agen slot 138 152Jutaan kata 269103Orang-orang telah membaca serialisasi
《rtp ojktoto》
Undang 1.500 tamu, pernikahan putra Paku Alam X bakal dihadiri Wapres******
Di sini dari dulu tidak pernah melakukan adanya kirab, kecuali kalau jumenengan atau penobatan seorang adipatiYogyakarta (ANTARA) - Pura Pakualaman memastikan tidak ada kirab pengantin dalam prosesi Dhaup Ageng atau pernikahan agung putra bungsu penguasa Pura Pakualaman Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPAA) Paku Alam X, Bendara Pangeran Harya (BPH) Kusumo Kuntonugroho, dengan Laily Annisa Kusumastuti.
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Rafael Alun pikir******
Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menyatakan pikir-pikir atas vonis tersebut. Oleh karenanya, Rafael Alun dan JPU KPK akan pikir-pikir selama satu minggu untuk kemudian menyatakan sikap menerima atau banding terhadap putusan itu.
"Berarti sama-sama menyatakan pikir-pikir, berarti putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Jadi, supaya digunakan haknya selama satu minggu, tujuh hari, terhitung mulai besok," kata Hakim Ketua Suparman Nyompa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin.
Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider tiga bulan penjara dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar Rp500 juta, jika tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama tiga bulan," ucap Suparman.
Baca juga: Rafael Alun Trisambodo divonis 14 tahun penjara
Selain itu, Rafael Alun juga dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp10,79 miliar dalam kurun waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap subsider tiga tahun penjara.
"Menetapkan masa penahanan yang tekah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," sambung hakim Suparman.
Di sisi lain, majelis hakim menyatakan pengabdian sebagai PNS selama lebih dari 30 tahun menjadi pertimbangan meringankan bagi Rafael.
"Keadaan yang meringankan, terdakwa telah bekerja pada negara sebagai pegawai negeri selama lebih 30 tahun," ucap Suprman.
Dua pertimbangan meringankan lainnya adalah Rafael Alun memiliki tanggungan keluarga serta belum pernah dihukum sebelumnya.
"Keadaan yang memberatkan, terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana korupsi," tambah Suparman.
Baca juga: Mengabdi PNS selama lebih 30 tahun jadi pertimbangan meringankan RAT
Menurut majelis hakim, Rafael Alun terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU, sebagaimana dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga JPU KPK. Dengan demikian, Rafael dinyatakan melanggar seluruh pasal yang didakwakan.
Pertama, Rafael melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kedua, Pasal 3 Ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kedua.
Ketiga, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan ketiga.
Sebelumnya, Senin (11/12/2023), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman 14 tahun kurungan penjara serta pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp18.994.806.137,00, subsider 3 tahun.
Baca juga: KPK yakin Rafael Alun diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor
Baca juga: Rafael Alun minta dilepaskan dari segala tuntutan
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
KPK periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana******
"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi PPK Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020 Budy Silvana," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Selain itu, penyidik KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tavip Joko dan advokat Admiral Herdi Pratama sebagai saksi terkait perkara yang sama.
Baca juga: KPK cegah lima orang ke luar negeri terkait penyidikan di Kemenkes
Meski demikian, Ali belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal keterangan yang akan didalami penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.
Sebelumnya, pada Kamis, 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan.
Informasi soal penyidikan ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023) malam.
"Pengadaan APD, apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik juga sudah kita tanda tangani," kata Alex.
Baca juga: KPK sebut korupsi APD di Kemenkes rugikan negara ratusan miliar rupiah
Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.
Akan tetapi, Alex belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan penyidik lembaga antirasuah sebagai tersangka dalam kasus ini. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk lima juta set APD.
Dugaan sementara kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah dan sangat mungkin berkembang.
KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.
Baca juga: Menkes: Terburu-buru belanja APD di awal pandemi picu dugaan korupsi
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD
Baca juga: Kemenkes: Dugaan korupsi APD jadi evaluasi pencegahan KKN
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
Label:slot gacor onix、voucher alfamidi、agen asia slot 88
Terkait:kingdom 888 slot、pinjaman online tanpa ditolak、erek erek potong rambut、dewa slot 88 link alternatif、google slot gacor、cara pinjam uang di line bank、mariowin、39 togel、link permainan slot、buku mimpi ular togel
bab terbaru:situs judi slot resmi dan terpercaya(2024-06-28)
Perbarui waktu:2024-06-28
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024
sudah menjadi persoalan lama, seharusnya ada solusinyaSerang (ANTARA) - Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Kota Serang, Banten, Minggu. membuat beberapa titik jalan hingga permukiman warga terendam banjir. Aprilia Nuridah warga lingkungan Kantin Garuda, yang terdampak banjir, di Serang, Banten, Minggu, mengatakan air mulai meninggi dan masuk ke dalam rumah sekitar pukul 11.43 WIB. "Sejak hujan deras tadi. Air mulai naik sekitar pukul 11.43 WIB dan masuk ke dalam rumah," katanya. Aprilia mengungkapkan, kejadian serupa memang kerap terjadi ketika hujan deras mengguyur wilayahnya, kali ini di jalan pemukiman sampai sepinggang orang dewasa. "Padahal hujannya mah sebentar tapi deres banget. Tinggi air itu sampai sepinggang orang kalau jalan sampe ke ujung lagi," ungkapnya.
Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
satu desa sektoral barat laut-utara itu harus dikosongkanWulanggitang (ANTARA) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengimbau warga untuk meninggalkan atau mengosongkan Desa Dulipali di Kecamatan Ile Bura, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) pascakenaikan status Gunung Lewotobi Laki-laki dari level III atau Siaga menjadi level IV atau Awas. "Untuk saat ini satu desa sektoral barat laut-utara itu harus dikosongkan. Dari peta KRB itu Desa Dulipali," kata Ketua Pos Pengamatan Gunung api Lewotobi Laki-laki, Herman Yosep di Wulanggitang, Flores Timur, Rabu dini hari. PVMBG menyatakan kenaikan status gunung sejak Selasa pukul 23.00 WITA. Secara visual selama 1-9 Januari 2024 adanya aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi Laki-laki yang menunjukkan peningkatan tinggi kolom erupsi maksimum 1.500 meter dari pusat erupsi yang berada pada area sebelah barat laut-utara kawah.
Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024
《rtp ojktoto》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,neo bank pinjaman onlineHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《rtp ojktoto》bab terbaru。