maxwin slot gacor

Dewa Badai

Pengusaha Kapal Gugat Menhub Rp92,6 M, Ganti Rugi Rp942 Juta per Hari******

Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) menggugat Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Rp92,6 miliar ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mengutip website resmi PTUN Jakarta, Ketua Umum Gapasdap Khoiri Soetomo dan Sekjen Gapasdap Aminuddin Rifai melayangkan gugatan terkait penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Dalam gugatan tersebut, keduanya meminta Budi mencabut beleid KM 184 Tahun 2022 beserta isi lampirannya dan menggantikannya dengan KM 172 Tahun 2022 beserta isi lampirannya.

Selain itu, mereka juga meminta pengadilan untuk memerintahkan Budi membayar ganti rugi selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perhitungan kerugian sebesar Rp942,19 juta per hari.

Sementara itu, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya masih menunggu isi gugatan lengkap dari PTUN Jakarta.

"Kami baru menerima surat pemberitahuan tentang adanya gugatan tersebut dari PTUN kemarin, 15 Desember, yang belum memuat isi gugatan," kata Adita Irawati kepada CNNIndonesia.com.

Setelah menerima surat berisi isi gugatan lengkap, Kemenhub baru akan menentukan tindak lanjutnya.

"Saat ini kami masih menunggu surat berikutnya dari PTUN yang akan memuat isi gugatan. Segera setelah itu kami akan menentukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

jalan dewa permainan

Arsjad Rasjid Dorong Penguatan Dunia Usaha dan Ekonomi RI******

Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid membeberkan sejumlah strategi untuk memperkuat perekonomian Indonesia dalam menghadapi ancaman gejolak perekonomian global.

Arsjad berupaya memaksimalkan perannya dalam mendorong para pengusaha baik UMKM maupun pengusaha besar untuk bersama-sama memperkuat perekonomian Indonesia. Misalnya mendorong UMKM di Indonesia naik kelas melalui digitalisasi maupun kemitraan melekat yang diinisiasi oleh KADIN Indonesia.

Karena itu, Arsjad mendorong UMKM untuk melakukan adopsi digitalisasi dan teknologi 4.0 yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Arsjad menyebut, sebanyak 80 persen bisnis yang bertransformasi secara digital cenderung mampu bertahan menghadapi tantangan.

"Melalui wikiwirausaha.id, UMKM dapat berdiskusi satu sama lain dari masalah perizinan usaha hingga literasi keuangan. Pelaku UMKM juga bisa mendapatkan informasi mengenai pelatihan melalui platform ini," tambah Arsjad.

Kemudian KADIN Tech Hub, hadir sebagai sebuah platform digital yang mempertemukan perusahaan yang memiliki masalah dengan ekosistem sehingga dapat memberikan pengembangan solusi digital yang terintegrasi dengan semangat ekonomi kolaborasi.

Untuk lebih memperkuat UMKM Indonesia, KADIN Indonesia juga menginisiasi kemitraan inclusive closed-loop ecosystem, yaitu skema pendampingan melekat dari perusahaan besar ke UMKM maupun petani dalam rangka transfer pengetahuan dan teknologi, memperluas akses pembiayaan, memberi bantuan distribusi hasil pertanian, dan membuka akses pasar baik nasional maupun ekspor.

Inisiatif ini juga sudah dijadikan gerakan nasional economic empowerment oleh Presiden Joko Widodo.

"Kadin Indonesia sudah berhasil menerapkan kemitraan inclusive closed-loop ini di berbagai daerah. Misalnya pada pertanian hortikultura di Garut, kemitraan ini telah sukses meningkatkan produktivitas panen hingga 12-15 persen di tahun 2021. Bayangkan betapa besar manfaatnya apabila hal ini bisa diterapkan di seluruh sektor pertanian Indonesia," ujar Arsjad.

3 Aspek Utama Maksimalkan Industri dan Pasar Domestik Menurut Arsjad

Lebih lanjut Arsjad melihat pentingnya memaksimalkan industri dan pasar domestik agar ekonomi Indonesia dapat tumbuh kuat di tengah gejolak ekonomi global. Menurutnya, ada 3 aspek utama yang dapat dilakukan, yaitu mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), akselerasi transisi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), dan penerapan ESG.

