qqgalaxy

Naga Akhir

Penjelasan Kantor Luhut soal Wacana Jokowi Standardisasi Pajak Bioskop******

Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengklarifikasi isu yang beredar soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menstandardisasi pajak bioskop.

Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan jangan hanya fokus pada urusan perpajakannya, tetapi intinya adalah bagaimana mengembangkan industri film nasional.

"Intinya bukan lihat pajaknya, tapi membangun industri film Indonesia lebih kuat. Kamu harus lihatnya bagaimana nanti pengumpulan uang itu supaya nanti industri film Indonesia sekuat seperti industri film di Korea dan negara lainnya," jelas Odo usai Konferensi Pers DIATF 2023 di Mal Central Park, Jakarta Barat, Jumat (1/12).

Anak buah Luhut Binsar Panjaitan itu menekankan pemerintah ingin menjaga, menghidupkan, dan memperbesar industri film Tanah Air. Kebetulan, salah satu instrumen pendukungnya adalah pajak.

"Kalau lihat di beberapa negara, seperti Holywood (AS), dia berkembang juga karena pembiayaan dari perbankan. Jadi, film itu bukan hanya sekadar melihat dari perpajakannya, tapi membangun ekosistem," tegas Odo.

Pria yang juga menjabat deputi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Kemenko Marves itu meminta Indonesia belajar dari AS. Odo mengatakan industri film juga perlu dukungan pembiayaan dari sektor swasta.

Intinya, Odo menegaskan rencana standardisasi pajak bioskop masih dalam pembahasan pemerintah. Pihaknya melihat berbagai skema untuk menghidupkan industri film nasional.

Lihat Juga : Daftar Harga BBM Terbaru 1 Desember Usai Diturunkan Pertamina

"Kan masih pembahasan (apakah nanti akan diterbitkan peraturan presiden), jangan langsung lihat di ujung. Digali dulu isunya, jadi biar jelas. Pemahamannya bagus," tegas Odo.

"Nanti Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) yang akan jelaskan (lebih lanjut soal rencana standardisasi pajak bioskop)," tandasnya.

Isu ini memang diembuskan pertama kali oleh Erick Thohir, yang kini menjabat menko marves ad interim gantikan Luhut. Erick mengatakan Jokowi akan mengeluarkan aturan baru yang pro-industri film nasional. Namun, ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," ucap Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

Padahal, pemerintah baru saja menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Tarif bioskop di UU HKPD diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

[Gambas:Video CNN]

Wukong membaca obrolan pribadi

Rincian Masalah Signifikan BUMN yang Diungkap di Hasil Audit BPK******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Sebanyak 11 BUMN atau anak perusahaan tersebut di antaranya PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Subholding Gas) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, Bio Farma.

"Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2017-2022," bunyi laporan tersebut yang sudah disampaikan ke DPR pada Selasa (5/12) kemarin seperti dikutip.

Permasalahan yang ditemukan antara lain;

Pertama,di PT PGN. BPK menyebut PGN telah memberikan uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) sebesar US juta kepada PT IAE tanpa didukung dengan
mitigasi risiko memadai.

Uang muka kata mereka juga diberikan tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefit analysis, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat, karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas, dan tidak melalui analisis keuangan dan due dilligenceyang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan Direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH).

Masalah keduaterjadi di PT Bio Farma. BPK menyebut PT Bio Farma tidak mencapai target penjualan vaksinasi Gotong Royong (VGR) untuk covid-19 sebanyak 7,5 juta dosis karena perubahan kebijakan vaksin gratis dari pemerintah. Hal itu mengakibatkan VGR tidak diminati dan skema pendistribusian VGR ditunda.

Per 30 November 2022, VGR yang belum terdistribusi sebanyak 3.208.542 dosis dengan nilai sebesar Rp525,18 miliar yang hampir melewati batas kedaluwarsa di 2023.

"Akibatnya, persediaan VGR yang kedaluwarsa tahun 2023 berpotensi membebani keuangan PT Bio Farma minimal sebesar Rp525,18 miliar," bunyi laporan tersebut.

Ketiga, di PT Bima Sepaja Abadi/PT BSA (anak perusahaan PT Semen Padang/ PT SP) yang ) yang merupakan cucu perusahaan PT Semen Indonesia Grup. BPK menemukan BUMN tersebut tidak melakukan proses studi kelayakan atau due dilligenceatas mitra dan proyek yang dikerjasamakan dalam pelaksanaan kerja sama bisnis.

Permasalahan tersebut mengakibatkan potensi kerugian atas penyelesaian piutang usaha kepada PT PIL dan PT ETB sebesar Rp4,22 miliar, dan indikasi kerugian sebesar Rp42,57 miliar atas kerja sama bisnis antara PT BSA dengan PT ATL dan CV AL.

