bonus new member tanpa to

Sistem transformasi dimensi

metro77

Hari kedua Inacraft, UMKM binaan Pertamina raih transaksi Rp1,3 miliar******

Jakarta (ANTARA) - Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) binaan PT Pertamina (Persero) meraih transaksi penjualan Rp1,3 miliar pada hari kedua gelaran Inacraft 2024 atau 29 Februari 2024.

"Pertamina akan terus melibatkan UMKM binaannya untuk mengikuti pameran yang diselenggarakan baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini bertujuan agar produk-produk lokal bisa mendapatkan tempat di pasar global, sekaligus memberikan multiplier effectterhadap perekonomian masyarakat dan menggerakkan ekonomi nasional," kata Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, keikutsertaan 29 UMKM binaan Pertamina dalam Inacraft 2024 merupakan langkah penting dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal, agar produk UMKM semakin berkembang dan berdaya saing, serta go globalke pasar internasional.

Salah satu UMKM, yang produknya diminati pengunjung luar negeri adalah Menday Craft. Eva Harliah, pemilik Menday Craft, mengungkapkan produk unggulannya berupa tikar anyaman pandan menjadi produk terlaris.

Tikar pandan tersebut merupakan produk buatan tangan dari pandan laut pesisir Pantai Cermin, sekitar 30 kilometer dari pusat Kota Medan, Sumut. Selain tikar pandan, produk lainnya seperti tas, dompet, dan sandal.

"Saya terharu atas respons pengunjung Inacraft 2024 khususnya pengunjung luar negeri. Produk tikar pandan menjadi rebutan pengunjung mancanegara karena keunikan anyaman tangan langsung tanpa sentuhan mesin," ujar Eva.

Sementara itu, Yuli Astuti, pemilik Muria Batik Kudus, mengatakan batik klasik dan kain bordir yang menjadi produk unggulan banyak diminati pengunjung.

Salah satunya, pembeli asal Malaysia yang memesan kain bordir dengan warna-warna pastel, yang rencananya dipesan untuk jumlah besar.

"Kain bordir harus saya produksi terlebih dahulu, sesuai dengan warna yang diminta, dalam waktu dekat sebanyak lima lembar kain bordir akan dikirim ke Malaysia sebagai sampel," ungkapnya.

Begitu juga UMKM Joglo Ayu Tenan asal Yogyakarta, yang dikunjungi banyak pembeli termasuk diaspora dari Beijing, Tiongkok.

Mereka tertarik dengan produk Totebag Benaru (natural dye batik), headband batik tulis, dan perhiasan etnik yang merupakan produk ramah lingkungan.

"Alhamdulillah, produk-produk kami diminati owner Warisan Roemah Indonesia, Vini Dharmawan, buyerdiaspora asal Beijing. Kami segera mengirimkan sampel produk dan kami juga diundang mengikuti pameran di Beijing," kata Rahayu, pemilik Joglo Ayu Tenan.

Warisan Roemah Indonesia merupakan restoran sekaligus galeri yang menampilkan produk Indonesia dan berlokasi di Beijing.

Ketertarikan diaspora Vini terhadap produk Joglo Ayu Tenan selain ramah lingkungan, juga karena dibuat tangan terampil perempuan sekitar rumah produksi dan penyandang disabilitas.

Inacraft yang merupakan pameran kerajinan terbesar di kawasan Asia Tenggara ini dilaksanakan selama 5 hari sejak 28 Februari 2024 hingga 3 Maret 2024 dan ditargetkan dihadiri 10 ribu pengunjung.

Baca juga: UMKM binaan Pertamina incar omzet Rp3 miliar di ajang Inacraft 2024

Baca juga: Pertamina hadirkan 29 UMKM unggulan di ajang Inacraft 2024

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Surgawi Bintang Kutub

liganationz

JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas******

Jakarta (ANTARA) - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas.

Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

"Dari delapan rekening BCA yang kami dakwakan kepada saudara, tercatat keseluruhan 254 kali transaksi setor tunai masuk jumlahnya Rp22,76 miliar. Tetapi sebanyak Rp20 miliar yang diterima tidak ada identitas pengirim," ujar JPU KPK dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Andhi Pramono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat.

Jaksa menyebutkan dari hasil analisa forensik, terdapat 19 rekening dalam perkara yang terafiliasi dengan dugaan penerimaan gratifikasi Andhi. Dari banyaknya rekening tersebut, tercatat delapan rekening BCA yang terafiliasi dengan Andhi menerima setor tunai sebanyak Rp22,76 miliar dalam rentang waktu 22 Maret 2012 hingga 18 Mei 2022.

