gemoy88

Ujung pedang

Kementan Sebut Harga Cabai Naik Gegara Produksi Tak Merata******

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan kenaikan harga cabaibukan disebabkan oleh kurangnya produksi, tetapi produksi yang tidak merata.

Plt Sekretaris Jenderal Kementan Prihasto mengatakan produksi cabai secara tahunan sebenarnya cukup. Namun, produksinya tidak merata di setiap waktu dan daerah.

"Cuma memang fluktuasi antar waktu sama antar daerah. Ada (daerah) yang surplus, ada yang defisit. Tapi pada dasarnya produksi cabai nasional cukup," katanya di Gedung DPR, Senin (13/1).

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan daerah surplus di antaranya Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Selain itu, Bapanas juga menyiapkan ruang pendingin (cold storage) di sentra-sentra produksi sehingga bisa menyimpan cabai lebih lama saat panen melimpah.

Dengan cold storage, masa simpan cabai ditargetkan bisa sampai tiga bulan.

"Sehingga saat masa panen raya atau panen melimpah, harga relatif masih wajar. Sehingga ke depan harga tetap bisa dikendalikan," katanya.

Bapanas juga berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar menggalakkan gerakan menanam cabai. Gerakan menanam cabai diharapkan bisa dilakukan setiap keluarga.

[Gambas:Video CNN]

Qihua Yushu

Jangan Lupa Belanja di Transmart Hari Ini dan Serbu Diskonnya******

Transmart Full Day Sale balik lagi bagi-bagi diskon buat pelanggan setianya hari ini, Minggu (12/11). Jangan lupa belanja ya dan serbu diskonnya!

Pesta diskon seharian ini berlangsung dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Balik Lagi, Ayo ke Gerai Terdekat Sekarang

Ekstra diskon 20 persen ini bisa didapat untuk pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Bagi yang belum punya, kamu bisa mengunduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store, prosesnya dijamin cepat! Kamu juga bisa langsung menggunakannya untuk bertransaksi di Transmart.

Mumpung masih ada waktu, langsung aja serbu diskonnya ke gerai Transmart terdekat sebelum promo Full Day Sale ini berakhir.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik! Selamat berbelanja!

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Sudah Idealkah Rumus Kenaikan Upah Buruh yang Baru Diteken Pemerintah?******

Kebijakan terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi hal yang ditunggu para pekerja. Saban akhir tahun, pemerintah mengumumkan rumus hitungan UMP untuk tahun berikutnya.

Wabil khusus 2024. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjamin UM naik. Hal itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar Ida melalui keterangan resmi, Jumat (10/11).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Ida mengatakan indeks tertentu ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata median upah. Indeks katanya, juga ditentukan dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

PP Pengupahan ini juga mewajibkan setiap kepala daerah untuk mengeluarkan besaran kenaikan upah baru maksimal pada 21 November.

Para pengusaha pun menyambut baik dan menghormati keluarnya PP Nomor 51 tahun 2023 itu. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengingatkan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," katanya.

Sarman menjelaskan dalam penentuan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan harus mencerminkan keadaan perekonomian dan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak terhadap hubungan industrial yang mengganggu penyerapan tenaga kerja.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sementara itu, para buruh tak puas dengan terbitnya PP Nomor 51 Tahun 2023. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji secara jelas.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat berpendapat seharusnya pp tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga komponen penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan. Ia juga menuntut pemerintah menetapkan kenaikan UMR sebesar 15 persen pada 2024.

Lantas, bagaiman sebenarnya idealnya rumus perhitungan kenaikan UMP?

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menilai rumus kenaikan upah minimum yang ideal adalah penambahan angka inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Ia menjelaskan angka inflasi itu dipakai untuk mempertahankan nilai riil dari upah. Sedangkan, angka pertumbuhan ekonomi terkait dengan kemakmuran yang mesti harus menetes juga untuk buruh.

"Jadi angka pertumbuhan ekonomi tidak usah dikalikan dengan indeks alfa yang maksimal 0,3," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Artinya, jika misalnya angka inflasi pada Oktober lalu 2,56 persen dan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2023 sebesar 4,94 persen, maka kenaikan upah ideal adalah 7,5 persen.

Hadi mengatakan kenaikan upah sudah selayaknya dilakukan meski kondisi ekonomi global masih tak menentu. Sebab, yang perlu dilihat adalah kondisi ekonomi dalam negeri.

Belakangan, pemerintah sendiri mengamini kondisi ekonomi Indonesia terbilang kokoh dibanding negara lain.

