slot gacor ewallet

Tuan Tianqi

Sengkarut Polemik Pangan, Masalah Klasik Minim Solusi******

Penjual olahan kedelai kini hanya menjual tempesejak Senin (5/12) dengan harga yang meroket nyaris 100 persen. Pasalnya, sejak hari itu, tahu'menghilang' dari pasar Jakarta maupun Depok.

Ipang selaku penjual tahu dan tempe di PD Pasar Jaya Pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengaku sudah tidak menjual tahu sejak awal pekan ini. Ia mengatakan hal ini dikarenakan produsen tahu tengah mogok produksi.

"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo Paguyuban Penjual Tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Selain langkanya tahu, masalah lain di sektor pangan adalah cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan pun terancam kritis.

Data Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan cadangan pangan pemerintah di Bulog dan BUMN pangan kritis. Setidaknya ada 10 bahan pangan yang pasokannya kritis, mulai dari beras, kedelai, hingga telur ayam.

"Untuk cadangan pangan di Bulog dan BUMN pangan ini memang saat ini kita hanya punya beras, gula pasir, daging kerbau, ya sedikit," ujar Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (5/12).

Menanggapi kondisi itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan cadangan pangan pemerintah (CPP) secara riil hanya beras. Menurutnya, cadangan lain, seperti daging kerbau hingga gula bukan milik pemerintah dan hanya berupa penugasan kepada Bulog.

Khudori menegaskan sampai saat ini sebetulnya pemerintah belum menetapkan secara riil cadangan beras pemerintah itu jumlahnya berapa, bagaimana penetapannya, berapa lama harus disimpan, lalu bagaimana ketika beras yang disimpan itu rusak atau turun mutu. Ia juga mempertanyakan bagaimana penyaluran beras tersebut, penetapan harga, hingga rafaksi kualitasnya.

Menurutnya, pemerintah tak punya instrumen untuk melakukan intervensi pasar. Ia bahkan menegaskan pemerintah tidak punya cadangan stok bahan pangan untuk melakukan intervensi harga di pasar yang sekarang berimbas pada beras dan kedelai di mana harganya terus meroket.

"Untuk kedelai, memang akar masalahnya kan enggak berubah sebetulnya. Kita itu sampai hari ini, mungkin 90 persen tergantung kepada impor. Kalau harga kedelai di pasar dunia itu sedang naik dan pada saat yang sama rupiah kita juga terpuruk, harga kedelai akan sangat-sangat mahal. Itulah yang terjadi hari ini dan itu kejadian yang selalu berulang karena ketergantungan kita yang sangat besar itu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Ia menegaskan pemerintah tidak pernah mengatur soal pasokan pangan secara rinci. Padahal, pemerintah mendapatkan mandat untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan jika merujuk UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Barulah setelah muncul Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Indonesia mencoba membenahi satu per satu kebobrokan tersebut.

Khudori mengatakan beberapa instrumen yang harus disiapkan pemerintah untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan adalah stok, kesediaan cadangan, dan pengaturan harga. Ia lantas menyoroti Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang baru terbentuk pada tahun lalu melalui Perpres Nomor 66 Tahun 2021.

"Setelah 10 tahun menunggu amanat UU itu (Bapanas) baru terbentuk tahun lalu, tapi riil ketuanya ditunjuk itu Februari lalu, jadi belum ada setahun juga. Strukturnya terbentuk kira-kira Juni atau Juli, baru setelah itu mereka bekerja. Jadi memang sangat-sangat terlambat, hari-hari ini kalau pemerintah tidak punya instrumen untuk melakukan intervensi, ya begitulah keadaannya. Karena memang sampai hari ini pemerintah belum pernah mengaturnya, sebelum Perpres 125/2022 itu keluar," tegasnya.

Selama ini Khudori menilai pemerintah tidak pernah melakukan penugasan kepada BUMN pangan untuk menyerap hasil panen petani, kecuali beras. Menurutnya, ketika pemerintah sudah mulai menetapkan cadangan pangan pemerintah (CPP), maka harus segera ditentukan harga pembelian pemerintah (HPP) agar petani tetap untung dan diberlakukan harga penjualan di tingkat konsumen.

