pinjaman blibli

kontrak terbatas

Respons Arsitek LRT soal Salah Desain Jembatan Lengkung******

Arsitek jembatan lengkung (longspan) Gatot Subroto-KuninganLRT Jabodebek Arvilla Delitriana akhirnya merespons tudingan yang menyatakan proyek garapannya tersebut salah desain.

Arvilla menekankan bahwa proyek garapannya tersebut sudah dilakukan dengan baik dan membantah ada kesalahan dalam perancangan.

"Tidak ada salah desain, tidak ada salah perkiraan, semua sudah direncanakan dengan baik," ujar Dina saat diwawancara CNN Indonesia Bisnis & Referensipada Selasa (8/8).

Namun, Arvilla mengingatkan kecepatan dari jalur lurus ke belok pasti harus diturunkan. "Kecepatan itu sangat tergantung dari trase yang dilewati, apakah trase jalan, trase jembatan, atau track. Trase sangat terkait dengan lingkungan di sekitarnya," terangnya.

"Ada ahlinya yang sudah merancang sedemikian rupa supaya trase LRT Kuningan ini bisa dilewati oleh LRT yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk kecepatan. Kami sebagai perencana jembatan menyesuaikan hal tersebut," sambungnya.

Sebagai perencana jembatan, ia menilai lebih sulit untuk merancang jembatan yang lengkungnya kecil. Namun, untuk proyek ini, dari awal disampaikan bahwa kondisi terbatas. Apabila ingin lengkung besar maka ada kendala pembebasan lahan.

"Gedung-gedung di sekitar harus menyingkir dulu. Saya yakin pembebasan lahannya pasti akan sangat mahal," ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga memastikan keamanan dari jembatan lengkung itu. Dalam pembangunan, jembatan itu dirancang untuk bisa dilewati LRT dengan kecepatan sekitar 35 km per jam. Selain itu, serangkaian uji coba, termasuk dengan beban, yang melibatkan pihak kompeten juga sudah dilakukan.

"Disampaikan ke kami itu (kecepatan) sekitar 35 km per jam, aturan untuk lengkung seperti ini, tetapi ada faktor-faktor lain terkait safety, yang sepahaman kami ini dari LRT yang paham, mungkin ada software-nya, sehingga disepakati 20 km per jam," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Rhodes

Uni Eropa Siapkan Langkah Khusus Lawan Larangan Ekspor Nikel Jokowi******

Uni Eropa(UE) berkonsultasi tentang pembuatan Peraturan Penegakan (Enforcement Regulation) perdagangan internasional terkait penyelesaian sengketa larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Langkah ini diambil setelah Indonesia mengajukan banding, setelah kalah gugatan dari Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal tersebut dimuat dalam situs resmi Uni Eropa, dikutip Rabu (12/7).

Peraturan Penegakan ini memungkinkan Eropa melakukan tindakan balasan atas pelanggaran aturan dagang oleh negara lain yang berdampak pada kepentingan komersial Eropa.

Para pemangku kepentingan di Komisi Uni Eropa memiliki waktu hingga 11 Agustus 2023 untuk memberikan pandangan mereka tentang penggunaan Peraturan Penegakan UE dalam kasus ini. Tindakan yang diberikan mencakup pengenaan bea atau pembatasan kuantitatif pada impor atau ekspor.

Pada saat yang sama, UE akan melanjutkan upaya dalam mencapai mufakat dengan Indonesia soal ekspor bijih nikel ini, termasuk terus mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Multi-Party Interim Appeal Arrangement (MPIA).

Uni Eropa menilai kebijakan setop ekspor bijih nikel oleh Indonesia membuat harga nikel di pasar melejit sehingga memukul Uni Eropa dan negara pengguna nikel lainnya.

Blok Benua Biru lantas meminta konsultasi dengan RI melalui WTO pada 2019. Tak ada kata sepakat, Eropa pun mengajukan gugatan pada 2021. Hasilnya, panel WTO menyatakan tindakan Indonesia tak sesuai aturan WTO.

Setelah 'vonis' tersebut keluar, Indonesia mengajukan banding pada Desember 2022.

[Gambas:Video CNN]

Nona yang luar biasa

Zulhas Akan Atur Daftar Produk Impor Boleh Dijual di E******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan atau Zulhas akan menerbitkan aturan terkait larangan berjualan barang impordi e-commerce.

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ia mengatakan dalam revisi itu nantinya akan ada positive listyang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Menurut Zulhas, barang impor yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri akan tidak masuk dalam positive list.

Selain soal positive list, revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2022 juga akan mengatur agar ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Artinya, marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

Kemudian barang impor di bawah US0 atau Rp1,5 juta di e-commercejuga akan dilarang dijual di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan pemerintah akan menerbitkan aturan perlindungan UMKM dari gempuran barang impor. Aturan akan berisi larangan penjualan barang impor di bawah US0 atau Rp1,5 juta di e-commerce.

Aturan akan dikeluarkan pada Agustus atau September mendatang.

"Kita usahakan secepatnya karena ini sudah dibahas sejak awal Maret lalu. Harusnya sudah selesai antara dua bulan ini atau bulan ini," kata Teten di di Pos Bloc, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

[Gambas:Video CNN]

Bisikan Penyihir

Pengusaha Batu Bara Keberatan dengan Aturan Jokowi Taruh Dolar di RI******

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) keberatan dengan aturan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mewajibkan para eksportir menyimpan minimal 30 persen devisa hasil ekspor (DHE) paling sebentar tiga bulan dalam rekening khusus DHE SDA.

Ketua Umum APBI Pandu Sjahrir mengatakan aturan itu akan menyulitkan eksportir dalam mengelola arus kas, terlebih margin yang didapatkan oleh para eksportir tidak mencapai 30 persen.

