kumpulan slot gacor

Monyet kera memainkan Perjalanan ke Barat

Ekonom Kritik 'Gaya Orba' dan Serampangan Impor Beras RI******

Sejumlah ekonom mengkritik kebijakan impor beras ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai serampangan, bahkan 'bergaya' Orde Baru (Orba).

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan justifikasi impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia lantas membedah data perberasan pada 2023 lalu.

Meski dilanda El Nino, Eliza mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton. Sedangkan konsumsi sepanjang 2023 hanya 30,8 juta ton alias masih surplus tipis 100 ribu ton.

Impor beras pada zaman keruntuhan Orba mencapai 2,79 ton pada 1998 dan bengkak ke 3 juta ton pada 1999. 

Eliza curiga adanya permainan beras yang dipegang swasta. Menurutnya, lonjakan harga beras tidak hanya imbas pola kenaikan di setiap awal tahun.

Ia juga menyoroti tingginya permintaan beras, terlebih Indonesia baru saja menjalani pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan dilanjutkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada September mendatang. Di lain sisi, Ramadan dan Idulfitri 2024 sudah menanti.

"Jadi, selain karena patterntahunan tadi, ada juga persoalan lain yang membuat semakin kisruhnya persoalan beras. Ini yang paling mendasar adalah persoalan ketiadaan data yang valid dan realtime di rantai pasok," ucap Eliza.

"Kita hanya bisa menelusuri beras yang ada di pemerintah, itu cuma 10 persen. Sedangkan 90 persen beras yang dikuasai swasta tidak bisa ditelusuri, berasnya ada berapa di penggilingan itu tidak bisa kita tracking. Dan karena itulah membuat seolah-olah langka segala macam karena kita tidak bisa menelusuri di mana sih beras itu ada," tambahnya.

Bahkan, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut impor beras di rezim Jokowi memecahkan rekor dalam 25 tahun terakhir. Ia menegaskan rekor tersebut akan kembali pecah di akhir kepemimpinan Jokowi jika seluruh impor beras di 2024 ini terlaksana.

"Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita," jelas Andreas.

"Impor 2023 diputuskan dengan asumsi kita akan mengalami penurunan produksi sangat tajam akibat El Nino, itu alasan yang sering disampaikan. Untuk itu, ini saya sebut keputusan impor serampangan karena tanpa data, dasar, dan perhitungan. Dan itu diulang kembali di 2024. Tahunnya belum ada, di akhir 2023 pemerintah sudah memutuskan impor 2024 sebesar 2 juta ton," sambungnya.

Padahal, Andreas memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

Ia pun melihat bahwa pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor kudu dilakukan. Andreas dan Eliza kompak mengatakan ada narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs sehingga membuat masyarakat awam panik.

Andreas mengatakan cara pemerintah berkelit adalah dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait defisit produksi beras bulanan di Januari 2024-Februari 2024. Padahal, cara menghitung stok beras tidak seharusnya seperti itu.

"Memang betul terjadi defisit di Januari 1,63 juta ton, Februari 1,15 juta ton, hampir 2,8 juta ton, itu terus menerus disampaikan. Masyarakat awam panik, 'wah ini memang betul-betul defisit beras Republik Indonesia ini' sehingga rakyat panik, kemudian ritel modern kosong, itu menyebabkan panic buying," jelas Andreas.

"Padahal, stok awal beras kalau perhitungan saya 6,1 juta ton di awal 2024. Sehingga pemerintah seharusnya menyampaikan bahwa Januari 2024-Februari 2024 surplus 3,9 juta ton, tapi kalau itu yang disampaikan, lalu dari mana justifikasi impor?" sindirnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa laki-laki yang galak tidak memahami cinta

Pemerintah Perlu 2,5 Juta Sapi Perah Demi Wujudkan Program Susu Gratis******

Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pangan (ID FOOD) mengungkapkan Indonesia membutuhkan 2 juta sapi perah untuk mewujudkan program bagi-bagi susu gratis calon presiden Prabowo Subianto.

Bila tidak, maka impor susu bakal melonjak.

Direktur Pengembangan dan Pengendalian Usaha ID FOOD Dirgayuza Setiawan mengatakan saat ini sapi perah dalam negeri hanya 400 ribu ekor. Jumlah ini bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Itu belum memperhitungkan tambahan kebutuhan program susu gratis. Kalau semua proteinnya benar-benar dari susu, maka kita butuh sekitar 2 juta-2,5 juta sapi perah aktif," ujarnya usai acara CNBC Economic Outlook, Kamis (29/2)

Menurutnya, ID FOOD sudah mengusulkan penambahan sapi perah di dalam negeri sejak lama. Namun, kemungkinan baru akan dilaksanakan oleh presiden baru nanti.

