gacor99

Bintang besar yang paling mempesona

cara daftar akun slot pakai dana

Arab Saudi mulai puasa pada Senin seusai bulan sabit baru terlihat******

Riyadh (ANTARA) - Arab Saudi akan memulai perjalanan ibadah spiritual dengan melaksanakan puasa selama sebulan di bulan Ramadhan pada Senin setelah penampakan bulan sabit baru resmi terlihat di Hawtat Sudair.

Pemantauan bulan tersebut dilakukan oleh para astronom dari Departemen Observatorium Astronomi Universitas Majmaah di Riyadh yang dipimpin oleh astronom terkemuka Saudi bernama Abdullah Al-Khudairi.

Penampakan bulan sabit tersebut kemudian menjadi penanda bahwa Ramadhan di Arab Saudi dimulai pada 11 Maret yang sekaligus menandai dimulainya bulan suci bagi sebagian besar dari hampir 2 miliar umat Islam di seluruh dunia.

Selain Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab juga telah mengonfirmasi bahwa Ramadhan akan dimulai pada Senin. Sedangkan Oman, Pakistan, Indonesia, Australia, Malaysia, Brunei, dan Iran memulai puasa sehari kemudian.

Penentuan tanggal mulai Ramadhan sendiri bergantung pada perhitungan bulan dan penampakan fisik bulan baru, sebuah praktik yang berakar pada tradisi Islam.

“Perhitungan dan teknologi melengkapi proses penampakan. Saya katakan bahwa perhitungan astronomi dan pengamatan dengan mata telanjang, seperti mata manusia, keduanya saling membutuhkan,” kata Al-Khudairi.

Ke depan, Universitas Majmaah berencana untuk meningkatkan fasilitas dan menambah tim untuk lebih menyederhanakan proses penampakan bulan sehingga bisa menjadi pusat untuk melihat penampakan bulan.

“Kami ingin membangun gedung besar di sini. Ini akan menjadi pusat Majmaah untuk melihat bulan,” ucap Wakil Direktur Penelitian Pascasarjana dan Ilmiah Universitas Majmaah, Mohammed Al-Shehri.

Peningkatan fasilitas dan tim tersebut lantaran keputusan mengenai dimulainya Ramadhan memiliki arti penting agama dan budaya bagi umat Islam di seluruh dunia. Salah satu bulan paling suci dalam kalender Islam, Ramadhan dirayakan dengan puasa, doa dan amal sebagai waktu pengabdian spiritual dan disiplin diri.

Umat Islam tidak makan, minum, merokok, dan kebutuhan fisik lainnya dari fajar hingga matahari terbenam sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.

Puasa di bulan Ramadhan adalah salah satu dari lima rukun Islam dan wajib bagi seluruh umat Islam dewasa, kecuali mereka yang sakit, lanjut usia, hamil, menyusui, menstruasi, atau bepergian.

Bulan suci tersebut berfungsi sebagai waktu untuk melakukan refleksi tidak hanya bagi umat Islam tetapi juga bagi orang-orang dari semua agama, memupuk pemahaman dan saling menghormati di berbagai wilayah geografis, budaya dan komunitas.

Sumber: Arab News

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

tanda ukiran

adilqq

Pelni Medan imbau penumpang tidak beli tiket dari media sosial******

Medan (ANTARA) - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) cabang Medan mengimbau penumpang supaya tidak membeli tiket kapal dari media sosial demi menghindari penipuan terutama selama masa Lebaran 2024.

"Jangan membeli tiket dari media sosial karena hampir bisa dipastikan itu penipuan," ujar Kepala cabang PT Pelni Medan Biwa Abi Laksana di Medan, Senin.

Biwa mengatakan, Pelni tidak pernah menjual tiket kapal di media sosial, apalagi bertransaksi dari sana.

Dia pun menganjurkan masyarakat untuk membeli tiket Pelni dari wadah resmi yaitu aplikasi Pelni Mobile, laman Pelni, agen perjalanan mitra Pelni dan di toko-toko retail modern.

Kemudian, Biwa juga mengingat para penumpang untuk memesan tiket dari jauh hari terutama untuk keberangkatan pada periode Lebaran 2024.

Pelni memperkirakan masa puncak libur (peak season) Lebaran 2024 pada H-15 sampai H+15. Lebaran diprediksi jatuh pada 11 atau 12 April 2024.

"Kemudian, untuk penumpang, jangan lupa membawa KTP, paspor, Kartu Identitas Anak (KIA) supaya kami dapat memastikan identitas penumpang yang berangkat sesuai," tutur Biwa.