"Maka dengan demikian modal kerja yang sudah dikeluarkan eksportir pun akan tertahan di tengah tren penurunan harga serta semakin meningkatnya beban biaya operasional," kata keponakan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan itu melalui keterangan resmi, Selasa (25/7).

"Dengan beban semakin tinggi, sementara tren harga terus turun maka profit margin semakin tergerus jauh di bawah 30 persen sehingga berpengaruh terhadap modal usaha. Hal ini menambah beban eksportir yang dituntut untuk melakukan dekarbonisasi di era transisi energi, sementara pendanaan untuk proyek-proyek berbasis batu bara semakin sulit," tegas Pandu.

APBI mendukung Jokowi untuk memperkuat cadangan valuta asing (valas). Namun, PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam dianggap menyulitkan pengusaha.

Lihat Juga : Temui Elon Musk Bulan Depan, Luhut Tagih Investasi Tesla di RI?

Pandu meminta agar Jokowi membuka ruang konsultasi dan diskusi bersama pelaku usaha untuk membahas peraturan pelaksanaan dari beleid tersebut.

"Agar kewajiban penempatan DHE SDA dapat berlangsung dengan baik dengan tetap menjaga keberlangsungan kegiatan usaha eksportir SDA, termasuk eksportir batu bara yang selama ini menjadi kontributor penting bagi perekonomian nasional," tutupnya.

Aturan baru Jokowi ini menggantikan regulasi sebelumnya, yakni PP Nomor 1 Tahun 2019. PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mewajibkan pengusaha memarkir dolar AS di Indonesia ini resmi berlaku mulai 1 Agustus 2023 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Slam Dunk Mito Yohei

Intip Anjlok Ranking Logistik RI yang Bikin Luhut Marah ke Bank Dunia******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan marah kepada Bank Dunia karena menurunkan rangking logistik Indonesia hingga 17 tingkat.

Luhut bahkan berencana untuk bertanya langsung kepada pihak Bank Dunia soal penyebab peringkat logistik Indonesia turun drastis. Sebab, ia menilai laporan Logistics Performance Index (LPI) tersebut bertentangan dengan upaya perbaikan yang sudah dilakukan pemerintah selama ini.

"Karena itu saya akan panggil nanti World Bank, saya mau tanya 'Heh (Bank Dunia), di mana (kekurangan Indonesia), tell me!'. Supaya kita tahu, diperbaiki. Jangan tiba-tiba kita turun 17 peringkat dari 46 jadi 63," katanya di Gedung KPK, Selasa (18/7).

Lihat Juga : Luhut Marah ke Bank Dunia Soal Peringkat Logistik RI Turun Drastis

Survei LPI sendiri dilakukan Bank Dunia terhadap 139 negara. Setidaknya, ada enam indikator yang diukur, yakni kepabeanan, infrastruktur, pengiriman internasional, kompetensi dan kualitas logistik, timelines, dan tracking & tracing.

Untuk Kepabeanan, skor Indonesia sebetulnya naik dari 2,67 (2018) menjadi 2,8 (2023). Untuk infrastruktur skornya tetap sama yakni 2,9.

Sedangkan untuk skor pengiriman internasional mengalami penurunan dari 3,23 (2018) menjadi 3 (2023). Begitu juga dengan kompetensi dan kualitas logistik di Indonesia skornya turun dari 3,10 (2018) menjadi 2,9 (2023).

Untuk skor indikator tracking & tracing dan timelines juga turun. Tracking & tracing dari skor 3,3 (2018) menjadi 3 (2023) dan timelinesdari 3,67 (2018) menjadi 3,3 (2023).

Diketahui, negara dengan peringkat LPI tertinggi adalah Singapura di posisi pertama, kemudian diikuti oleh Finlandia di peringkat kedua, lalu Denmark peringkat ketiga, Jerman peringkat keempat, dan Belanda berada di rangking lima.

Sementara, negara tetangga Indonesia lainnya seperti Australia ada di peringkat 19, Malaysia di posisi 31, Thailand peringkat 37 dan India peringkat 38.

[Gambas:Video CNN]

Buku Domesday

Bos Kadin Ramal Bisnis Energi Hijau Cuan Besar di Masa Depan******

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai bisnis energi hijau berpeluang cuan besar di masa mendatang. Hal ini lantaran meningkatnya permintaan terhadap produk teknologi yang bisa mendukung terwujudnya net zero emissionpada 2060.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyebut bisnis energi hijau merupakan usaha masa depan yang menjanjikan.

"Makanya, kami mengajak semuanya. Pertama, ikut serta dan mengatakan 'hei ini ada cuannya bos'. Kalau enggak ada cuannya ngapain," kata Arsjad dalam Podcast Money Honey CNNIndonesia.com.

Arsjad menambahkan ada banyak tantangan dalam mewujudkannet zero emission. Tantangan yang dirasakan baik perusahaan besar, menengah, dan kecil akan berbeda. Begitu juga dengan tantangan usaha di berbagai sektor akan berbeda. Maka dari itu, diperlukan peta bagi usaha untuk mendukung tercapainya net zero emission.

Untuk itu, pengusaha membentuk Kadin Net Zero Hub sebagai wadah berdiskusi tentang teknologi untuk mewujudkan ekosistem rendah emisi di Indonesia. Para pembicara di Indonesia nantinya akan dibawa ke tingkat ASEAN. Dengan begitu, Indonesia tidak akan didikte oleh negara lain.

"Negara maju kadang bilang 'lu mesti gini ya'. Entar dulu ya, harus ngerti dong, kita ini beda sama yang di sana. Jadi cara kita, kapan waktunya, prosesnya beda. Enggak bisa setiap negara sama," kata Arsjad.

[Gambas:Video CNN]