slotmacau188

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

Bertemu Menko Airlangga di B20, Unilever Komitmen Tingkatkan Investasi******

Chief Executive Officer Unilever Global, Alan Jope memastikan, pihaknya berkomitmen meningkatkan investasi di Indonesia. Unilever juga turut memastikan komitmen itu dibarengi dukungan kampanye positif minyak sawit Indonesia di pasar Eropa.

Hal tersebut disampaikan Alan dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartart di sela-sela penyelenggaraan Business 20 (B20) Summit di Nusa Dua, Bali, Senin (13/11).

Alan mengatakan, sejak 2015, Unilever Oleochemical Indonesia (UOI) telah melakukan investasi dan bisnis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke, Sumatera Utara. Hingga 2020, UOI, sambungnya, telah melakukan investasi sebesar Rp2,5 triliun atau sekitar 200 juta dolar AS.

Airlangga menilai saat ini diskriminasi yang dilakukan sangat merugikan Indonesia dalam hal ini.

"Pemerintah Indonesia berupaya keras menanggulangi diskriminasi tersebut," ujar Airlangga.

Alan mengakui bahwa memang pada saat ini minyak kelapa sawit diasosiasikan sebagai sesuatu yang tidak baik di kawasan Eropa. Namun, kata dia, banyak sekali industri di Eropa yang justru memanfaatkan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku karena harganya yang lebih murah dibandingkan minyak nabati lainnya.

Airlangga menitipkan pesan kepada Unilever agar dapat memainkan perannya dengan membantu kampanye positif minyak sawit Indonesia di Eropa.

Pada akhir pertemuan, kedua pihak menyepakati untuk tetap mendukung investasi Unilever di Indonesia, termasuk dalam memastikan pasokan energi dan insentif fiskal dan sebagainya, khususnya di KEK Sei Mangkei.

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

PTTUN Tolak Banding Pemprov DKI Soal UMP Hasil Revisi Anies******

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal upah minimumprovinsi (UMP) 2022.

Majelis Hakim PTTUN justru menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT, 12 Juli 2022 yang dimohonkan banding," demikian petikan putusan majelis hakim, yang dibacakan pada Selasa (15/11) kemarin.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta memang mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022.

Sebelum pengajuan banding, PTUN Jakarta telah mengabulkan gugatan Apindo DKI Jakarta terkait revisi UMP 2022 yang dilakukan Gubernur saat itu, Anies Baswedan.

Dalam revisinya, Anies naik besaran UMP DKI Jakarta di 2022 sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 per bulan.

Akibatnya revisi tersebut menimbulkan polemik di kalangan pengusaha. Sehingga para pengusaha yang tergabung dalam Apindo DKI Jakarta menggugat kebijakan revisi UMP 2022 yang dilakukan Anies.

Gugatan Apindo dilayangkan pada 13 Januari lalu dan terdaftar dengan Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT. Para pengusaha menunjuk Tjoetjoe Sandjaja Hernanto sebagai kuasa hukum.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Perang Surga

Bahlil Usul Negara Penghasil Nikel Punya Wadah Seperti OPEC******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengusulkan untuk mendirikan organisasi negara-negara penghasil nikel seperti The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).

Hal tersebut ia lontarkan saat melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Internasional, Promosi Ekspor, Usaha Kecil dan Pembangunan Ekonomi Kanada Mary Ng di sela-sela rangkaian KTT G20, Selasa (15/11).

Pertemuan tersebut juga mencari peluang kerja sama kedua negara dan kolaborasi untuk optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan.

Bahlil mengatakan selama ini negara-negara industri produsen kendaraan listrik melakukan proteksi. Akibatnya, negara penghasil bahan baku baterai tidak memperoleh pemanfaatan nilai tambah yang optimal dari industri kendaraan listrik.

"Melalui kolaborasi tersebut, kami harap semua negara penghasil nikel bisa mendapat keuntungan melalui penciptaan nilai tambah yang merata," ungkap Bahlil melalui keterangan resmi, Selasa (15/11).

Ia juga menyampaikan komitmen untuk mendukung penyelesaian perjanjian kerja sama ekonomi Indonesia-Kanada (Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement Indonesia Canada CEPA).

Bahlil berjanji akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang untuk mengakselerasi penyelesaian Indonesia-Canada CEPA tersebut.

