info game slot gacor malam ini

Dewa Koki Tertinggi

DAMRI Siap Operasikan 24 Bus Listrik di Bali untuk Dukung KTT G20******

DAMRI akan mengoperasikan 24 bus listrikuntuk menunjang mobilisasi para peserta dan delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Corporate Secretary DAMRI Akhmad Zulfikri menyebut pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan dalam pengoperasian bus listrik untuk mendukung acara yang berlangsung pada 15-16 November 2022 di Bali itu.

Persiapan tersebut di antaranya melakukan pelatihan untuk para pengemudi, seperti memastikan standar minimum pelayanan dalam keamanan dan kesiapan selama berkendara.

"Kami optimis bus listrik dapat beroperasi secara prima, dengan persiapan yang matang dan pengecekan secara berkala, semoga pengoperasian armada ini mampu menunjang kelancaran agenda KTT G20," ungkap Akhbar melalui keterangan resmi, Kamis (10/11).

Rute yang akan dilalui oleh bus listrik yang akan dioperasikan DAMRI di Nusa Dua tersebut dibagi menjadi tiga. Berikut di antaranya:

- Rute ND 1, bus akan melewati Lapangan Lagoon - Sofitel Hotel & Resort - BNDCC - Bali Collection - Hotel St. Regis - Mulia Resort - Hotel Hilton - The Apurva Kempinski - Samabe Bali Suites & Villas.

- Rute ND 2, bus akan melewati Nusa Dua Beach Hotel - The Westin Hotel - Hotel The Laguna - Hotel Melia Bali - Bali Collection - Hotel Grand Hyatt - Ayodya Resort Bali - Hotel Merusaka - The Apurva Kempinski.

- Rute ND 3, bus akan melewati Bali Collection - The Mulia Resort - The Apurva Kempinski - Hotel Ritz Carlton.

[Gambas:Video CNN]

Aliansi mitos saya

DAMRI Siap Operasikan 24 Bus Listrik di Bali untuk Dukung KTT G20******

DAMRI akan mengoperasikan 24 bus listrikuntuk menunjang mobilisasi para peserta dan delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.

Corporate Secretary DAMRI Akhmad Zulfikri menyebut pihaknya telah melakukan sejumlah persiapan dalam pengoperasian bus listrik untuk mendukung acara yang berlangsung pada 15-16 November 2022 di Bali itu.

Persiapan tersebut di antaranya melakukan pelatihan untuk para pengemudi, seperti memastikan standar minimum pelayanan dalam keamanan dan kesiapan selama berkendara.

"Kami optimis bus listrik dapat beroperasi secara prima, dengan persiapan yang matang dan pengecekan secara berkala, semoga pengoperasian armada ini mampu menunjang kelancaran agenda KTT G20," ungkap Akhbar melalui keterangan resmi, Kamis (10/11).

Rute yang akan dilalui oleh bus listrik yang akan dioperasikan DAMRI di Nusa Dua tersebut dibagi menjadi tiga. Berikut di antaranya:

- Rute ND 1, bus akan melewati Lapangan Lagoon - Sofitel Hotel & Resort - BNDCC - Bali Collection - Hotel St. Regis - Mulia Resort - Hotel Hilton - The Apurva Kempinski - Samabe Bali Suites & Villas.

- Rute ND 2, bus akan melewati Nusa Dua Beach Hotel - The Westin Hotel - Hotel The Laguna - Hotel Melia Bali - Bali Collection - Hotel Grand Hyatt - Ayodya Resort Bali - Hotel Merusaka - The Apurva Kempinski.

- Rute ND 3, bus akan melewati Bali Collection - The Mulia Resort - The Apurva Kempinski - Hotel Ritz Carlton.

[Gambas:Video CNN]

Kepala Penyihir

Mengintip Pesangon 11 Ribu Karyawan Meta yang di PHK******

Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms Inc, akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 11 ribu karyawanatau 13 persen dari total karyawannya.

Per akhir September, perusahaan mempekerjakan 87.314 karyawan. PHK massal itu merupakan yang pertama kali dilakukan sejak 18 tahun berdiri.

Keputusan itu diambil di tengah lonjakan biaya dan pelemahan pasar iklan. Langkah itu juga serupa dengan yang diambil sejumlah perusahaan teknologi raksasa lainnya, termasuk Twitter dan Microsot.

Ia mengatakan semua karyawan akan segera mendapatkan email yang memberi tahu apa mereka kena PHK atau tidak. Setelah itu, setiap karyawan yang terkena dampak PHK akan mendapat beberapa hak.

Berikut hak-hak yang akan diberikan;

1. Pesangon dengan besaran 16 minggu gaji pokok ditambah dua minggu tambahan untuk setiap tahun waktu kerja, tanpa batas.

2. Pembayaran uang cuti

3. Biaya perawatan kesehatan untuk orang dan keluarga korban PHK selama enam bulan.

4. 3 Bulan dukungan untuk mencari pekerjaan baru

5. Dukungan keimigrasian

"Saya tahu ini sangat sulit jika Anda berada di sini dengan visa. Ada periode pemberitahuan sebelum penghentian dan beberapa periode tenggang visa, yang berarti setiap orang akan memiliki waktu untuk membuat rencana dan mengerjakan status imigrasi mereka. Kami telah mendedikasikan spesialis imigrasi untuk membantu memandu Anda berdasarkan apa yang Anda dan keluarga butuhkan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Ada hantu di hatiku

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

teramat

IHSG Terkapar ke 7.019 di Awal Pekan******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.019 pada Senin (14/11).  Indeks saham melemah 69,81 poin atau minus 0,98 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,31 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,37 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 235 saham menguat, 295 terkoreksi, dan 179 lainnya stagnan. Terpantau, sembilan dari sebelas indeks sektoral kompak melemah, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 2,31 persen.

Bursa saham Eropa terpantau dominan menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,78 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,58 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,56 persen.

Tak jauh beda, bursa Amerika kompak menghijau. Indeks S&P 500 naik 0,92 persen, indeks NYSE menguat 0,77 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 1,88 persen.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Raja Pedang

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]