Untuk bisa mengatur dan memastikan itu, Khudori mengatakan pemerintah harus punya instrumen stok cadangan yang setiap saat bisa digunakan untuk stabilisasi dan intervensi ketika terjadi kegagalan pasar. Jika harga di pasar tinggi, stok tersebut bisa diguyur ke pasar supaya harga mencapai level seperti yang ditetapkan dalam harga acuan penjualan di tingkat konsumen.

"Dengan cara seperti itu tercapailah tujuan stabilisasi pasokan dan harga, walaupun komoditas itu kita impor. Tinggal mengatur saja kan bagaimana impor itu harus dipastikan supaya stok di sini aman setiap saat," ujar Khudori.

Poin-poin penting yang disorot Khudori untuk menuntaskan masalah sengkarut stok dan harga bahan pangan, antara lain kebijakan yang jelas mengenai harga CPP di Perpres Nomor 125 Tahun 2022, jumlah cadangan pangan, rafaksi harga terkait kualitas, waktu penyimpanan, hingga outlet penyaluran yang pasti. Ia menegaskan harus ada integrasi kebijakan di hulu, di tengah berupa pengelolaan dan pendistribusian ke seluruh wilayah, dan penyaluran di hilir.

Pemerintah Gagal Lindungi Produksi Beras Hingga Risiko Stunting

Sun Wukong yang paling kerasukan

52 Pemda Abai Titah Jokowi soal Kendalikan Inflasi******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan 52 pemerintah daerah tidak melakukan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait upaya pengendalian inflasidi wilayahnya masing-masing.

"Masih ada 52 daerah ini saya punya datanya yang belum melakukan sama sekali upaya (pengendalian inflasi). Mudah-mudahan data saya yang salah ini," kata Tito saat rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Jakarta Pusat, Senin (5/12).

Padahal, pihaknya bersama pemda telah menyusun pedoman sembilan langkah untuk menghadapi dan mengendalikan inflasi di tiap daerah.

Sementara, 139 daerah melakukan 4-5 upaya konkret, sedangkan 256 daerah lainnya hanya melakukan 1-3 usaha untuk mengendalikan inflasi. Sedangkan, 52 pemerintah daerah tercatat tidak melakukan upaya apapun.

"Ini tolong teman-teman wartawan di sini, diekspos saja (52 pemerintah daerah), biar publik nanti melihat siapa yang kerja siapa yang tidak," sentil Tito.

Enam upaya konkret yang telah dirumuskan itu adalah melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi, dan gerakan menanam.

Termasuk dua lainnya adalah merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) dan dukungan transportasi dari APBD.

Berikut daftar 52 daerah yang disebut tidak melakukan upaya pengendalian inflasi:
1. Toba Samosir
2. Simalungun
3. Nias Selatan
4. Kota Padang Sidempuan
5. Kota Gunungsitoli
6. Pesisir Selatan
7. Kuantan Singingi
8. Pelalawan
9. Merangin
10. Ogan Komering Ilir
11. Musi Banyuasin
12. Bangka
13. Lingga
14. Majalengka
15. Boyolali
16. Jepara
17. Demak
18. Malang
18. Kabupaten Malang
19. Bondowoso
20. Pamekasan
21. Sumbawa Barat
22. Lembata
23. Manggarai Barat
24. Sumba Barat Daya
25. Bengkayang
26. Melawi
27. Kotawaringin Barat
28. Kapuas
29. Lamandau
30. Bulungan
31. Pinrang
32. Luwu
33. Luwu Utawa
34. Konawe Selatan
35. Kolaka Timur
36. Gorontalo Utara
37. Mamasa
38. Mamuju Utara
39. Pegunungan Arfak
40. Merauke
41. Jayawijaya
42. Jayapura
43. Nabire
44. Kepulauan Yapen
45. Pegunungan Bintang
46. Tolikara
47. Waropen
48. Mamberamo Raya
49. Mamberamo Tengah
50. Yalimo
51. Intan Jaya
52. Deiyai

[Gambas:Video CNN]

kemabukan

Pemprov DKI Ungkap Sederet Manfaat Tergabung Bersama Jakpreneur******

Program unggulan Pemprov DKI Jakarta, Jakpreneur memastikan masyarakat yang terdaftar menjadi UMKM Jakpreneur akan mendapatkan sejumlah manfaat selama keanggotaannya.

