link judi

bejo88 slot 385Jutaan kata 711897Orang-orang telah membaca serialisasi

《link judi》

Peneliti: Putusan ambang batas parlemen perlu didorong di DPR******

Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen perlu didorong agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
 "Menurut saya, ini (putusan MK) perlu didorong agar DPR membuka ruang untuk merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," kata Anto, panggilan akrabnya, ketika dihubungi di Jakarta, Minggu. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Baca juga: Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat

Baca juga: Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat Anto mengatakan, apabila putusan MK tersebut menghasilkan besaran ambang batas parlemen yang baru, angka itu diharapkan dapat merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya. Ia menilai, besaran batasan angka yang tepat adalah di bawah empat persen agar ada semakin banyak fraksi partai politik (parpol) di parlemen. "Karena kalau melihat komposisi sekarang itu hanya terbatas di 8-9 fraksi. Dengan melihat performa dari parlemen kita, seharusnya fraksi-fraksi-nya bisa ditambah lagi, bukan diperkecil, agar lebih beragam pandangannya dan pola pengawasannya juga lebih kuat," ujar dia. Maksud dari pola pengawasan, lanjutnya, adalah partai pendukung pemerintah tidak boleh sekadar “memberikan cap stempel” untuk kebijakan yang dihasilkan atau diusung oleh pemerintah. "Partai koalisi dengan legislatif seharusnya menjalankan perannya. Ada fungsi check and balanceyang itu sangat penting. Makanya, dengan adanya keputusan MK ini, menurut saya seharusnya angka ambang batasnya itu lebih rendah dibanding hari ini," tegasnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bupati Bantul: Keharmonisan antarumat beragama harus terus dijaga******

Bantul (ANTARA) - Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Abdul Halim Muslih menyatakan bahwa keharmonisan antarumat beragama di Kabupaten Bantul dan Provinsi DIY harus terus dijaga guna mewujudkan masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan.

"Pemerintah sangat berkepentingan dan kita semua warga DIY juga sangat berkepentingan bahwa keharmonisan antarumat beragama harus kita jaga," kata Abdul Halim di sela menghadiri Upacara Melasti pada rangkaian peringatan Hari Raya Nyepi 2024 di Pantai Parangkusumo, Bantul, Minggu.

Menurut dia, toleransi dan saling tolong-menolong antarumat beragama harus menjadi kebudayaan bersama. Hal itu sesuai cita-cita dan visi Pemkab Bantul yaitu terwujudnya masyarakat Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan.

Baca juga: Pemkab siapkan roadmap pengembangan Bantul Bumi Mataram

"Harmonis artinya guyub rukun tidak ada konflik, saling tolong-menolong, gotong royong, saling toleransi itulah kehidupan harmonis yang kita cita-citakan. Dan sampai hari ini, mudah-mudahan seterusnya Kabupaten Bantul dan DIY ini masyarakatnya harmonis," ujar dia.

Bupati mengatakan bahwa masyarakat Bantul dan DIY adalah masyarakat yang menghargai perbedaan, karena disadari bersama bahwa kebhinnekaan adalah sunnah Tuhan, atau kebhinnekaan adalah takdir Tuhan yang siapapun tidak bisa menolaknya.

"Kita sebagai umat manusia, kita sebagai makhluk-Nya hanya bisa menerima takdir Tuhan ini dengan menyikapinya sebaik-baiknya, dengan selalu menjaga keharmonisan. Menjaga dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan agar kehidupan kita ini senantiasa bisa guyub, rukun, harmonis, dan damai," katanya.

Baca juga: Bantul kolaborasi antarwilayah tata kawasan Sumbu Filosofi 

Lebih lanjut Abdul Halim mengatakan, untuk mencapai kehidupan yang harmonis itu tentu menjadi tanggung jawab semuanya, seluruh umat beragama di Kabupaten Bantul dan DIY, karena semua yakin, bahwa semua agama selalu mengajarkan kehidupan yang harmonis dan pentingnya kerukunan.

"Kita sama-sama makhluk Tuhan yang harus menjaga keselarasan alam ini. Kami mengucapkan selamat kepada umat Hindu atas peran serta dan partisipasinya secara aktif di dalam pembangunan Bantul dan DIY, dan semoga senantiasa bisa kita tingkatkan kerukunan dan keharmonisan demi kesejahteraan dan kebahagiaan hidup kita bersama-sama," katanya.

Upacara Melasti di Pantai Parangkusumo Bantul tersebut diikuti ribuan umat Hindu dari Bantul dan DIY, serta dari wilayah di Jawa Tengah.

