rp88 slot

Ruang tamu iblis

link slot jp

Arsitek Jembatan Lengkung LRT Respons Tudingan Salah Desain******

Jakarta, CNN Indonesia--

Arsitekjembatan lengkung (longspan) Gatot Subroto-Kuningan LRT Jabodebek Arvilla Delitriana angkat suara mengenai tudingan proyek tersebut salah desain.

Wanita yang akrab disapa Dina ini menegaskan perencanaan proyek tersebut sudah dilakukan dengan baik dan tidak ada kesalahan dalam perancangan.

"Tidak ada salah desain, tidak ada salah perkiraan, semua sudah direncanakan dengan baik," ujar Dina saat diwawancara CNN Indonesia Bisnis & Referensi pada Selasa (8/8).

"Kecepatan itu sangat tergantung dari trase yang dilewati, apakah trase jalan, trase jembatan, atau track. Trase sangat terkait dengan lingkungan di sekitarnya," terangnya.

"Ada ahlinya yang sudah merancang sedemikian rupa supaya trase LRT Kuningan ini bisa dilewati oleh LRT yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk kecepatan. Kami sebagai perencana jembatan menyesuaikan hal tersebut," sambungnya.

Dina juga memastikan komunikasi antar berbagai pihak terkait sudah dilakukan dengan baik.

Lihat Juga : Menhub Akan Undang Konsultan untuk Cek LRT Jabodebek

"Selalu ada pembahasan mengenai kriteria desain, jembatan ini mau berfungsi sebagai apa kemudian nanti apa yang akan lewat, berapa kecepatannya itu sudah dibahas di awal," ujarnya.

Sebagai perencana jembatan, ia menilai lebih sulit untuk merancang jembatan yang lengkungnya kecil. Namun, untuk proyek ini, dari awal disampaikan bahwa kondisi terbatas. Apabila ingin lengkung besar maka ada kendala pembebasan lahan.

"Gedung-gedung di sekitar harus menyingkir dulu. Saya yakin pembebasan lahannya pasti akan sangat mahal," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga memastikan keamanan dari jembatan lengkung itu. Dalam pembangunan, jembatan itu dirancang untuk bisa dilewati LRT dengan kecepatan sekitar 35 km per jam. Selain itu, serangkaian uji coba, termasuk dengan beban, yang melibatkan pihak kompeten juga sudah dilakukan.

Lihat Juga : ANALISISPahami Rambu-rambu Kripto agar Tak Terlilit Utang dan Jadi Kriminal

"Disampaikan ke kami itu (kecepatan) sekitar 35 km per jam, aturan untuk lengkung seperti ini, tetapi ada faktor-faktor lain terkait safety, yang sepahaman kami ini dari LRT yang paham, mungkin ada softwarenya, sehingga disepakati 20 km per jam," ujarnya.

Kesalahan desain LRT Jabodebek disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo Selasa (1/8) lalu.

"Itu salah desain karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, dia tidak mengetes sudut kemiringan keretanya. Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya lebih lebar tikungannya," kata Tiko seperti dikutip dari detik.com.

"Kalau tikungannya lebih lebar dia bisa belok sambil speed up, karena tikungannya sekarang udah terlanjur dibikin sempit, mau enggak mau keretanya harus jalan hanya 20 km per jam, pelan banget," tambahnya.

Lihat Juga : Pemprov DKI Beri Keringanan Bayar PBB Sampai Akhir Tahun

Lanjutnya, hal itu terjadi karena pembangunan prasarana tidak berkomunikasi dengan pihak yang membangun sarananya.

Selain desain, Tiko juga menyebut LRT Jabodebek memiliki 2 masalah lain. Pertama terkait ketersediaan sistem integrator.

Ia mengatakan ada enam komponen dalam proyek LRT Jabodebek.

Mereka adalah prasarana yang disiapkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, kereta yang disiapkan oleh PT INKA (Persero), software development yang digarap oleh Siemens, persinyalan oleh PT Len Industri (Persero), dan lain-lain.

Namun, Tiko mengatakan tidak ada sistem integrator pada proyek ini. Padahal, pada proyek besar seharusnya ada.

"Jadi semua komponen project ini berjalan liar, tanpa ada integrator di tengah," katanya.

Untuk mengatasi masalah ini, ia sudah membuat project management office (PMO). PMO ia tugaskan untuk memastikan integrasinya tercipta.

Masalah kedua terkait spesifikasi kereta yang digunakan dalam proyek LRT. Ia sempat menerima keluhan dari Siemens. Hal itu lantaran spesifikasi kereta antara satu dengan yang lain berbeda-beda.

