petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

belanja menggunakan kredivo

okbet 95Jutaan kata 790177Orang-orang telah membaca serialisasi

《belanja menggunakan kredivo》

Transmart Full Day Sale, Berburu Diskon Sambil Belanja Merchandise BTS******

Transmart menebar diskon hingga 50 persen+20 persen untuk berbagai macam produk pada Transmart Full Day Sale yang digelar hari ini, Selasa (15/8).
Transmart menebar diskon hingga 50 persen+20 persen untuk berbagai macam produk pada Transmart Full Day Sale yang digelar hari ini, Selasa (15/8). (CNN Indonesia/Feby Febrina Nadeak).
Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart menebar diskon hingga 50 persen+20 persen untuk berbagai macam produk pada Transmart Full Day Sale yang digelar hari ini, Selasa (15/8).

Selama periode berlangsung, Transmart memberikan promo diskon menarik untuk daging dan buah-buahan segar, fashion item, kosmetik dan fragrance, furnitur, peralatan dapur, hingga produk elektronik seperti TV, AC, kulkas, mesin cuci, sampai sepeda listrik.

Sambil berburu diskon, pengunjung juga bisa berbelanja di gerai official merchandise super boyband Korea Selatan, BTS.

Harganya merchandise beragam, mulai dari Rp100 ribu hingga sekitar Rp1 juta.

Salah satu pramuniaga BTS Licence Product Store Kokas Ridwan mengatakan gerai ini dibuka permanen sejak Juni 2023 lalu. Para penggemar BTS pun sudah ramai datang mengunjungi gerai itu.

"Ramai banget. Pada beli macam-macam, kaos, kaca, pin, sama yang lainnya," kata Ridwan.

[Gambas:Video CNN]



(fby/sfr)

Ekonom Minta Eksportir Bandel Tak Parkir Dolar AS di RI Disanksi Tegas******

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah tegas memberi sanksi kepada eksportir yang tak mau menyimpan devisa di dalam negeri.
Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah tegas memberi sanksi kepada eksportir yang tak mau menyimpan devisa di dalam negeri. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah tegas memberi sanksi administratif kepada eksportir yang tak mau menyimpan Devisa Hasil Ekspor (DHE) di perbankan lokal sebesar 30 persen selama tiga bulan.

"Terkait dengan DHE, sanksi administratif itu menurut kami perlu dilakukan," ujar Faisal dalam acara Mid Year CORE Indonesia 2023, Kamis (27/7).

Adapun sanksi administratif yang dimaksud adalah penangguhan izin ekspor.

Namun, keuntungan ini tak disimpan di perbankan Tanah Air. Para eksportir malah menyimpan DHE mereka di luar negeri, Singapura misalnya.

"Nah ini tidak bagus, di banyak negara ini didorong sebetulnya (devisa) hasil ekspor itu di ditarik ke dalam negeri," imbuh Faisal.

Di sisi lain, ia juga menyebut dengan banyaknya DHE diparkir di dalam negeri, maka rupiah pun berpotensi menguat.

Lihat Juga :
Susah Cari Kerja, Pemuda di China Pilih 'Mager' dan Digaji Orang Tua

Kewajiban menyimpan DHE di dalam negeri sendiri tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Lalu, DHE SDA yang dimaksud berasal dari hasil barang ekspor sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

"DHE SDA yang telah dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus DHE SDA wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30 persen dalam sistem keuangan Indonesia selama jangka waktu tertentu," tulis Pasal 7 ayat 1 aturan ini.

Untuk jangka waktu ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 2 PP 36/2023 ini dengan bunyi, "Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat tiga bulan sejak penempatan dalam rekening khusus DHE SDA."

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban penempatan DHE SDA ini akan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Dalam aturan ini disebutkan juga bahwa pengusaha yang wajib menyimpan DHE SDA nya adalah yang memiliki nilai ekspor pada Pemberitahuan Pabean Ekspor (PPE) minimal US0 ribu. Jika di bawah nilai tersebut, maka tak wajib memarkir DHE nya di perbankan.

Namun, bagi pengusaha yang nilai ekspornya nya di bawah US0 ribu bisa secara sukarela menempatkan DHE SDA nya di perbankan atau lembaga keuangan pemerintah lainnya.

Selain itu, dalam aturan ini ditetapkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menjadi pengawas pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Dalam pengawasan ini, jika BI dan OJK menemukan ada eksportir yang 'nakal' dan tidak mengikuti aturan DHE tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif.

"Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan," mengutip Pasal 16 ayat (2).