Dia menambahkan, selama masa Lebaran 2024, Pelni Medan memberlakukan beberapa aturan khusus untuk mengantisipasi penumpukan penumpang di Pelabuhan Belawan, salah satunya soal pencetakan "boarding pass".

Pada masa Lebaran 2024, Biwa menjelaskan, "boarding pass" dapat dicetak 24 jam sebelum keberangkatan. Normalnya, hal itu baru dapat dilakukan lima jam sebelum berangkat.

"'Boarding pass' itu dapat dicetak di Pelabuhan Belawan atau di Kantor Pelni Medan," kata Biwa.

Pelni Medan memperkirakan ada sekitar 40 ribu penumpang yang naik dan turun di Pelabuhan Belawan pada periode Lebaran 2024.


Baca juga: Kemenhub sediakan angkutan mudik kapal gratis 4.415 tiket


 

Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Mengorbankan gunung dan sungai

vivo7bet

Ikut Panen Padi di Lotim, Pj Gubernur Pede NTB Akan Surplus Beras******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi meyakini provinsi itu selalu jadi daerah surplus berasdengan potensi produksi 204,352 ton GKG dengan luas lahan total 39 ribu hektare.

Hal itu diutarakannya saat mengikuti panen padi bersama petani di wilayah Dusun Mentaum, Desa Montong Ba'an, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Jumat (1/3).

Lihat Juga : Selamat Datang Maret, Awal Mula Pancaroba dan Pudarnya El Nino

"Untuk selanjutnya hasil surplus tersebut dapat memberikan kontribusi bagi daerah-daerah lain di wilayah Indonesia yang masih kekurangan beras," kata dia.

Lihat Juga : Singgung Antrean Beras, JK Minta Masjid Ikut Makmurkan Warga

Pada kesempatan itu, Lalu Gita ikut panen di lahan seluas sekitar 200 hektare di Desa Montong Ba'an, Lombok Timur. Capaian produktivitas di wilayah tersebut, katanya, mencapai 5,81 ton/hektare GKG.

Dia pun membanggakan provinsi tersebut pada Maret ini memiliki potensi luas lahan panen padi yang cukup besar.

"Alhamdulillah Provinsi NTB sendiri pada bulan Maret 2024 ini memiliki potensi luas lahan panen padi yg cukup besar yaitu mencapai 39.825 hektar dengan produksi mencapai 204.352 ton GKG," kata dia.

"Untuk Lombok Timur sendiri memiliki potensi luas panen padi di bulan Maret 2024 ini mencapai 7.161 hektar dengan produksi mencapai 39.271 ton GKG," imbuh Lalu Gita.

Lihat Juga : BPS Prediksi Produksi Beras Capai 10,71 Juta Ton Januari-April 2024

(tim/kid)

[Gambas:Video CNN]

Buku Domesday

39judi

Jibom Gegana Polda DIY sterilisasi TKP ledakan bahan petasan di Bantul******

Bantul (ANTARA) - Tim Jibom Gegana Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sterilisasi lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) ledakan bahan petasan di rumah warga wilayah Pedukuhan Gedongsari, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, DIY.

"Kami datang yang utama melaksanakan sterilisasi daripada TKP dimungkinkan masih ada benda-benda serupa yang bisa menjadi ledakan ledakan yang sifatnya susulan ataupun sekunder daripada ledakan," kata Komandan Datasemen Gegana Satbrimob Polda DIY Kompol Suripto dalam keterangan pers usai sterilisasi TKP di Bantul, Senin.

Menurut dia, kedatangan Tim Gegana Satbrimob Polda DIY bersama jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bantul tersebut menindaklanjuti informasi dari Bagian Ops Polres Bantul, bahwa di TKP telah terjadi ledakan dan menimbulkan korban jiwa raga manusia pada Minggu (10/3) petang.

"Sterilisasi sudah kita laksanakan, dan hasilnya di TKP dinyatakan steril, bersih daripada bahan bahan peledak lainnya," kata Kompol Suripto.

Meski demikian, kata dia, dari hasil analisis sementara, pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab ledakan bahan petasan di rumah warga tersebut, karena proses identifikasi dan investigasi oleh tim bersama jajaran Polres Bantul masih berlangsung.