"Jika kondisi ekonomi dunia tidak mempengaruhi dalam negeri, ya untuk apa dijadikan faktor penentu," kata Hadi.

Terkait tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah sebesar 15 persen, Hadi menilai itu tak realistis. Menurutnya, angka itu terlalu tinggi.

"Kurang realistis karena jika perusahaan bangkrut karena keberatan upah yang terlalu tinggi, maka yang akan terdampak juga buruh," ujarnya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan rumus perhitungan kenaikan upah dari pemerintah masih belum terlalu jelas.

Ia menyebut masyarakat khususnya buruh tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan indeks tertentu yang dipakai dalam menghitung kenaikan upah. Buruh juga pasti tidak tahu apa saja indeks-indeks tersebut.

Selain itu, alasan dibalik penetapan rumusan tersebut pun belum terlalu jelas.

"Mengapa pemerintah menggunakan rumus tersebut? Apa penjelasan matematisnya di satu sisi dan penjelasannya ekonomi ketenagakerjaannya di sisi lain? Lalu bagaimana kaitanya dengan tingkat kelayakan kenaikan upah buruh?" kata Ronny.

Ia berpandangan kenaikan ideal upah pekerja harus sesuai dengan kenaikan biaya hidup layak di suatu daerah. Dengan kata lain, pemerintah harus lebih sensitif dalam menangkap berbagai hal yang memberikan tekanan kepada pendapatan pekerja.

Oleh karena itu, inflasi yang dihitung seharusnya tidak saja berdasarkan inflasi inti (core inflation) dan inflasi harga konsumen (CPI) saja. Pasalnya, biasanya angka itu tidak terlalu mewakili kenaikan beban hidup pekerja.

Apalagi, angkanya juga bersifat harga rata-rata dari sekian banyak barang dan jasa.

Seharusnya, kata dia, dilihat juga dari sisi inflasi harga barang berjenis volatile foodsseperti besar, cabe, telur, secara terpisah satu persatu, terhadap total pendapatan pekerja.

Selain itu, dilihat juga pengaruh penurunan purchasing powerrupiah dari pendapatan setiap pekerja atas barang dan jasa yang biasa mereka konsumsi (Personal Consumer Expenditures Price Index/PCEPI).

"Untuk serikat pekerja yang kurang bisa menerima rumusan tersebut, sebaiknya segera ajukan rumusan alternatif dan model perhitungan hidup layak yang lebih representatif atas kehidupan pekerja," imbuh Ronny.

Meski begitu, Ronny mengatakan tuntutan buruh terkait kenaikan upah di angka 15 persen terlalu tinggi. Ia menilai angka yang pas antara 8 persen hingga 9 persen.

Ia menyebut kenaikan upah sebaiknya di atas aset finansial perusahaan yang bisa dilihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Ronny menjelaskan pendapatan pengusaha juga bisa dilihat dari kenaikan IHSG per tahun. Pada 2021, IHSG naik sekitar 10 persen. Sementara 2022 naik 4 persen. Adapun angka 2023 belum dirilis.

Jika ditotal, kenaikan aset pengusaha sekitar 7 persen.

"Jadi jika total kenaikan IHSG misalnya 7 persen selama dua tahun, maka sebaiknya kenaikan upah pekerja sekitar 8 persen hingga 9 persen. Agar gap ketimpangan tidak semakin melebar alias yang kaya makin kaya," tutur Ronny.

Ronny pun menyinggung soal relasi kenaikan upah pekerja tahun depan dengan kondisi ekonomi yang kurang progresif. Menurutnya, hal itu tak menjadi alasan untuk perusahaan tak menaikkan upah. Terutama untuk investor asing dan pengusaha yang berorientasi ekspor.

Ia mengatakan selain ada tekanan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang juga masih terbilang moderat, depresiasi rupiah bisa memberikan kelonggaran bagi pengusaha eksportir dan investor asing. Sebab, depresiasi rupiah membuat daya beli dolar yang mereka punya menjadi menguat jika dibelanjakan di Indonesia.

"Dengan kata lain, selama angka kenaikannya wajar, saya kira tak ada masalah. Toh pendapatan pekerja memang harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi," katanya.

Rancu dan Bau Amis Kepentingan Politik

Terima kasih! Orang-orang berada di zaman prasejarah dan baru saja menjadi Daluo!

Demo Berdarah Buruh Bangladesh Ancam Produksi H&M hingga Zara******

Demo berdarah buruh garmen di Bangladeshberpotensi mengganggu produksi merek kenamaan, seperti H&M hingga Zara.

