situs gacor pagi ini

Ikan asin bercampur dalam industri hiburan

dana tunai indodana

Kemenag rancang KUA inklusif, layani lintas agama******

Kami akan menjadikan KUA sebagai kantor yang memberi layanan lintas agama

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama (Kemenag) tengah merancang Kantor Urusan Agama (KUA) inklusif yang tak hanya dikhususkan melayani urusan-urusan umat Islam saja, tetapi semua agama. "Kami akan menjadikan KUA sebagai kantor yang memberi layanan lintas agama," ujar Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Kemenag Zainal Mustamin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis. Ia mengatakan Kemenag tengah menginventarisir jenis-jenis layanan lintas agama yang akan disediakan di KUA. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 34 Tahun 2016 mengatur tentang organisasi dan tata kerja KUA Kecamatan. Dalam Pasal 2, diatur bahwa KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dengan tugas tersebut, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi antara lain pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, bimbingan keluarga sakinah, bimbingan kemasjidan, pembinaan syariah, penerangan agama Islam, bimbingan zakat dan wakaf, serta bimbingan manasik bagi jamaah haji reguler.

Baca juga: Kemenag rilis indeks kepuasan KUA yang mencapai 83,257 poin "Kami sedang menunggu persetujuan dari Kementerian PAN-RB berdasarkan revisi dari PMA Nomor 34 Tahun 2016," katanya. Ke depan, kata Zainal, akses masyarakat terhadap layanan keagamaan di KUA akan diperluas, tidak hanya dikhususkan bagi umat Islam. “Inovasi tata kerja KUA ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua agama mendapatkan layanan keagamaan sesuai kebutuhan mereka, sekaligus menjadi komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan toleran terkait layanan keagamaan di masyarakat," kata dia. Saat ini baru KUA Kintamani, Bali, menjadi salah satu proyek percontohan. KUA ini sudah menggelar bimbingan perkawinan bagi semua umat beragama di wilayah tersebut. "KUA Kintamani menjadi percontohan yang memberi ruang bagi setiap umat beragama untuk mengikuti bimbingan perkawinan," kata Zainal Mustamin.

Baca juga: Kemenag revitalisasi 400 KUA untuk tingkatkan layanan
Baca juga: Sebanyak 5.810 KUA telah terintegrasi dengan Simkah

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

dapat slot

BNPB: Lima orang meninggal dunia dalam bencana longsor di Intan Jaya******

​​​​​​Perkembangan terakhir lima warga meninggal dunia dan satu lainnya luka berat akibat bencana ini

Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hingga Jumat ini sebanyak lima orang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia akibat bencana banjir dan tanah longsor di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua.

​​​​​​"Perkembangan terakhir lima warga meninggal dunia dan satu lainnya luka berat akibat bencana ini," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam laporan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menyebutkan terjalnya medan perbukitan dan cuaca buruk cukup menghambat operasi kedaruratan bencana oleh tim gabungan yang terdiri atas personel Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Polres, dan Koramil Intan Jaya.

Kendati demikian, BNPB memastikan tim gabungan tersebut masih berupaya mengevakuasi para korban terdampak dengan memanfaatkan peralatan dan segenap sumber daya yang dibantu pengurus gereja hingga warga setempat.

Baca juga: Pemprov Papua Tengah kirim bantuan tanggap darurat ke dua kabupaten

Sebelumnya, Bupati Intan Jaya telah menetapkan status tanggap darurat bencana tanah longsor dan banjir bandang di wilayah itu, sebagaimana termaktub dalam surat Keputusan Bupati Intan Jaya dengan nomor 100.3.3.2-024 tahun 2024.

Status tanggap darurat tersebut berlaku selama 14 hari terhitung 7 – 20 Februari 2024 .

Pemerintah Intan Jaya melaporkan selain menimbun pemukiman penduduk, material longsor dari perbukitan lebih dari tiga meter itu juga menimbun akses jalan dan perkebunan warga pada sejumlah daerah di Distrik Sugapa; Kampung Yoparu Bulagi, Yoparu Galunggama, Yoparu Ngamagae, Wandoga, Yokatapa, Kumbalagupa, Bilogai, Puyagia Baitapa dan Zambili.

"BPBD Intan Jaya masih melakukan pendataan terhadap jumlah warga terdampak, mereka yang melakukan pengungsian, dan jumlah rumah terkena tanah longsor," kata dia.