[Gambas:Video CNN]



(mrh/sfr)

Biar Gajian Enggak Cuma Lewat, Tetap Hemat Belanja di Transmart******

Gajian tiba, saatnya belanja untuk keperluan bulanan nih! Nah biar gajian enggak cuma numpang lewat, belanjanya di Transmart aja!
Gajian tiba, saatnya belanja untuk keperluan bulanan nih! Supaya gajian enggak cuma numpang lewat, belanjanya di Transmart aja! (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia--

Cie yang sudah gajian. Saatnya belanja untuk keperluan bulanan nih! Nah supaya gajian enggak cuma numpang lewat, belanjanya di Transmart aja!

Soalnya, Transmart lagi menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale: Merdeka Belanja hari ini, Selasa (29/8).

Lihat Juga :
Kurangi Polusi dengan Sepeda Listrik, Belinya di Transmart Aja

Total diskonnya juga enggak tanggung-tanggung mencapai 50 persen. Diskonnya berlaku untuk berbagai produk.

Mulai dari bahan pangan, kebutuhan rumah tangga, produk fesyen, furnitur, sepeda listrik, sampai elektronik seperti AC, TV, kulkas, dan lainnya.

Bahkan, diskonnya masih bisa bertambah sebesar 20 persen kalau bayar pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Wah, bakal hemat banget deh pokoknya kalau belanja di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja!

Biar enggak kehabisan segera kunjungi gerai Transmart terdekat ya! Kapan lagi belanja banjir diskon dan super hemat biar gajian enggak cuma numpang lewat!

Gif banner Allo Bank
(uli/juh)

[Gambas:Video CNN]




bab terbaru:jam gacor dan pola

Perbarui waktu:2024-06-30

Daftar bab terbaru
lokasi4d
situs win slot gacor
slot gacor hari ini 2023 terbaru
cara menggunakan voucher indomaret 50 ribu
pagi slot net
macam slot online
prediksi togel laos jandakembar
pinjaman online terpercaya ojk
pinjol yang bekerjasama dengan bank neo
Daftar isi semua bab
Bab 1 gacor 118
Bab 2 iprim303
Bab 3 paito poipet 12
Bab 4 slot terbaik mudah menang
Bab 5 3d abjad erek erek
Bab 6 situs slot kakek x500
Bab 7 mawarslot
Bab 8 rtp daisototo
Bab 9 situs slot gacor 2023 terbaru
Bab 10 link gacor terpercaya
Bab 11 pinjaman online resmi bunga rendah
Bab 12 slot tanpa referral
Bab 13 vios88
Bab 14 situs judi gacor malam ini
Bab 15 slot baru gacor
Bab 16 logikaqq
Bab 17 star judi slot
Bab 18 cara pinjam uang kredivo
Bab 19 gacor 5000 slot login
Bab 20 gaming gacor
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5254bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Darah yang membakar jiwa

kredit hp selain home credit
Petinggi holding BUMN InJourney dan Indonesia Tourism Development Corporation siap menyampaikan LHKPN paling lambat Jumat (28/7).
Petinggi holding BUMN InJourney dan Indonesia Tourism Development Corporation siap menyampaikan LHKPN paling lambat Jumat (28/7). Ilustrasi. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa).
Jakarta, CNN Indonesia--

Petinggi holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pariwisata InJourney dan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) siap menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) paling lambat Jumat (28/7).

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kedua perusahaan ini memang masuk dalam daftar BUMN yang memiliki tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN di bawah 60 persen.

"Iya semua (pejabat InJourney) dateline-nya Jumat ini paling lama untuk diselesaikan," ujar Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney Maya Watono saat ditemui di Gedung Sarinah, Kamis (27/7).

"Pasti ada sanksi, human capital sudah listedsiapa yang sudah lapor dan belum, dan harus diselesaikan," jelasnya.

Senada, Direktur Operasi ITDC Troy Reza Warokka pun mengungkapkan semua pegawainya juga bakal melapor paling telat besok. Bahkan ia mengungkapkan sudah menegur pegawainya yang belum melapor secara langsung.

"Terus terang saya actionsendiri, satu-satu saya ingatkan saya tanyakan. Mungkin faktor kesibukan segala macam. Cuma saya pastikan besok Jumat adalah terakhir kita rapikan dan setor ke negara," ungkap Troy.

"Kami terima kasih diingatkan. Saya pastikan Jumat sudah semua. Saya hari ini pun sudah dapat laporan banyak yang sudah beres," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/sfr)

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

pinjaman bulanan online langsung cair tanpa ribet
PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan dua krediturnya, lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.
PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatan Peninjauan Kembali (PK) yang dilayangkan dua krediturnya, lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia--

PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatanPeninjauan Kembali (PK) terhadap pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan dua krediturnya yaitu lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan PK yang diajukan oleh kedua lessor itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (16/8) lalu. PK itu ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).

"Penetapan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini menjadi penanda penting bagi rangkaian tahapan restrukturisasi Garuda Indonesia yang ditempuh melalui proses PKPU, telah mendapatkan landasan hukum yang semakin solid," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).

