewa dalam jangka panjang. Perusahaan juga berekspansi ke sektor selain co-working yaitu ritel, co-living, dan penyewaan ruang untuk event.

Pada akhir 2020, salah satu investor CoHive, Chris Angkasa kembali mengambil alih kendali sebagai CEO perusahaan. Namun, dalam laman Linkedin pribadinya Chris sudah tidak mencantumkan posisi CEO di CoHive.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Dewa Dharma

Jasa Raharja Ungkap 2 Lokasi Banyak Kecelakaan Saat Mudik: Bukan Tol******

Jasa Raharja mengungkap ada dua lokasi utama yang banyak terjadi kecelakaan saat mudik Lebaran, yang ternyata bukan jalan tol.

"Kita tahu bahwa daerah-daerah yang masih banyak berpotensi kecelakaan itu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kenapa, malah bukan jalan tol? Malah jalan nasional dan tempat wisata," ungkap Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono dalam Konferensi Pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

"Justru bukan jalan tol. Mungkin expose jalan tol besar, tetapi tingkat kematian karena kecelakaan justru (lebih besar di) jalan nasional," tegasnya.

Ia menyebut ada beberapa faktor yang membuat kenaikan tren penyaluran santunan tersebut.

"Kita tahu bahwa 2022 dan 2023 jalan tol dan jalan nasional ini tumbuh hampir 6 persen, kendaran naik menjadi 4 persen, masyarakat atau penduduk naik 1,1 persen. Ini yang harus betul-betul kita jaga. Kemarin rekomendasi terkait penegakan hukum (gakum) dan keselamatan, gakum dijalankan di jalan tol yang over dan berpotensi kecelakaan," jelas Rivan.

Selain dua provinsi di Pulau Jawa yang berpotensi kecelakaan, Jasa Raharja merinci beberapa titik lain yang punya kemungkinan kecelakaan tinggi saat mudik. Ini berdasarkan data koordinasi dengan pihak terkait.

Ia menyebut Jasa Raharja mempersiapkan pengamanan mudik ini dengan beberapa stakeholder terkait, mulai dari Jasa Marga, Korlantas Polri, hingga PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

"ASDP di Merak ada rekomendasi 3 terminal yang akan digunakan. (Pelabuhan) Ciwandan untuk sepeda motor itu ada satu jalan yang berisiko, yaitu jalan lingkar selatan. Ini juga Jasa Raharja memberikan peran untuk mengatur rekomendasi," jelasnya.

"Pada jalan-jalan biasa saja di lingkar selatan ini hampir tiga jam sekali terjadi kecelakaan, terutama untuk sepeda motor," tutup Rivan.

[Gambas:Video CNN]

Pemrograman Tiandao

KPPU Segera Panggil 7 Maskapai Soal Harga Tiket Lebaran******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memanggil tujuh maskapai terkait harga tiketsaat LebaranHari Raya Idul Fitri 2024.

Hal itu disampaikan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3).

"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh tiga maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," ujar Fanshurullah.

"Untuk tidak menaikkan harga tanpa alasan yang rasional serta memberitahukan kepada KPPU sebelum mengambil kebijakan untuk menaikkan harga tiket kepada konsumen," jelas Fanshurullah.

Ketujuh maskapai yang dimaksud adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Mereka merupakan pihak terlapor dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri atau perkara kartel tiket.

Menurut Fanshurullah, permintaan tersebut sesuai dengan amar putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 pada 2023.

Pada perkara kartel tiket yang diputus pada 23 Juni 2020 itu, KPPU membuktikan bahwa para terlapor secara bersama-sama hanya menyediakan tiket subclass dengan harga yang tinggi dan tidak membuka penjualan beberapa subclass harga tiket rendah.

Hal ini mengakibatkan terbatasnya pilihan konsumen untuk mendapatkan tiket dengan harga yang lebih murah.

Selain itu, para terlapor juga meningkatkan pembatalan penerbangan yang dilakukan setelah kartel terjadi sebagai upaya untuk menurunkan pasokan.

Fanshurullah menjelaskan perilaku menurunkan pasokan secara bersama-sama merupakan cara yang efektif untuk menjaga penawaran tiket subclass dengan harga tinggi yang diterapkan bersama-sama pada saat low season terjadi.

"Kesamaan perilaku para terlapor ini sangat efisien dalam mendistorsi kinerja pasar mengingat penguasaan pasar melebihi 95 persen dari para Terlapor secara keseluruhan," kata dia.

Dalam putusannya, KPPU menjatuhkan sanksi berupa berupa perintah kepada para terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama dua tahun, sebelum kebijakan tersebut diambil.

"Melihat fenomena yang terjadi berulang tiap tahun ini, KPPU menekankan Putusan KPPU yang telah inkracht tersebut harus dipatuhi," tegas dia.

Alice di Alam Impian

DPR Cecar Mentan Soal Pupuk Subsidi******

Komisi IV DPRRI mencecar Menteri PertanianAmran Sulaiman terkait pupuksubsidi. Cecaran mereka layangkan mulai dari kuota yang terus menurun hingga sulitnya syarat mendapatkannya.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian, alokasi pupuk bersubsidi hanya sebesar 4,7 juta ton pada tahun ini. Jauh di bawah tahun sebelumnya sebanyak 9,55 juta ton.

