slot berlian

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Waspada 'Udang' di Balik Izin Ekspor Pasir Laut Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengizinkan sejumlah pihak untuk mengeruk pasir lautdengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Izin tersebut ia tuangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam beleid itu, Jokowi juga mengizinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan pasir laut untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Namun, ekspor pasir laut hanya boleh dilakukan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

"Pelaku usaha yang memiliki izin pemanfaatan pasir laut wajib membayar PNBP (penerimaan negara bukan pajak)," katanya Jokowi seperti dikutip dari beleid tersebut, Senin (29/5).

Melalui PP nomor 26 tahun 2023 itu, Jokowi juga mencabut aturan pengelolaan pasir laut yang diterbitkan oleh Presiden ke-5, Megawati Soekarno Putri.

Aturan itu adalah Keppres Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut yang berisi beberapa ketentuan, antara lain;

(1) Ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya.

(2) Pasir laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya dapat diubah menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim Pengendali dan pengawas Pengusahaan Pasir Laut.

Setelah keppres itu terbit, pemerintahan Megawati pun pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Dalam beleid itu, Rini mengatur ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil. Penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Pembukaan kembali keran ekspor pasir laut oleh Jokowi lewat PP Nomor 26 Tahun 2023 tadi pun menuai banyak kritik. Salah satu pihak yang berkomentar adalah Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Ia berharap Jokowi membatalkan keputusannya mengizinkan ekspor pasir laut. Menurut Susi, hal tersebut bakal memberikan kerugian besar pada lingkungan.

"Climate changesudah terasakan dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut," tulis Susi dalam akun resmi Twitternya.

Kekhawatiran Susi ini bukan omong kosong. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui pengambilan pasir laut pada masa lalu memang merusak lingkungan. Hal ini yang menjadi alasan ekspor dilarang pada 2003.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik KKP Wahyu Muryadi mengatakan pengambilan pasir pada masa itu tidak teratur dan menggunakan alat yang tak ramah lingkungan.

Berkaca pada pengalaman buruk tersebut, Wahyu mengklaim saat ini pengambilan pasir laut akan dilakukan secara tertata tanpa merusak lingkungan.

Menurutnya, untuk detail pengaturan bakal dimuat dalam Peraturan Menteri (Permen) KKP yang diharapkan bisa segera dirilis. Saat ini, aturan teknis turunan PP 26 Tahun 2023 tersebut masih dalam pembahasan.

"Hal-hal yang lebih detail dan teknis akan diatur dalam Peraturan Menteri KP. Saat ini masih sedang dibahas secara internal di KKP," jelas Wahyu kepada CNNIndonesia.com.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Ekspor Pasir Laut Bisa Rusak Lingkungan

Dewa Gila vs. Yun Fei

Baru Rp5,31 T, Sandiaga Sebut Investasi Sektor Parekraf Masih Kurang******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)Sandiaga Uno mengatakan realisasi investasidi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) masih kurang.

Menurutnya, agar sektor tersebut bisa maju investasi yang dibutuhkan harus lebih dari Rp100 triliun. Adapun realisasi investasi sektor parekraf dari 2020 hingga kuartal I-2022 tercatat baru mencapai Rp5,31 triliun.

"Kalau kita melihat dari 5 destinasi prioritas dan beberapa destinasi unggulan kita membutuhkan USmiliar-8 miliar berarti di atas Rp100 triliun, sementara yang on goingmasih di bawah level Rp10 triliun," ungkap Sandiaga di Jakarta, Selasa (23/5).

Menurut Sandiaga, di tahun politik ini banyak investor masih wait and see. Oleh karena itu, ia ingin meyakinkan kepada para investor bahwa dari jajak pendapat, tingkat kepuasan masyarakat pada pemerintah masih tinggi.

Dengan kata lain, ia mengklaim pemerintah pun berjanji akan tetap menjaga kebijakan yang pro terhadap investasi.

