rtp daisototo

Warisan serba profesional dari dunia lain

slot rekening dana

Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud Md memuji putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen suara sah nasional.

Adapun penghapusan ambang batas tersebut itu baru dapat berlaku pada pemilu 2029, tidak pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung.

"Bagus, memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya," ujar Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat.

Menurut Mahfud, hal itu sudah sesuai dengan tradisi hukum di dunia di mana perubahan aturan yang menguntungkan atau merugikan seseorang harus diberlakukan pada periode berikutnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan putusan soal penghapusan ambang batas parlemen tidak bisa diterapkan di Pemilu 2024. Sebab, ambang batas parlemen itu masih harus diputuskan oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR.

"Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku (ketentuan) lama. Jangan bermimpi lah, yang dapat satu persen, dua persen lalu bisa masuk sekarang," katanya.

Dia menjelaskan pembentuk UU harus memiliki syarat dan alasan yang jelas mengapa syarat tersebut harus dihapuskan menjadi nol atau diturunkan menjadi sekian persen. Dengan demikian, sudah pasti putusan itu tidak bisa berlaku sekarang.

"Tidak sembarang partai baru, lalu bisa masuk ke parlemen atau yang sudah masuk ke parlemen. Kalau belum sekian tahun, lalu tidak boleh ikut mencalonkan calon presiden. Nanti, harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang," ucap Mahfud.

Mahfud juga berharap nantinya ambang batas parlemen itu tetap harus ada minimal dua persen. Hal itu sudah diatur sebagai kerangka dasar yang dibangun sejak awal reformasi.

Sebelumnya, Kamis (29/3), Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

MK memutuskan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil Pemilu.
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Hadi lanjut temui Mahfud bahas PR Kemenko Polhukam yang belum rampung

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Huang Quan tidak akan menyerah

slot gacor jackpot terbesar

Pemerintah revisi target TKDN kendaraan listrik untuk tarik investasi******

perhitungan nilai TKDN minimal 40 persen yang sebelumnya dipatok hingga 2024, diperpanjang sampai 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah merevisi target nilai kandungan lokal atau tingkat komponen dalam negeri (TKDN) pada perakitan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) guna menarik lebih banyak investasi dan mempercepat pasar KBLBB di Indonesia.

Direktur Industri Maritim Alat Transportasi dan Alat Pertahanan Kementerian Perindustrian, Hendro Martono, dalam jumpa pers di Jakarta pada Jumat, mengatakan perhitungan nilai TKDN minimal 40 persen yang sebelumnya dipatok hingga 2024, diperpanjang sampai 2026.

Selanjutnya, komposisi TKDN naik menjadi minimal 60 persen pada 2027--2029, dan minimum 80 persen pada 2030 dan seterusnya.

“Perhitungan kandungan lokal atau TKDN untuk kendaraan listrik diusulkan diubah menjadi: pada periode 2020-2029, untuk komponen utama 50 persen, sedangkan pada 2030 seterusnya meningkat menjadi 60 persen,” kata Hendro.

Berdasarkan skema perhitungan, bobot TKDN untuk komponen pendukung tetap 10 persen. Sementara itu, bobot TKDN untuk kegiatan pengembangan dan riset akan diturunkan dari 20 persen menjadi 10 persen pada 2030.

Baca juga: Kemenperin: Industri manufaktur tetap kuat walau hadapi resesi global

Baca juga: Kemenperin pastikan stok gula hingga minyak aman jelang Ramadhan

Sebaliknya, bobot TKDN untuk komponen perakitan justru naik dari 10 persen menjadi 20 persen.

Hendro menjelaskan perhitungan TKDN dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, penciptaan pasar sampai 2026 untuk menarik investasi baru melalui perakitan KLBB dalam bentuk terurai lengkap(completely knocked down/CKD),

Kedua, penetrasi industri pada 2027-2029 yang dilakukan dengan cara mewajibkan penggunaan paket baterai dan modul untuk industri KBLBB dalam negeri.

Ketiga, pendalaman industri pada 2030 dan seterusnya yang dilakukan dengan cara mewajibkan penggunaan komponen utama, yaitubattery cells dari dalam negeri.