"Itu nanti pemerintah yang akan datang yang membuat kebijakan supaya sektor produksi susu di Indonesia bisa menggeliat," jelasnya.

Infografis Daftar Kebutuhan Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Berdasarkan data ID FOOD, Indonesia masih sangat ketergantungan susu impor (powder milk). Hal ini tercermin dari impor susu mencapai 80 persen dari seluruh kebutuhan dalam negeri.

Karenanya, ia menilai jika impor sapi perah tidak dilaksanakan, maka impor susu bakal melonjak tajam. Adapun susu yang diimpor Indonesia dalam bentuk bubuk.

"Saya belum tahu nanti kebijakan presiden baru akan seperti apa, tapi kita yakin beliau dan timnya tidak akan membiarkan kita terus-menerus melakukan importasi," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kendalikan dunia

Khawatir Guru Besar IPB soal Makan Gratis Prabowo: Aneh, Rawan Disunat******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut makan siang gratisyang akan dijalankan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka adalah program aneh.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan. Oleh karena itu, ia bercerita pernah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengganti program yang berbentuk natura menjadi direct paymentalias pemberian uang tunai.

Kajian pun dilaksanakan pada 2017 dan setahun berikutnya program pengganti berupa pemberian bantuan tunai dilakukan.

Ia mengatakan usulan tersebut dibuat berdasarkan studi dari World Bank yang menemukan ada pemborosan anggaran negara sampai 40 persen imbas program rastra dan raskin. Andreas mencatat hampir Rp8 triliun uang yang seharusnya menjadi hak masyarakat miskin lenyap entah ke mana.

"Dan itu (penyunatan anggaran) pasti terjadi di nanti program makan siang gratis. Kalau kita tidak hati-hati dengan program tersebut, kita akan terjebak ke sana lagi, terjadi penyelewengan luar biasa di program tersebut, akhirnya yang dirugikan masyarakat," wanti-wanti Andreas.

"Kalau direct paymenttidak mungkin disunat, bagaimana nyunatnya? Dana Rp30 triliun transfer langsung ke rekening gimana cara nyunatnya, kan gak mungkin. Tapi kalau dalam bentuk natura, waduh itu permainan semua. Untuk itu saya tak setuju dengan program tersebut," tandasnya.

Prabowo-Gibran berencana memberikan makanan gratis ke 82,9 juta orang bila berhasil menang Pilpres 2024.

Infografis Daftar Kebutuhan Makan Siang Gratis ala Prabowo-Gibran. (Basith Subastian/CNNIndonesia).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut sasaran program ini adalah anak sekolah dan pesantren di seluruh Indonesia.

Budiman mengatakan kebutuhan makan siang dan susu gratis ini mengacu pada komposisi makanan 4 sehat 5 sempurna.

Diperlukan setidaknya 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.

Program makan siang dan susu gratis ini juga sudah dibahas di Rapat Sidang Kabinet pimpinan Presiden Joko Widodo pada Senin (26/2). Bahkan, direncanakan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Tak tanggung-tanggung, defisit APBN 2025 sampai harus diperlebar dari 2,29 persen di tahun 2024 menjadi 2,45 persen-2,8 persen, di tengah pembahasan program Prabowo-Gibran tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pengumuman terakhir China Entertainment

500 Ribu Ton Beras Impor Telah Masuk ke Indonesia******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan sebanyak 500 ribu ton beras impor sudah masuk ke Indonesia per Februari 2024. Jumlah tersebut merupakan sisa impor dari alokasi tahun lalu.

Tahun ini, sambungnya, kuota impor awalnya diputuskan sebanyak 2 juta ton. Kemudian kuota tambahan 1,6 juta ton.

"Kalau ada penambahan 1,6 juta ton itu kita pikirnya nanti. Kita hanya memastikan bahwa teman-teman Bulog sudah siap daripada nanti belum ada kuotanya dan kemudian nanti rapat-rapat lagi kelamaan. Ini sudah disiapkan. Pak presiden dan kementerian semua maunya cepat," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Rabu (28/2).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan dari kuota impor 2 juta ton tahun ini, sebanyak 500 ribu ton ditargetkan masuk Maret mendatang sebelum panen raya. Beras itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

Febby mengatakan beras impor digunakan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 1,2 juta ton, penyaluran bantuan pangan, dan intervensi harga melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Namun, beras impor tidak akan langsung masuk seluruhnya melainkan juga melihat pasokan dalam negeri.