Baca juga: Bantul kembangkan kebudayaan melalui program dari kelurahan budaya

Upacara Melasti merupakan salah satu rangkaian perayaan Nyepi dengan tujuan membersihkan segala kotoran badan dan pikiran (bhuana alit), serta upacara (bhuana agung) melalui prosesi ritual keagamaan akibat perputaran karma selama satu tahun dan berbagai perbuatan buruk atau negatif terhadap alam dan manusia.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Pemkot Cirebon sediakan 10 ton beras dalam Gerakan Pangan Murah******

Rencananya GPM ini kita selenggarakan di Lapangan Kalitanjung Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti

Cirebon (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon, Jawa Barat, kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) pada Kamis (7/3), dengan menyediakan beras sebanyak 10 ton lebih untuk menstabilkan harga beras di daerah itu. “Rencananya GPM ini kita selenggarakan di Lapangan Kalitanjung Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kota Cirebon Elmi Masruroh di Cirebon, Minggu. Elmi menjelaskan dalam kegiatan itu, masyarakat yang datang diperkenankan membeli beras SPHP seharga Rp52.000 per lima kilogram maksimal dua kemasan. Pembatasan diterapkan agar penyaluran terbagi merata. Menurut dia, berdasarkan hasil penghitungan beras sebanyak 10 kilogram itu bisa mencukupi kebutuhan warga untuk selama satu bulan. Jika ingin membeli beras dalam jumlah banyak, kata Elmi, masyarakat disarankan mendatangi pasar induk sampai toko modern karena komoditas tersebut selalu tersedia.

Baca juga: KAI Cirebon sediakan 91.520 tiket untuk angkutan Lebaran 2024

Baca juga: Bapanas tinjau stok dan penyaluran beras SPHP di gudang Bulog Cirebon “Khusus beras nanti dipakai tinta bagi yang sudah membeli, jadi tidak bisa antre lagi. Pembatasan itu tujuannya supaya semakin banyak orang kebagian. Kalau beli banyak-banyak jangan di GPM,” ujarnya. Ia menjelaskan Program GPM dinilai efektif dalam menjaga harga beras tidak naik ke nilai yang lebih tinggi, serta memberikan kemudahan bagi warga untuk membeli beras murah berkualitas. Selain itu, lanjut Elmi, masyarakat diimbau untuk tidak “punic buying” ataupun menimbun beras karena hal tersebut dapat mengganggu suplai ke pasaran. Dia menyatakan bahwa beberapa daerah produsen beras sudah memastikan bisa melakukan panen raya pada April 2024, sehingga ketersediaan beras di pasaran kembali stabil yang nantinya berdampak ke penurunan harga. “Untuk sekarang sudah stabil, tapi angkanya cukup tinggi. Harga beras medium sekarang Rp14.500 per kilogram dan premium sekitar Rp16.000-Rp17.000 per kilogram, tetapi tidak ada kenaikan,” jelasnya. Elmi berharap dengan program GPM dan kebijakan guna pengendalian inflasi yang dikeluarkan Pemkot Cirebon, bisa membuat harga komoditas pokok masyarakat turun. Sementara itu Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cirebon Aris Budiyanto menyampaikan berdasarkan hasil pemantauan di daerahnya, terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 104,14 pada Januari menjadi 104,71 di bulan Februari 2024. “Perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2024 secara umum menunjukkan adanya kenaikan,” imbuhnya. Aris menyebut dari hal tersebut, selama Februari 2024 Kota Cirebon mengalami inflasi sebesar 2,19 persen (year on year/yoy) dengan tingkat inflasi 0,55 persen (month to month/mtm) serta 0,59 persen (year to date/ytd). “Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi (mtm) yakni beras 0,34 persen, daging ayam ras dan telur ayam ras masing-masing 0,08 persen, cabai merah sebesar 0,06 persen, cabai rawit serta cabai hijau masing-masing 0,02 persen,” ucap dia.

Baca juga: Pemkot Cirebon targetkan 4 juta turis datang berwisata pada 2024

Baca juga: Bulog Cirebon bantu empat pemda sediakan beras murah untuk warga

Baca juga: Pemkab Cirebon distribusikan 20 ton beras murah ke desa rawan pangan

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：dragon77、mafia slot indonesia、intan77

Terkait：gasslot、tenor pinjam duit、agen slot gampang menang、cara memakai kredivo di shopee、heylink slot gacor、dolarslot88、daftar judi slot gacor、cara kredit hp mudah、buku mimpi 2d 77、shibatoto rtp

---

---

bab terbaru：cara meminjam uang di akulaku（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08