tarotogel

ketentuan kredivo 416Jutaan kata 571681Orang-orang telah membaca serialisasi

《tarotogel》

Ledakan smelter tewaskan 20 orang, dua pimpinan PT ITSS jadi tersangka******

Palu (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah mengatakan dua orang pimpinan penting PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang beroperasi di Kabupaten Morowali, ditetapkan sebagai tersangka ledakan smelter pada Desember 2023. 
 "Dua pejabat tersebut merupakan Warga Negara Asing (WNA) asal China inisial ZG dan Z," kata Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol Djoko Wienartono  saat dihubungi di Palu, Senin. Ia mengemukakan, tersangka WNA itu yakni ZG berstatus sebagai Supervisor Furnace PT Zhao Hui Nikel yang diperbantukan ke PT ITSS, dan Z adalah Wakil Supervisor PT OSMI. Ia belum menjelaskan secara terperinci alasan kedua WNA tersebut ditetapkan sebagai tersangka. "Kedua tersangka dijerat Pasal 188, 359 dan 360 KUHP," ujarnya. Ia menjelaskan, dalam kasus tersebut tim penyidik telah memeriksa 27 orang saksi yang merupakan karyawan dan dianggap bertanggung jawab atas peristiwa nahas tersebut. “Saksi yang diperiksa yakni Tenaga Kerja Indonesia (TKI) maupun TKA, termasuk ada sejumlah korban yang sudah pulih, kami telah mintai keterangan,” ucapnya. Dari hasil penyelidikan sebelumnya, diduga sejumlah standar operasional prosedur (SOP) yang dilanggar dari sisi petugas, baik metode kerja maupun dari keputusan oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu. Pada peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2023 itu tercatat 20 korban meninggal dunia, terdiri dari 12 orang pekerja asal Indonesia dan delapan orang merupakan TKA.

Pewarta: Mohamad Ridwan/Kristina Natalia
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Polri tindak lanjuti terbitnya perpres penambahan direktorat Bareskrim******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menindaklanjuti pembentukan direktorat baru setelah ditandatanganinya Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satu Direktorat di Bareskrim oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya penempatan sumber daya manusia serta perwira yang akan memimpin direktorat tersebut.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, mengatakan institusinya telah berkoordinasi dengan Kabaglempus Rolemtala Srena Polri untuk membahas tindak lanjut usai ditandatanganinya Perpres Pembentukan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pidana Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim.

Namun, langkah awal yang dilakukan setelah terbitnya perpres tersebut adalah merumuskan peraturan Polri terbaru.

"Srena akan menindaklanjuti dengan penyusunan perpol perubahan kelima atas Perkap SOTK tingkat Mabes Polri," kata Dedi.

Baca juga: Presiden teken perpres tambah satu direktorat Bareskrim Polri

Dedi menjelaskan peraturan Polri (perpol) perubahan yang disusun oleh Srena Polri merupakan perubahan kelima atas Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Tingkat Mabes Polri.

Perpol tersebut berisi SOTK dan daftar susunan personel (DSP) yang nantinya akan melalui harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta juga melibatkan Kementerian Keuangan berkaitan anggaran untuk persetujuan jumlah struktur di bawahnya.

"Kemudian bersama dengan Divisi Hukum mengajukan pembuatan perpol ke Kemenkumham. Nanti setelah terbitnya perpol, SSDM baru akan menindaklanjuti," kata Dedi.

Tindak lanjut oleh SSDM Polri tersebut untuk pengisian personel serta perwira yang akan memimpin direktorat baru tersebut.

Baca juga: Menteri: Perlu penguatan unit perlindungan perempuan & Anak di Polri

Pembentukan Direktorat PPA ini merupakan wacana Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan saat rilis akhir tahun 2021.

Pengembangan Direktorat PPA ini merupakan bagian dari program transformasi organisasi Polri yang dijanjikan oleh Kapolri dalam fit and proper test tahun lalu.

"Kasus kejahatan terhadap perempuan dan anak ini menjadi perhatian kami, bagaimana dalam penanganannya jangan sampai korban menjadi korban dua kali," kata Sigit dalam rilis tersebut.

Baca juga: Pengesahan UU TPKS momentum Polri kembangkan Direktorat PPA

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden (perpres) yang mengatur penambahan satu direktorat di dalam institusi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Sebagaimana dipantau dari laman jdih.setneg.go.id, Selasa, Perpres Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia itu ditetapkan dan ditandatangani Presiden Jokowi di Jakarta pada 12 Februari 2024.

Pada Pasal 20 Ayat 5 Perpres itu disebutkan bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 7 direktorat, 3 pusat dan 4 biro. Ketentuan ini mengubah aturan sebelumnya yang mengatur bahwa Bareskrim terdiri atas paling banyak 6 direktorat, 3 pusat dan 4 biro.

Pertimbangan diterbitkannya Perpres itu adalah untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana, perdagangan orang dan penyelundupan manusia oleh Polri.​​​​​​​

Perpres diundangkan di Jakarta oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno tertanggal 12 Februari 2024, dan berlaku sejak diundangkan.

Baca juga: Polri masih berjuang bentuk Direktorat PPA
Baca juga: Polri ubah unit PPA jadi direktorat
Baca juga: Kompolnas apresiasi rencana Polri naikkan Unit PPA menjadi direktorat

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：2d mimpi、kapten slot login、link situs gacor

Terkait：angka jitu desember 2023、hkbgoodluck88、jatislot、cara aktivasi shopee pinjam、prediksi togel rabu、erek erek 2d 3d 4d、gopay pinjam、buku mistik togel、cara dapat uang dengan cepat dan mudah、anekaslot

---

---

bab terbaru：188asia（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12