"Siemens suatu hari call meeting, komplain sama saya 'Pak ini software-nya naik cost-nya, kenapa, spec keretanya INKA ini baik dimensi, berat maupun kecepatan dan pengeremannya berbeda-beda satu sama lain' Jadi 31 kereta beda spesifikasinya semua, jadi software-nya mesti dibikin toleransinya lebih lebar supaya bisa meng-captureberbagai macam spesifikasi tadi itu," paparnya.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Rahasia seni bela diri

slot gacor hari ini link

Pengusaha Sebut Ada Industri Berpotensi Tak Mampu Bayar THR 100 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha menyebut masih ada industriyang berpotensi untuk bisa membayar THR karyawan mereka pada Lebaran 2024 ini 100 persen.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pembangunan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan  yang punya potensi itu adalah industri padat karya. Hal itu dipicu oleh lemahnya permintaan ekspor imbas goncangnya ekonomi dunia belakangan ini.

Ia karena itu meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewaspadai kemampuan industri padat karya dalam memberikan tunjangan hari raya (THR). 

"Ya syukur-syukur kita harapkan mereka punya kemampuan memberikan 100 persen, tapi kalau tidak mampu apakah mungkin 50 persen misalnya ," imbuhnya.

Ia menambahkan jika perusahaan tidak mampu memberikan THR 100 persen, maka pekerja diharapkan memaklumi kondisi industri yang sedang sulit.

Di luar industri padat karya, Kadin berharap dunia usaha mampu memberikan THR secara penuh dan cair paling lambat H-7 Lebaran. Kalau bisa, sambungnya, pengusaha memberikan THR lebih cepat sehingga pekerja bisa mempersiapkan kebutuhan mereka menjelang Idul Fitri.

"Itu menjadi pertimbangan agar pengusaha lebih cepat lebih baik memberikan THR," katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pengusaha wajib membayar THR paling lambat H-7 Lebaran. Ia juga mengingatkan THR harus diberikan secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Untuk memastikan hal itu, pemerintah katanya akan membuka posko khusus yang disiapkan pekan depan.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

parada4d

Bos Perusahaan Mendominasi Daftar 50 Over 50 Forbes 2023******

Jakarta, CNN Indonesia--

Forbesmerilis daftar 50 Over 50 2023. Daftar ini berisi wanita berpengaruhberusia 50 tahun ke atas.

Daftar 50 Over 50 dibagi menjadi empat kategori besar, yakni inovasi, impact, investasi, dan gaya hidup. Artinya, terdapat 200 orang wanita yang masuk daftar.

Dilansir dari Forbes, Rabu (2/8), yang menonjol dari daftar 50 Over 50 edisi tahun ini adalah hampir separuh dari daftar merupakan seorang pendiri dan pemilik perusahaan.

Ia kemudian mendirikan pasar seni dan desain Minted pada 2007. Naficy mengembangkan perusahaan itu hingga memiliki nilai aset US0 juta.

Ia lantas mendirikan Heretic Ventures untuk berinvestasi di perusahaan yang digerakkan oleh artificial intelligence (AI)pada 2021.

Ada juga Kimiawan Carolyn Bertozzi (56). Ia telah mendirikan atau ikut mendirikan delapan bisnis selama kariernya.

Selain itu, Bertozzi juga memenangkan Hadiah Nobel untuk kimia pada 2022.

Forbes menyaring daftar 200 wanita berpengaruh itu dari total ribuan nominasi. Proses penilai memakan waktu selama lima bulan.

Dalam proses penyaringan tersebut, Forbes memiliki beberapa indikator seperti pencapaian, peran, hingga inovasi.

Daftar lengkap 50 Over 50 2023 dapat dilihat di sini:

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Hancurkan Tuhan

situs slot rusia

BPBD Kabupaten Karawang catat ribuan rumah terendam banjir******

lebih dari lima ribu jiwa terdampak bencana banjir, dan ratusan orang di antaranya mengungsi ke tempat yang lebih aman

Karawang (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mencatat ribuan unit rumah terendam banjir menyusul tingginya curah hujan yang terjadi di kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir.

"Kami mendata 1.452 rumah terendam banjir," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Karawang Ferry Muharam saat dihubungi, Jumat.

Sesuai dengan catatan BPBD Karawang 1.452 rumah yang terendam banjir itu tersebar di 15 desa dari 10 kecamatan.

Ia mengatakan  lebih dari lima ribu jiwa terdampak bencana banjir, dan ratusan orang di antaranya mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti di kantor desa dan lain-lain.

Mereka yang mengungsi karena ketinggian air yang merendam rumahnya sampai setinggi lebih dari satu meter.

Menurut dia banjir yang terjadi di wilayah Karawang akibat tingginya curah hujan yang berlangsung selama beberapa hari terakhir.

Selain itu banjir juga dipicu meluapnya beberapa air sungai di wilayah Karawang seperti sungai Cibeet dan sungai Citarum.

Ferry mengimbau agar masyarakat yang terendam banjir bisa segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebab saat ini cuaca masih cenderung hujan yang berpotensi hujan deras.