Kemudian potensi kerugian PT SP atas utang pokok SHL dan bunga SHL PT BSA kepada PT SP dengan total sebesar Rp22,50 miliar serta kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pembangunan SPBU dan biaya jasa notaris sebesar Rp2,75 miliar.

Keempat, piutang usaha dan tagihan bruto pada anak perusahaan PT Waskita Karya, yaitu PT Waskita Beton Precast/PT WSBP yang berpotensi tidak tertagih. Adapun masalahnya di antaranya pembangunan Jalan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM) seksi4 yang dilaksanakan oleh PT WSBP mengalami penghentian karena sedang dilakukan kajian ulang kelayakan.

PT WSBP belum dapat menagihkan pembayaran atas IHPS I Tahun 2023 BAB III.

[Gambas:Video CNN]

Kemudian, pengadaan material tetrapod untuk pengaman pantai senilai Rp436,80 miliar dilaksanakan berdasar surat perjanjian pemesanan material dari PT STL. Tetrapod tersebut telah diproduksi sebanyak 265.785 buah, dan disimpan pada lokasi stock yard milik PT WSBP.

Namun, sampai dengan berakhirnya kontrak, PT STL belum melakukan pembayaran atas pengadaan tetrapod, sehingga PT WSBP mengambil tindakan hukum. Permasalahan tersebut mengakibatkan piutang usaha sebesar Rp436,80 miliar berpotensi tidak tertagih, tagihan bruto sebesar Rp781,51 miliar belum dapat
ditagih, dan PT WSBP masih menanggung biaya sewa dan beban bunga terkait dengan MOS sebesar Rp142,11 miliar

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan kepada Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga terkait temuan BPK tersebut sejak Selasa (5/12) kemarin. Tapi hingga kini yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.

Sementara itu mengutip Antara, manajemen PT PGN Tbk dan PT Inti Alasindo Energi (IAE) terus berkoordinasi secara intensif untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan PGN senantiasa berkoordinasi dengan IAE perihal pengembalian advance payment yang telah dibayarkan PGN.

Koordinasi itu penting untuk mendapatkan kepastian pengembalian advance payment dari bisnis IAE.

Sampai saat ini, berbagai upaya telah dilakukan kedua belah pihak dan menyisakan advance payment sebesar 14,19 juta dolar AS

"Kami mengusulkan agar sisa advance payment dapat dikembalikan melalui sebagian porsi revenue IAE dan berharap IAE dapat berkoordinasi internal dengan lender soal besaran porsinya," ujar Rosa.

Selain itu, sehubungan dengan kondisi eksisting yang oversupply, PGN belum dapat melanjutkan PJBG interruptable dan mengusulkan IAE dapat menjual gas ke pelanggan lain. Dengan harapan, hal tersebut dapat meningkatkan penjualan IAE, sehingga akan mempercepat proses pengembalian advance payment.

"Atas rekomendasi dari BPK RI, PGN juga telah melaksanakan koordinasi dengan PT Pertamina dan Kementerian BUMN terkait rencana pengembalian uang muka PT IAE," kata Rosa.

Dia mengungkapkan bahwa pada prinsipnya IAE dapat menerima usulan dari PGN.

IAE akan berkoordinasi internal dengan pemangku kepentingan dan lender terkait porsi revenue yang dapat diberikan ke PGN.

Nian Jingui

Kemenhub Buka Suara soal Kecelakaan KA Turangga dan KRL Lokal Bandung******

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) mengungkapkan rasa prihatin atas kecelakaan antara KA Turangga dan KRL lokal Bandung Raya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan saat ini pihaknya sudah mengirimkan tim ke lokasi untuk melakukan evakuasi.

"Guna menindaklanjuti dan mengevakuasi korban dari insiden ini, DJKA bersama KAI dan pihak terkait telah mengirimkan tim teknis untuk mengamankan lokasi kejadian," ujar Risal dalam unggahan di X, Jumat (5/1).

"Informasi lebih lanjut terkait insiden ini akan segera disampaikan kembali," jelasnya.

[Gambas:Twitter]

Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo pada Jumat pagi menyebutkan ada dua korban yang sedang kritis akibat kecelakaan tersebut.

"Masinis dan asisten masinis kritis, kita sudah bawa ke RS (rumah sakit)," kata Kusworo.

Sementara itu, Manager Humas Daop 2 Bandung Ayep Hanafi mengatakan ada 300 penumpang yang tercatat di KA Turangga tersebut. Menurut laporan dari CNNIndonesia TV KA Bandung Raya mengangkut 191 penumpang.

