cara dapat uang dari picoworkers

nama situs slot gacor 289Jutaan kata 246532Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara dapat uang dari picoworkers》

Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.

Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri

Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.

Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.

"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.

Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.

Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.

"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS momentum Polri kembangkan Direktorat PPA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.​​​​​​​

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA
Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat
Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Seoul beri Rp11,7 juta bagi ibu yang melahirkan genjot angka kelahiran******

Seoul (ANTARA) - Pemerintah Kota Seoul, Korea Selatan akan memberikan subsidi perawatan pasca-persalinan sebesar 1 juta won (Rp11,7 juta) untuk semua ibu yang melahirkan di kota tersebut pada tahun 2024 ini.

Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Seoul menyiapkan 1,8 triliun won (Rp21 triliun) di 2024 untuk membantu penduduknya secara finansial dan membesarkan anak-anak.

Pejabat Kota Seoul pada Selasa seperti yang dilaporkan Yonhap, menyampaikan bahwa program subsidi tersebut merupakan bagian dari proyek “dorongan kelahiran” yang bertujuan memerangi rendahnya tingkat kesuburan total di negara tersebut.

Tingkat kesuburan yang dimaksud merupakan jumlah rata-rata anak yang dilahirkan seorang perempuan seumur hidupnya yang saat ini turun ke titik terendah baru yakni 0,78 pada tahun 2022. Khusus di Seoul, tingkat kesuburan total hanya mencapai 0,59 dan memegang posisi terendah di Korea Selatan.

Guna meningkatkan angka kelahiran, pemerintah Seoul bahkan telah menghapus persyaratan tinggal minimum enam bulan untuk program subsidi. Sehingga semua penduduk perempuan yang melahirkan memenuhi syarat untuk mendapatkan tunjangan sebesar 1 juta won.

Subsidi akan diberikan per kelahiran bayi dalam bentuk voucher yang bisa digunakan untuk membantu membiayai biaya pengelolaan kesehatan ibu dan bayi, termasuk perawatan medis dan pemulihan pasca melahirkan.

Penerima subsidi diharuskan untuk mendaftarkan kelahiran bayi mereka di kota tersebut. Permohonannya bisa diakses melalui situs web program www.seoulmomcare.com dan di pusat komunitas lingkungan.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Seoul akan memperluas program penyewaan ruang publik sebagai ruang pernikahan dan program subsidi bagi mereka yang menjalani perawatan infertilitas atau pembekuan sel telur wanita untuk melahirkan di masa depan.

Subsidi penitipan anak bulanan juga akan ditingkatkan dari 700.000 won (Rp8,2 juta) menjadi 1 juta won (Rp11,7 juta) untuk orang tua yang memiliki bayi berusia di bawah satu tahun. Sedangkan bagi orang tua yang memiliki bayi berusia satu tahun akan mendapat subsidi sebesar 500.000 won (Rp5,84 juta) dari  sebelumnya 350.000 won (Rp4 juta).

Sumber : YONHAP-OANA
Baca juga: Tingkat kelahiran di Korea Selatan terus turun
Baca juga: Populasi Korea Selatan diprediksi turun tajam dalam 50 tahun mendatang
Baca juga: Angka kelahiran terus menurun, banyak SD di Korsel terancam tutup

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Angkat tema malu, Wapres apresiasi Perayaan Nasional Imlek 2575******

Saya kira tema ini sarat makna, baik dalam konteks refleksi hubungan antara individu dengan Tuhannya, maupun antarsesama dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengapresiasi tema Perayaan Nasional Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili yang diselenggarakan di Balai Samudera, Jakarta, Senin.

Wapres dalam sambutannya secara daring dalam acara itu mengatakan, tema “Malu bila Tidak Tahu Malu, Menjadikan Orang Tidak Menanggung Malu” yang ditetapkan dalam perayaan nasional Imlek, memiliki semangat memperbarui diri dan sarat makna.

“Saya kira tema ini sarat makna, baik dalam konteks refleksi hubungan antara individu dengan Tuhannya, maupun antarsesama dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Wapres Ma'rf Amin dalam sambutannya secara daring.

Wapres menyampaikan rasa malu merupakan sifat fundamental untuk terwujudnya kebaikan, sekaligus untuk menciptakan jarak dari keburukan. Seseorang yang memiliki rasa malu, kata dia, akan takut melakukan tindakan yang tidak sesuai norma, nilai, dan etika.

Baca juga: Wapres: Jadikan Imlek momen perbaikan diri dan peningkatan integritas

“Dengan demikian ia tidak akan melakukan perbuatan yang menyakiti sesamanya,” kata Wapres.

Wapres mengatakan dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam (SAW) juga bersabda “Jika engkau tidak malu, berbuatlah sekehendakmu.”

Menurutnya, hal tersebut bermakna, rasa malu sebagai sebuah faktor yang dapat menjauhkan seseorang dari perbuatan tidak terpuji dan mendorongnya untuk berbuat kebajikan.

“Sementara dalam falsafah ketimuran, budaya malu yang dimiliki masyarakat Nusantara sejatinya merupakan nilai luhur yang telah tertanam turun-temurun. Namun patut disadari bahwa budaya malu dapat luntur, seiring dengan makin kuatnya desakan zaman yang mengaburkan standar-standar etika dan moral masyarakat,” tutur Wapres.

Baca juga: Presiden Jokowi ajak rayakan keberagaman budaya di Tahun Naga Kayu

Oleh karena itu, kata Wapres, seluruh pemuka agama, termasuk pemuka agama Konghucu, memiliki peran penting dalam membudayakan rasa malu di kalangan umat.

Dia berpandangan ajaran, nasihat, dan edukasi, kepada umat terus diperlukan agar rasa malu dalam diri individu mampu berkembang menjadi sebuah tata nilai komunal yang mengukuhkan identitas bangsa.

“Dengan demikian, keteraturan, kerukunan, dan persatuan bangsa ini senantiasa terpelihara,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Wapres pun mengajak umat Konghucu menjadikan Hari Raya Imlek sebagai momentum perbaikan diri, peningkatan integritas, serta penguatan komitmen berbangsa dan bernegara yang lebih baik guna menghadapi tantangan pada masa mendatang.

Baca juga: Menag doakan kemajuan bangsa dalam peringatan Tahun Baru Imlek 2575

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：laskar4d、gacor terlengkap、link slot vietnam

Terkait：permainan slot baru、erek erek 35 2d、kredit di kredivo pakai dp atau tidak、rumahbola88、918kiss、olo4d slot、cocol138、logikaqq、slot161、superstarqq88

---

---

bab terbaru：trik pasang togel pasti menang（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05