Dalam rangka membantu pemerintah untuk menekan jumlah impor sampai 5 persen hingga 2023, KADIN Indonesia selalu mendorong TKDN dalam industri dan manufaktur Indonesia. Menurutnya, dengan mendorong TKDN, dapat membuat industri Indonesia menjadi lebih mandiri dan lepas dari ketergantungan impor.

"Selain itu, industri kita juga bisa terhindar dari dampak fluktuasi nilai tukar, sehingga biaya produksi masih bisa dikontrol. Hal ini dikarenakan produk jadi yang dihasilkan industri dan manufaktur Indonesia berasal dari bahan baku domestik," ucap Arsjad.

Arsjad juga akan menghimbau pelaku usaha untuk mulai memperhatikan aspek keberlanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip environmental, governance, dan sosial (ESG). Sebab banyak manfaat didapatkan oleh pelaku usaha yang sudah mengadopsi inisiatif ESG.

"Dengan menerapkan ESG, perusahaan berpotensi meningkatkan pendapatan hingga 15-30 persen. Perusahaan juga akan mendapatkan citra yang positif di benak masyarakat karena telah turut menjaga dan melestarikan lingkungan demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan," ujar Arsjad yang juga Presiden Direktur Indika Energy tersebut.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi EBT hingga 3700 gigawatt, yang terdiri dari energi hidro, geotermal, energi angin, dan lainnya. Jika dimanfaatkan dengan baik, tentunya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi hijau dan transisi energi di Indonesia.

Karena itu, kata dia, para pelaku usaha di Indonesia harus memanfaatkan peluang ini dengan mulai beralih menjadi usaha pendukung sektor-sektor hijau dan berkelanjutan.

"KADIN mendorong pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis solar panel dan penyedia energi berkelanjutan lainnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dan bisa terus menjanjikan di masa yang akan datang," tutur Arsjad.

Dewa Binatang Misterius

Konsumen Meikarta Riwayatmu Kini, Maju Kena Mundur Kena******

Malang betul nasib konsumen Apartemen Meikarta. Hunian vertikal yang digadang-gadang jadi hunian masa depan itu boleh dibilang tinggal angan-angan saja karena belum ada satu pun unit propertiyang diserah-terimakan kepada calon penghuni.

Padahal, sesuai janjinya di awal pemasaran dulu, serah terima unit apartemen bakal dilakukan pertengahan 2019-2020 lalu. Namun, tahun-tahun terlewati, penyelesaian proyek malah molor.

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek belum juga melaksanakan serah terima unit seperti Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P3U) kepada konsumen.

"Kalau surat peringatan itu kan berarti ada yang mengancam, memperingati, 'eh kamu bayar dong unitnya, bayar angsuran kamu', bagaimana konsumen mau bayar kalo unitnya nggak ada? Stressdong," terang Kuasa hukum Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rudy Siahaan di depan Gedung Bank Nobu, Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Senin (19/12).

Bak buah simalakama, nasib konsumen Apartemen Meikarta malah makin sulit. Sederhananya, maju kena, mundur pun kena. Artinya, jika konsumen berhenti membayar, mereka mendapatkan ancaman dari bank mengenai kolektibilitas kredit.

Di sisi lain, jika konsumen terus membayar, maka konsumen bertaruh nasib uang yang mereka keluarkan bisa saja raib, mengingat tidak ada kejelasan mengenai penyelesaian proyek yang dibangun.

Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas mengakui posisi konsumen Apartemen Meikarta memang sulit. Bahkan, cenderung serba salah. Sebab konsumen tak hanya berurusan dengan pengembang, tetapi juga dengan perbankan.

"Ini memang kompleks. Relasi konsumen ke developer(pengembang) dan konsumen ke bank pemberi KPA. KPA dengan bank tentu cicilannya harus jalan terus," kata Joni.

Memang, menurut Joni, konsumen bisa saja mengajukan setop bayar cicilan ke perbankan. Namun, proses yang harus dilewati cukup panjang.