“Jadi pemerintah melakukan penyesuaian dalam perhitungan TKDN pada aspek pengecatan dan penyambungan sehingga industri KBLBB dapat lebih mudah mencapai proporsi nilai TKDN pada aspek perakitan dengan maksimal,” ucap Hendro.

Pemerintah memberikan berbagai insentif bagi industri kendaraan listrik. Insentif yang diberikan, antara lain tax holidayatau pembebasan pajak penghasilan badan untuk perusahaan yang memproduksi KBLBB.

Kemudian, tax allowance atau pengurangan pajak penghasilan badan untuk perusahaan yang melakukan investasi di industri KBLBB dan insentif bea masuk 0 persen untuk impor komponen KBLBB.

Insentif juga diberikan kepada konsumen yang membeli kendaraan listrik roda dua berupa potongan harga Rp7 juta per unit.

Baca juga: Kemenperin: IKI lebih tinggi bila HGBT diperluas

Baca juga: Kemenperin siapkan Penghargaan Upakarti guna tingkatkan daya saing IKM

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

malam yang rusak

akun baru maxwin

Pengusaha Ungkap 61 Persen UMKM Kesulitan Dapat Pinjaman Modal******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan lebih dari 60 persenUMKM masih kesulitan mendapatkan pinjaman modal alias pendanaan. Padahal, sektor ini berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan UMKM berkontribusi 61,9 persen terhadap perekonomian dan menciptakan lapangan kerja paling besar hingga 97 persen dari sektor lainnya.

Meski kontribusinya besar, sektor UMKM masih kurang diperhatikan sehingga menjadi kendala dalam mendorong ekonomi lebih tinggi lagi.

Selain itu, penyebab lainnya kinerja UMKM belum maksimal adalah karena 47,5 persen kelompok bisnis ini tidak berencana melakukan ekspansi dalam 5 tahun ke depan karena kekurangan modal. Artinya, masih banyak yang hanya terpaku pada satu jenis usaha saja.

Lalu, ada 55 persen UMKM yang mengaku kesulitan menghadapi persaingan di tengah gempuran barang impor ke dalam negeri. Kemudian, 22,9 persen UMKM mengungkapkan peluang yang ada di depan mata terbatas.

"Jadi ini adalah tantangan yang dihadapkan kepada UMKM," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran agar memudahkan syarat mendapatkan pinjaman bagi pelaku UMKM. Salah satunya menghilangkan syarat agunan atau jaminan apabila prospek usahanya bagus.

"Saya kira Pak menteri BUMN nanti dengan BI dan OJK, ini regulasinya yang harus diperbaiki karena tidak semua UMKM kita memiliki aset agunan, memiliki collateral," ujarnya di JCC Senayan, Kamis (7/12).

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

latihan kecil

slot gacor malam ini terbaru

Kaum Rebahan Merapat, Kasur di Transmart Turun Harga Mulai Rp1 Jutaan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Ada kabar gembira nih buat kaum rebahan yang lagi cari kasur baru. Kasur berkualitas di Transmart banting harga mulai Rp1 jutaan.

Jangan sampai lewatkan promo menarik ini ya. Harga kasur Rp1 jutaan ini berlangsung selama dua hari di Transmart Full Day Sale, pada Sabtu (23/12) dan Minggu (24/12).

Lihat Juga : Merapat ke Transmart Sekarang Juga, Kapan Lagi Belanja Semurah Ini

Kalau penasaran sama produk yang banting harga di Transmart, intip daftarnya di bawah ini.

• Ameera Gemini Matress 160x200 cm, harga sale Rp1.119.200 dari harga normal Rp4.079.000 per unit. Harga berlaku di Jawa, Bali, dan Sumatra.
• Ameera Gemini Matress 160x200 cm, harga sale Rp1.199.200 dari harga normal Rp4.239.000 per unit. Harga berlaku di Makassar.
• Resta E Mattess 160x200 cm, harga sale Rp1.520.000 dari harga normal Rp9.450.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa.
• Resta E Mattess 160x200 cm, harga sale Rp1.584.000 dari harga normal Rp9.450.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Medan dan Makassar.

