togel 22

Jiwa naga di dunia ini

Tual Jadi Kota dengan Inflasi Tertinggi di Indonesia pada Maret 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tual, Maluku menjadi kota di Indonesia dengan inflasitahunan tertinggi pada Maret 2023. Bulan lalu, inflasi Tual menembus 7,49 persen. Sebagai pembanding, inflasi nasional 4,97 persen. 

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini. Ia mengatakan secara tahunan, keseluruhan 90 kota indeks harga konsumen (IHK) mengalami inflasi.

Rinciannya, 26 kota mengalami inflasi tahunan lebih rendah dari inflasi nasional. Sedangkan 64 kota lain mengalami inflasi tahunan yang lebih tinggi dari inflasi nasional.

Jika dibedah per kawasan, inflasi tertinggi secara year on year(yoy) di Sumatra terjadi di Tanjung Pandan sebesar 6,71 persen, di Jawa ada Jember dengan 6,48 persen, di Kalimantan ada Kotabaru 7,40 persen, di Sulawesi dipimpin Kotamobagu 6,95 persen, dan Bali-Nusra ada Kupang sebesar 6,84 persen.

Sementara itu, BPS mencatat inflasi secara bulanan pada Maret 2023 menyentuh 0,18 persen. Kupang menjadi kota dengan inflasi tertinggi secara month to month(mtm).

"Pada Maret 2023, inflasi bulanan tertinggi terjadi di Kota Kupang dengan komoditas penyumbang inflasi tarif angkutan udara (0,55 persen), kontrak rumah (0,14 persen), beras (0,14 persen), daging babi (0,11 persen), kangkung (0,10 persen), dan cabai merah (0,07 persen)," tutur Pudji.

Berikut rincian kota dengan inflasi tertinggi secara mtm pada Maret 2023:

Sumatra: Tanjung Pandan 0,70 persen
Jawa: Sumenep 0,67 persen
Bali-Nusra: Kupang 1,30 persen
Kalimantan: Tanjung 0,93 persen
Sulawesi: Pare-pare dan Luwuk 0,88 persen
Maluku-Papua: Sorong 0,92 persen

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Abadi

Okupansi Hotel Bali Diprediksi Naik Hingga 5 Persen Saat Libur Lebaran******

Wakil GubernurBali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati atau Cok Ace memproyeksi tingkat okupansi hotel di Bali akan naik 3 persen - 5 persen saat libur Lebaran 2023, meskipun ada wilayah yang kenaikannya bisa 20 persen seperti Kuta dan Nusa Dua.

Menurutnya, walaupun pada tahun lalu sudah mulai terlihat peningkatan tingkat keterisian hotel di Bali, namun kenaikannya tak terlalu signifikan.

"Biasanya kalau sebelum (covid-19), waktu Lebaran 2019 dan 2018, secara kewilayahan peningkatannya ada yang sampai 20 persen. Tetapi secara rata-rata di Bali, peningkatan tiga sampai lima persen," kata Cok Ace di Kantor DPRD Bali, Senin (3/4).

Kemudian, untuk di daerah Ubud, Kabupaten Gianyar, dan Candi Dasa, Kabupaten Karangasem, ia menyebut tingkat keterisian hotel sekitar 5 persen saat Idulfitri.

"Kalau Lebaran sebelumnya, menurut sebaran kewilayahan, Nusa Dua dan Kuta bisa meningkat 20 persen. Kalau Ubud, Candi Dasa, itu peningkatannya sekitar 5 persen," imbuhnya.

Ia berharap kunjungan wisatawan domestik pada libur Lebaran tahun ini meningkat. Pasalnya, saat ini kondisi ekonomi semakin baik dibandingkan saat pandemi.

"Mudah-mudahan sekarang kondisi domestik sekarang sudah makin bagus ekonominya. Kita berharap yang peningkatannya lebih tinggi saat Lebaran itu wisatawan domestik," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

urat suci emas

Pedagang Pasar di Surabaya Mengeluh Sulit Dapat Beras Medium Bulog******

Beras medium dari Badan Urusan Logistik (Bulog) di pasar Surabaya dilaporkan kosong, meski harga eceran tertinggi (HET) telah dinaikkan oleh pemerintah.

