bo slot yang gacor

situs slot yang bagus apa 625Jutaan kata 787321Orang-orang telah membaca serialisasi

《bo slot yang gacor》

KPU: Dokumen C1 pilpres dari 64,8 persen TPS telah dimasukkan Sirekap******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Betty Epsilon Idroos mengatakan dokumen C1 hasil pemilihan presiden dan wakil presiden dari 64,8 persen tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia telah dimasukkan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap.

"Per tanggal 17 Februari 2024 pukul 12.00 WIB sudah dapat menayangkan 64,8 persen dari total 823.236 TPS, yaitu sebanyak 533.435 TPS untuk diitayangkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden," kata Betty di Jakarta, Sabtu.

Data dokumen C1 tersebut dilakukan pencocokan secara manual oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal tersebut dilakukan karena sebelumnya terjadi ketidaksesuaian data antara jumlah dari tempat pemungutan suara (TPS) dengan data yang dimasukkan aplikasi Sirekap.

Tidak hanya pasangan calon presiden dan wakil presiden, petugas KPPS juga telah memasukkan data perolehan suara calon anggota legislatif tingkat provinsi dan kabupaten dari 402.911 TPS.

Baca juga: KPU RI koreksi salah konversi Formulir Model C-1 Plano pada Sirekap

Namun demikian, tambah Betty, petugas KPPS masih akan melakukan perbaikan penghitungan suara caleg DPR RI pada 7.472 dari 402.911 TPS itu.

Dia menambahkan masyarakat sudah bisa melihat perolehan suara pilpres hingga caleg dari setiap TPS melalui aplikasi Sirekap.

Betty memastikan proses perbaikan data ini akan terus berlangsung sehingga masyarakat bisa melihat seluruh data jumlah suara dengan lengkap.

Dia juga memastikan data perolehan di setiap TPS sesuai dengan data yang akan ditampilkan ke aplikasi. "Kami merasa ini tentu harus terus-menerus diperbaiki mitigasinya dan harus terus menerus dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan," tambahnya.

Baca juga: KPU tegaskan tak ada niat manipulasi hasil suara di Pemilu 2024

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap
Baca juga: KIP ingatkan KPU agar Formulir Model C1-Plano bisa diakses publik

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Mahfud klarifikasi isu empat hari tak berkomunikasi dengan Ganjar******

sejak kampanye terakhir .. saya langsung umroh. Jadi, ya, nggak berkomunikasi dong

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengklarifikasi kabar yang beredar bahwa dirinya tak berkomunikasi dengan pasangannya, calon presiden Ganjar Pranowo, selama empat hari setelah pemungutan suara Pemilu 2024, Rabu (14/2).

"Berikutnya lagi, hoaks tentang hubungan saya dan Ganjar. Ada viral di media sosial bahwa saya tak kompak dan diisolasi dari Ganjar dan PDI Perjuangan, karena pada hari Rabu, tanggal 14 Februari, saya bilang sudah empat hari saya tidak bertemu atau berkomunikasi dengan Ganjar," kata Mahfud di Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu.

Mahfud menjelaskan dirinya tak berkomunikasi dengan Ganjar selama empat hari, karena dia sedang menjalankan ibadah umroh. Mahfud langsung berangkat umroh usai kampanye akbar terakhir, Sabtu (10/2), di Surakarta dan Semarang, Jawa Tengah.

"Padahal, waktu itu ketika ditanya oleh wartawan, Rabu pagi itu, Kapan Pak terakhir ketemu Pak Ganjar? Saya bilang sudah empat hari saya tidak berkomunikasi, tidak kontak, karena apa? Karena sejak kampanye terakhir, tanggal 10 Februari, di Surakarta dan di Semarang, saya langsung umroh. Jadi, ya, nggakberkomunikasi dong;bukan karena berpisah karena tidak kompak dan sebagainya," jelas Mahfud.

Baca juga: Mahfud: Saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan

Dia pun membantah dalam kondisi tak kompak atau berpisah dengan Ganjar. Mahfud menegaskan selama empat hari tak bertemu dengan Ganjar itu hanya karena dia sedang umroh.