Selain itu ada juga bunkbed yang turun harga loh. Cek harganya setelah diskon berikut ini.

• Fenton Bunkbed 100x200 Black/White, harga sale Rp3.199.200 dari harga normal Rp5.499.000 per unit. Harga berlaku di luar Pulau Jawa.
• Fenton Bunkbed 100x200 Black/White, harga sale Rp3.119.200 dari harga normal Rp5.499.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa.

Murah-murah banget kan? Jangan sampai nyesel deh karena melewatkan promo kasur satu jutaan di Transmart Full Day Sale ini.

Mumpung lagi diskon, langsung aja kunjungi gerai-gerai Transmart terdekat dan bawa pulang kasur impianmu.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Perampok Ruang dan Waktu

33gg slot

Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud Md memuji putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen suara sah nasional.

Adapun penghapusan ambang batas tersebut itu baru dapat berlaku pada pemilu 2029, tidak pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung.

"Bagus, memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya," ujar Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat.

Menurut Mahfud, hal itu sudah sesuai dengan tradisi hukum di dunia di mana perubahan aturan yang menguntungkan atau merugikan seseorang harus diberlakukan pada periode berikutnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan putusan soal penghapusan ambang batas parlemen tidak bisa diterapkan di Pemilu 2024. Sebab, ambang batas parlemen itu masih harus diputuskan oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR.

"Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku (ketentuan) lama. Jangan bermimpi lah, yang dapat satu persen, dua persen lalu bisa masuk sekarang," katanya.

Dia menjelaskan pembentuk UU harus memiliki syarat dan alasan yang jelas mengapa syarat tersebut harus dihapuskan menjadi nol atau diturunkan menjadi sekian persen. Dengan demikian, sudah pasti putusan itu tidak bisa berlaku sekarang.

"Tidak sembarang partai baru, lalu bisa masuk ke parlemen atau yang sudah masuk ke parlemen. Kalau belum sekian tahun, lalu tidak boleh ikut mencalonkan calon presiden. Nanti, harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang," ucap Mahfud.

Mahfud juga berharap nantinya ambang batas parlemen itu tetap harus ada minimal dua persen. Hal itu sudah diatur sebagai kerangka dasar yang dibangun sejak awal reformasi.

Sebelumnya, Kamis (29/3), Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

MK memutuskan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil Pemilu.
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Hadi lanjut temui Mahfud bahas PR Kemenko Polhukam yang belum rampung

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Warisan serba profesional dari dunia lain

pinjol yang mudah cair ilegal

Apindo Temukan Ada 5 Provinsi Tak Patuhi Rumus UMP Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menemukan ada lima daerah yang tidak patuhi aturan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini sejalan dengan tahun politik sehingga banyak dimanfaatkan kepala daerah.

Adapun ketentuan UMP saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kelima wilayah tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Lampung dan Maluku Utara. Apindo menyebut penetapan UMP 2024 di atas hasil rumus hitung yang ditetapkan pemerintah.

Kendati demikian, ia menyebutkan tidak semua kabupaten dan kota di provinsi tersebut melanggar aturan. Masih ada beberapa yang mengikuti, meskipun kebanyakan tak sesuai.

"Jadi ada beberapa kabupaten/kota saja yang tidak sesuai dan ini sudah dilakukan evaluasi di dalam dewan pengupahan nasional. Sehingga menaker (Ida Fauziah) sudah bersurat untuk gubernur itu untuk mengingatkan," jelasnya.

Menurutnya, rumus hitung UMP dalam PP Pengupahan Jokowi sudah sesuai dengan perhitungan pengeluaran pokok masyarakat.

"Dengan PP 51 itu, itu di situ diatur bahwa daerah yang upah minimumnya sudah di atas rata-rata konsumsi rumah tangga, kenaikannya hanya pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alpa yang 0,10-30. Artinya, yang sudah terlalu tinggi, ya direm," pungkas Darwoto.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)