Baca juga: Kapolres Intan Jaya: Aktivitas warga di Sugapa berangsur pulih
Baca juga: BNPB petakan zona berisiko tinggi terjadi longsor di Banjarnegara

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

ciri ciri situs judi terpercaya

Sekjen PBB serukan gencatan senjata hindari "tragedi besar" di Gaza******

Washington (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres kembali mendesak agar gencatan senjata segera diberlakukan di Jalur Gaza, yang hingga kini terus digempur Israel demi mencegah tragedi kemanusiaan besar.

"Inilah waktunya gencatan senjata kemanusiaan sebelum sebuah tragedi besar terjadi di Gaza," ucap Guterres dalam konferensi pers di markas PBB di New York, Kamis (8/2) waktu setempat.

Sekjen PBB mengaku amat prihatin atas rencana militer Israel untuk meneruskan serangan ke Kota Rafah di Jalur Gaza selatan yang dapat memperburuk kondisi kemanusiaan pengungsi Palestina.

Menteri pertahanan Israel Yoav Gallant sebelumnya mengatakan target militer berikutnya di Jalur Gaza adalah Rafah, yang dia klaim merupakan benteng terakhir kelompok Palestina Hamas.

"Setengah dari populasi Gaza saat ini memadati Rafah. Mereka tidak bisa ke mana-mana lagi," kata dia.

Terlebih, nyawa masyarakat Palestina di Gaza saat ini tidak cuma terancam akibat peperangan yang terus berlanjut, namun juga dari kelaparan dan penyakit akibat menurunnya kondisi kemanusiaan.

Serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan sedikitnya 27.840 warga Palestina dan mencederai 67.317 orang lainnya. Sedangkan menurut otoritas Israel, sekitar 1.200 warga Israel tewas akibat serangan Hamas.

Sementara itu, Guterres menyatakan mendukung sepenuhnya putusan sementara Mahkamah Internasional (ICJ) terkait Israel dan menyerukan supaya isi putusan tersebut segera diterapkan.

Pada 26 Januari, ICJ mengeluarkan putusan awalnya bahwa Israel harus berhenti merintangi penghantaran bantuan ke Gaza serta harus mengupayakan perbaikan kondisi kemanusiaan di Gaza.

"Amat penting untuk memastikan bahwa semua putusan pengadilan harus dijalankan. Sudah jelas bahwa saya sepenuhnya percaya jika Mahkamah Internasional akan bisa mengambil tindakan apabila putusan tersebut tidak dijalankan dengan baik," kata Sekjen PBB.

Ia juga mendukung solusi dua negara dalam penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina.

"Saya akan terus menjadi penyokong utama bagi hak Israel untuk hidup aman dan damai. Saya akan terus menjadi pejuang melawan antisemitisme," kata dia.

"Meski demikian, saya juga sepenuhnya berkomitmen supaya rakyat Palestina memiliki negaranya sendiri dan hak menentukan nasibnya sendiri diakui demi mengakhiri penjajahan," tegas Guterres.

Guterres juga menyebut tuduhan Israel bahwa 12 pegawai badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu sebagai tuduhan yang kredibel.

Sebagai langkah awal, ia menyebut pihaknya sudah memutus kontrak dengan individu-individu tertuduh berdasarkan peraturan organisasi. Selain itu, pihaknya juga telah menunjuk tim penyidik untuk menyelidiki tuduhan Israel itu.

"Apabila saya melakukan kesalahan, hal tersebut bisa diperbaiki nanti. Namun, kita tidak bisa tidak mengambil tindakan, karena tuduhan yang terkait dengan tindakan kriminal seperti ini sangat berbahaya," kata Sekjen PBB itu.

Guterres menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mengambil tindakan sesegera mungkin apabila Israel memberi informasi baru terkait adanya "infiltrasi Hamas" pada badan-badan PBB.

Terkait tuduhan Israel, sejumlah negara donor telah menangguhkan pendanaan terhadap UNRWA sejak 26 Januari. Badan PBB tersebut menyebut terhentinya pendanaan mengancam keberlangsungan operasi kemanusiaan di Gaza yang mereka jalankan.


Sumber: Anadolu

Baca juga: Sekjen PBB tegaskan UNRWA tak tergantikan

Baca juga: PBB sebut peperangan di Rafah perburuk kondisi kemanusiaan di Gaza

 

Sekjen PBB sebut Gaza jadi kuburan bagi anak-anak Palestina

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi Loli

ugdewa slot gacor

Polisi kirim ratusan personel kawal distribusi logistik di Asmat******

Kabupaten Asmat (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan mengirimkan 168 personel untuk membantu mengawal pendistribusian logistik pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 ke sejumlah distrik atau kecamatan di daerah tersebut.

