pola gacor pg soft

Pelukis Buku One Piece

Cak Imin Kritik Efektivitas Omnibus Law ke Percepatan Investasi******

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik efektivitas Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja terhadap percepatan investasi di Indonesia.

Cak Imin menilai UU Ciptaker belum mampu memberikan rasa nyaman dan tindak lanjut kepada investor yang hendak berinvestasi di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam acara "Dialog Interaktif Cawapres Mencuri Hati Kawula Muda" pada Rabu (6/12).

Lihat Juga : Timnas AMIN Kritik Hilirisasi Nikel Jokowi: Pasar Tak Mau Disandera

"Pelayanan yang diberikan untuk investasi jauh dibanding misalnya Tiongkok," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]

"Mereka (China) betul-betul pelayanan yang memadai sehingga investasi yang besar akan melahirkan industri, industri yang tumbuh akan melahirkan pertumbuhan ekonomi," sambungnya.

Muhaimin Iskandar merupakan calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Ia kini juga
menjabat sebagai Ketua Umum PKB.

Pada 2020, PKB menjadi salah satu partai koalisi pemerintah yang menyetujui pengesahan UU Cipta Kerja.

Selain PKB, Undang-undang yang sempat melahirkan kontroversi dalam pengesahannya itu juga disetujui oleh NasDem, Gerindra, Golkar, PPP, PDIP dan PAN. Hanya PKS dan Demokrat yang menolak pengesahan regulasi sapujagat itu.

Bepergian melintasi surga

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Meng Hailan Ye Chengjun

Ma'ruf Amin Bakal Panggil Amran dan Sri Mulyani Bahas Masalah Sawit******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal memanggil Menteri Pertanian Amran Sulaiman hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas permasalahan kelapa sawit.

Hal tersebut diungkapkan setelah Ma'ruf menerima audiensi Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP Apkasindo).

Apkasindo melaporkan berbagai kendala dalam upaya hilirisasi industri sawit, termasuk belum terealisasinya pembangunan pabrik mini minyak kelapa sawit.

"Inginnya presiden dan wapres bagaimana agar petani yang tergabung dalam Apkasindo ini juga bisa mendirikan pabrik-pabrik kecil sehingga mereka bisa mandiri. Dan keuntungannya bisa lima kali lipat kalau misalnya mereka punya pabrik sendiri," ujar Masduki melalui keterangan resmi, Jumat (8/12).

Oleh sebab itu, kata dia, Ma'ruf akan memanggil Amran dan Sri Mulyani, termasuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang menghimpun dana- dana sawit guna membahas persoalan tersebut, serta melaporkan hasilnya kepada Jokowi.

"Karena dana-dana sawit itu sekarang sudah cukup besar, lebih dari Rp100 triliun, banyak digunakan oleh (program B35) biodiesel yang pada akhirnya mengalir kepada pengusaha-pengusaha sawit besar, sementara para petani sawit menengah dan kecil ini ingin mendirikan pabrik mini belum bisa," ungkapnya.

Lebih lanjut, Masduki mencontohkan akibat petani sawit belum dapat membangun pabrik mini minyak kelapa sawit sendiri, para petani sawit di Pegunungan Arfak, Papua Barat, merugi sekitar Rp30 miliar per tahun.

"Ini saya kira sangat mengenaskan, tadi ada perwakilan dari Papua Barat yang bilang bahwa kami lapar karena kami tidak bisa menjual dan memproduksi (minyak) sawit melalui pabrik mini," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, selain menyampaikan berbagai kendala dalam program hilirisasi industri sawit, Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung melaporkan usaha sawit saat ini memiliki prospek yang cukup baik.

Bahkan, program santripreneur berbasis sawit yang digagas Wapres diduplikasi kalangan gereja dengan nama pastorpreneur berbasis sawit.

"Jadi pastor-pastor, suster-suster, mengangkat angkong, membawa bibitan (sawit) di suatu daerah, di Riau agak pelosok, mereka membawa bibitan sudah 100 ribu batang. Dan tujuan mereka sebenarnya bukan berbisnis, tetapi tujuan mereka adalah memberikan bibit ke masyarakat dengan sertifikasi unggul dengan harga diskon," ucap Gulat.

Untuk itu, ungkap Gulat, DPP Apkasindo menyampaikan plakat penghargaan kepada Ma'ruf atas perhatian dan kiprahnya dalam memajukan usaha dan menyejahterakan petani sawit.

Gulat juga menuturkan saat ini rata-rata petani sawit per hektar lahan memperoleh pendapatan Rp1 juta sampai Rp2 juta per orang.