Ia menjelaskan rentang waktu tersebut merupakan saat Andhi Pramono menjabat sebagai Pj Kepala Seksi Penindakan Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Riau dan Sumatera Barat hingga Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar.

Setelah diidentifikasi, Jaksa mengatakan beberapa transaksi setoran tunai dengan nilai fantastis tersebut telah terungkap identitas pengirimnya, yakni terkait penerimaan dari Johannes Komarudin, Yanto Anda Sucipto, PT Marinten dan PT Yuris Maju Bersama, Rudi Hartono, serta penukaran valas Taufik Hidayat.

Kendati demikian, lanjut dia, terdapat setoran tunai senilai Rp20 miliar ke delapan rekening tersebut yang tidak ada identitas pengirimnya.

Menanggapi hal itu, Andhi mengaku sudah tidak ingat dengan berbagai transaksi tersebut lantaran jumlahnya yang banyak dan sudah cukup lama.

"Tetapi kalau setoran tunai ke rekening yang saya pakai mungkin itu merupakan perputaran uang dalam melakukan hasil usaha dengan Pak Salem," ucap Andhi.

Adapun terkait banyaknya transaksi mencurigakan dalam rekening Andhi, dirinya mengklaim beberapa transaksi tersebut merupakan transaksi bisnis dengan pihak swasta bernama Sia Leng Salem di luar perannya sebagai pejabat pemerintahan. Andhi mengaku berinvestasi pada perusahaan Sia Leng Salem.

Baca juga: KPK sita tiga bidang tanah dan 14 ruko milik Andhi Pramono di Kepri

Baca juga: Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tak logis

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Dianhuang

pinjaman online cicilan 12 bulan bunga rendah

OIKN Sebut Istana Presiden di IKN Bisa Mulai Fungsional Juni 2024******

Jakarta, CNN Indonesia--

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan sejumlah bangunan di IKN terbangun dan fungsional pada Juni 2024. Bangunan itu dibangun dengan dana APBN.

Bangunan antara lain; Masjid Sumbu Kebangsaan, Istana Presiden, Gedung Kementerian Sekretariat Negara.

Lihat Juga : Alasan Faisal Basri Bujuk Sri Mulyani, Basuki Cs Tinggalkan Jokowi

"Kemudian rumah tapak jabatan menteri yangfully furnisheddan fungsional pada Juni 2024," kata Bonie.

Bangunan lain yang juga siap fungsi; Gedung Bank Indonesia, Kawasan Beranda Nusantara, Plaza Bhinneka, Gedung Polrestabes dan Command Center.

Sebanyak 12 menara (tower) rumah susun untuk ASN dan personel Hankam juga ditargetkan terbangun serta fungsional pada Juni.

Kemudian pengembangan hunian pekerja konstruksi di IKN, pengelolaan sampah dan limbah di wilayah pengembangan (WP) 1A dan 1B, Gedung Gas Insulated Substation dari PLN serta rumah sakit berskala internasional dari Kementerian Kesehatan.

Sedangkan bangunan dan hunian dari pendanaan non-APBN yang ditargetkan terbangun serta fungsional antara lain Nusantara Superblok (mal, apartemen), Hotel Nusantara, Hotel Pakuwon, BSH Mandiri (Community Hub), PSSI Training Center, Telkom Smart Office (Fase 1), Taman Tematik/Botanical Garden, Bluebird Park and Ride, Rumah Sakit Abdi Waluyo, Rumah Sakit Mayapada, Rumah Sakit Hermina.

Bonie mengatakan OIKN sering mengadakan monitoring dan evaluasi dengan Kementerian PUPR terkait dengan progres pembangunan di IKN.

"Kalau saya melihat bangunan-bangunan tersebut sangat esensial untuk bisa dipakai ketika pemerintahan pusat pindah ke IKN," katanya.

Selain itu, lanjut Bonie, ASN juga bisa hidup dan berkegiatan sebagai layaknya penghuni pertama di IKN.

"Jadi itu memang ekosistemnya sudah sedemikian rupa, sehingga itu sebaiknya harus dikejar. Menurut saya itu target yang realistis," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)

Master Kelangsungan Hidup Super

rtp power4d

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Patriark Wandao

dana impian pinjol

Data KAI Diduga Bocor, Peretas Minta Duit Tebusan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Data milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atauKAI diduga bocorbuntut serangan ransomware ke website perusahaan. Peretas minta tebusan.

Hal ini terungkap setelah akun X @TodayCyberNews membahagiakan tangkapan layar halaman situs web yang menginformasikan KAI telah diretas, Minggu (14/1).

