nama slot gacor

musik4d777 777Jutaan kata 150849Orang-orang telah membaca serialisasi

《nama slot gacor》

Mantan Wakil Kepala BSSN tidak gentar hadapi pesaingnya di Pilkada DKI******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Komjen Polisi (Purn) Dharma Pongrekun menyatakan tidak gentar menghadapi pesaingnya di Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.

"Ada wajah gentar terlihat dari saya?," kata dia usai deklarasi di Gedung Juang 45 Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan hanya takut kepada Allah yang memiliki seluruh dunia ini. "Saya cuma takut sama Allah. Dia Yang Maha Kuasa dan Dia punya semua. Jika Allah meridhoi maka akan jadi," katanya.

Dharma Pongrekun telah mendeklarasikan diri maju dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2024.
"Hari ini saya deklarasi maju di Pilgub DKI Jakarta 2024 dari jalur independen," kata dia.

Baca juga: Legislator duga ada kampanye dini terkait stiker Heru di halte

Lulusan terbaik Akpol 1988 A ini memiliki satu visi yang membawa dirinya ingin bertarung dalam pemilihan gubernur (pilgub), yakni "Selamatkan jiwa Keluarga Kita".

"Menjadikan keselamatan dengan melindungi, melayani dan mengayomi jiwa keluarga masyarakat DKI Jakarta sebagai prioritas utama dan hukum tertinggi," kata dia.

Dharma menawarkan lima misi. Pertama, memberikan kebebasan kepada warga DKI Jakarta untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

"Saya akan memastikan setiap orang dapat beribadah secara tenang dimana pun dan kapan pun dan tanpa perlu dihambat oleh pihak mana pun," kata dia.

Kedua, dirinya akan mencabut atau memperbaiki kembali semua kebijakan yang tidak prorakyat. Jika terpilih sebagai gubernur, ia akan memperbaiki atau bahkan mencabut semua kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat Jakarta.

Baca juga: Persiapan Pilgub 2024, KPU DKI terus berkoordinasi dengan pemprov

Ketiga, memastikan semua pelayanan masyarakat dipermudah sekaligus memangkas akar korupsi.

Ia mengatakan meski tak lagi menjadi pusat pemerintahan ke depan karena keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN), ia akan memastikan Jakarta tetap menjadi kota perdagangan, pusat ekonomi dan bisnis.

"Kami mendukung terus berlanjut pengembangan pariwisata dan maritim untuk mendatangkan lebih banyak pendapatan demi kesejahteraan rakyat Jakarta," kata dia.

Keempat, tidak akan ada mandatori apapun khususnya masalah kesehatan dan memperbaiki metode pengobatan dan terakhir. Kelima, memperbaiki kualitas pendidikan yang berakhlak agar generasi muda menjadi manusia beradab.
Baca juga: Komjen (purn) Dharma Pongrekun deklarasi maju di Pilgub DKI Jakarta

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Yusril tanggapi kabar dirinya gantikan Mahfud MD******

Belitung (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan soal kabar yang menyebutkan dirinya akan menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

"Sampai saat ini saya belum tahu soal itu," katanya di Tanjung Pandan, Belitung, Jumat.

Hal ini disampaikan Yusril usai menghadiri kegiatan silaturahmi dan diskusi bersama Pj Bupati Belitung, Yuspian beserta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Ia mengaku sampai saat ini belum tahu menahu soal dirinya yang disebut-sebut akan menggantikan  Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

"Saya hanya mendengar kabar saja kalau lebih lanjutnya saya belum tahu," ujarnya.

Yusril tidak menampik, pada saat terjadinya perombakan kabinet namanya selalu disebut-sebut.

"Setiap reshufflekabinet selalu dibilang Yusril akan menjadi ini dan menjadi itu, namun kenyataannya tidak menjadi apa-apa," katanya

Ia menambahkan, sampai hari ini belum ada komunikasi dengan Presiden Jokowi terkait kabar yang menyebutkan dirinya akan menggantikan  Mahfud MD.

"Belum ada, kita tunggulah perkembangan lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Muncul dua nama yang disebut-sebut akan menggantikan sosok Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yakni Yusril Ihza Mahendra dan Jimly Asshiddiqie.
 

Pewarta: Kasmono
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Usai diperiksa KPK, Arief menyebutkan sekitar 10 pertanyaan soal kaitan antara Bapanas dan Kementerian Pertanian.

"Enggak ada setoran uang karena 'kan institusi terpisah, anggarannya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda, tugasnya juga beda," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Arief menegaskan bahwa tidak ada setoran uang dari Bapanas ke SYL.

Ia menerangkan bahwa Bapanas dahulunya adalah bagian dari Kementerian Pertanian. Namun, saat ini Bapanas telah menjadi sebuah lembaga yang terpisah dari Kementan.

"Dahulu memang pernah jadi eselon I-nya Kementan, tetapi pada saat saya bergabung memang sudah institusi terpisah. Saya jelaskan bahwa saya dilantik oleh Presiden pada tanggal 21 Februari 2022 dan bertanggung jawab kepada Pak Presiden," ujarnya.

Arief menjelaskan kerja sama Bapanas dan Kementan hanya pada saat melakukan penghitungan data komoditas.

"Kecuali pada saat kami memberikan neraca komoditas, kami menghitung sama-sama. Akan tetapi, tidak ada hubungan antara Bapanas dan Kementan dalam struktur, ya, karena sudah terpisah," tuturnya.

Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan pertama oleh KPK adalah karena surat pemanggilan terhadap dirinya dialamatkan ke Biro Hukum Kementerian Pertanian, bukan langsung ke Bapanas sehingga akhirnya dilakukan penjadwalan ulang oleh penyidik KPK.

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL
Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：bo slot paling gacor terpercaya、cara dapat uang 2 miliar、slot paling gacor bulan ini

Terkait：neng4d、buku erek erek togel、slot login 88、puncak slot login、rtp lebah4d、situs terupdate、trik pola slot hari ini、winstar4d demo、dapattoto、mamah slot

---

---

bab terbaru：tigelcc（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08