Meskipun Amran mengatakan kuota pupuk bersubsidi sudah ditambah atau kembali ke 9,55 juta ton dan telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi realisasi penyalurannya belum berjalan di lapangan.

"Disetujui saat ratas tapi belum ditindaklanjuti. Nah saya mau tanya, siapa yang berwenang mengeluarkan surat (SK) itu," kata Ono.

Ono curiga pemerintah tidak memiliki anggaran untuk menambah kuota pupuk bersubsidi sehingga belum terealisasi sampai saat ini. Karenanya, ia meminta semua kementerian terkait harus kompak dan koordinasi terkait kebijakan ini, termasuk dengan Kementerian Keuangan.

"Apakah memang saat ratas hanya diketok semuanya setuju tapi uangnya tidak ada? Kalau uangnya tidak ada mau cari di mana?," jelasnya.

Kemudian, Anggota Komisi IV lainnya dari Fraksi PKS Johan Rosihan mengkritik penyaluran pupuk subsidi, terutama yang harus menggunakan KTP.

"Penyaluran pupuk subsidi pakai KTP menyusahkan rakyat. Penyaluran pupuk subsidi pakai KTP, ini mempersulit rakyat. Kayak pakai pinjol, orang diwajibkan foto pakai KTP," jelasnya.

Menurutnya, bila menggunakan KTP, maka saat petani yang bersangkutan sakit, keluarganya tidak bisa mengambil jatah pupuk bersubsidinya.

"Pakai KTP dan ada aplikasi juga, foto, bahkan istri tidak boleh mewakili suaminya. Boleh diwakili tapi pakai kuasa. Jangan kita mempersulit petani, perbaiki aturannya," ungkap Johan.

Amran mengungkapkan telah mengajukan penambahan pupuk bersubsidi yang tahun ini dialokasikan 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

Lalu, penyalurannya pun dipermudah cukup hanya menggunakan KTP.

"Kami akan mengembalikan alokasi subsidi pupuk bersubsidi menjadi 9,55 juta ton dan pengambilannya boleh hanya menggunakan KTP," pungkas Amran.

[Gambas:Video CNN]

Yiwu Chunqiu

BPJS Ketenagakerjaan Gelar Sosialisasi pada Perajin Batik di Cirebon******

BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi terkait risiko kecelakaan kerja dan kematian terhadap ratusan pekerja dalam ekosistem batik di Desa Trusmi Kulon, Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu (4/2).

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin bersama Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani hadir memberikan edukasi secara langsung, sekaligus mengajak seluruh pengusaha maupun perajin batik untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

"Pada tahun ini kami berfokus pada pertumbuhan dan kepesertaan yang berkesinambungan atau sustainable growth, khususnya perlindungan bagi para pekerja BPU seperti para perajin batik yang ada di Desa Trusmi ini," kata Zainudin.

Banyak manfaat yang bisa didapat dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, antara lain perawatan tanpa batas biaya hingga sembuh, juga Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) sebesar 100 persen upah yang dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50 persen untuk bulan selanjutnya hingga sembuh.

Selain itu, manfaat BPJS Ketenagakerjaan termasuk santunan meninggal dunia karena disebabkan oleh kecelakaan kerja sebesar 48 kali upah yang dilaporkan atau sebesar Rp42 juta, jika meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Peserta juga berhak mendapatkan manfaat beasiswa bagi 2 orang anak dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maksimal sebesar Rp174 juta.

Zainudin menyatakan, beragam manfaat tersebut menjadi wujud tanggung jawab negara untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja Indonesia.

"Tak hanya manfaat yang maksimal, kami juga terus memberikan beragam kemudahan dengan cara memperluas kanal pendaftaran dan pembayaran iuran, salah satunya melalui Agen Perisai yang ada di Desa Trusmi ini. Dengan demikian, layanan kami bisa lebih dekat dan terjangkau oleh para pekerja pekerja di ekosistem batik," katanya.

Tahun ini, lanjut Zainudin, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan keberadaan 1 orang Perisai di tiap desa. Selain Perisai, pendaftaran dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui Agen BNI 46, Agen POS, Agen Brilink, serta Pegadaian yang tersebar hingga pedesaan.

"Kami berharap Desa Trusmi ini bisa menjadi pelopor sebagai sentra batik yang seluruh pekerjanya terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan, sehingga mereka dapat lebih giat dalam bekerja karena tidak khawatir jika mengalami risiko kecelakaan, seperti kampanye kami, yaitu Kerja Keras Bebas Cemas," tutur Zainudin.

Sementara itu, Netty Prasetyani pun mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai stakeholder. Tujuannya, agar semakin banyak masyarakat memahami manfaat perlindungan jaminan sosial dan mendaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, khususnya di sektor informal atau Bukan Penerima Upah,

"Tidak mungkin hanya mengandalkan pegawai BPJS ketenagakerjaan, sehingga harus membangun skema kolaborasi dengan melibatkan para kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian juga ketua paguyuban dan memperbanyak agen perisai di desa-desa yang tentu saja membutuhkan informasi yang lengkap tentang BP Jamsostek," ujar Netty.

Pada kesempatan yang sama, BPJS Ketenagakerjaan juga menyerahkan manfaat jaminan kematian kepada tiga ahli waris peserta yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja dengan total manfaat mencapai Rp1,7 miliar, serta penyerahan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada perwakilan pekerja dalam ekosistem industri batik di Desa Trusmi.