"Untuk pengamanan tempat pemungutan suara (tps), kita melibatkan 168 personel yang akan bertugas mengamankan 352 titik di Kabupaten Asmat," kata Kapolres Kabupaten Asmat AKBP Agus Hariadi di Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Sabtu.

AKBP Agus menyebutkan 352 tps itu tersebar di 224 kampung (desa). Selain itu, Polres setempat juga menyiapkan personel cadangan guna mengantisipasi kemungkinan terburuk apabila terjadi insiden saat berlangsungnya pesta demokrasi.

Agus mengatakan khusus pendistribusian logistik ke distrik yang sulit dijangkau, polisi ikut terjun langsung mengawal pengiriman menggunakan perahu motor (speed boat).

Hingga H-5 pencoblosan pihaknya mengatakan belum menemukan masalah signifikan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polres setempat. Hanya saja, faktor cuaca menjadi tantangan tersendiri.

"Sekarang masalahnya lebih kepada cuaca yang berubah-ubah, gelombang tinggi hingga angin kencang," ujarnya.

Untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya konflik di masyarakat terkait dengan pemilu, AKBP Agus mengatakan telah melakukan sosialisasi secara masif.

Tujuannya agar penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan tersebut berjalan dengan baik tanpa adanya kericuhan atau pertikaian di kalangan akar rumput.

"Pilihan masyarakat boleh berbeda namun setelah pemilihan selesai kita bersatu lagi dan menjaga ketertiban dan keamanan Kabupaten Asmat yang kondusif," ajak dia.

Tambahan informasi untuk jumlah daftar pemilih tetap (dpt) Kabupaten Asmat ialah sebanyak 80.122 orang dengan 352 tps yang tersebar di 224 kampung.

KPU Provinsi Papua Selatan menetapkan dpt tingkat provinsi untuk pemilu serentak 2024 sebanyak 367.269 pemilih dengan 1.770 tps yang terdiri atas empat kabupaten.

Rinciannya Kabupaten Merauke memiliki 162.942 dpt, 774 tps yang tersebar di 22 distrik, Kabupaten Boven Digoel memiliki dpt 43.765 jiwa, 285 tps di 20 distrik. Selanjutnya Kabupaten Mappi 80.440 pemilih dengan jumlah tps 359 yang tersebar di 15 distrik, serta Kabupaten Asmat 80.122 pemilih dan 352 tps.

Baca juga: KPU Asmat mulai distribusikan logistik ke distrik terluar

Baca juga: KPU siapkan opsi distribusi logistik pemilu gunakan helikopter

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Quanqingshanhe

cupang 88 slot

Pemuka agama berharap pemilu damai hasilkan pemimpin sesuai harapan******

Pemilu memang penting bagi negara kita, tetapi jauh lebih penting adalah keutuhan bangsa.

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pemuka agama yang tergabung dalam Forum Peduli Indonesia Damai berharap Pemilu 2024 berlangsung damai dan menghasilkan pemimpin nasional, baik eksekutif maupun legislatif, yang sesuai dengan harapan.

Harapan tersebut dikemukakan dalam doa bersama komunitas pemuka agama yang juga dihadiri presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Depok, Jawa Barat, Jumat (9/2).

"Kami berkumpul dan berdoa untuk bangsa dan negara serta untuk calon-calon pemimpin bangsa," ucap Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Marsudi Syuhud dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Selain SBY dan Marsudi, hadir dalam doa bersama itu Ketua Matakin Xs. Budi S. Tanuwibowo, Ketua PGI Pdt. Gomar Gultom, tokoh Katolik Kardinal Ign. Suharyo, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen Purn. Wisnu Bawa Tenaya.

Hadir pula pimpinan Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI) Engkus Ruswana dan Pimpinan Spiritual Nusantara Sri Eko Srijanto Galgendu.

"Saya sampaikan kembali bahwa yang terpenting dalam kesuksesan pemilu atau pemilihan presiden dan wakil presiden atau wakil-wakil di DPR adalah masyarakat tetap rukun, teduh, adem, tidak ada bedil-bedilan, kerusuhan," kata Marsudi.

Dalam doa bersama yang dibacakan secara bergantian itu, menurut Marsudi, para pemuka agama melangitkan harapan agar mereka yang sedang berkontestasi menjadi wakil rakyat, presiden atau wakil presiden membawa maslahat bagi seluruh rakyat serta tidak salah langkah yang malah menyebabkan petaka.

"Pemilu, pilpres memang penting bagi negara kita, tetapi jauh lebih penting adalah keutuhan bangsa. Ada lagi yang jauh lebih bernilai dari kemenangan, yakni sikap satria menjunjung tinggi kebenaran dan kebajikan," ujarnya.

