kerja cepat menghasilkan uang

demo solo slot 598Jutaan kata 389479Orang-orang telah membaca serialisasi

《kerja cepat menghasilkan uang》

KPU cek lamannya yang tidak bisa diakses******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan pengecekan terkait tidak bisa diaksesnya laman resmi yang beralamat www.KPU.go.id pada hari pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Rabu.

"Sedang dicek," ujar Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos saat dihubungi ANTARA, Rabu.

Betty mengatakan bahwa publik masih bisa mengakses laman cekdptonline.kpu.go.id untuk mengecek data pemilih Pemilu 2024.

Baca juga: "Inkonstitusionalisme online" dalam Pemilu 2019

Pantauan Antara, pada Rabu pukul 10.28 WIB, laman resmi www.KPU.go.id tidak dapat diakses. Tertulis informasi bahwa situs web tersebut sedang dalam pemeliharaan.

Sedangkan untuk laman cekdptonline.kpu.go.id bisa diakses dengan mudah tanpa kendala.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Polri kerahkan 181 personel jaga KPU RI di hari pemungutan suara

Baca juga: Surya Paloh hanya tunggu hasil penghitungan suara KPU

Baca juga: Pemberitahuan Pemilu 2024 tidak menggunakan undangan fisik, benarkah?

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Lapas Sukamiskin pastikan seluruh napi koruptor dapat hak pilih pemilu******

Kota Bandung (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IA Sukamiskin, Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan seluruh narapidana kasus korupsi mendapatkan hak pilih mereka pada pemilihan umum (Pemilu) yang akan berlangsung besok, Rabu, 14 Februari 2024.

“Kebetulan tidak ada satupun warga binaan kami yang hak untuk memilihnya dicopot. Artinya, kesempatan dan hak pilih harus kita berikan kepada mereka,” kata Kepala Bidang Pembinaan Narapida Lapas Sukamiskin Medi di Bandung, Selasa.

Baca juga: Lapas Sukamiskin sebut 208 napi dapat remisi termasuk Setya Novanto

Medi menyebutkan sebanyak 327 orang warga binaan telah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024.

“Jadi total per hari ini warga binaan kami berjumlah 327 orang itu terdiri dari 287 nya tindak pidana korupsi (tipikor), dan sisanya adalah pidana umum,” kata dia.

Baca juga: Mantan Bupati Indramayu napi korupsi positif COVID-19

Untuk kesiapan sendiri, kata dia, pihaknya telah menyiapkan dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus, tujuh orang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dan dua orang keamanan yang berasal dari aparatur sipil negara (ASN) Lapas Sukamiskin.

“Petugas pemilu di Lapas Sukamiskin ini sudah diberikan bimbingan teknis (bimtek) oleh KPU, kemudian juga kemarin kami sudah lakukan simulasi proses ataupun alur tata cara pemilihannya seperti apa,” katanya.

Baca juga: Lapas Sukamiskin nyatakan belum ada Napi Tipikor terindikasi COVID-19

Medi memastikan para ASN yang ditugaskan untuk menjadi anggota KPPS akan menjungjung tinggi netralitas bagi warga binaan yang akan memberikan hak pilih.

“Artinya kami tidak ada arahan ataupun mengarah ke salah satu pasangan calon presiden atau calon wakil presiden, maupun terafiliasi dengan salah satu partai politik,” kata Medi.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa TPS khusus ini berbasis KTP-el. Warga binaan Lapas Sukamiskin yang bukan dari domisili Kota Bandung maupun Jawa Barat hanya mendapatkan satu surat suara, yaitu pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

“Otomatis mayoritas yang akan mereka pilih besok hanya untuk pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Kenapa? Karena memang sesuai dengan domisili yang rata-rata bukan di Bandung,” katanya.

Baca juga: Napi Tipikor Lapas Sukamiskin tak mendapat hak bebas cegah COVID-19

Selain itu, dia menegaskan pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan seluruh warga binaan bisa menyalurkan hak pilihnya saat hari pencoblosan berlangsung.

“Kalau target sebetulnya seluruh warga binaan Itu diharapkan ikut serta dalam pesta demokrasi karena ini menjadi salah satu hak yang diberikan kepada mereka,” katanya.

Baca juga: Napi Sukamiskin lebih tertib setelah Setnov dipindah ke Gunung Sindur

Sementara anggota Bawaslu Kota Bandung Bayu Mochamad mengatakan, keberadaan TPS khusus itu perlu diawasi karena ada kerawanan tersendiri, seperti eksodus para pemilih.