"Jadi enggak ujug-ujug3,6 juta ton dimasukkan semua. Kita juga tetap menyerap (produksi dalam negeri)," katanya.

Febby menjelaskan Bulog menyerap produksi dalam negeri dengan dua skema, yakni public service obligation(PSO) atau penugasan dan komersial. Dengan skema PSO, Bulog dalam melakukan penyerapan dibatasi oleh harga pembelian pemerintah (HPP).

Adapun HPP saat ini untuk gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp5.500 per kg, GKP di tingkat penggilingan Rp5.100, gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per kg, dan GKG di gudang Bulog Rp6.300 per kg.

"Kalau PSO kita enggak bisa menyerap dengan HPP Rp5.000, maka kita serap untuk komersial. Kalau untuk komersial bisa beli di Rp7.600," katanya.

"Intinya kita punya dua corebisnis, yang kalau PSO-nya enggak masuk HPP, ya komersial," katanya.

Ia mengatakan beras yang diserap dengan skema PSO digunakan untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Sementara, beras komersial dikemas dengan berbagai merek dan dijual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

Perpustakaan Tiandao

Badan Pangan Ungkap Alasan Beli Beras Premium di Ritel Dibatasi 5 kg******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkapkan alasan pembelian beras premiumkemasan 5 kg di ritel dibatasi dua pack per konsumen.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan pembatasan dilakukan karena jumlah tersebut dinilai cukup untuk per satu rumah tangga.

Ia mengatakan 10 kg tidak akan cukup bila itu diperuntukkan dijual kembali. Nah, untuk itu sebenarnya pemerintah sudah membuat skema berbeda untuk UMKM yang ingin menjual kembali.

"Kalau 2 ton ya nggak cukup. Itu harus ambil ke Pasar Cipinang," imbuhnya.

Ia mengatakan pemerintah memang membatasi pembelian di ritel modern karena tujuannya hanya untuk penggunaan rumah tangga saja.

"Orang ada yang komplain 'nggak boleh lebih dari dua ya?' ya ini untuk ritel. Kalau mau banyak ke Cipinang," jelasnya.

Beras premium mendadak hilang dari ritel modern. Hal ini menyebabkan kelangkaan dan beras di pasar naik tinggi tembus Rp18 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

1970-an, agak manis

3 Biang Kerok Kenaikan Harga Beras Versi Badan Pangan, Bukan Bansos******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkap tiga penyebab hargaberasmelambung tinggi.

Ia menyebut bansos beras pemerintah bukan pemicu harga beras di pasaran mahal.

"Kalau harga gabahnya Rp8.000 maka jangan heran harga berasnya Rp16 ribu. Kalau mau harga berasnya Rp14 ribu maka harga gabahnya kurang lebih Rp7.000," ujar dia di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (27/2).

"Kalau teman-teman melihat harga beras Rp11 ribu atau Rp10 ribu, ya harga gabahnya Rp4.000 sampai Rp5.000," sambungnya.

Ia mengatakan harga GKP naik karena kurangnya produksi. Saat produksi di bawah 2,5 juta ton setara beras dalam sebulan, makan akan menimbulkan rebutan gabah di tingkat petani.

2. Kenaikan sewa lahan

Arief juga mengungkap kenaikan sewa lahan menjadi salah satu penyebab melonjaknya harga beras.

3. Kenaikan harga pupuk

Penyebab ketiga adalah kenaikan harga pupuk. Arief menyebut faktor ini juga menjadi penyebab harga beras masih mahal.

Lihat Juga : Jokowi Pastikan Pupuk Subsidi Ditambah Jadi 9,5 Juta Ton Tahun Ini

Bapanas menargetkan harga beras akan turun seiring dengan menurunnya harga gabah di sekitar Rp6.500 - Rp7.00 per kg saat panen raya mulai di Maret.

"Maret ini panennya akan 3,5 juta ton. Itu prediksi dari teman-teman BPS. Kemudian, minggu-minggu ini panen lokal sudah dimulai sehingga harga gabah ini akan berangsur turun dari sebelumnya di angka Rp8.600-Rp8.7000, akan turun jadi Rp8.000, dan akan turun lagi menjadi sekitar Rp6.500," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan sebelumnya menyindir lonjakan harga beras dipicu masifnya gelontoran bansos dan bantuan pangan beras 10 kg sebelum Pilpres 2024 kemarin.

Reynaldi mengungkapkan harga beras saat ini melonjak hingga 20 persen. Ia menyebut harga beras saat ini menjadi Rp18 ribu per kilogram, naik tinggi dibandingkan biasanya sekitar Rp14 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]