"Kebijakan yang pro terhadap investasinya akan dilanjutkan dan kita justru ingin butuh percepatan pembangunan jadi bukan tahun wait and seetapi justru tahun investasi," ucap Sandiaga.

Lebih lanjut, ia menuturkan per kuartal I 2023, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 2,25 juta orang. Sementara, untuk target kunjungan wisatawan mancanegara yang datang tahun ini adalah 8,5 juta orang.

Sedangkan untuk jumlah wisatawan nusantara ditargetkan mencapai 1,2 miliar hingga 1,4 miliar pergerakan. Adapun nilai devisa pariwisata tahun ini ditargetkan mencapai US,08 miliar hingga US,99 miliar.

Sandiaga juga menyebut ekspor ekonomi kreatif bisa mencapai US,46 miliar pada tahun ini. Selain itu, ia juga menargetkan sektor parekraf bisa membuka lapangan kerja bagi 45 juta orang.

Sementara untuk nilai tambah ekonomi kreatif, Sandiaga menargetkan bisa menyentuh level Rp1.279 triliun.

Sandiaga pun menyinggung terkait nilai tambah ekonomi dari konser dan event lain, termasuk konser Coldplay November mendatang. Ia mengklaim dari 3.000 event yang telah dikurasi, bisa menghasilkan perputaran ekonomi hingga Rp162 triliun.

"Perputaran ekonomi Coldplay belum ada hitungan pasti, tapi dari total event, 3.000 event, yang kami kurasi, target perputaran ekonominya di atas Rp162 triliun," tandas Sandiaga.

[Gambas:Video CNN]

Cinta jahat muncul

IHSG Tersungkur ke 6.636 Usai 294 Saham Terkoreksi******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.636 pada Selasa (30/5). Indeks saham melemah 44,67 poin atau minus 0,67 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,23 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,87 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 234 saham menguat, 294 terkoreksi, dan 213 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor transportasi yang naik 1,3 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,30 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 0,24 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan tumbuh 1,04 persen.

Tak jauh beda, bursa saham Eropa dominan menghijau. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,19 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,33 persen, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,34 persen.

Serupa, bursa Amerika serempak semringah. Indeks S&P 500 melesat 1,30 persen, indeks NYSE plus 0,69 persen, dan indeks NASDAQ Composite meroket 2,19 persen.

[Gambas:Video CNN]

Ibuku berasal dari dunia para dewa

Kena Serangan Siber, BFI Finance Klaim Data Nasabah Aman******

PTBFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) terkena serangan siber sehingga mengakibatkan gangguan layanan dan operasional. Namun, perusahaan mengklaim tidak ada kebocoran data nasabah.

Corporate Secretary BFI Finance Indonesia Sudjono mengatakan serangan siber terjadi mulai 21 Mei 2023.

"Bersama ini kami informasikan bahwa pada tanggal 21 Mei 2023, perseroan telah mengalami serangan siber," katanya dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (24/5).

Merespons kondisi tersebut, perseroan menyatakan telah melakukan berbagai penanganan sesuai protokol penanganan dan dilanjutkan dengan upaya pemulihan layanan kepada konsumen dan kegiatan operasional perseroan secara bertahap.

Sebelumya, Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) juga mengalami gangguan layanan di ATM maaupun mobile banking (m-banking). Direktur Utama BSI Hery Gunardi pun meminta maaf atas kejadian itu dan terus melakukan proses normalisasi.

Hery mengatakan BSI telah berhasil melakukan normalisasi layanan pada jaringan ATM dan kantor cabang pada Selasa (9/5). Pada hari tersebut, nasabah telah bisa melakukan transaksi di jaringan cabang dan ATM BSI yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara bertahap, layanan BSI Mobile juga disebut sudah dapat diakses oleh nasabah dengan fitur-fitur dasar.

[Gambas:Video CNN]

Bunga mekar di Jinxiang

Erick Thohir Rombak Direksi dan Komisaris Waskita Karya******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir merombak susunan direksi dan komisaris PTWaskita Karya (Persero) Tbk.

Perombakan itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (RUPST), Kamis (25/5).