Beberapa manfaat tersebut di antaranya para pelaku UMKM dapat menerima pelatihan, pendampingan, dibantu perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan fasilitas permodalan.

"Fasilitas sarana dan prasarana juga disediakan ketika mengikuti program Jakpreneur. Misalnya, perizinan usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP), kemudahan akses ke permodalan dari perbankan atau lembaga lainnya," sebagaimana dikutip dari laman resmi Jakpreneur , Jakarta Smart City.

Upaya ini diharapkan dapat mencapai perubahan pola pikir kewirausahaan, membantu mencari penyelesaian permasalahan usaha dan membentuk pelaku usaha yang unggul.

Terkait dengan bantuan pemasaran produk, Jakpreneur juga menyediakan akses pemasaran untuk memperluas pangsa pasar peserta Jakpreneur.

Pemasaran produk peserta oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Jakpreneur dilakukan melalui Bazaar di tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional.

Selain itu, UMKM Jakarta juga diberikan akses pemasaran Pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem e-order. Selain itu, Jakpreneur juga berkolaborasi dengan Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab untuk membantu pemasaran produk UMKM Jakpreneur melalui market place.

UMKM Jakarta juga diberikan pelatihan terkait pembukuan keuangan yang berkolaborasi dengan organisasi lain seperti, pemanfaatan QRIS Bank Indonesia, pemanfaatan aplikasi pembukuan online seperti SIAPIK, Buku Kas dan lain sebagainya.

Dari pelaporan keuangan baik, peserta Jakpreneur dapat difasilitasi untuk mengakses permodalan ke Perbankan maupun Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. salah satu kolaborator permodalan Jakpreneur yaitu Bank DKI dengan program KUR, Monas Pemula, dan Monas 25.

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

Pengusaha Proyeksi Ekonomi RI Tumbuh Maksimal 5,56 Persen 2023******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksipertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,15 persen hingga maksimal 5,56 persen pada 2023 mendatang.

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengaku optimistis dengan target tersebut, tetapi tetap mewaspadai situasi global.

"Kami yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai di atas 5 persen, bisa lebih tinggi lagi kalau pemerintah bekerja keras. Tapi ada juga faktor global yang perlu diantisipasi," kata Hariyadi dalam webinar Proyeksi Ekonomi Indonesia, dikutip Antara, Senin (5/12).

Di sisi lain, ia memperkirakan permintaan terhadap barang-barang di luar pangan turun cukup besar, seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Per Oktober 2022, sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki bahkan tercatat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 79 ribu pekerja di Jawa Barat.

Melihat kondisi itu, Hariyadi menyarankan pemerintah membuat aturan yang lebih fleksibel, termasuk dengan mengizinkan pengurangan jam kerja dan pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

"Ini dilonggarkan dulu sampai situasi menjadi lebih baik untuk sektor yang tadi disebutkan," tuturnya.

Selain itu, perjanjian perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa juga perlu dipercepat. Indonesia dinilai bisa mengambil peluang di tengah ancaman resesi Eropa.

"Kita punya potensi masuk ke Eropa di tengah resesi mereka. Karena konsumen Eropa sudah tidak ingin mengkonsumsi produk negara yang dianggap melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) seperti Myanmar dan Bangladesh, tapi Indonesia masih dianggap baik," ujar Hariyadi.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi terlarang

Pemerintah Resmikan Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa di Batam******

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus(KEK) Nongsa di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Peresmian beroperasinya KEK Nongsa ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Ketua Dewan Nasional KEK Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Nomor 4 Tahun 2022.

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Elen Setiadi mengatakan peresmian KEK Nongsa sudah berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan dan dinilai sudah layak beroperasi.

Selain itu, yang lebih penting lagi, yaitu pengelola KEK sudah bisa mengundang investor untuk masuk dan mengembangkan kegiatan yang ada di dalamnya.