Putusan berbagai tahapan hukum tersebut, lanjut Irfan, turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur dan disahkan melalui Putusan Homologasi pada 2022 lalu.

Lihat Juga :
Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, FAO Waswas Inflasi

"Kami tentunya menyikapi dengan serius adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat," tutup Irfan.

Sebelumnya Garuda Indonesia melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) telah memenangkan gugatan judicial release atas langkah hukum yang ditempuh Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachment atau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

Pertimbangan dari putusan pengadilan Prancis adalah permohonan sita sementara yang diajukan kedua lessor tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Pilihan Redaksi
  • 5 Tanda Ekonomi China Sedang 'Sakit'
  • Bahlil Bongkar Skenario 'Jahat' Ganjal Hilirisasi Nikel RI Lewat WTO
  • Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Lawan Arah Tertabrak Truk

Sebab, telah ada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan.

Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

[Gambas:Video CNN]



(fby/rds)

urat suci emas

mentol4d rtp
BPBD Kabupaten Karawang catat ribuan rumah terendam banjir
Banjir di salah satu desa Kabupaten Karawang sudah setinggi lutut orang dewasa. ANTARA/HO-BPBD Karawang
lebih dari lima ribu jiwa terdampak bencana banjir, dan ratusan orang di antaranya mengungsi ke tempat yang lebih aman
Karawang (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mencatat ribuan unit rumah terendam banjir menyusul tingginya curah hujan yang terjadi di kawasan tersebut dalam beberapa hari terakhir.

"Kami mendata 1.452 rumah terendam banjir," kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Karawang Ferry Muharam saat dihubungi, Jumat.

Sesuai dengan catatan BPBD Karawang 1.452 rumah yang terendam banjir itu tersebar di 15 desa dari 10 kecamatan.

Ia mengatakan  lebih dari lima ribu jiwa terdampak bencana banjir, dan ratusan orang di antaranya mengungsi ke tempat yang lebih aman, seperti di kantor desa dan lain-lain.

Mereka yang mengungsi karena ketinggian air yang merendam rumahnya sampai setinggi lebih dari satu meter.

Menurut dia banjir yang terjadi di wilayah Karawang akibat tingginya curah hujan yang berlangsung selama beberapa hari terakhir.

Selain itu banjir juga dipicu meluapnya beberapa air sungai di wilayah Karawang seperti sungai Cibeet dan sungai Citarum.

Ferry mengimbau agar masyarakat yang terendam banjir bisa segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebab saat ini cuaca masih cenderung hujan yang berpotensi hujan deras.

Sementara itu, banjir terparah terjadi di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat. Ketinggian air di sekitar desa mencapai 1-2 meter. Sehingga warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Banjir di sekitar Desa Karangligar, disebabkan luapan sungai Cibeet dan Citarum.

Kini Satgas BPBD Karawang masih bersiaga di lokasi terdampak banjir untuk mengantisipasi banjir semakin meluas. 
Baca juga: Kementerian PUPR bangun Bendungan Cibeet-Cijurey atasi banjir Karawang
Baca juga: BNPB salurkan Rp250 juta tangani darurat banjir Kabupaten Karawang
Baca juga: BNPB apresiasi Pemkab Karawang tangani banjir

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Sistem budidaya yang tak terkalahkan

bingo4d login
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (iStockphoto/izusek)
Jakarta, CNN Indonesia--

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Waskita Karya(Persero) Tbk.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Gugatan diajukan oleh Donny Hartarto Lasmana, salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018. 

Gugatan akhirnya didaftarkan di PN Jakpus pada Senin, 26 Juni 2023 lalu dengan nomor perkara 185/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp5 miliar.

Menanggapi putusan hakim itu, Donny kecewa lantaran hakim menolak permohonan karena terkait wali amanat.

"Sebenarnya kami kecewa, tadi kan alasannya harus wali amanat, sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu wali amanat," katanya usai putusan pengadilan.

"Sementara selama ini kita lihat Waskita paling adil harus diputus PKPU, terlepas harus dari wali amanat. Tapi enggak apa-apa, mungkin majelis hakim punya pertimbangan lain," lanjutnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sempat menyampaikan optimismenya kalau Waskita Karya lolos dari PKPU.

Arya mengatakan Waskita masih memiliki banyak aset. Hal itu lah yang menjadi dasar perkiraan Waskita Karya kecil kemungkinan untuk pailit.

"Saya rasa, karena Waskita itu kan kuat di aset, asetnya bagus banget, tol-tolnya banyak itu, masih banyak banget tol-tolnya. Kemudian proyek-proyek dia juga masih banyak. Kemudian juga kecil kemungkinan untuk pailit," katanya Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (23/8) dikutip dari detik finance.

