rtp idncash

Patriark Wandao

Menaker Akan Cabut Tiga Aturan Demi Perbaikan Tata Kelola PMI******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mencabut tiga aturan demi perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia(PMI).

Pertama,Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Ida menjelaskan dengan dicabutnya aturan itu, pemerintah akan membuka kembali penempatan PMI sektor domestik di Timur Tengah.

Sesuai dengan UU 18/2017 ini, maka ketentuan penempatan PMI harus memenuhi tiga syarat;

1. Negara tujuan harus mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

2. Negara penempatan harus memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia.

3. Negara tujuan penempatan harus memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

"Selain tiga syarat tersebut, juga perlu adanya sebuah kesepakatan untuk memiliki sistem yang terintegrasi antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan di Timur Tengah," jelasnya.

Kedua,Ida akan mencabut dan mengubah Keputusan Menaker Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

"Perubahan ini kami tegaskan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) dapat mengikuti SPSK, yakni dengan mengubah persyaratan P3MI yang dapat ikut serta dalam program SPSK penempatan PMI sektor domestik di Arab Saudi," jelas Ida.

Ketiga,aturan yang akan dicabut adalah Keputusan Menaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Ida menyebutkan saat ini pihaknya bersama kementerian dan lembaga lainnya tengah menyusun draft perbaikan atau perubahan tiga aturan tersebut.

"Kemnaker juga telah melakukan tindak lanjut perbaikan tata kelola penempatan PMI dengan melakukan Rapat Koordinasi Teknis untuk Menyusun Tim Teknis dan Petunjuk Teknis guna mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa," pungkasnya.

Adapun dengan pencabutan tiga aturan tersebut, pemerintah akan merujuk pada Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu

Luhut Bakal Tindak Tegas Perusahaan Sawit 'Bandel' Ogah Lapor******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara Luhut Binsar Pandjaitan menyebut masih ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepada Satgas Sawit.

Dalam fase self reportingyang digelar pada 3 Juli-3 Agustus 2023, total ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN. Jumlah partisipasi ini meningkat dari torehan sebelumnya yang hanya 959 perusahaan.

Meski begitu, Luhut menyentil masih ada 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN. 

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

"Dalam evaluasi ini, ditemukan pula beberapa perusahaan belum mengunggah peta dalam format digital terkait perizinan Hak Guna Usaha (HGU), Izin Lokasi (ILOK), Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan realisasi kebun saat ini. Di samping itu, perusahaan juga diminta untuk mengunggah perizinan dalam bentuk scan perizinan serta lampiran peta dalam format PDF dari perizinan HGU, ILOK, dan IUP," ujarnya menambahkan.

Permasalahan tersebut dapat terlihat dari fakta bahwa hanya 669 peta digital ILOK dan 835 peta digital IUP yang berhasil diunggah melalui SIPERIBUN dari keseluruhan perusahaan yang berpartisipasi. 

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reporting ini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Domesday

Zulhas Usul ke Negara ASEAN Impor Gandum Rusia Lewat China******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengusulkan kepada anggota negara ASEAN untuk mempertimbangkan pengiriman impor gandumdari Rusia melalui China ataupun India.

Usulan tersebut disampaikan Zulkifli pada pertemuan konsultasi Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) dan Rusia di Semarang, Jawa Tengah, Senin (21/8).

"Tadi kami mendiskusikan kalau mau lebih mudah bisa melalui India atau melalui China itu bisa lebih mudah," ujarnya usai acara tersebut dikutip dari Antara.

Menurutnya, Indonesia tidak mengkhawatirkan jika terjadi hambatan impor gandum Rusia karena memiliki cadangan negara lain untuk mendapatkan stok. Misalnya, dari negara-negara di Benua Amerika seperti Kanada dan Amerika Serikat yang bisa mencukupi kebutuhan gandum nasional.

Namun, ia tak memungkiri meski Indonesia cukup santai, negara ASEAN lainnya khawatir sehingga pembahasan pasokan pertanian dari Rusia ke negara Asia Tengah menjadi topik penting.

Sementara itu, beberapa topik lain yang dibahas oleh negara ASEAN dan Rusia dalam pertemuan ini adalah implementasi kerja sama perdagangan dan investasi ASEAN-Rusia seperti workshop perdagangan daring ASEAN-Rusia.

Kemudian ada juga sektor pariwisata, konektivitas via penerbangan langsung, keamanan digital khususnya pembayaran elektronik dan animasi kreatif.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Ultraman

Studi ILO Sebut Kecerdasan Buatan Tak Hancurkan Pekerjaan Manusia******

Organisasi BuruhInternasional (ILO) meyakinkan kecerdasan buatan(AI) tidak akan mengambil alih sebagian besar pekerjaan atau profesi manusia.

Keyakinan itu mereka dapat dari hasil penelitian ILO yang dipublikasikan awal pekan kemarin. 

Menurut penelitian mereka, sebagian besar dampak hanya dirasakan pekerja pada otomatisasi yang dilakukan industri. Keberadaan AI pun katanya, hanya bersifat melengkapi manusia, bukan menggantikannya.