Saat ini evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian yakni di KM 181 yang berada di antara Stasiun Haurpugur dan Stasiun Cicalengka. Alat-alat berat seperti crane dan mobil pemadam kebakaran sudah datang ke lokasi yang berada di area persawahan dan rumah warga.

Tiongkok Kuno

Anak Buah Teten Sebut TikTok Shop Masih Jualan di Medsos******

Kementerian Koperasidan UKM (Kemenkop UKM) melihat sampai dengan saat ini TikTok Shop masih melakukan pelanggaran aturan usai mereka berkongsi denganGoTo.

Staf Khusus Menkop UKM Fiki Satari mengatakan pelanggaran salah satunya terjadi saat pesta diskon 12.12 kemarin.

"Saya melihat apa yang sudah terjadi mulai kemarin di 12.12 dan program Beli Lokal, namun mereka masih berjualan di media sosialnya, seharusnya tidak boleh, secara regulasi dilarang, bahwa media sosial adalah platform komunikasi sedangkan TikTok melakukan transaksi," ujar Fiki Satari dalam keterangan resmi, Rabu (13/12).

Karenanya pihaknya mengingatkan TikTok agar mematuhi aturan pemerintah untuk tidak menggabungkan media sosial dengan e-commerce.

Fiki pun menekankan bahwa seharusnya media sosial hanya digunakan sebagai sarana promosi. Sedangkan, transaksi bisa dilakukan di marketplace.

"Dari sisi medsosnya kita ingin membuka ruang link outpada platform atau web lainnya. Catatan-catatan ini sudah banyak sekali kita bahas, sangat rawan terkait penyalahgunaan data dan algoritma," kata dia.

Menurutnya, regulasi harus berlaku secara penuh dan tidak ada catatan dalam proses adaptasi. Di mana hal tersebut juga terjadi pada para pelaku UMKM, yakni apabila belum memenuhi berbagai aspek regulasi atau perizinan maka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.

"Jadi kalau ada ruang kebutuhan sosialisasi dan adaptasi tentu kita paham sekali, mungkin dalam sebuah journeyteknologi akan ada versi uji coba seperti User Acceptance Test (UAT)untuk menguji performa, fungsi, dan keamanan, tapi kalau masih dalam tahap uji coba seharusnya hanya di internal, tidak untuk dilempar ke publik, ini yang ingin kita mitigasi," tutur Fiki.

Lebih lanjut, ia mengatakan Kemenkop UKM akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Investasi/BKPM sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam memitigasi berbagai persoalan tersebut.

Ia juga menyebut Kemenkop UKM akan terus berusaha melindungi UMKM lokal, khususnya UMKM produsen. Terlebih, UMKM adalah penyedia 97 persen lapangan kerja di Tanah Air.

Selanjutnya, dari sisi promosi UMKM pada platform TikTok, Fiki berharap program Beli Lokal yang telah berlangsung tidak berhenti saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) saja, melainkan menjadi komitmen yang secara konsisten dijalankan.

[Gambas:Video CNN]

"Kita ingin pastikan pemberdayaan UMKM, tidak ada lagi diskriminasi merek, tidak ada predatory pricing, izin impor, juga disertakan dengan persyaratan sertifikasi, dan pasti harus berjalan sesuai dengan regulasi," kata Fiki.

Ia juga menekankan bahwa keberpihakan platform digital pada UMKM lokal adalah penting. Apalagi, ekonomi digital diharapkan dapat melahirkan ekonomi baru dan mengakselerasi UMKM dari hulu hingga ke hilir.

"Kami ingin platform digital dapat memperkuat penciptaan lapangan kerja, bagaimana nanti transfer knowledge dan transfer teknologi dari platform global bisa bekerja sama dengan platform lokal, sehingga mampu menciptakan digital talent baru di Indonesia," tandasnya.

TikTok Shop kembali buka, Selasa (12/12) setelah mereka resmi bermitra dengan Tokopedia mulai Senin (11/12) ini.

Dalam pernyataan resmi bersama yang dirilis pada Senin lalu, melalui kemitraan yang baru terjalin, bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan di bawah PT Tokopedia.

Dalam kombinasi itu, TikTok akan memiliki pengendalian atas PT Tokopedia.

Selain itu, fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok di Indonesia akan dioperasikan dan dikelola oleh PT Tokopedia. TikTok juga akan menginvestasikan lebih dari US,5 miliar, sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia.