Baca juga: Pemuka agama di Indonesia serukan Pemilu jujur, adil, dan bermartabat
Baca juga: Waketum MUI: Kritik hal yang biasa dan menyehatkan demokrasi

Berdasarkan data KPU RI, daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Pewarta: Sigit Pinardi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Berburu Hantu Maoshan

sembilandewa88

Protes petani Eropa tanda solusi iklim jangan hanya dibahas para elite******

... berbagai keluhan yang dilancarkan petani terkait dengan melonjaknya harga produksi pertanian seperti pupuk, bahan bakar, persaingan pangan impor, serta berbagai regulasi dari birokrat ...

Jakarta (ANTARA) - Eropa pada medio Januari hingga awal Februari 2024 ini terguncang oleh berbagai unjuk rasa yang digerakkan oleh kalangan petani di berbagai negara di benua biru tersebut.

Bu tani dan pak tani di berbagai negara Eropa melakukan aksi protes terutama karena mereka selama ini telah terbebani oleh berbagai hal, mulai dari biaya utang operasional dalam bertani, tekanan dari beragam perusahaan multinasional besar terkait sektor pertanian, dampak cuaca ekstrem, hingga derasnya pangan impor selama bertahun-tahun.

Media asal Jerman, DW, memberitakan bahwa para petani di negaranya melakukan demonstrasi menentang pemotongan subsidi bahan bakar untuk pertanian. Unjuk rasa itu dilakukan para petani dengan membawa ribuan traktor dan truk sehingga mengganggu konektivitas beberapa kota di sana.

Aksi para petani tidak hanya terjadi di Jerman, tetapi juga menyebar hingga ke berbagai negara lain di Eropa seperti Polandia, Belgia, Rumania, Portugal, Spanyol, dan Prancis. Para petani di negara-negara itu menyuarakan ketidakpuasan mereka akan dampak reformasi kebijakan lingkungan dan beban biaya tinggi.

Sementara di Belanda, aksi serupa telah terjadi selama beberapa tahun terakhir ini. Gerakan di Negeri Kincir Angin itu bahkan melahirkan sebuah partai politik yang beraliran populis terhadap keinginan para petani, yaitu partai Gerakan Warga Negara Petani (BBB).

Partai BBB itu dalam pemilu legislatif yang terakhir digelar pada 22 November 2023, berhasil meraih tujuh kursi, dari sebanyak 150 kursi yang diperebutkan di Tweede Kamer der Staten-Generaal atau DPR Belanda.

Menurut media Amerika Serikat, Politico, berbagai unjuk rasa yang memiliki beragam tuntutan di berbagai negara tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu keberatan atas menurunnya kesejahteraan para petani.

Analisis yang dilakukan Politico menunjukkan bagaimana margin keuntungan petani tergerus oleh volatilitas harga tidak hanya pada harga produk mereka, tetapi juga pada biaya produksi pertanian.

Di 11 negara Uni Eropa yang dilakukan analisis, ditemukan bahwa tingkat harga yang dibayarkan kepada petani turun lebih dari 10 persen dari tahun 2022 hingga 2023.

Dari berbagai negara tersebut, ternyata hanya Yunani dan Siprus yang mengalami peningkatan pendapatan penjualan dari petani, yang dibantu oleh lonjakan permintaan atas komoditas minyak zaitun.


Mengancam bisnis petani

Dapat disimpulkan bahwa berbagai keluhan yang dilancarkan petani adalah terkait dengan melonjaknya harga untuk produksi pertanian seperti pupuk dan bahan bakar hingga persaingan pangan impor serta berbagai regulasi dari birokrat yang mengancam bisnis mereka.

Sejumlah penerapan konsep regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa, seperti program Green Deal dan Farm to Fork, meski terlihat bagus karena ingin mendorong produksi pangan yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi emisi karbon, tetapi dalam penerapannya dapat meningkatkan risiko gulung tikar bisnis para petani.

Media asal Spanyol, El Pais, mengingatkan bahwa ketidakpuasan para petani dapat sangat berdampak kepada pemilihan parlemen Eropa pada Juni mendatang.

Menurut El Pais, di berbagai negara di Eropa, gerakan atau partai politik yang terkait dengan sektor pertanian terdiri atas beragam spektrum politik.

Namun pada saat ini, umumnya para petani, termasuk kepada mereka yang skeptis terhadap Uni Eropa, cenderung masuk pada gerakan populis sayap kanan.

Sejumlah politikus sayap kanan seperti Wakil Perdana Menteri Italia Matteo Salvini, memuji para petani karena dianggap berani menentang elite Uni Eropa yang berpusat di Brussels.