Oleh karena itu, kata Bayu, pada hari pemungutan suara nanti, akan ada pengawas yang diterjunkan agar proses pencoblosan berjalan lancar dan aman, termasuk di lapas maupun TPS khusus lainnya.

“Untuk pengawasan ke TPS khusus ini kami pastikan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan persyaratannya. Kami melakukan pengawasan ke sana. Kami berkoordinasi dengan yang berwenang di lokasi TPS tersebut,” kata Bayu.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu tangani soal surat suara direndam di Jeddah******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya sedang menangani soal dugaan pelanggaran terkait persoalan surat suara direndam di Jeddah, Arab Saudi.

"Sedang dalam penanganan Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri, Panwaslu LN di Jeddah. Dugaannya adalah dugaan pelanggaran administrasi," kata Lolly di Jakarta, Selasa.

Oleh sebab itu, dirinya meminta masyarakat untuk menunggu hasil dari penelusuran dugaan pelanggaran tersebut.

"Ini sedang berproses semua. Kita tunggu karena itu kewenangan Panwaslu LN," ujarnya.

Sementara itu, Lolly enggan menjawab terlebih dahulu mengenai adanya kesepakatan antara pengurus partai setempat dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Jeddah untuk merendam sisa surat suara.

"Jangan katanya-katanya. Itu yang sedang diklarifikasi oleh Bawaslu. Jadi, yang masih buram-buram itulah yang dicari titik terangnya oleh Bawaslu. Saat ini sedang berproses. Jadi kita no comment (tidak berkomentar) dulu sama info yang katanya-katanya," tutur Lolly.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa surat suara yang direndam di Arab Saudi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal tindak lanjut atas surat suara yang tidak terpakai.

"Ya itu tidak sesuai aturanlah," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (12/2).

Dia pun sudah mengonfirmasi soal surat suara itu dengan PPLN Jeddah, Arab Saudi. Menurutnya, surat suara itu telah disepakati pengurus-pengurus partai setempat untuk dimusnahkan sebab tidak terpakai.

"Nah, ternyata ada pembicaraan antara PPLN Jeddah dan pengurus partai di sana, disepakati bahwa untuk menghindari itu direndam saja, dimusnahkannya. Jadi, itu atas kesepakatan partai-partai di sana," jelasnya.

Untuk diketahui, beredar video di media sosial X yang menampilkan banyak surat suara direndam dalam sebuah kotak transparan. Kotak itu diisi air mengalir melalui selang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan Pilpres, Pileg, termasuk Pemilu anggota DPD RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Label：game slot gampang maxwin、erek erek togel hari ini、pinjaman online bank neo commerce

Terkait：situs yang sering jp、pinjol limit tinggi、belajar main slot、aktivaku pinjaman online、pusathoki、pinjam uang jaminan ktp、grafik sdy paito warna、situs judi bola online24jam terpercaya 2022、pinjaman online terpercaya 2022、slot gacor max win

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：keterlambatan pembayaran kredivo（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

nagabol

slot online terbaru dan terpercaya

daftar slot terbaru 2022

situs slot jamin maxwin

paylater baru

seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

88dewi situs slot

Bawaslu RI rekomendasi pemungutan suara susulan di TPS banjir******

Tangerang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merekomendasikan adanya pemungutan dan pencoblosan ulang pada masing-masing tempat pemungutan suara(TPS) yang terdampak bencana banjir.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja di Tangerang, Rabu mengatakan bahwa rekomendasi itu diberikan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, seperti kerusakan atau kehilangan surat suara pemilu.

"Biasanya akan ada pemungutan susulan, ini sebagai langkah antisipasi," katanya.

Menurut dia, bencana banjir merupakan fenomena alam yang sulit diprediksi. Meski demikian Bawaslu dan KPU sudah melakukan pemetaan dari indeks kerawanan pemilu.

"Untuk pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan pada hari yang sama," ujarnya.

Dia mengaku, pihaknya telah mendapat informasi rekomendasi dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan ada beberapa TPS yang terpaksa harus dilakukan pemungutan suara susulan.

Seperti terjadi di TPS yang ada di kawasan Puri Bintaro Indah, karena memang sempat mundur lantaran banjir. Namun, beranjak siang genangan surut.

"Alhamdulillah sudah surut, mulai pada berdatangan," kata dia.

Diketahui, ada sebanyak beberapa TPS di wilayah Tangerang Selatan terdampak bencana banjir akibat hujan deras yang terjadi pada Rabu (14/02) dini hari.

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie pun langsung meninjau lokasi tempat pemungutan suara yang terendam banjir tersebut.