Meskipun demikian, ILO memperingatkan bahwa pekerjaan klerikal atau yang berkaitan dengan tata tulis dan administrasi kemungkinan akan menjadi yang paling terpukul akibat AI.

Pasalnya kata studi mereka, sekitar seperempat tugas pekerjaan itu sangat rentan terhadap potensi otomatisasi.

Kalau ancaman ini nyata, pekerjaan perempuan akan mengalami pukulan paling keras. Maklum, mayoritas pekerja di sektor ini, terutama di negara kaya adalah perempuan.

Pekerjaan lain yang mungkin paling terpengaruh oleh AI  adalah yang berkaitan dengan produksi teks, gambar, suara, animasi, model 3D, dan data lainnya.

Namun, laporan badan PBB tersebut memperingatkan bahwa dampak AI terhadap pekerja yang terkena dampak masih bisa bersifat brutal.

"Oleh karena itu, bagi para pembuat kebijakan, penelitian kami tidak boleh dibaca sebagai suara yang menenangkan, melainkan sebagai seruan untuk memanfaatkan kebijakan guna mengatasi perubahan teknologi yang sedang terjadi," katanya.

Ledakan minat pada AI generatif dan aplikasi chatbotnya telah memicu kekhawatiran  banyak kalangan akan hilangnya pekerjaan.

Kekhawatiran serupa pernah  muncul saat mesin diperkenalkan pada awal 1900-an dan komputer ada pada 1950-an.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Ruxi Xie Chicheng

Istaka Karya Bangkrut, Aset Akan Dijual Demi Lunasi Utang******

PT Istaka Karya (Persero) yang bangkrut dan resmi dibubarkan PresidenJoko Widodo pada 17 Maret 2023 lalu bakal menjual aset-asetnya demi melunasi utangke debitur.

Eks perusahaan pelat merah ini sudah diputus pailit sejak Juli 2022 lalu. Penyelesaian kewajiban perusahaan lantas ditangani kurator dan diawasi pengadilan.

Proses penyelesaian kewajiban dilakukan dengan menjual aset-aset perusahaan. Berdasarkan hasil rapat pengadilan pada 4 Agustus 2023, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) dan kreditur separatis sepakat membagi sebagian hasil penjualan kepada para kreditur konkuren dengan mengedepankan asas keadilan dan kemanusiaan sesuai UU Kepailitan.

"Kami berharap dukungan dari seluruh pihak agar proses pembubaran Istaka Karya dapat berjalan sebagaimana diamanatkan dalam PP Pembubaran, sehingga menjadi solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang terkatung-katung sejak lama," tandasnya.

Dalam PP Pembubaran yang diteken Jokowi, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT Istaka Karya dilakukan sesuai dengan ketentuan, antara lain peraturan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN.

Lalu, acuan lain yang dipakai adalah peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Istaka Karya memang mengalami masalah keuangan cukup lama sehingga akhirnya ditempuh restrukturisasi melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada 2013 lalu. Sigit Winarto sempat ditunjuk mengisi posisi direktur utama perusahaan pada 2017.

Penunjukan dilakukan saat utang Istaka sudah mencapai Rp881 miliar.

Meski berbagai upaya ditempuh, seperti penyelesaian masalah sengketa gaji dan pesangon karyawan hingga perampungan sederet proyek, Istaka tetap tak mampu bertahan imbas besarnya beban utang masa lalu. Perusahaan tak sanggup memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo pada akhir 2021 dan dinyatakan pailit setahun setelahnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem memasak Shaolin

LRT Jabodebek Akan Diresmikan 28 Agustus******

Peresmian LRT Jabodebek kemungkinan maju lebih cepat dari 30 Agustus 2023 menjadi 28 Agustus 2023.

Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan 28 Agustus 2023 menjadi tanggal baru yang disampaikan Wakil Menteri BUMN I Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko.

"Namun, semuanya kembali kepada kesiapan RI 1 (Presiden Joko Widodo) untuk meresmikannya. Kami saat ini pun masih menunggu kepastiannya. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/8).

Risal menekankan semuanya kembali kepada kesiapan Presiden Jokowi. Ia menyebut pihaknya hanya mengusulkan tanggal-tanggal tersebut.

"Tidak ada masalah tentang kereta apa enggak, masalah waktu beliau (Presiden Jokowi) saja untuk meresmikan. Commercial on date(COD) 30 Agustus. Semuanya rencana. Jangan tanya resmikan di mana, belum kami bahas. Kami masih usulkan, jadi semua rencana. Nanti keputusan pasti kalau sudah terima undangan," tegas Risal dalam Media Briefing di Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

Di lain sisi, Presiden Jokowi mulanya berharap LRT Jabodebek bisa diresmikan pada 26 Agustus mendatang.

Ia mengumumkan rencana ini usai meninjau operasional LRT Jabodebek rute Jati Mulya-Dukuh Atas. Jokowi menilai sudah banyak perbaikan dari kunjungannya pekan lalu.

[Gambas:Video CNN]