Pertama-tama, konsumen harus mengajukan penundaan pembayaran dengan menyerahkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Dalam hal ini, PN harus memenangkan gugatan pembeli. Sebaliknya, jika gugatan itu kalah, maka perbankan berhak tetap menagih cicilan bulanan.

"Kalau soal cicilan bank, ya bisa digugat pembatalan perjanjian kredit karena objek apartemennya bermasalah. Caranya, ya gugat ke Pengadilan Negeri. Minta setop (pembayaran) bunga atau moratorium," jelasnya.

Langkah ini dinilai paling memungkinkan untuk dilakukan. Jika ingin pengembalian uang atau refund dari perbankan tidak akan bisa karena sudah diserahkan kepada developersejak akad kredit dilakukan.

Konsumen juga tidak memiliki pilihan untuk menjual unit, karena apartemen belum rampung dan juga belum serah terima. Apartemen masih atas nama pengembang dan belum sah menjadi milik pembeli.

Kalaupun mau memaksakan untuk tidak membayar cicilan kredit, maka konsumen yang akan rugi. Sebab, uang yang selama ini sudah masuk bisa hangus, sehingga solusi penundaan pembayaran dengan gugatan ke PN memang paling aman saat ini.

"Jika mau kuat-kuatan, ya nggak usah bayar KPA. Tapi sudah ada cicilan masuk yang relatif besar dan ada yang segera lunas bahkan sudah lunas," imbuhnya.

Pelajaran ‘Teliti Sebelum Membeli’

Kaisar Jahat Surga yang Melahap

Daftar Kenaikan Harga Eceran Rokok Usai Cukai Dinaikkan Sri Mulyani******

Kementerian Keuangan resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil TembakauBerupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris.

Dalam aturan tersebut cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok resmi naik rata-rata 10 persen mulai 1 Januari 2023.

Kenaikan tarif cukai tersebut akan mengubah harga jual eceran (HJE) rokok buatan dalam negeri pada tahun depan. Berikut rincian harga rokok usai kenaikan tarif cukai 10 persen tersebut;

2. Jenis Sigaret Putih Mesin (SPM)

- Golongan I dijual paling rendah Rp2.165 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp2.005 per batang
- Golongan II dijual paling rendah Rp1.295 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp1.135 per batang

3. Jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) atau Sigaret Putih Tangan (SPT)

- Golongan I dijual paling rendah Rp1.800 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp1.635 per batang
- Golongan II dijual paling rendah Rp720 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp600 per batang
- Golongan III dijual paling rendah Rp605 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp505 per batang

4. Jenis Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF) atau Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF)

Harga jual ecerannya paling rendah hanya Rp2.055 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp1.905 per batang

5. Jenis Sigarete Kelembak Kemenyan (KLM)

-Golongan I dijual paling rendah Rp860 per batang, naik dibandingkan 2022 yang sebesar Rp780 per batang
-Golongan II dijual paling rendah Rp200 per batang, masih sama dengan 2022

6. Jenis Tembakau Iris (TIS)

Harga jual paling rendah Rp55-Rp180 per batang, masih sama dengan 2022

7. Jenis Rokok Daun atau Klobot (KLB)

Harga jual eceran paling rendah Rp290 per batang, masih sama dengan 2022

8. Jenis Cerutu (CRT)

Harga jual eceran paling rendah Rp495-Rp5.500 per batang, tidak berubah dari 2022.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

Melihat Aturan yang Membuat Menhub Digugat Rp92,6 M oleh Gapasdap******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi digugat Rp92,6 miliar oleh pengusaha angkutan sungai dan penyeberangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Mengutip berkas gugatan yang di website PTUN Jakarta, gugatan dilayangkan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo dan Sekretaris Jenderal Gapasdap Aminuddin Rifai.

Gugatan dilayangkan terkait penerbitan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 Tahun 2022 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antarprovinsi dan Lintas Antarnegara.

Selain itu, mereka juga meminta kepada pengadilan agar Budi membayar ganti rugi selama proses gugatan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan perhitungan kerugian sebesar Rp942,19 juta per hari.

Lantas seperti apa aturan yang membuat Budi Karya digugat Rp92,6 miliar dan bayar Rp942 juta per hari itu?

Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 mengatur tentang besaran tarif penyeberangan kelas ekonomi.