"Kalau rata-rata petani itu memiliki 4,14 hektar, per petani sudah mendapatkan uang minimum 8 juta rupiah per bulan. Sudah bisalah untuk menyekolahkan anak," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Xuankai

Timnas AMIN Balas Bahlil soal Keraguan Investor IKN: Omong Kosong******

Tim Nasional PemenanganAnies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas Amin) menyebut ucapan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal keraguan investor IKN adalah omong kosong.

Mulanya, Bahlil menyebut investor sekarang ragu menanamkan modalnya di ibu kota anyar Indonesia imbas pernyataan kubu AMIN yang tak ingin melanjutkan IKN.  

Namun, menurut Co-Captain 2 Timnas AMIN Thomas Lembong, investor memang sudah meragukan IKN Nusantara sedari awal dibangun.

Ia menyindir berbagai kesepakatan alias Letter of Intent(LOI) dari investor asing yang tak kunjung terealisasi. Pria yang akrab disapa Tom juga mengkritik dalih Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ingin mengutamakan investor lokal di IKN.

"Sekarang dibilang 'Oh kita fokus ke investor lokal saja dulu', tapi faktanya lebih dari 90 persen uang yang digelontorkan untuk IKN kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), saat ini. Jadi saya kira kepercayaan investor yang lemah itu dari dulu, dari awal (pembangunan IKN), bukan mulai dari sekarang (setelah pernyataan AMIN)," tegasnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memang tidak menyebut secara gamblang siapa capres yang dimaksud. Kendati, dari ketiga peserta Pilpres 2024, hanya Anies-Muhaimin yang memberikan impresi negatif untuk megaproyek di Kalimantan Timur itu.

Salah satu pengusung AMIN, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan tegas mengatakan akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Bahkan, ini menjadi janji kampanye partai itu jika AMIN menang.

Bahlil merespons perlawanan terhadap IKN itu dengan membentuk media center Indonesia Maju. Ia mengatakan tujuan pembentukan 'tim' itu untuk meluruskan dan memberikan klarifikasi kepada publik, terutama isu terkait ekonomi dan investasi.

"Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan. Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor," ucap Bahlil di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

"Oh iya (soal IKN), iya dong. Masa tiba-tiba mau bilang batalkan, ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Budaya menaklukkan dunia lain

IHSG Tangguh ke 7.159 Ditopang 228 Saham******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.159 pada Jumat (8/12) sore. Indeks saham menguat 24,97 poin atau 0,35 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp14 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 29,89 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 228 saham menguat, 297 saham terkoreksi, dan 240 saham lainnya stagnan.

Tercatat indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,29 persen, indeks Straits Times di Singapura melemah 0,73 persen, dan indeks Nikkei 225 di Jepang minus 1,68 persen.

Sebaliknya, bursa saham Eropa terpantau kompak menguat. Tercatat indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,06 persen dan indeks DAX di Jerman plus 0,07 persen.

Bursa Amerika juga terpantau menguat. Indeks S&P 500 menguat 0,80 persen, indeks NASDAQ Composite plus 1,37 persen, dan indeks Dow Jones plus 0,17 persen.

[Gambas:Video CNN]

Valkyrie Ajaib

Daftar Terbaru 10 Orang Terkaya di Indonesia 2023 Versi Forbes******

Forbes merilis daftar terbaru orang terkaya di Indonesia 2023.

Dalam daftar itu, posisi orang terkaya ditempati oleh Hartono bersaudara; Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono.

Dalam rilis terbaru tersebut, kekayaan duo bersaudara tersebut tembus US miliar atau setara Rp745,42 triliun (kurs Rp15.529 per dolar AS). 

Berikut daftar terbaru 10 orang terkaya versi Forbes yang baru dirilis Selasa (6/12) kemarin.

1. Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono dengan kekayaan US miliar

2. Prajogo Pangestu dengan kekayaan US,7 miliar

3. Low Tuck Kwong dengan kekayaan US,2 miliar

4. Keluarga Widjaja dengan kekayaan US,8 miliar

5. Keluarga Anthoni Salim dengan kekayaan US,3 miliar

6. Sri Prakash Lohia dengan kekayaan US,5 miliar

7. Chairul Tanjung dengan kekayaan US,7 miliar

8. Agoes Projosasmito dengan kekayaan US,4 miliar

9. Lim Hariyanto Wijaya Sarwana dengan kekayaan US,8 miliar

10. Dewi Kam dengan kekayaan US,45 miliar

[Gambas:Video CNN]