"Saya mendapatkan laporan di wilayah Pondok Aren ada kurang lebih 16 TPS yang harus ditunda," katanya.

Menurutnya, genangan banjir meluap dari aliran kali yang berada di belakang pemukiman sekitar. Ada satu sisi sungai belum diturap itu segera diprogramkan di Tahun Anggaran 2024 ini.

"Kurang lebih 200 meter tapi di luar itu saya minta perbaikan pondasi-pondasi dari tanggul karena dikhawatirkan terjadi rembesan-rembesan air," ujarnya.

Untuk menangani hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel mengerahkan petugas BPBD dan sejumlah peralatan pompa menyedot air.
Baca juga: KPU Jaktim beri tambahan waktu pencoblosan bagi TPS terdampak banjir
Baca juga: KPU Jakarta sebut 18 TPS lakukan pemilihan susulan karena banjir
Baca juga: 34 TPS di Kota Tangerang terdampak banjir

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Binatang Misterius

tafsir mimpi 75

Pj. Gubernur Jateng: Pemilu 10 desa di Demak ditunda karena banjir******

Semarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 pada 10 desa di Kabupaten Demak terpaksa ditunda karena terdampak banjir.

"Jadi, untuk di Demak ada satu kecamatan yang terdampak banjir," kata Nana usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Gajahmungkur, Kota Semarang, Rabu.

Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi Jateng sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak maupun KPU Jateng dan KPU RI mengenai bencana banjir itu.

"Untuk pemungutan suara, hasil koordinasi KPU kabupaten dan KPU provinsi sudah dilaporkan ke KPU pusat, dan diputuskan bahwa untuk di 10 desa dan ada sekitar 114 TPS dengan jumlah pemilih 27.669 orang, mereka akan melakukan pemungutan suara susulan," katanya.

Baca juga: KPU sebut dua daerah berpotensi gelar pemilu susulan
Baca juga: KPU Demak putuskan pemilu susulan di sembilan desa terdampak banjir

Menurut Nana, pelaksanaan pemilu susulan diberikan waktu H+10 atau sepuluh hari sejak 14 Februari 2024, tetapi untuk lokasinya belum diputuskan.

"Memang waktu yang diberikan H+10. Untuk lokasinya, tempatnya, masih kami bicarakan dengan KPU, kira-kira di mana," kata mantan Kepala Polda Metro Jaya itu.

Penetapan pemilu susulan juga bergantung dengan langkah penanganan bencana di lokasi sebab yang terpenting bagaimana masyarakat bisa kembali ke tempat tinggalnya.

"Kami lihat juga upaya untuk membendung tanggul yang jebol sehingga masyarakat bisa kembali ke kampungnya. Baru kami akan bicarakan lebih lanjut," katanya.

Baca juga: KPU: TPS Kebanjiran hingga pukul 1 siang bisa ajukan pemilu susulan

KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Baca juga: Pengungsi banjir Demak berharap bisa mencoblos di pengungsian
Baca juga: KPU Jateng usul penundaan pemungutan suara di Demak karena banjir

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

pembuluh darah jahat

nusabet88

Bawaslu RI rekomendasi pemungutan suara susulan di TPS banjir******

Master Kelangsungan Hidup Super

erek erek delman

Bawaslu Surabaya terima dua laporan dugaan politik uang******

Surabaya (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menerima dua laporan masyarakat soal adanya dugaan praktik politik uang atau money politic, menjelang pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen mengatakan laporan pertama dugaan pelanggaran itu terjadi di wilayah Kecamatan Kenjeran yang dilaporkan oleh salah seorang warga. "Terkait adanya laporan masyarakat soal dugaan politik uang di Kecamatan Kenjeran dilakukan oleh terduga dari tim sukses calon legislatif," kata Novli kepada wartawan di Surabaya setelah meninjau kesiapan tempat pemungutan suara (TPS) di Lindungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Selasa.
Berdasarkan hasil laporan dugaan politik uang yang terjadi di Kecamatan Kenjeran memiliki nominal Rp150 ribu. "Satu laporan yang di Kenjeran terkait pembagian Rp150 ribu," ujarnya. Dugaan pelanggaran itu saat ini masih terus didalami oleh Bawaslu Kota Surabaya. "Proses masih melengkapi laporan, tetapi kami tidak hanya menunggu. Kami juga turun ke lapangan untuk menggali informasi lebih jauh," kata dia.
Untuk dugaan pelanggaran kedua, Novli menyebut hal itu diketahui melalui rekaman video yang tersebar di sosial media.
"Video soal dugaan money politik oleh terduga tim sukses inkumben anggota DPRD Surabaya dari salah satu partai peserta pemilu," ujarnya. Bawaslu setempat masih mengumpulkan bukti lainnya untuk memperkuat temuan yang ada. Novli menyatakan jika terbukti melakukan praktik politik uang, maka calon legislatif tersebut bisa dikenai sanksi. "Tentu saja ketika terbukti dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif tentu tidak hanya sanksi administratif tetapi juga ada pidananya. Kalau Administrasi bisa dengan diskualifikasi sebagai calon anggota legislatif, jika yang bersangkutan terpilih juga ditetapkan diskualifikasi selain pidana," ucap dia.
Novli menambahkan dua dugaan pelanggaran pada masa pemilu menjadi atensi dari pihaknya. "Masih laporan, satu laporan dari warga dan satunya masih simpang siur. Jadi masih harus penelusuran, kalau sudah registrasi maka ada waktu 7 tujuh hari memutus persoalan," tuturnya.