Erick menunjuk Mursyid yang sebelumnya menjabat sebagai direktur HCM, pengembangan sistem dan legal sebagai direktur utama menggantikan Destiawan Soewardjono.

Sementara di dewan komisaris, Erick menunjuk Addin Jauharudin sebagai komisaris independen menggantikan Ahmad Erani Yustika.

Destiawan Soewarjono sebelumnya diberhentikan sementara sebagai direktur utama Waskita buntut dari langkah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Pemberhentian itu berlaku sejak 29 April 2023.

Pemberhentian itu diketahui dari Surat Keterbukaan Informasi Nomor 656/WK/DIR/2023 tertanggal 2 Mei yang dikirimkan Waskita Karya kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.

Pemberhentian dalam surat itu dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Lebih lanjut, RUPST Waskita pada hari ini dilangsungkan dengan sembilan mata acara. Selain perombakan direksi dan komisaris, salah satu mata acara lainnya adalah penyampaian laporan tahunan perseroan.

Laporan itu termasuk laporan tugas pengawasan dewan komisaris dan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2022.

"Kami yakin dengan penyesuaian ini, akan membawa Waskita bergerak lebih solid, terutama dalam mendukung langkah transformasi perusahaan untuk menciptakan bisnis yang lebih sehat dan prudent," ungkap SVP Corporate Secretary Waskita Ermy Puspa Yunita melalui keterangan resmi.

Ia mengatakan hal tersebut sejalan dengan aspirasi Kementerian BUMN sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna bahwa upaya penyehatan kinerja Perusahaan harus terus dilanjutkan hingga tercapainya kesinambungan usaha perseroan.

Menurut Ermy, kesinambungan ini diupayakan melalui transformasi bisnis yang di dalamnya termasuk melanjutkan program delapan stream inisiatif strategis, restrukturisasi usaha dan utang, peningkatan implementasi manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.

Ia menambahkan sebagai bentuk pelaksanaan manajemen risiko dan transformasi bisnis serta untuk menjaga kesinambungan arus kas, perseroan telah berkomitmen untuk mengurangi jenis proyek turnkey dan akan fokus pada proyek dengan skema progress/monthly payment.

"Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang hati-hati," ujar Ermy.

Berikut daftar direksi dan komisaris Waskita Karya yang baru:

Direksi

- Direktur Utama : Mursyid
- Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko : Wiwi Suprihatno
- Direktur HCM, Pengembangan Sistem dan Legal : Ratna Ningrum
- Direktur Pengembangan Bisnis : Rudi Purnomo
- Direktur Operasi I dan Quality, Safety, Health, Environment : I Ketut Pasek Senjaya Putra
- Direktur Operasi II : Dhetik Ariyanto
- Direktur Operasi III : Warjo

Komisaris

- Komisaris Utama/Komisaris Independen : Heru Winarko
- Komisaris Independen : Addin Jauharudin
- Komisaris Independen : Muradi
- Komisaris Independen : Muhamad Salim
- Komisaris : I Gde Made Kartikajaya
- Komisaris : T. Iskandar
- Komisaris : Dedi Syarif Usman

[Gambas:Video CNN]

kejahatan

Luhut Bantah Keruk dan Ekspor Pasir Laut Merusak Lingkungan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengerukan dan izin ekspor pasir lautbakal merusak lingkungan.

"Gak dong (tidak merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macam kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

"Sekarang kalau harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah," sambung Luhut.

"Jadi untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar, solar panel. Gede sekali solar panel itu," tandasnya.

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Restu Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Ini adalah greenwashing ala pemerintah," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).

Lihat Juga : 130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini

"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki," imbuhnya.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu.

Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan.

Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan berjudul Panraki Pa'boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde tahun 2020.

Laporan tersebut disusun oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde.

Afdillah berpendapat PP 26/2023 itu menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Dengan dikeluarkannya beleid itu, dia juga memandang pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas.

"Sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia," ucap Afdillah.

[Gambas:Video CNN]