Sudah berlangsung sejak dua minggu, setidaknya ada tiga pekerja garmen tewas dalam bentrok ribuan buruh dengan aparat. Mereka menolak keputusan upah yang dianggap tak layak.

Mengutip CNN, dewan pengupahan di Bangladesh memutuskan pada Selasa (7/11) kenaikan gaji buruh dari US per bulan atau setara Rp1,4 juta (asumsi kurs Rp15.679 per dolar AS) ke US3 alias Rp1,7 juta per bulan. Namun, para buruh menolak karena nominal tersebut dianggap tak setara dengan lonjakan inflasi selama lima tahun terakhir.

Para perusahaan kenamaan pun ketar-ketir produksinya terancam. Ada 18 merek, termasuk H&M, Levi's, Gap, Puma, dan Abercrombie & Fitch bersurat kepada perdana menteri Bangladesh agar negosiasi upah berjalan damai dan menghasilkan nominal gaji baru yang mencukupi kebutuhan buruh.

Beberapa merek global, seperti H&M memang tak punya pabrik di Bangladesh. Akan tetapi, mereka meneken kontrak dengan pemilik pabrik lokal terkait pasokan, fasilitas, hingga tenaga kerja.

Mengutip AFP, polisi Bangladesh menyebut demonstrasi pecah di kota-kota, seperti Gazipur dan Ashulia. Setidaknya ada 10 ribu buruh berdemo di pabrik dan sepanjang jalan untuk menolak kenaikan gaji yang dinilai terlampau kecil.

Ada 4 juta buruh pabrik di Bangladesh yang selama ini bermasalah dengan gaji mereka, terutama pekerja wanita. Padahal, 3.500 pabrik garmen di negara ini menyumbang 85 persen dari US miliar atau sekitar Rp863 triliun pendapatan setiap tahun.

Menelan Langit

Buruh Kecewa Aturan Upah Terbaru Tak Atur Persentase Kenaikan******

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat menyebutburuhtak puas dengan aturan penetapan upahminimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 November 2023.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Ia mengatakan aspirasi para pekerja menginginkan formula komponen indeks tertentu sebaiknya diganti dengan parameter nilai kebutuhan hidup layak (KHL) tahun berjalan. Menurutnya, variabel KHL lebih realistis ketimbang indeks tertentu dan menggambarkan kondisi riil kebutuhan hidup para pekerja.

Apalagi, imbuh Mirah, belakangan terjadi lonjakan harga bahan pokok termasuk beras yang semakin mempersulit kondisi buruh dalam kehidupan sehari-hari.

"Upah yang kami usulkan untuk UMP 2024 itu di angka 15 persen. Itu bukan angka yang jatuh dari langit, yang tiba-tiba, tetapi memang angka berdasarkan perhitungan data yang sudah kami hitung sedemikian rupa," ujarnya.

Dalam PP itu, Jokowi mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Subtansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Para Gubernur atau kepala daerah wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

BI Diprediksi Surplus Anggaran Rp27,19 T Tahun Ini******

Bank Indonesia (BI) memperkirakan realisasi AnggaranTahunan BI (ATBI) tahun ini surplus sebesar Rp27,19 triliun.

"Sampai September 2023, realisasi anggaran mencatatkan surplus sebesar Rp34,94 triliun dan diprognosakan mencapai Rp27,19 triliun sampai akhir tahun ini. Prognosa capaian ini lebih baik dari rencana awal pada ATBI 2023 yang pada waktu itu direncanakan defisit Rp19 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/11).

Mengutip data yang dipaparkan, surplus terjadi karena total penerimaan mencapai Rp136,90 triliun hingga September 2023. Angka ini lebih besar dari total pengeluaran, yakni Rp101,96 triliun.

"Sementara anggaran operasional yang mencatatkan surplus lebih tinggi dari rencana dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan pengelolaan cadangan devisa yang didukung dengan implementasi reformasi cadangan devisa dan pengaruh suku bunga global yang meningkat tinggi dari asumsi awal," jelas Perry.

Hingga September tahun ini, realisasi penerimaan anggaran operasional mencapai Rp37,93 triliun dan diperkirakan mencapai Rp40,94 triliun pada akhir 2023.

Hal itu terutama berasal dari hasil pengelolaan aset valas yang mencapai Rp40,84 triliun.

Sementara dari sisi pengeluaran, realisasi pengeluaran anggaran operasional BI hingga September 2023 mencapai Rp9,56 triliun dan diperkirakan mencapai Rp16,95 triliun.

[Gambas:Video CNN]