Nah, untuk mendukung kesiapan operasinya KEK Nongsa, lanjut Elen, Dewan Nasional KEK dan Kemenko Perekonomian menetapkan salah satu dari pejabat Badan Pengusahaan (BP) Batam sebagai Pelaksana Tugas Administrator di KEK.

"Kenapa ini agak berbeda dengan (KEK) yang lain? Yang lainnya tersendiri, tapi ini dilekatkan ke BP Batam. Karena banyak hal, termasuk perihal lahan yang dalam penguasaan BP Batam, sehingga ada sinkronisasi untuk operasional di lapangan," jelasnya.

Pengembangan KEK Nongsa ditujukan sebagai pusat digital. Salah satunya, yang sudah terealisasi adalah pusat data, di mana saat ini sudah ada tiga investor yang masuk dengan nilai investasi Rp2,6 triliun.

"Dan itu sudah mulai dikembangkan. Sudah ada tiga investor dan tiga pengembangan pusat data, dua dari internasional dan satu dari pemerintah pusat. Pemerintah meletakkan pusat data nasional di sini, jadi nasional punya tiga pusat data. Salah satunya di Nongsa," terang Elen.

"Dan ini sudah diserahterimakan lahannya oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dan akan mulai dibangun awal Januari 2023. Sehingga, kami harapkan pusat data nasional akhir 2023 nanti sudah mulai selesai dan dapat beroperasi," lanjutnya.

Kemenko Perekonomian menargetkan pengelola Nongsa dapat menciptakan lapangan kerja dari beroperasinya KEK baru ini. Lapangan yang sudah tersedia saat ini sebanyak 1.600 tenaga kerja yang sudah terserap dalam investasi ini.

[Gambas:Video CNN]

Kecintaan pada hiburan Korea

Badan Pangan Wanti******

Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah perlu mewaspadai kenaikan harga beras, cabai, dan telur ayamras menjelang natal dan tahun baru.

Demi mencegah ancaman kenaikan harga itu, pihaknya bersama pelaku usaha, BUMN dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya sedang bahu membahu mengamankan pasokan.

"Jelang Nataru, beberapa komoditas yang kita harus waspadai kenaikannya adalah beras, telur, cabai. Kita sekarang sedang kerja keras bersama pelaku-pelaku usaha, dengan BUMN di bidang pangan ada Bulog, ID Food dan seluruh dinas terkait," kata Arief seperti dikutip dari Antara, Selasa (6/12).

"Misal kurang gula, kita bisa lakukan mobilisasi stok dari daerah surplus ke daerah defisit. Lalu minyak goreng, cabai, ini kita minta teman-teman komunikasi, kerja sama antar daerah, jadi saling isi dari wilayah surplus ke defisit," katanya.

Arief mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan intervensi apabila terjadi lonjakan harga pada sejumlah komoditas tersebut.

Dia menjelaskan bahwa untuk komoditas pangan pokok beras, Bulog akan terus melakukan intervensi dengan operasi pasar. Bulog disebutkan telah menggelontorkan 1 juta ton beras selama 2022 untuk mengintervensi harga di pasar agar tidak naik terlalu tinggi.

"Jadi hari ini sudah ada intervensinya Bulog. Kita masih ada 514 ribu ton yang kita akan terus intervensi sampai Desember dan Januari," katanya.

Badan Pangan Nasional juga melakukan upaya pengendalian inflasi pangan pada akhir tahun dengan menggelar pangan murah di berbagai daerah, serta memobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit.

[Gambas:Video CNN]

Mobilisasi pangan yang dilakukan melalui fasilitasi distribusi atau Business to Business (B2B)dari daerah surplus ke daerah defisit tersebut akan dilaksanakan dari minggu pertama hingga ketiga Desember.

Panel Harga NFA mencatat harga beras medium hingga Selasa (6/12) mencapai Rp11.260 per kg atau naik 0,18 persen dari hari sebelumnya. Harga telur ayam ras tercatat sebesar Rp29.300 per kg, naik 0,45 persen dari hari sebelumnya.

Sedangkan untuk harga cabai rawit merah mencapai Rp47.120 per kg atau meningkat 3,04 persen, dan cabai merah keriting sebesar Rp 34.630 per kg, meningkat 0,61 persen.