Sementara itu, Mary menyampaikan pekerjaan rumah selanjutnya bagi kedua negara adalah untuk bekerja bersama dan mengeksplorasi peluang kolaborasi dimaksud.

Menurutnya, kedua negara sudah memiliki visi yang sejalan terkait optimalisasi sumber daya alam secara berkelanjutan serta memberikan benefit secara ekonomi. Pemerintah Kanada juga menginisiasi transisi ekonomi ke arah ekonomi hijau berkelanjutan, terutama dalam hal menciptakan lapangan pekerjaan hijau.

"Pada prinsipnya, kami meyakini bahwa kolaborasi perlu dilakukan dengan partner yang dapat dipercaya, dan Indonesia termasuk partneryang tepat," ungkap Mary.

Ia menambahkan terkait dengan keberlanjutan negosiasi CEPA dengan Indonesia, pemerintah Kanada akan menciptakan sebuah kerangka yang akan memberikan investor kepastian dalam melakukan usahanya di Indonesia.

Melihat hal itu, Mary optimistis dapat meningkatkan kepercayaan dan minat investor asal Kanada dalam berinvestasi di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Angin sepoi-sepoi membuat sulit untuk tertidur

Pakar IPB Jawab Prabowo soal Singkong Bisa Selamatkan Dunia: Susah******

Pengamat Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa menilai pidato Menteri PertahananPrabowo Subianto yang menyebut singkongbisa menjadi penyelamat bahan pangan pokok global sulit direalisasikan.

Menurut Andreas, budidaya singkong telah dilakukan sejak puluhan tahun lalu. Namun sayang, upaya itu tidak berhasil menggeser empat bahan pangan pokok utama seperti gandum, jagung, beras, dan kentang.

Sementara, singkong lebih banyak digunakan untuk kebutuhan industri seperti bahan baku tepung tapioka.

Menurutnya, terdapat beberapa alasan singkong sulit menjadi pilihan utama bahan pangan pokok. Salah satunya, masa tanam singkong terhitung cukup lama.

Ia mengatakan setidaknya butuh waktu 8-12 bulan untuk menanam singkong sampai memanennya. Itu bergantung dengan varietas masing-masing. Sementara, untuk waktu yang sama, kentang bisa melewati 2-3 kali masa panen.

Bahkan, menurutnya akan tetap sulit untuk membuat singkong menjadi bahan pangan pokok jika melihat realitas di pasar saat ini. Andreas menjabarkan untuk satu hektar kebun singkong, petani hanya bisa mendapat sekitar 20 ton dalam setahun dengan keuntungan rata-rata sekitar Rp2 juta rupiah.

"Jadi sangat sulit lah dalam arti itu, apalagi sekarang juga terkait dengan siapa yang tanam. Kalau petani itu realistis, selama tanaman tersebut menguntungkan bagi mereka, mereka pasti tanam. Tidak perlu disuruh-suruh tanam singkong 'ini pasti menguntungkan', mereka pasti tanam kok," katanya.

Selain faktor harga dan produktivitas, Andreas memaparkan sejumlah alasan lain sulitnya singkong menjadi bahan pangan pokok. Salah satunya adalah status sosial. Ia mengungkapkan selama ini singkong dianggap sebagai makanan dengan status sosial rendah hingga minim peminat.

Tak hanya itu, Andreas menjabarkan pada tahun 1960-an, penelitian terhadap singkong terus dilakukan dan terbukti kandungan protein maupun vitaminnya lebih rendah ketimbang beras. Oleh karena itu, beras dipilih menjadi bahan pangan pokok.

[Gambas:Video CNN]

"Yang kedua, sudah tentu karena rasa, terkait dengan selera. Dan ini kan tidak mudah mengubah selera, mengubah lidah masyarakat bukan hal mudah. Dan itu sudah terjadi, bagaimana lidah kita, lidah anak-anak kita kemudian bisa menikmati bahkan sangat menyukai pangan-pangan berbasis gandum," tegas Andreas.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memamerkan produk olahan singkong tanah air di depan forum keamanan pangan dunia negara-negara G20, seraya menyebut tanaman ini bisa menjawab tantangan pangan dunia.