Kekosongan diungkap oleh sejumlah pedagang di pasar Surabaya. Sejumlah pedagang beras di pasar tradisional Surabaya mengaku masih kesulitan mendapatkan pasokan beras dari Bulog.

"Sudah hampir 3 pekan ini stok beras medium dari Bulog tidak pernah muncul di pasar. Padahal, banyak pembeli yang mencari karena kualitasnya bagus dan harganya relatif murah," kata Bambang, salah satu pedagang beras di Pasar Pabean, Surabaya, Selasa (14/4).

"[Beras medium] Bulog, dua bulan enggak ono (tidak ada). Yang biasa harganya Rp36 ribu per tiga kilogram, beras biasa. Dari pemerintah enggak tau ono (tidak pernah ada). Banyak yang nyari, soalnya harganya murah, beras lumayan enak," kata Putri, salah satu pedagang bahan pokok di Pasar Tambahrejo, Surabaya.

Namun, keluhan pedagang dibantah Kepala Perum Bulog Kanwil Jawa Timur Ermin Tora. Ia mengklaim Bulog telah rutin melakukan distribusi beras ke pasar bersama pemerintah daerah.

Karena langkah itu, ia yakin pasokan beras ke pasar aman.

Ia menambahkan selain menggelontorkan beras ke pasar, Bulog kini fokus pada stabilisasi harga beras di tingkat petani yang sekarang ini sedang dalam masa panen raya. Hal ini dilakukan agar petani bisa mendapatkan harga jual gabah yang menguntungkan bagi mereka.

Karena panen, Bulog tidak terlalu banyak memasok beras ke pasar.

"Bulan Maret 2023 kemarin itu kan bertepatan dengan panen raya di wilayah Jatim. Sehingga kami berharap pasar itu akan lebih banyak di pasok oleh beras yang merupakan hasil dari panen raya di Jatim," kata Tora.

[Gambas:Video CNN]

Tora menjelaskan pada saat panen raya, Bulog fokus pada stabilisasi di tingkat produsen bukan pada konsumen. Oleh karena itu, stok di pasar tidak dibiarkan kosong, melainkan diisi dari hasil panen petani.

Selama masa panen raya, kata dia Bulog juga lebih banyak menyerap dan membeli hasil produksi petani. Ia juga menambahkan bahwa Bulog tidak mengatur transaksi di luar beras merek Bulog di pasar.

"Stok beras di pasar akan dipasok dari hasil panen raya. Bulog pada kondisi panen raya banyak fokus menyerap bukan melepas ke pasar," ucapnya.

Yang terbaru, dia menyebut, beras hasil panen dari petani juga sudah didistribusikan kepada pedagang di Pasar Wonokromo, Surabaya. Sehingga, nantinya juga akan didistribusikan ke pasar-pasar lainnya di Surabaya.

"Kemarin kami sudah memulai memasok beras hasil panen ke wonokromo dengan melihat kondisi yang ada," tandasnya. 

Bintang Jiwa Dou

Luhut Akan Kerahkan 3 Jurus Tertibkan Turis Asing Nakal di Bali******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mulai gerah dengan kelakuan turis asingdi Bali. Kegerahan salah satunya dipicu oleh video viral yang berisi ulah seorang turis asing yang menuduh seorang polisi mencuri uangnya saat menggelar razia lalu lintas.

Luhut bilang ulah turis itu sudah melecehkan Indonesia. 

"Tidak boleh kita tinggal diam terhadap perbuatan melanggar hukum apalagi ditambah dengan menghina institusi negara," katanya seperti dikutip dari akun instagram resminya @luhut.pandjaitan, Senin (3/4).

Ia menyebut langkah itu harus dilakukan supaya ke depan turis asing yang datang ke Bali lebih berkualitas. Pasalnya, berdasarkan data yang dimiliki pemerintah, Bali menjadi salah satu destinasi wisata di dunia dengan biaya yang amat murah.

