menara138

Dominasi Yin dan Yang

Produsen Mobil Listrik AS Bakal PHK Karyawan Imbas Sepi Pembeli******

Produsenmobil listrikAmerika Serikat (AS), Rivian, akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 persen dari total karyawannya. Perusahaan juga memperkirakan produksi kendaraan listrik tahun ini jauh meleset dari perkiraan.

PHK dilakukan karena lambatnya permintaan kendaraan listrik karena tingginya suku bunga.

"Ada sejumlah tantangan di tingkat makro, konsumen berperilaku lebih sadar," kata CEO Rivian RJ Scaringe, dikutip Reuters, Rabu (21/2).

Setelah pengumuman perkiraan penurunan produksi, saham Rivian anjlok sekitar 16 persen. Kas perusahaan juga turun ke US,86 miliar pada kuartal terakhir tahun lalu dibandingkan US,94 miliar pada kuartal sebelumnya.

Rivian juga membukukan kerugian pada setiap kendaraan yang dijualnya. Perusahaan mencatat kerugian bersih sebesar US,52 miliar pada kuartal terakhir tahun lalu. Jumlah itu turun tipis dibandingkan kerugian pada tahun sebelumnya sebesar US,72 miliar.

Tak hanya Rivian, Lucid Group (LCID.O) juga memprediksi produksi kendaraan tahunan jauh di bawah perkiraan. Permintaan kendaraan listrik disinyalir akan akan melambat karena suku bunga yang tinggi membebani konsumen.

Perusahaan memperkirakan akan memproduksi 9.000 unit sepanjang 2024, turun dari perkiraan sebanyak 22.594 unit. Sementara tahun lalu perusahaan memproduksi 8.428 unit kendaraan.

[Gambas:Video CNN]

Zaman kuno

PLN nyalakan listrik desa perbatasan RI******

Kami targetkan jaringan Seluan ke Rantau Prapat Maret 2024 ini sudah aktif

Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

Viral #JanganJadiDosen, Berapa Gaji dan Tunjangan Dosen?******

Media sosial X tengah diramaikan dengan seruan untuk tidak menjadi dosen karena penghasilannya yang dianggap kecil. Dengan tagar #JanganJadiDosen, sejumlah netizen memberitahu pendapatan yang mereka terima selama menjadidosen.

Gaji yang mereka terima sebagai dosen beragam, mulai dari Rp1 juta hingga Rp6 juta per bulan.

Lantas berapa sebenarnya gaji dan tunjangan dosen?

Untuk dosen berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), besaran gaji sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Berikut rincian gaji PNS setelah mengalami kenaikan:

Golongan I
Golongan Ia: Rp1.685.700 - Rp2.522.600
Golongan Ib: Rp1.840.800 - Rp2.670.700
Golongan Ic: Rp1.918.700 - Rp2.783.700
Golongan Id: Rp1.999.900 - Rp2.901.400

Golongan II
Golongan IIa: Rp2.184.000 - Rp3.643.400
Golongan IIb: Rp2.385.000 - Rp3.797.500
Golongan IIc: Rp2.485.900 - Rp3.958.200
Golongan IId: Rp2.591.100 - Rp4.125.600

Golongan III
Golongan IIIa: Rp2.785.700 - Rp4.575.200
Golongan IIIb: Rp2.903.600 - Rp4.768.800
Golongan IIIc: Rp3.026.400 - Rp4.970.500
Golongan IIId: Rp3.154.400 - Rp5.180.700

Golongan IV
Golongan IVa: Rp3.287.800 - Rp5.399.900
Golongan IVb: Rp3.426.900 - Rp5.628.300
Golongan IVc: Rp3.571.900 - Rp5.866.400
Golongan IVd: Rp3.723.000 - Rp6.114.500
Golongan IVe: Rp3.880.400 - Rp6.373.200

Sementara itu, tunjangan dosen diatur dalam Peraturan Presiden nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

Guru besar: Rp1.350.000
Lektor kepala:Rp 900.000
Lektor: Rp700.000
Asisten ahli: Rp375.000

Sementara itu, dosen yang mendapat tugas tambahan juga mendapat tunjangan.