"Dan tanggal 13 (Februari) baru pulang dan langsung ke Yogyakarta. Kapan ketemunya? Untuk mencoblos. Jadi, empat hari tak ketemu itu karena umroh," kata Mahfud.

Dia mengatakan dirinya selalu berkomunikasi dengan Ganjar sebelum dan sesudah umroh. Komunikasi itu pun masih berjalan baik hingga saat ini.

"Sebelum dan sesudah umroh, sampai sekarang, saya selalu berkomunikasi, bertemu, maupun teleponan dengan Mas Ganjar. Itu yang terjadi," ujar Mahfud.

Baca juga: Mahfud ungkap MK pernah batalkan hasil pemilu curang

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Keamanan Siber dari Universitas Indonesia (UI) Setiadi Yazid mengatakan data yang dikumpulkan oleh Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih bisa dipercaya masyarakat sebagai acuan untuk hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2024.

Meski demikian Setiadi mengatakan KPU perlu melakukan dua hal penting untuk kemudian bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Sirekap tersebut.

"Secara teoritis (data Sirekap) bisa dipercaya. Tapi trustitu kan dua pihak, KPU harus membuka diri. Perbaiki sistem yang bermasalahnya. Memang mereka harus ada perbaikan hal-hal yang gakmasuk akal. Jadi semua kesalahan yang dilaporkan segera diperbaiki. Jadi perlu dibangun trustKPU dan masyarakat," kata Setiadi saat dihubungi ANTARA, Sabtu.

Baca juga: Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap

Hal pertama yang harus dilakukan KPU agar Sirekap dapat dipercaya oleh masyarakat ialah responsif dalam melakukan perbaikan data. Menurutnya hal itu tidak sulit mengingat perangkat lunak yang digunakan mudah untuk dipantau oleh pengelola.

Sehingga ketika ada kesalahan dari program yang membaca tulisan tangan tidak tepat dari Form C1 plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS) maka pihak pengelola bisa langsung mengubah data yang tidak tepat tersebut sesuai dengan kondisi awalnya.

"Itu tidak sulit, harusnya gampang dicek dan diubah, jadi ini memang bukan ada gerakan untuk mengubah dan memenangkan satu pihak. Kesalahannya dari perangkat lunak tapi mudah untuk diperbaiki," katanya.

Hal kedua yang perlu dilakukan KPU dalam pengelolaan Sirekap agar tetap bisa menjaga kepercayaan publik ialah dengan lebih komunikatif saat ditemukan kesalahan pada Sirekap.

Komunikasi perlu dilakukan KPU kepada masyarakat tidak cukup satu kali, tapi bisa dilakukan berulang sehingga masyarakat dapat mempercayai informasi yang dihadirkan lewat Sirekap.

Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

"Saya lihat KPU kurang komunikatif, kemarin padahal bagus Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan soal formulir model C1-Plano itu ada salah baca data. Tapi itu kan cuma sekali saja. Padahal masyarakat sering cek ke website itu (Sirekap) dan menemukan kadang angkanya ga ada, ga ada grafiknya, tapi tidak ada keterangan yang jelas, jadi harus diperbaiki," ujar Setiadi.

Apabila ke depannya Sirekap akan kembali digunakan dalam pemilu-pemilu selanjutnya Setiadi pun memberikan rekomendasi agar KPU bisa membuat Sirekap dengan pengujian yang lebih terstruktur.

Ia mengharapkan agar KPU nantinya tidak hanya mengandalkan hasil penghitungan suara secara manual berjenjang tapi juga membuat posisi Sirekap memiliki kepentingan yang serupa.

"Jadi dia dijadikan tidak hanya sistem pembantu tapi Sirekap juga bisa digunakan untuk memastikan hasil akhir (penghitungan) suara itu benar. Jadi baik penghitungan manual berjenjang dan juga Sirekap keduanya punya peran penting masing-masing," demikian dijelaskan Setiadi Yazid.

Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：games 228 slot、pola kakek zeus maxwin hari ini、agen138 rtp

Terkait：pinjol legal tanpa bi checking、game slot terbaik di dunia、ggbet、pembayaran cicilan tokopedia、yandex slot gacor、stiker kakek zeus、bo slot online terpercaya、slot jackpot hari ini、slot 50000 login、nama slot gacor

---

---

bab terbaru：kode alam kura kura togel（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05