cinta sup teh

betwin188 slot

Lapas Sukamiskin pastikan seluruh napi koruptor dapat hak pilih pemilu******

Kembali ke Qiao Qiling

pola gacor zeus

ANRI paparkan keunikan Pemilu 1955, ada DPR terpilih berusia 81 tahun******

Jakarta (ANTARA) - Arsiparis Muda Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mudanto Pamungkas memaparkan keunikan pesta demokrasi pertama, yakni Pemilihan umum (Pemilu) tahun 1955, dimana ada anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih berusia 81 tahun.

"Pada waktu itu terpilih Anggota Legislatif yang bernama Raden Soedjono Prawirosoedarso, saat terpilih berusia 81 tahun dan merupakan pemimpin dari Perguruan Ilmu Sejati dari Madiun, Jawa Timur," kata Mudanto di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kue kecil yang terus diperebutkan partai Islam

Ia menyampaikan hal menarik lain pada Pemilu pertama tahun 1955, yakni kontestan bukan hanya dari partai politik, tetapi juga dari organisasi massa dan perorangan.

"Selain itu, pada Pemilu 1955, anggota TNI dan Polri memiliki hak pilih juga seperti masyarakat umum," ucapnya.

Ia menjelaskan ANRI juga memiliki arsip-arsip yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dan pendistribusian surat suara, yang pada saat itu dilakukan melalui jalur laut, darat, dan udara.

"Untuk jalur laut, dilaksanakan oleh Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI), sedangkan udara menggunakan Garuda Indonesia dan pesawat Angkatan Udara Republik Indonesia," tuturnya.

Adapun hasil Pemilu tahun 1955, baik untuk pemilihan anggota DPR RI maupun konstituante dimenangkan oleh empat partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) sebesar 8,4 juta suara dan 57 kursi DPR, Masyumi 7,9 juta suara dan 57 kursi DPR, Nahdlatul Ulama (NU) 6,9 juta suara dan 45 kursi DPR, serta Partai Komunis Indonesia (PKI) 6,1 juta suara dan 39 kursi DPR.

Ia mengisahkan pada Pemilu tahun 1955, kaum perempuan juga terlibat secara aktif, baik itu sebagai panitia maupun calon legislatif.

Salah satu contohnya Ketua Panitia untuk pemilihan Kota Jakarta Raya dijabat oleh Ny. Pudjobuntoro, sosok perempuan yang pada masa Presiden Soekarno ditugaskan sebagai Duta Besar Indonesia untuk negara-negara Asia Tenggara.

Mudanto juga menyampaikan pesan-pesan penting yang dapat diambil dari Pemilu tahun 1955 sebagai tonggak pertama demokrasi di Indonesia.

Baca juga: Menkominfo ingatkan lagi masyarakat ke TPS gunakan hak pilih

Baca juga: Jokowi tidak berkomunikasi dengan Gibran dan Kaesang sebelum mencoblos

"Ada satu pesan yang harus digarisbawahi bahwa di tengah segala keterbatasan yang ada saat itu, semua berkomitmen untuk melaksanakan Pemilu secara jujur dan adil tanpa intervensi dari pihak penguasa untuk pemenangan salah satu pihak," kata dia.

Arsip-arsip yang didokumentasikan ANRI tersebut berasal dari khazanah arsip Kementerian Penerangan Kabinet Presiden Republik Indonesia Sekretariat Negara, khususnya arsip Kabinet Presiden jilid 1 dan 2, arsip Nahdlatul Ulama, dan arsip berita ANTARA.

《kerja cepat menghasilkan uang》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，judi slot yang resmiHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kerja cepat menghasilkan uang》bab terbaru。