“Komisi Eropa menarik usulan legislatif mengenai pestisida. Hidup para petani, yang traktornya memaksa Eropa untuk berbalik dari kegilaan yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan sayap kiri!,” tulis Salvini di media sosial.


Mereda

Pada medio Februari, aksi unjuk rasa petani memang berangsur-angsur mulai mereda, seperti di Prancis setelah Perdana Menteri Gabriel Attal menjanjikan kepada petani bahwa pihaknya akan mendukung regulasi yang pro-swasembada pangan serta akan memperketat arus impor.

Attal menjanjikan bahwa pemerintah Prancis akan berhenti menerapkan regulasi yang lebih ketat yang memberatkan beban para petani.

Tidak hanya di sejumlah pemerintahan sendiri di beberapa negara Eropa, bahkan pihak Uni Eropa sendiri juga mulai mengoreksi kebijakan yang bakal dibuatnya.

Misalnya, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada Selasa (7/2) menyatakan bahwa pihaknya akan mencabut rancangan undang-undang tentang pengurangan penggunaan pestisida di Uni Eropa di tengah protes para petani Eropa.

Menurut von der Leyen, usulan Komisi Eropa terkait Peraturan Penggunaan Produk Perlindungan Tanaman Berkelanjutan yang merupakan tujuan yang baik untuk mengurangi risiko produk produksi pabrik kimia, saat ini telah menjadi simbol polarisasi sehingga proposal tersebut perlu ditarik.

Namun, von der Leyen memastikan bahwa topik terkait larangan pengurangan penggunaan pestisida akan tetap dibahas pada masa mendatang, tetapi untuk bergerak maju maka perlu lebih banyak dialog dan pendekatan yang berbeda.

Langkah tersebut merupakan hal yang bijak karena berbagai kebijakan sektor pertanian, tentu saja harus erat melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang terkait, terutama para petani.

Hal ini agar berbagai langkah yang sebenarnya bagus guna mengatasi dampak krisis iklim yang semakin parah dari tahun ke tahun, juga dapat diterima dengan baik oleh berbagai kalangan.

Apalagi, rencana Uni Eropa dalam mengatasi dampak perubahan iklim saat ini tengah menyentuh sektor yang sensitif, yaitu bidang pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan seimbang dalam melihat manfaat dan mudarat dari berbagai aspek, terutama terkait mata pencaharian banyak orang.


Dukungan publik

Uni Eropa juga selama ini telah fokus dalam membangun industri dengan "teknologi bersih", tetapi hal itu juga disadari perlu adanya dukungan dari publik.

Dukungan dari masyarakat penting dalam rangka mencapai sejumlah tujuan seperti agar menjaga negara-negara di Uni Eropa dapat menjaga target sasaran iklim 2030, serta mencapai net-zero emissionpada 2050.

Tidak dapat dimungkiri bahwa keberadaan umat manusia kini sangat terancam oleh dampak perubahan iklim.

Kajian yang dilakukan kelompok ilmuwan internasional di World Weather Attribution menyatakan bahwa perubahan iklim adalah penyebab utama dari terjadinya rekor kekeringan di hutan hujan Amazon yang mengakibatkan sejumlah aliran sungai mengering, membunuh spesies terancam, serta membahayakan keberlangsungan kehidupan dari jutaan orang di kawasan tersebut.

Padahal, perlindungan terhadap Amazon sebagai kawasan hutan hujan terluas di dunia sangatlah penting dalam mengatasi dampak perubahan iklim karena banyak pepohonan yang tersebar luas di Amazon vital untuk menyerap gas rumah kaca.

Di negara tetangga Brasil, Chili, juga baru-baru ini terjadi kebakaran hutan yang meluas dan mengakibatkan sedikitnya 131 warga tewas. Menurut para ilmuwan, kebakaran hutan mahadahsyat itu terjadi karena suhu yang memanas.

Selain itu, menyebarnya api juga karena angin akibat gelombang panas yang disebabkan perubahan iklim dan dampak fenomena El Nino, serta akibat kekeringan yang kerap melanda Chili sekitar 1 dekade terakhir.

Bahkan di Australia, juga pada Januari 2024, mencatat hujan deras yang memicu terjadinya banjir bandang di negara bagian Queensland.

Oleh karena itu, harus disadari pentingnya mengambil langkah mengatasi dampak perubahan iklim. Akan tetapi lebih elok bila pembahasan itu melibatkan berbagai pihak terkait, bukan hanya dilakukan para elite di tempat mewah dengan hanya memakai cara pandang klan atau kelompok tertentu.

Copyright © ANTARA 2024