star777

Pedang mendominasi gunung dan sungai

situs lagi gacor

Staf Erick Thohir Buka 3 Alasan Prabowo Bisa Hadir di Acara Natal BUMN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkap tiga alasan Prabowo Subianto bisa hadir dan diundang dalam perayaan Natalkeluarga besar BUMN.

Alasan itu ia sampaikan terkait dugaan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud bahwa kehadiran tersebut merupakan konspirasi pemerintah untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 mendatang.

Arya membantah dugaan itu. Ia mengatakan kedatangan Prabowo dalam acara itu tak terkait dengan pilpres. Menurutnya, kehadiran dilatarbelakangi tiga alasan.

"Beliau adalah menteri teknis dari BUMN seperti Pindad, PAL, PTDI, LEN, Dahana," ujar Arya dalam keterangannya suara ke wartawan, Rabu (17/1).

Sedangkan alasan ketiga, Prabowo adalah keluarga besar BUMN. Arya mengatakan Prabowo memiliki kaitan erat dengan BUMN.

Kakek Prabowo yaitu Margono Djojohadikoesoemo adalah pendiri BNI.

"Sehingga wajar kami tidak mengundang Pak Anies, ataupun Pak Ganjar di acara Natal BUMN. Jadi nggak usah dipolemikkan," tutur Arya.

Lihat Juga : Ahok Curhat soal Miris Kerja di BUMN

Prabowo terpantau menghadiri acara perayaan natal yang diselenggarakan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan juga perusahaan-perusahaan BUMN pada Senin (15/) sore.

Acara tersebut dihadiri oleh sekiranya 7.000 pegawai dari Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Pertamina, dan PT PLN.

Acara diselenggarakan di Hall B Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat.

Prabowo terlihat memasuki area acara itu bersama Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qouma.

TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD menduga ada konspirasi yang dirancang untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 dari kehadiran Prabowo di acara Natal tersebut.

Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Rabu (17/1) mengatakan kehadiran Prabowo di acara tersebut menunjukkan pelaksanaan kampanye Pilpres sudah penuh kecurangan.

Dan kecurangan itu katanya sudah melibatkan pemerintah. Pasalnya, Erick Thohir yang merupakan menteri BUMN hanya mengundang Prabowo di acara itu.

Menurutnya, hal itu jadi sinyal keberpihakan. Walaupun Prabowo adalah menteri pertahanan, status dia saat ini tidak bisa dilepaskan dari calon presiden.

"Di balik itu kan publik akan melihat bahwa ini satu sinyal keberpihakan. Kalau dia mau fair, dia harus undang semua paslon semua capres kalau ingin fair," katanya.

"Saya melihat ada konspirasi untuk memenangkan paslon tertentu khususnya paslon nomor 2. Kalau kita biarkan ini, akan menjadi cacat ya buat pemilu, buat pilpres yang kita adakan kali ini," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

(detik.com/agt)

Kiamat Pembunuh

winslot88

Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru******

Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi memberi lima poin panduan bagi pembentuk undang-undang dalam menyusun ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang baru untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan seterusnya.

"Mahkamah berpendapat berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7/2017 (tentang Pemilu) perlu segera dilakukan perubahan dengan memerhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal," demikian bunyi pertimbangan hukum MK yang dikutip dari salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023, sebagaimana diunduh di Jakarta, Jumat.

Pada poin pertama, MK menyatakan ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

"(3) Perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; (4) perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029,” urai MK.

Adapun poin kelima adalah perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memperhatikan penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam sidang pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi “Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan di kali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan”.

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Saya ingin menjadi: yang terkuat

link gacor jam sekarang

Kemenkeu sebut insentif pajak fasilitasi tes pasar kendaraan listrik******

Jakarta (ANTARA) - Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rustam Effendi mengatakan bahwa kebijakan pemberian insentif pajak pada impor kendaraan listrik memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk melakukan tes pasar.

“Akhirnya, (insentif) sebagai jalan untuk memberikan fasilitas semacam tes pasar itu sebenarnya sangat logis dengan berbagai macam prospek. Itu sangat logis,” ujar Rustam dalam acara bertajuk, “Update dan Sosialisasi Insentif atas Investasi KBLBB kepada Stakeholder” yang digelar di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Rustam mengatakan akan lebih baik apabila masyarakat disuguhi model kendaraan listrik yang lebih beragam.

Akan tetapi, kata dia, terdapat keraguan dari sejumlah produsen kendaraan listrik luar negeri akibat beban pajak yang berlapis, seperti pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga bea masuk.

“Mereka untuk masuk ke Indonesia (jadi) ragu-ragu. ‘Ini saya jual ke dalam, laku nggak dengan beban pajak yang 50 persen, bea masuk, ditambah PPNBM?’,” ujar Rustam.

Baca juga: Kemenkeu: Pemerintah dukung habis-habisan industri kendaraan listrik

Oleh karena itu, menurut Rustam, sangatlah tepat memberikan insentif berupa bea masuk 0 persen untuk impor kendaraan listrik, baik dalam bentuk utuh (CBU) maupun terurai lengkap (CKD), pengurangan pajak penghasilan (PPh) 100 persen untuk badan usaha yang melakukan kegiatan produksi, perakitan, dan/atau impor kendaraan listrik.

Kemudian, juga terdapat insentif berupa pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah 15 persen untuk impor mobil listrik, dan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 10 persen untuk pembelian mobil listrik.

Ia berpandangan bahwa berbagai insentif tersebut menjawab keraguan para produsen kendaraan listrik yang belum masuk ke Indonesia, dengan cara memberi kesempatan bagi mereka untuk mencoba pasar.