Sementara itu, banjir terparah terjadi di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat. Ketinggian air di sekitar desa mencapai 1-2 meter. Sehingga warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Banjir di sekitar Desa Karangligar, disebabkan luapan sungai Cibeet dan Citarum.

Kini Satgas BPBD Karawang masih bersiaga di lokasi terdampak banjir untuk mengantisipasi banjir semakin meluas. 
Baca juga: Kementerian PUPR bangun Bendungan Cibeet-Cijurey atasi banjir Karawang
Baca juga: BNPB salurkan Rp250 juta tangani darurat banjir Kabupaten Karawang
Baca juga: BNPB apresiasi Pemkab Karawang tangani banjir

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Novel Tuan Raja Dewa

voucher pengguna baru blibli

BPBD Kabupaten Karawang catat ribuan rumah terendam banjir******

lebih dari lima ribu jiwa terdampak bencana banjir, dan ratusan orang di antaranya mengungsi ke tempat yang lebih aman

Karawang (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mencatat ribuan unit rumah terendam banjir menyusul tingginya curah hujan yang terjadi di kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir.

"Kami mendata 1.452 rumah terendam banjir," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Karawang Ferry Muharam saat dihubungi, Jumat.

Sesuai dengan catatan BPBD Karawang 1.452 rumah yang terendam banjir itu tersebar di 15 desa dari 10 kecamatan.

Ia mengatakan  lebih dari lima ribu jiwa terdampak bencana banjir, dan ratusan orang di antaranya mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti di kantor desa dan lain-lain.

Mereka yang mengungsi karena ketinggian air yang merendam rumahnya sampai setinggi lebih dari satu meter.

Menurut dia banjir yang terjadi di wilayah Karawang akibat tingginya curah hujan yang berlangsung selama beberapa hari terakhir.

Selain itu banjir juga dipicu meluapnya beberapa air sungai di wilayah Karawang seperti sungai Cibeet dan sungai Citarum.

Ferry mengimbau agar masyarakat yang terendam banjir bisa segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebab saat ini cuaca masih cenderung hujan yang berpotensi hujan deras.

Sementara itu, banjir terparah terjadi di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat. Ketinggian air di sekitar desa mencapai 1-2 meter. Sehingga warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Banjir di sekitar Desa Karangligar, disebabkan luapan sungai Cibeet dan Citarum.

Kini Satgas BPBD Karawang masih bersiaga di lokasi terdampak banjir untuk mengantisipasi banjir semakin meluas. 
Baca juga: Kementerian PUPR bangun Bendungan Cibeet-Cijurey atasi banjir Karawang
Baca juga: BNPB salurkan Rp250 juta tangani darurat banjir Kabupaten Karawang
Baca juga: BNPB apresiasi Pemkab Karawang tangani banjir

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Pegadaian Lotere Wanjie

daftar slot gacor 2023

Komnas Perempuan: Mulurnya peraturan pelaksana UU TPKS berefek domino******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mulur berefek domino pada penanganan kasus kekerasan seksual.

"Tidak optimalnya upaya penguatan lembaga layanan berbasis pemerintah dan berbasis komunitas. Pemantauan juga belum jalan, penguatan kapasitas aparat masih kurang," kata Anggota Komnas Perempuan Rainy Hutabarat dalam webinar bertajuk "Diskusi Hari Perempuan Sedunia 2024" di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pembahasan peraturan pelaksana UU TPKS membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk lembaga HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Dijanjikan tahun lalu disahkan, tapi sampai sekarang belum," katanya.

Tahun 2024 yang merupakan tahun politik juga ditengarai memiliki andil dalam membuat penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS semakin mulur.

Komnas Perempuan saat ini sedang menyiapkan draf pemantauan pelaksanaan UU TPKS yang prosesnya melibatkan lembaga-lembaga layanan.

Baca juga: KemenPPPA: Pembahasan RPP Dana Bantuan Korban masih butuh waktu

Langkah ini sebagaimana amanat Pasal 83 Ayat 1 dan 4 UU TPKS.

"Komnas Perempuan menggerakkan tiga lembaga, Komnas HAM, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," katanya.

Pemerintah menyepakati pembentukan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni Rancangan Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat; dan RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TPKS, saat ini masih menunggu paraf persetujuan.

RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS dalam tahap harmonisasi.

Rancangan Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS masih akan dirapatkan kembali.

Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Diklat Pencegahan dan Penanganan TPKS telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 14.

Baca juga: Menteri PPPA: Perkuat SDM penyedia layanan implementasikan UU TPKS
Baca juga: KND minta APH tak gunakan keadilan restoratif untuk perkara TPKS
Baca juga: LNHAM dorong percepatan pengesahan peraturan pelaksanaan UU TPKS

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024