Tunjangan Tugas Tambahan Rektor

Guru besar: Rp5.500.000
Lektor kepala: Rp 5.050.000

Tunjangan Tugas Tambahan Pembantu Rektor/Dekan

Guru besar: Rp4.500.000
Lektor kepala: Rp4.050.000

Tunjangan Tugas Tambahan Pembantu Dekan/Ketua Sekolah Tinggi/Direktur Politeknik/Direktur Akademi

Guru besar: Rp3.325.000
Lektor kepala: Rp2.875.000
Lektor: Rp2.675.000

Tunjangan Tugas Tambahan Pembantu Ketua/Pembantu Direktur

Guru besar: Rp1.800.000
Lektor kepala: Rp1.550.000
Lektor: Rp1.350.000

[Gambas:Video CNN]

Dewa Koki Tertinggi

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Keluar dari Bintang Neraka

Beras Premium Mahal, Zulhas Ajak Warga Beli Beras Bulog******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengimbau masyarakat membeli berasstabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang diproduksi Perum Bulog.

Beras SPHP, katanya, bisa menjadi solusi alternatif di tengah kenaikan harga beras premium.

"Jadi, saya berharap masyarakat beralih ke beras SPHP, kan kalau beras premium barangnya lagi naik dan barangnya juga tidak sesuai dengan yang ditentukan," katanya di Transmart Cempaka Putih di Jakarta, dikutip Antara, Senin (19/2).

Zulhas mengatakan harga beras SPHP stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Beras tersebut, sambungnya, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga untuk menjaga ketersediaan stok beras di pasaran.

Ia mengatakan stok beras SPHP cukup yakni 1,3 ton saat ini di Bulog. Namun, penyalurannya memang harus cepat sehingga tidak terjadi kelangkaan.

"Memang kadang-kadang permintaan di sini (Trans Mart Cempaka Putih) dua hari habis, telat datangnya. Karena problemnya itu kan dibagi 5 kg, nah karena ini permintaannya banyak, kantongnya itu dibagi banyak, kadang-kadang ini yang perlu dipercepat," katanya.

Berdasarkan hasil tinjauannya, Zulhas menemukan harga beras premium cukup tinggi mulai dari Rp72 ribu, bahkan ada yang tembus Rp80 ribu per 5 kilogram (kg). Harga tersebut tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah yakni Rp69.500 per kilogram.

Ia menilai mahalnya harga beras premium tidak hanya dipicu faktor ketersediaan, tetapi juga oleh penundaan panen akibat fenomena El Nino. Hal tersebut berdampak pada ketersediaan beras di pasaran, mengakibatkan tingginya harga jual.

"Memang suplainya beras premium itu tidak sebanyak dulu karena kita belum panen, panennya mundur karena fenomena El Nino. Suplainya kurang, harganya naik," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Teman buku terkuat

Pesan Hadi ke AHY: Masyarakat Menunggu, Apalagi Menterinya Ganteng******

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyebut Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pasti sudah ditunggu masyarakat di daerah.

Hadi yang digeser Presiden Joko Widodo ke Kemenko Polhukam itu berpesan kepada AHY untuk melanjutkan program yang sudah dilaksanakannya di ATR/BPN. Salah satu yang dilakukan Hadi Cs adalah pembagian sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Ia juga berpesan kepada istri AHY, yakni Annisa Pohan, agar mengizinkan sang suami 'blusukan' ke daerah-daerah. Hadi menegaskan banyak petani gurem, buruh kecil, hingga nelayan tradisional yang menanti kehadiran pemerintah.

"Mbak Annisa tidak perlu cemburu karena yang menyalami kita semuanya sudah tuwir-tuwir, bebaskan Mas AHY pergi keluar untuk melaksanakan tugas negara. Mas AHY pasti terharu, mas harus bisa menahan tangisan, tahan saja di dada," pesan Hadi.

Di lain sisi, AHY mengapresiasi kinerja Hadi selama mengomandoi Kementerian ATR/BPN. Ketua Umum Partai Demokrat itu juga berjanji akan meneruskan progres-progres baik yang sudah dicapai oleh Hadi di kementerian ini.

Selain itu, sang putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap kehadirannya di Kementerian ATR/BPN bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

"Itu tidak bisa sendirian. Tapi, dengan kepastian hukum di bidang tata ruang, space, termasuk juga tanah yang disiapkan untuk pembangunan maka memberikan keyakinan, keamanan, kenyamanan bagi para investor baik dari dalam maupun luar negeri," jelas AHY saat tiba perdana di kantor barunya.

"Sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan penghasilan, dan seterusnya. Termasuk tentu ini menciptakan keadilan, beliau (Hadi) menyampaikan kita harus tegas, kita harus menghadapi siapapun yang melawan hukum. Kita ingin ATR ini benar-benar profesional melayani dan terpercaya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]