[Gambas:Video CNN]



(fby/dzu)

Dewa Pedang Penelan Langit

pinjol pakai e wallet
Menteri BUMN Erick Thohir akan menggunakan PKPU sebagai salah satu opsi menyelesaikan permasalahan keuangan PT Waskita Karya Tbk (WSKT).
Menteri BUMN Erick Thohir akan menggunakan PKPU sebagai salah satu opsi menyelesaikan permasalahan keuangan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) (CNN Indonesia/Muhammad Ikhwanuddin).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi salah satu opsi yang akan diambil untuk menyelesaikan permasalahan keuangan PT Waskita Karya Tbk (WSKT)

"Kita lagi duduk dengan Menteri Keuangan, prosesnya seperti apa. Kalau kita kemarin, salah satu opsinya dengan PKPU atau restrukturisasi total. Jadi ini yang kita dorong, ini yang kita coba," ujar Erick seperti dikutip dari Antara,Senin (7/8).

Ia menyebut Kementerian BUMN bersama para pemangku kepentingan lain akan terus mendukung BUMN Karya dalam upaya membenahi kinerja keuangan mereka.

Selain soal PKPU, Erick juga blak-blakan soal langkah pemerintah batal memberikan memberikan modal negara Rp3 triliun untuk Waskita Karya. Modal tersebut akan dialihkan kepada PT Hutama Karya (Persero) atau HK.

"PMN Waskita dialihkan ke HK. Dari situ, HK mengambil aset yg ada di Waskita. Proses merger HK dan Waskita serta PP (PT PP Presisi) dan WIka (PT Wijaya Karya Tbk) itu prosesnya 2 sampai 3 tahun. Tapi, restrukturisasi sudah dilakukan dari 3 tahun lalu," ujar Erick.

PT Waskita Karya Tbk tidak dapat membayar bunga utang ke-12 dan pelunasan pokok atas obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023.

[Gambas:Video CNN]

Jumlah pokok utang Seri B yang seharusnya dibayarkan mencapai Rp 135,5 miliar, dengan bunga tetap 10,75 persen per tahun.

Sebelumnya, pada 5 Mei 2023, perseroan juga mengumumkan tidak membayar bunga ke-11 (sebelas) PUB IV tahap I Tahun 2020 dan telah dinyatakan lalai oleh Wali Amanat pada 30 Mei 2023.

Pada semester I 2023, WSKT memiliki total utang sebesar Rp 84,31 triliun, atau naik tipis 0,31 persen dibandingkan semester I-2022 senilai Rp 83,98 triliun. Jumlah liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek senilai Rp22,79 triliun dan liabilitas jangka panjang senilai Rp61,5 triliun.



(agt/agt)

Keseharian saya

simulasi kredit kredivo
Komnas Perempuan: Mulurnya peraturan pelaksana UU TPKS berefek domino
Anggota Komnas Perempuan Rainy Hutabarat (kiri bawah) dalam webinar bertajuk "Diskusi Hari Perempuan Sedunia 2024", di Jakarta, Jumat (15/3/2024). (ANTARA/Anita Permata Dewi)
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penerbitan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mulur berefek domino pada penanganan kasus kekerasan seksual.

"Tidak optimalnya upaya penguatan lembaga layanan berbasis pemerintah dan berbasis komunitas. Pemantauan juga belum jalan, penguatan kapasitas aparat masih kurang," kata Anggota Komnas Perempuan Rainy Hutabarat dalam webinar bertajuk "Diskusi Hari Perempuan Sedunia 2024" di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pembahasan peraturan pelaksana UU TPKS membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk lembaga HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Dijanjikan tahun lalu disahkan, tapi sampai sekarang belum," katanya.

Tahun 2024 yang merupakan tahun politik juga ditengarai memiliki andil dalam membuat penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS semakin mulur.

Komnas Perempuan saat ini sedang menyiapkan draf pemantauan pelaksanaan UU TPKS yang prosesnya melibatkan lembaga-lembaga layanan.

Baca juga: KemenPPPA: Pembahasan RPP Dana Bantuan Korban masih butuh waktu

Langkah ini sebagaimana amanat Pasal 83 Ayat 1 dan 4 UU TPKS.

"Komnas Perempuan menggerakkan tiga lembaga, Komnas HAM, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," katanya.

Pemerintah menyepakati pembentukan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni Rancangan Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat; dan RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TPKS, saat ini masih menunggu paraf persetujuan.

RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS dalam tahap harmonisasi.

Rancangan Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS masih akan dirapatkan kembali.

Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Diklat Pencegahan dan Penanganan TPKS telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 14.

Baca juga: Menteri PPPA: Perkuat SDM penyedia layanan implementasikan UU TPKS
Baca juga: KND minta APH tak gunakan keadilan restoratif untuk perkara TPKS
Baca juga: LNHAM dorong percepatan pengesahan peraturan pelaksanaan UU TPKS

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024