"Identifikasi investigasi sedang berjalan, nanti setelah selesai hasilnya kesimpulannya akan kita sampaikan. Sementara kami belum bisa menyimpulkan, karena anggota kami belum bisa memberikan hasil hasil daripada penyelidikan kemudian investigasi maupun identifikasi," katanya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Bantul Kompol Sumanto mengatakan, pihaknya dari jajaran Polres Bantul terkait kejadian ledakan dari bahan petasan di wilayah Pandak Bantul, bekerja sama dengan Tim Jibom dari Gegana Satbrimob Polda DIY untuk melakukan sterilisasi lokasi.

"Sterilisasi dilakukan karena takutnya nanti ditemukan lagi bahan bahan peledak yang membahayakan, jadi jangan terjadi lagi kejadian serupa," katanya.

Menurut dia, dari hasil sterilisasi TKP ledakan bahan petasan oleh jajaran Polres Bantul bekerja sama dan Gegana Satbrimob Polda DIY, tidak ditemukan bahan bahan yang membahayakan lainnya.

"Hasilnya tidak ditemukan lagi barang barang maupun hal hal yang membahayakan. Jadi lokasi sudah dinyatakan aman," katanya.

Kasi Humas Polres Bantul AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan ledakan petasan terjadi di teras rumah Bapak Slamet wilayah Gedongsari, Wijirejo, Pandak, Bantul pada Minggu (10/3) sekitar pukul 17.40 WIB. Kejadian tersebut mengakibatkan empat orang mengalami luka bakar pada bagian tubuh.

Menurut dia, dari olah TKP petugas, barang bukti yang ditemukan di dekat dengan TKP ledakan adalah sisa obat mercon terbungkus di plastik, kemudian plastik yang diperkirakan bekas bungkus obat mercon.

"Di TKP juga ditemukan bekas ledakan hingga membuat genteng teras rumah sebagian hancur berserakan di lantai, ditemukan bercak darah, ditemukan potongan jari. Ditemukan plastik yang diperkirakan bekas bungkus obat mercon, juga ditemukan sisa obat mercon terbungkus di plastik," katanya.

Baca juga: Kapolri membuka "Pasar Kangen Wiwitan Pasa" di Mapolda DIY

Baca juga: Polisi bongkar kasus penyekapan selama dua bulan di indekos Sleman

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

nama nama situs gacor

Harga Popok di Rafah Melonjak Jadi Rp861 Ribu Imbas Agresi Israel******

Jakarta, CNN Indonesia--

Harga popok di Rafah, Jalur Gazabagian selatan, melonjak hingga 200 shekel atau US, setara Rp861.676 (kurs Rp15.666 per dolar AS).

Lonjakan terjadi imbas penurunan pasokan di tengah serangan Israel ke kota itu.

Keterbatasan stok membuat bengkel jahit yang semula memproduksi gaun pengantin beralih menjadi membuat popok.

"Jika bank dibuka, Anda perlu mendapatkan pinjaman untuk membeli Pampers," imbuhnya sambil berdiri di bengkel sementara deretan perempuan menggunakan mesin jahit untuk memproduksi popok.

Abu Gharara mengatakan imbas masalah itu, masyarakat di Rafah bahkan harus menggunakan pakaian pelindung daur ulang yang berasal dari masa pandemi covid-19 sebagai bahan pembuatan popok.

Bagi para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda, kelangkaan popok telah memperburuk perjuangan sehari-hari untuk menjaga bayi dan balita tetap bersih dan kering.

"Kita tidak hanya berbicara tentang popok untuk bayi, tapi juga untuk lansia dan penyandang disabilitas," ujarnya.

Salah satu ibu pengungsi, Inas Al-Masry, yang memiliki sepasang anak kembar serta seorang anak perempuan tertua yang semuanya membutuhkan popok, menggunakan celana pendek kecil yang dibuat dari plastik transparan untuk melindungi salah satu anak bayinya. Celana pendek plastik itu terlihat tampak terlalu ketat hingga membuat anaknya menangis.

Ia mengatakan tidak mampu membeli popok dengan harga 180 hingga 190 shekel per paket. Ia hanya mampu membeli satu paket dalam seminggu.

"Setelah minggu itu, bagaimana saya bisa mendapatkan paket lainnya?," katanya.

"Bahkan dengan penutup yang saya kenakan pada bayi, saya harus menggantinya keesokan harinya. Mereka semua butuh pakaian, tapi pakaian tidak tersedia, selimut tidak tersedia untuk anak-anak. Kami tidak punya apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Kami bahkan tidak punya kasur, kami dibuang ke tenda di jalan," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Kaisar Abadi

pinjaman online yang bayar bulanan

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Lihat Juga : Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Lihat Juga : PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Lihat Juga : Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara?

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Lihat Juga : Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut

(agt/agt)