"Pelanggaran Data di PT Kereta Api Indonesia (https://kai.id). Sebuah kelompok peretas mengklaim telah mengakses data sensitif, termasuk informasi karyawan, detail pelanggan, dan lainnya dari perusahaan kereta api Nasional Indonesia," tulis akun tersebut.

"Anda dapat menemukan memo umum KAI.ID di sini! Harga 11,69 Bitcoin. ID: 18397815624," demikian tertulis dalam gambar tersebut.

Kelompok peretas mengancam membocorkan data kalau KAI tak membayar tebusan. KAI diminta merespons dalam waktu selambat-lambatnya 15 hari. Peretas mengaku telah menyusup ke jaringan KAI selama sepekan.

Merespons hal tersebut, VP Public Relations KAI Joni Martinus menegaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada bukti bahwa ada data KAI yang bocor seperti yang dinarasikan.

"Kami akan tetap melakukan investigasi secara mendalam untuk menelusuri isu tersebut," kata Joni melalui keterangan resmi, Selasa (16/1).

Pihaknya juga memastikan seluruh data KAI aman. Selain itu, hingga saat ini seluruh sistem operasional IT, pembelian tiket online, serta layanan Face Recognition Boarding Gate di semua stasiun masih berjalan dengan baik.

Joni lantas mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan data pada fitur Face Recognition Boarding Gate yang dipergunakan oleh KAI. Sebab, KAI telah memiliki manajemen keamanan informasi yang baik.

KAI sudah mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi berstandar internasional ISO 27001 tentang Standarisasi Manajemen Keamanan Informasi.

Untuk langkah lebih lanjut, KAI akan bekerja sama dengan pihak berwajib mengusut kasus tersebut. KAI berkomitmen tidak akan tunduk akan kejahatan pemerasan ini.

"KAI secara berkala terus meningkatkan keamanan siber demi kenyamanan para pelanggan untuk tetap menggunakan jasa transportasi massal kereta api yang nyaman, aman dan tepat waktu," tutup Joni.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

slot gacor hari ini maxwin

JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas******

Jakarta (ANTARA) - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) mengungkapkan sebanyak Rp20 miliar dana yang disetorkan secara tunai ke delapan rekening terafiliasi dengan mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono tak ada identitas.

Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.

"Dari delapan rekening BCA yang kami dakwakan kepada saudara, tercatat keseluruhan 254 kali transaksi setor tunai masuk jumlahnya Rp22,76 miliar. Tetapi sebanyak Rp20 miliar yang diterima tidak ada identitas pengirim," ujar JPU KPK dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Andhi Pramono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat.

Jaksa menyebutkan dari hasil analisa forensik, terdapat 19 rekening dalam perkara yang terafiliasi dengan dugaan penerimaan gratifikasi Andhi. Dari banyaknya rekening tersebut, tercatat delapan rekening BCA yang terafiliasi dengan Andhi menerima setor tunai sebanyak Rp22,76 miliar dalam rentang waktu 22 Maret 2012 hingga 18 Mei 2022.

Ia menjelaskan rentang waktu tersebut merupakan saat Andhi Pramono menjabat sebagai Pj Kepala Seksi Penindakan Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Riau dan Sumatera Barat hingga Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar.

Setelah diidentifikasi, Jaksa mengatakan beberapa transaksi setoran tunai dengan nilai fantastis tersebut telah terungkap identitas pengirimnya, yakni terkait penerimaan dari Johannes Komarudin, Yanto Anda Sucipto, PT Marinten dan PT Yuris Maju Bersama, Rudi Hartono, serta penukaran valas Taufik Hidayat.

Kendati demikian, lanjut dia, terdapat setoran tunai senilai Rp20 miliar ke delapan rekening tersebut yang tidak ada identitas pengirimnya.

Menanggapi hal itu, Andhi mengaku sudah tidak ingat dengan berbagai transaksi tersebut lantaran jumlahnya yang banyak dan sudah cukup lama.

"Tetapi kalau setoran tunai ke rekening yang saya pakai mungkin itu merupakan perputaran uang dalam melakukan hasil usaha dengan Pak Salem," ucap Andhi.

Adapun terkait banyaknya transaksi mencurigakan dalam rekening Andhi, dirinya mengklaim beberapa transaksi tersebut merupakan transaksi bisnis dengan pihak swasta bernama Sia Leng Salem di luar perannya sebagai pejabat pemerintahan. Andhi mengaku berinvestasi pada perusahaan Sia Leng Salem.

Baca juga: KPK sita tiga bidang tanah dan 14 ruko milik Andhi Pramono di Kepri

Baca juga: Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tak logis

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024