Prabowo juga mengungkapkan alasan dirinya mengunggulkan tanaman singkong adalah karena itu adalah tanaman yang efisien. Hal serupa bahkan pernah diutarakan kepada publik oleh pendiri Microsoft Bill Gates.

[Gambas:Video CNN]

"Singkong bisa menjadi tanaman penyelamat dunia. Indonesia dapat jadi yang terdepan memproduksi, dan menyelesaikan ancaman terhadap ketahanan pangan," tuturnya.

Pendapat berbeda dikeluarkan oleh Pengamat Pertanian Hermanto Siregar yang menyebut singkong sebagai tanaman potensial untuk menjadi bahan pangan pokok.

"Pangan lebih terdiversifikasi sehingga merupakan langkah cukup penting untuk mengantisipasi krisis pangan," ujar Hermanto.

Selain itu, menurutnya keunggulan singkong adalah mudah tumbuh di mana saja. Menurutnya, perawatan singkong juga mudah dilakukan dan sebagian varietasnya bisa dikonsumsi secara langsung.

"Sebagian lagi diproses lebih dahulu, yaitu mengambil pati yang dikandungnya lalu diolah menjadi tepung tapioka dan lain-lain yang aman dikonsumsi manusia sebagai sumber karbohidrat," katanya.

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

Elon Musk Pecat Insinyur Twitter Melalui Cuitan******

Elon Musk memecat insinyur perangkat lunak Twitter Eric Frohnhoefer melalui sebuah cuitan. Langkah itu diambil kurang dari sebulan setelah Musk mengakuisisi perusahaan media sosial itu senilai US miliar atau Rp680 triliun.

Melansir CNN Business,Rabu (16/11), Musk berselisih Frohnhoefer di Twitter yang berakhir dengan miliarder itu mencuitkan, "dia (Frohnhoefer) dipecat".

Frohnhoefer pun mengonfirmasi bahwa dia kehilangan akses ke sistem internal Twitter.

Sementara, Frohnhoefer mengetahui pemecatannya itu ketika seorang teman mengirimkan cuitan Musk. Ia mengatakan bahwa bahkan tidak ada pihak Twitter yang menghubunginya mengenai pemecatan tersebut.

Tak hanya Frohnhoefer, beberapa karyawan Twitter lainnya juga dipecat pada Selasa (15/11).

Hal itu diketahui dari email yang berisikan bahwa perilaku para karyawan tersebut telah melanggar kebijakan perusahaan.

Beberapa spekulasi muncul, upaya Musk dalam memecat para karyawan Twitter adalah reaksi terhadap komentar yang mereka buat di saluran internal Slack. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir karyawan Twitter diketahui sangat jujur dalam mengkritik Musk di Slack perusahaan.

Sementara itu, Musk menanggapi berita pemecatan dengan mengatakan permohonan maaf. "Saya ingin meminta maaf karena telah memecat para jenius ini. Bakat mereka yang luar biasa tidak diragukan lagi akan sangat berguna di tempat lain," ungkap Musk. 

Pemecatan itu terjadi setelah Musk memangkas setengah dari staf Twitter dengan cara yang oleh banyak kritikus digambarkan sebagai sembrono dan dapat membahayakan platform tersebut.

Musk juga telah memperkuat kendalinya atas perusahaan dengan mendorong keluar para dewan eksekutif dan direksi Twitter.

Perginya para petinggi Twitter, Musk kini lebih leluasa menjalankan perusahaan medsos tersebut dengan bantuan temannya yakni Jason Calacanis dan David Sacks, pengacara pribadinya Alex Spiro, dan para insinyur dikabarkan dipinjamkan dari beberapa perusahaannya yang lain, termasuk Tesla.

Elon Musk resmi merampungkan akuisisi Twitter senilai US miliar atau setara Rp683 triliun (asumsi kurs Rp15.525 per dolar AS) pada Jumat (28/10). Musk memanfaatkan berbagai sumber dana untuk mengambil alih kepemilikan perusahaan media sosial itu.

Seperti diketahui, inisiatif Musk untuk membeli Twitter dimulai April lalu. Namun di tengah jalan, miliarder asal Afrika Selatan itu malah sempat menarik diri.

[Gambas:Video CNN]

Sistem lotere paling kuat

Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.

"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).

Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.

Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.

Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.

Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.

Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.

"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.

"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]