Dalam beleid yang ditandatangani pada 28 September 2022 itu Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mematok tarif yang lebih rendah dibanding yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022.

Kemenhub menilai penurunan tarif ini untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat, keberlangsungan industri penyeberangan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sebagai contoh, tarif penyeberangan kelas ekonomi Merak-Bakauheni dalam Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 184 tahun 2022 adalah Rp16.575. Sementara, dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 172 tahun 2022 tarifnya adalah Rp20 ribu.

Sebelumnya Khoiri Soetomo selaku ketua umum Gapasdap memprotes penurunan tarif ini. Menurutnya, tarif baru itu masih sangat jauh dari kebutuhan pengusaha.

Sesuai perhitungan pemerintah sebelumnya, menurut Khoiri ada kekurangan tarif terhadap Harga Pokok Produksi (HPP) angkutan penyeberangan sebesar 35,4 persen.

Apalagi, pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi terhadap biaya operasional dapat menaikkan HPP hingga kurang lebih 8 persen. Oleh karena itu, Khoiri menilai seharusnya kenaikan tarif angkutan penyeberangan yang sesuai adalah 43 persen.

"Dengan ditetapkannya KM 184/2022 itu, kami dengan terpaksa melakukan pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan yang sifatnya darurat dan negotiablesaja. Jika ini dibiarkan terus menerus, ini seolah Kemenhub mendorong pengusaha melakukan penipuan kepada rakyat karena tidak bisa meng-coverstandar keselamatan dan kenyamanan," jelas Khoiri beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Putri Berubah

Acara Wisata Dongkrak Ekonomi NTB, Gubernur Doakan Sandi Jadi Presiden******

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah mengapresiasi langkah konkret Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno bersama Presiden Joko Widodo dalam menghadirkan beragam acara wisata bertaraf internasional. Mulai dari MotoGP, MXGP, World Superbike hingga sejumlah event internasional lainnya.

Banyaknya kegiatan wisata itu berdampak positif terhadap perekonomian NTB, terutama setelah pandemi Covid-19 yang 'menginfeksi' sejak 2020 silam. Tak hanya mendongkrak perekonomian, kehadiran event-event tersebut membuka peluang usaha dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat NTB.

Hal tersebut disampaikan Zulkieflimansyah ketika mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakernas) Kemenparekraf di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis (15/12).

Doa tersebut dibalas oleh Sandiaga sembari tertawa. "Waduh ini yang berat," kata Sandiaga.

Lebih lanjut Zulkieflimansyah mengatakan, tak hanya membuka peluang usaha dan lapangan kerja, dampak positif lainnya dari kehadiran beragam event internasional, yakni pembangunan infrastruktur di NTB. Di antaranya penyempurnaan Bandara Internasional Lombok, peningkatan kapasitas sejumlah pelabuhan hingga pembangunan rumah sakit di NTB.

"Dari host MotoGP itu memberi syarat runway bandara diperpanjang, maka mau tidak mau Angkasa Pura dan BUMN intervensi runwaynya diperpanjang, dan rumah sakitnya juga harus standar internasional," ungkap Zulkieflimansyah.

"Logistiknya juga besar, jadi pelabuhan kami standarnya harus standar internasional, Pelindo harus intervensi sehingga kita punya pelabuhan yang kualitasnya internasional," paparnya.

Tak hanya itu, infrastruktur lainnya juga dibangun seiring agenda-agenda internasional tersebut. Termasuk jaringan listrik oleh PLN dan data komunikasi seluler dari Telkom.

Karena itu, Zulkieflimansyah menyebut pemerataan pembangunan yang semula mustahil di wilayah Indonesia bagian timur kini terbantahkan. Dia yakin, berkaca kepada NTB, pembangunan di wilayah timur seperti Sulawesi hingga Papua akan menjadi nyata.

"Kami memberikan apresiasi luar biasa kepada pemerintah pusat yang membuat apa yang mustahil dilakukan di Indonesia Timur sekarang kita sudah buktikan, bahwa di NTB bisa. Provinsi Sulawesi Tenggara, Utara, Tengah, Papua juga bisa melakukan itu semua," pungkas Zulkieflimansyah.