“Saya kira logika ini sangat baik untuk memberikan insentif CBU,” kata Rustam.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan mendukung penuh terkait kebijakan kendaraan listrik atau electric vehicledi Indonesia.

“Jadi, harapannya, harusnya dari pabrikan global itu nggak ragu-ragu lagi,” ucap Rustam.

Baca juga: Total investasi perakitan kendaraan listrik RI capai Rp4,49 triliun

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Pangeran Daxia

arisan4d com

Pabrik Chandra Asri di Cilegon Minta Maaf atas Bau yang Ganggu Warga******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Chandra Asri Pacific Tbk menyampaikan permohonan maafnya atas bau menyengat yang mengganggu kenyamanan warga Cilegon, Banten.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan," ujar Corporate Shared Value Departmen Manager PT Chandra Asri Wawan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/1), mengutip detiknews.

Wawan menyebut, bau menyengat tersebut berasal dari pembakaran atau flaringyang dilakukan perusahaan di cerobong asap. Perusahaan, sebutnya, terpaksa melakukan pembakaran akibat adanya gangguan alat produksi di pabrik.

Lihat Juga : Bau Menyengat dari Pabrik Kimia di Cilegon, Anak SD Muntah-muntah

Diberitakan sebelumnya, warga di tiga kecamatan di Kota Cilegon, Banten mengeluhkan bau menyengat yang memicu pusing dan mual. Sejumlah anak bahkan mengalami muntah-muntah.

Bau tak sedap itu berasal dari pembakaran gas di pabrik kimia milik PT Chandra Asri Petrochemicals.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon bahkan menerima informasi bahwa bau tersebut tercium hingga wilayah Bojonegara, Kabupaten Serang.

Baca berita selengkapnya di sini.

(asr/asr)

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan Yan Xiaoyun

51 togel

Pengusaha Minta Pemerintah Perhatikan UMKM Seperti China******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha meminta Kementerian Keuanganmemperlakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan Chinaterhadap pengusaha cilik mereka.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Juan Permata Adoe menyebut China adalah salah satu pengimpor terbesar barang-barang Indonesia. Di lain sisi, Negeri Tirai Bambu itu ia klaim punya kebijakan pemberian rabat 12 persen bagi UMKM yang mengekspor produknya.

Juan menegaskan jika ingin terjadi peningkatan ekspor UMKM lokal, Indonesia perlu mengimbangi kerja sama bilateral yang ada. Salah satu benchmark-nya adalah dengan China yang memberikan rabat alias potongan pajak.

"Mestinya kita harus bisa menyamakan kebijakan China dengan 12 persen memberikan rabat, Indonesia juga harus memberikan rabat 12 persen. Kepada siapa kami mengusulkannya? Melalui Kementerian UKM. Waktu kami berdiskusi, Pak Teten bilang, 'Ini duit dari mana?'," jelasnya dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Nah, ini memang ranahnya ada di Kementerian Keuangan, ini budget-nya ada di situ. Ini harus jadi dorongan kepada semua industri untuk mendorong agar mempunyai kesamaan perilaku terhadap UMKM-nya, karena di China UMKM-nya sudah pasti begitu (mendapatkan rabat pajak ekspor 12 persen)," imbuh Juan.

Di lain sisi, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) heran dengan sikap pemerintah yang malah membatasi impor. Menurutnya, ini justru mempersulit pengusaha, terutama di sektor ritel.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut langkah itu berpotensi menimbulkan masalah baru, alih-alih mewujudkan tujuan membesarkan industri dalam negeri atau produk-produk lokal.

"Kami dari APPBI mengusulkan kepada pemerintah, jika memang tujuannya adalah untuk melindungi produk dalam negeri, saya kira kurang tepat dengan pembatasan impor. Seharusnya produk dalam negeri itu yang diberi insentif, dibantu dengan segala fasilitas untuk berkembang, bukan dengan cara membatasi impor," saran Alphonsus.

"Apalagi ritel ini, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," tambahnya.

Keluhan serupa juga disampaikan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka keberatan jika impor barang-barang ritel untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanah air dibatasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan Hippindo dan pengusaha lain tersebut. Ia menekankan pemerintah masih perlu belajar dari perkembangan sektor ritel di negara lain sebagai pembanding dalam membuat kebijakan.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," ucap Airlangga dalam sambutannya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Setan mengganggu langit

oxslot88

7 Daerah Tetapkan Pajak Hiburan 75 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tujuh daerah menetapkan pajak hiburantertentu sebesar 75 persen atau batas tertinggi pungutan sektor tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) ditetapkan besaran pajak hiburan sektor tertentu seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa minimal 40 persen dan maksimal 75 persen.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati mengatakan ketujuh daerah itu sudah menetapkan pungutan tinggi sejak UU lama yakni UU Nomor 28 Tahun 2009.

Adapun daerah tersebut adalah Kabupaten Siak (Riau), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Jambi), Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan), serta Kabupaten Belitung Timur (Kepulauan Bangka Belitung).

Selanjutnya, ada juga Kabupaten Lebak (Banten), Kabupaten Grobogan (Jawa Tengah), serta Kota Tual (Maluku).

Lydia menekankan, tapi tidak semua sektor hiburan pajaknya di atas 40 persen. Sektor hiburan lainnya seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana dan lainnya justru turun dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen.

"Ada penurunan tarif yang ditetapkan UU yang semula jasa kesenian dan hiburan umum itu sampai dengan 35 persen dengan UU ini menjadi sampai dengan 10 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)