Itu diperkuat data Travel Toursim Development Index 2021 yang menyebut pengeluaran wisman di Indonesia, lebih rendah dibandingkan negara yang menawarkan quality tourism. Luhut mengatakan faktor itu mendorong para wisman yang berpendapatan rendah datang ke Bali dan akhirnya melanggar tata tertib disana. 

"Insentif ini akan sangat berguna untuk membiayai pengembangan destinasi dan promosi wisata seperti yang sudah diterapkan di beberapa negara yang juga punya banyak industri pariwisata," katanya.

Ketiga, memberlakukan disinsentif bagi turis asing dari beberapa negara yang seringkali membuat masalah di Bali. 

"Hal tersebut penting dilakukan agar wisman yang datang terseleksi dengan baik," katanya.

Sejumlah turis asing berulah dan melanggar aturan di Bali belakangan ini. Salah satu pelanggaran aturan dilakukan turis dengan mengendarai kendaraan secara ugal-ugalan.

[Gambas:Video CNN]

Tak hanya itu, mereka juga tidak memakai helm ketika mengendarai motor.

Para turis asing yang naik motor ugal-ugalan itu juga tidak punya SIM internasional. Tidak jarang ditemukan turis asing yang naik motor di jalanan dengan bertelanjang dada. Selain itu, turis-turis itu juga sebenarnya belum mahir dalam mengendarai sepeda motor.

Dinas Pariwisata Provinsi Bali mendapat laporan dari Polda Bali bahwa turis asal Rusia dan Ukraina paling banyak yang melanggar aturan lalu lintas di Pulau Bali.

[Gambas:Instagram]

memaksa langit

Kemnaker Jelaskan Soal THR Driver Ojol Tidak Diatur dalam SE Menteri******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan perusahaan aplikasi transportasi online seperti Gojekdan Grab boleh memberikan insentif pengganti Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mitra driver ojek online (ojol). Namun, kewajiban pemberian THR terhadap mitra tidak diatur dalam surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan. 

Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa (4/4).

Sementara itu, Guru Besar Hukum Perburuhan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono mengatakan hubungan kemitraan memang bukan hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, melainkan hubungan antara individu dengan individu.

"Jadi, masuk dalam kategori hubungan perdata pada umumnya. Sehingga tidak otomatis pemilik aplikasi memberikan THR, tetapi harus diperjanjikan lebih dahulu dengan pemilik aplikasi. Barulah mereka (mitra) mendapatkan THR," tuturnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan THR untuk mitra kerja memang tidak perlu karena dapat disalahartikan menjadi ikatan. Namun, THR untuk mitra kerja boleh saja diberikan jika pengusaha berkenan.

Tak jauh beda, Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menegaskan kemitraan tidak terdapat hubungan kerja. Pasalnya, suatu hubungan hukum menjadi hubungan kerja jika memenuhi tiga unsur, yaitu pekerjaan, perintah, dan upah.

"Jika hubungan kemitraan tersebut tidak terdapat hubungan kerja, maka hak-hak normatif dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja bukan merupakan kewajiban pengusaha. Sehingga kewajiban THR juga bukan suatu keharusan bagi hubungan kemitraan tersebut," ungkap Hadi.

Meski tidak ada kewajiban hukum, Hadi mengatakan sepatutnya pengusaha memberikan THR atau hal sejenis kepada mitranya atas dasar kewajiban moral. Namun, pemberian insentif pengganti THR ini harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing hubungan kemitraan tersebut.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Chief Corporate Affairs Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Nila Marita dan PR Manager GrabBike Dewi Nuraini untuk menanggapi imbauan Kemnaker soal insentif pengganti THR. Namun, keduanya belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Catatan redaksi: judul diubah pada Selasa pukul 22.00 setelah narasumber meralat pernyataannya. Semula berjudul Kemnaker Imbau Gojek Dkk Beri Insentif Pengganti THR ke Ojol

Tentang mimpi musim panas

Syarat Baru Erick Buat Komisaris BUMN: Punya NPWP dan Taat Pajak******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir punya syarat baru bagi calon komisaris perusahaan pelat merah, yakni harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat pajak.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

"Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir," tulis Pasal 18 ayat 1 huruf G beleid tersebut, dikutip Rabu (5/4).

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]