jointogel

kegelapan ekstrem

MRT Alami Gangguan Listrik Siang Ini, Penumpang Sempat Dievakuasi******

MRT Jakarta sempat mengalami gangguan kelistrikan operasional pada Senin (23/10) pukul 13.23 WIB. Imbas kejadian ini, penumpangsempat dievakuasi.

Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo mengatakan gangguan listrik berdampak pada kereta di jalur layang Lebak Bulus hingga Blok A.

Ia pun mengatakan walaupun sempat dilakukan evakuasi penumpang, namun operasi kereta telah pulih dan berangsur normal kembali.

PT MRT Jakarta (Perseroda) memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari gangguan ini.

Ahmad menuturkan pihaknya juga akan senantiasa memastikan keamanan dan keselamatan pengguna jasa MRT Jakarta tetap terjaga.

Lebih lanjut, Ahmad mengatakan perbaikan teknis operasional kereta telah selesai dilaksanakan. Saat ini, MRT Jakarta telah kembali beroperasi secara normal.

"MRT Jakarta akan melakukan evaluasi secara menyeluruh agar kejadian ini tidak kembali terulang di waktu yang akan datang," ucap Ahmad.

[Gambas:Video CNN]

Master Pedang Samsara

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

sistem tanam acak

BUMN Raup Laba Bersih Rp183,9 T pada Semester I 2023******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmengungkapkan laba bersihperusahaan pelat merah mencapai Rp183,9 triliun pada semester I 2023.

Angka tersebut naik 12,9 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Erick menyebut laba bersih tersebut bersumber dari peningkatan pendapatan usaha BUMN sebesar Rp1.389 triliun atau naik 2,2 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.

"Seiring dengan pemulihan ekonomi, kinerja BUMN juga terus meningkat secara signifikan," kata Erick melalui keterangan resmi, Selasa (24/10).

Ia menuturkan kinerja laba bersih BUMN pun terus tumbuh. Pada 2022, laba mencapai Rp309 triliun atau naik 147,8 persen dari 2021. Erick mengatakan capaian tersebut merupakan capaian tertinggi di sepanjang 2019 hingga 2022.

Pada 2019, laba bersih BUMN tercatat sebesar Rp124,99 triliun. Sedangkan pada 2020, laba menurun akibat pandemi menjadi Rp13,29 triliun.

Erick menuturkan pada 2021 BUMN kembali bangkit seiring dengan mulai bangkitnya perekonomian Indonesia sehingga mampu membukukan laba bersih sebesar Rp124,71 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut, Erick mengatakan berbagai aktivitas bisnis yang positif mengantarkan perolehan ekuitas seluruh BUMN ke angka Rp3.101 triliun pada 2022. Angka itu tumbuh 11,6 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni Rp2.778 triliun.

"Mayoritas BUMN juga sudah jauh meninggalkan zona dominasi utang dalam pengelolaan keuangannya, atau sehat. BUMN telah menurunkan tingkat utang dibanding investasi tertanam dari 36,2 persen pada 2021, menjadi 34,9 persen pada 2022," ungkap Erick.

Raihan tersebut, ujar Erick, membuat BUMN tangguh dengan aset yang tumbuh dari Rp8.978 triliun pada 2021 menjadi Rp9.789 triliun pada 2022.

"Sekarang, BUMN semakin sehat, tangguh, dan kompetitif. Di semester pertama tahun 2023 ini, aset kami Rp9.842 triliun naik 3,9 persen year on year," kata Erick.

Atas dasar itu semua, Erick optimis BUMN mampu menyetorkan dividen Rp80,6 triliun. Angka ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp80,2 triliun.

Erick mengatakan jika hal itu tercapai maka setoran dividen 2023 akan menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Kementerian BUMN.

Keturunan langsung dari masa sulit

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Pembunuhan tanpa batas

Pengusaha soal Pekerja Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen: Tidak Mungkin******

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut upahminimum provinsi (UMP) 2024 sulit naik sampai 15 persen.

Hal ini merespons serikat pekerja yang menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen tahun depan.

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menuturkan usulan kenaikan UMP hingga 15 persen tentu harus ada dasar dan rumusnya.