"Kemitraan strategis ini akan diawali dengan periode uji coba yang dilaksanakan dengan konsultasi dan pengawasan dari kementerian serta lembaga terkait. Program yang akan diluncurkan di masa uji coba ini adalah kampanye Beli Lokal dimulai pada 12 Desember 2023 bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas)," ujar mereka.

Buku keinginan

Anies, Prabowo, Ganjar Ikuti Dialog Pengusaha di Jakarta Hari Ini******

Sehari jelang debat perdanaPilpres 2024, tiga calon presiden yang ada dijadwalkan mengikuti dialog bersama pengusaha di Jakarta pada hari ini, Senin (11/12).

Tiga capres yakni Anies Baswedan (nomor urut 1), Prabowo Subianto (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo (nomor urut 3) akan menjadi pemateri secara terpisah dalam dialog bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Jakarta pada hari ke-14 masa kampanye ini.

Anies menjadi pembicara lebih dulu di Dialog Pengusaha dengan Calon Presiden RI yakni pada pukul 10.00 WIB.

Lihat Juga : Mahfud MD: Saya Ikut Mengusulkan Revisi UU KPK Dibatalkan

Apindo menggelar dialog itu guna mengawal transisi kepemimpinan di Indonesia, khususnya advokasi kebijakan serta memposisikan peran asosiasi itu dalam peta perekonomian Indonesia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tiga peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Ketiga pasangan tersebut akan menghadapi debat yang akan berlangsung lima kali selama masa kampanye hingga 10 Februari 2024.

Adapun debat pertama akan berlangsung pada 12 Desember 2023 di Kantor KPU, Jakarta Pusat. Debat perdana Pilpres 2024 nanti adalah dengan topik terkait hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Lihat Juga : Survei Indikator: Anies-Imin Unggul di Pemilih Pendidikan Tinggi

Dahuanglu

Kemendag Tegaskan Sistem Keselamatan Produk Daihatsu di RI Aman******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan sistem keselamatan produk mobil Daihatsu di Indonesia aman.

Hal tersebut merespons dugaan skandal uji keselamatan kendaraan merek Daihatsu. Produsen otomotif itu menghentikan produksi sementara empat pabrik di Jepang usai mengakui telah memalsukan hasil tes keselamatan berbagai model mobilnya selama lebih dari 30 tahun.

Direktur Jenderal Perlindungan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kemendag Moga Simatupang menjelaskan pihaknya telah bertemu dan meminta klarifikasi PT Astra Daihatsu Motor (ADM).

"Sedangkan produksi Daihatsu di Indonesia itu sudah memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor," ucap Moga dalam konferensi pers, Kamis (4/1).

Terpisah, Executive Officer, Corporate Function Directorate PT ADM Johan memastikan semua kendaraan Daihatsu yang diproduksi, didistribusi, dan dipasarkan di Indonesia tidak memiliki masalah kualitas.

Ia juga menyebut produk Daihatsu tidak memiliki masalah keselamatan serta memenuhi regulasi yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, pengiriman domestik sudah dilakukan mulai 22 Desember 2023. Kemudian, PT ADM juga telah kembali melakukan pengiriman secara normal mulai 26 Desember 2023 ke lebih dari 60 negara tujuan ekspor.

"Produk-produk Daihatsu di Indonesia telah memenuhi syarat teknis keselamatan dan keamanan sesuai dengan standar ketentuan di Indonesia. Selain itu, produk yang diisukan tersebut dapat dipastikan tidak diperdagangkan di Indonesia," ungkap Johan melalui keterangan resmi, Jumat (30/12).

Johan menyampaikan produk Daihatsu di Indonesia tidak terkait dengan yang terjadi di Jepang. Produk Daihatsu di Indonesia sudah dilakukan pengujian oleh pihak terkait untuk memastikan kendaraan benar-benar dalam keadaan aman.

Daihatsu harus menghentikan produksi sementara di empat pabriknya di Jepang usai mengakui telah memalsukan hasil tes keselamatan berbagai model mobilnya selama lebih dari 30 tahun.

Penghentian produksi ini akan berlangsung hingga akhir Januari, dan berdampak pada sekitar 9.000 karyawan yang bekerja di bagian produksi dalam negeri, menurut juru bicara perusahaan.

Daihatsu mengakui telah memanipulasi uji keselamatan sejak 1989, dan jumlah kasus meningkat pada 2014.

Pada pekan lalu Daihatsu mengumumkan, sebuah komite pihak ketiga yang independen telah menemukan bukti-bukti kecurangan dalam pengujian keselamatan pada 64 model kendaraan, termasuk yang dijual dengan merek Toyota.

Skandal ini menjadi pukulan lain bagi dua perusahaan otomotif asal Jepang tersebut.

[Gambas:Video CNN]