Sarman menjelaskan seluruh pemangku kepentingan harus tetap melihat kondisi ekonomi saat ini dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah.

Ia mengingatkan ekonomi Indonesia masih belum pulih dari hantaman covid-19. Apalagi, di tengah pemulihan kini RI dihadapkan dengan kondisi perekonomian global yang juga tertekan.

Menurutnya, kondisi ekonomi global tersebut pun berdampak pada kondisi nasional.

Sarman mengatakan pertumbuhan ekonomi global turun drastis dan semakin parah akibat terjadinya perang Rusia-Ukraina yang saat ini masih berkepanjangan.

Ia menilai realitas ekonomi global saat ini tentu akan semakin tidak pasti akibat terjadinya perang Israel-Hamas Palestina yang diprediksi akan dapat mempengaruhi harga minyak dunia.

Oleh karena itu, Sarman mengingatkan serikat pekerja harus mengerti bahwa permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan global. Dengan begitu, kenaikan UMP tidak akan lebih dari 10 persen.

"Kami meminta kepada teman-teman serikat pekerja agar dapat meminta kenaikan upah minimum 2024 yang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," ucap Sarman.

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan pihaknya ingin rumus perhitungan kenaikan UMP 2024 tetap mengacu pada aturan saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi.

"Ya formula mesti konsisten supaya ada kepastian bagi dunia usaha dan juga pekerja," kata Bob.

Permenaker Nomor 18 tahun 2023 itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) sebelumnya menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

Tuntutan disampaikan Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Selasa (12/9).

Besaran tuntutan kenaikan itu diajukan dengan mempertimbangkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan juga hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang harus dilakukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," ujarnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sendiri memberi sinyal UMP bakal naik di 2024 meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Dia berharap keputusan pihaknya itu tidak diprotes pengusaha.

"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10), seperti dikutip dari detik.com.

Meski demikian, Anwar belum mau membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2024 karena sampai saat ini masih terus dihitung. Keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.

Namun, kemungkinan kenaikan tidak akan sampai 15 persen seperti tuntutan buruh.

"Ya kalau buruh permintaannya tinggi terus. Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Menelan Langit

Temuan KemenkopUKM: KUR Dipakai Beli Mobil hingga Renovasi Rumah******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) membeberkan sejumlah temuan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan monitor dan evaluasi (monev) di 23 provinsi, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengungkapkan penyaluran dana KUR tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha. Bahkan, dana tersebut ada yang digunakan untuk merenovasi rumah hingga membeli kendaraan.

"Secara garis besar masih terdapat beberapa temuan. Salah satunya, dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya dipakai untuk modal usaha. Ada sebagian yang digunakan juga untuk keperluan lainnya, seperti merenovasi rumah, beli kendaraan dan lainnya," ujar Yulius di KemenkopUKM seperti dikutip Detik pada Selasa (21/11).

"Ya kita akan kita tingkatkan monitoring dan pengawasannya. Jadi ini nakal nih orang pinjam untuk usaha ternyata malah renovasi rumah," tambahnya.

Ia juga berharap monev tersebut dapat membantu memastikan penyaluran KUR tepat sasaran sehingga berdampak pada UMKM.

Kendati demikian, Yulius membantah saat ditanya soal bank yang meloloskan dana KUR kepada debitur nakal demi mengejar target debitur baru. Menurut Yulius, hal ini bisa terjadi karena kesalahan dari debitur.

"Itu kan sebuah kesalahan. Makanya dengan acara ini kita akan melakukan kebijakan berikutnya atau tindakan atau apa gitu," imbuhnya.

Hasil survei terhadap 1.047 debitur, menunjukkan sebanyak 6 persen responden menggunakan dana KUR untuk investasi, seperti membeli tanah atau lahan, membuka kios atau cabang baru, dan tambahan tabungan.

Sedangkan sebanyak 1 persen atau sekitar 15 orang mempergunakan KUR untuk keperluan lain, seperti melahirkan, meminjamkan kepada saudara, dan kebutuhan harian lainnya.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi KUR hingga 10 November tercatat Rp 207,7 triliun. Angka itu setara 69,9 persen dari target Rp297 triliun.

[Gambas:Video CNN]