slot bayar

Cerita Sihir

RI Batal Gelar Piala Dunia U******

Piala Dunia U-20 2023 batal digelar di Indonesia usai FIFA mencabut statusnya sebagai tuan rumah. Akibat pencabutan tersebut, ratusan miliar rupiah anggaran yang sudah dikeluarkan menjadi terbuang sia-sia.

Kerugian yang bisa diterima Indonesia tak hanya dari sisi anggaran yang sudah dikeluarkan untuk revitalisasi stadion, melainkan juga potensi wisatawan asing yang datang ke negara ini saat event tersebut berlangsung.

Dari sisi anggaran, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah sudah menggelontorkan Rp175 miliar untuk pembenahan stadion yang akan digunakan untuk eventtersebut. Ada lima stadion yang diperbaiki untuk Piala Dunia U-20 dan ajang berskala internasional.

"Itu Rp175 miliar semua, ada lima stadion yang dipakai terus yang 5x4 (ada) 20 (lapangan) untuk yang latihan. (Stadion yang direvitalisasi) di Palembang, Bandung, Solo, Bali, Surabaya," ujarnya.

Adapun lima stadion tersebut yaitu Stadion Manahan Solo, Stadion Si Jalak Harupat Bandung, Stadion Gelora Sriwijaya Palembang, Stadion Kapten I Wayan Dipta Giayar (Bali) dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya.

Sementara itu, mengutip CNBC Indonesia, Yoyok Sukawi saat masih menjabat sebagai Komite Eksekutif PSSI pada Juli 2020 mengatakan pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp400 miliar untuk persiapan pelaksanaan Piala Dunia.

Kemudian, pada Juni 2022 Zainudin Amali saat masih menjabat sebagai menpora meminta tambahan dana Rp3 triliun dari Pemerintah untuk pengembangan olah raga, di mana sebesar Rp500 miliar untuk persiapan Piala Dunia U-20.

Selain anggaran yang terbuang, Indonesia juga berpotensi kehilangan pemasukan langsung selama gelaran acara, termasuk dari sisi akomodasi dan pariwisata. Tak hanya itu, peluang Indonesia mendapatkan promosi gratis ke dunia luar juga melayang.

[Gambas:Video CNN]

Aku mungkin monster

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita

Karier Pesawat Dandy

IHSG Diproyeksi Masih 'Cerah' Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diperkirakan menguat pada perdagangan (Kamis 30/3).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pergerakan IHSG masih dalam rentang konsolidasi di tengah minimnya sentimen.

Kendati, kenaikan market global turut menunjang pergerakan IHSG dalam beberapa waktu terakhir.

Willian memperkirakan IHSG bergerak di rentang level 6.741 - 6.888 pada hari ini. Beberapa saham yang ia rekomendasikan yaitu UNVR, HMSP, ASII, INDF, KLBF, BBCA, dan BBRI.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat pergerakan IHSG hari ini akan menguji resisten di 6.872-6.901. 

Ivan memperkirakan level support IHSG hari ini akan berada di 6.776, 6.705 dan 6.640, dengan level resistennya di 6.872-6.901, 6.961 dan 7.006.

Saham pilihan Ivan adalah ANTM (trading buy), ARTO (buy on weakness), dan ASII (buy on weakness).

IHSG ditutup di 6.839 pada Rabu (29/3) ini. Indeks saham menguat 79,10 poin atau 1,17 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,07 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,82 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 327 saham menguat, 211 terkoreksi, dan 194 saham lainnya stagnan.

Dari 11 indeks sektoral, hanya dua yang melemah yakni properti -0,4 persen dan teknologi -0,54 persen. Sedangkan, delapan sektor lainnya menguat dipimpin oleh energi naik 2,3 persen.

[Gambas:Video CNN]

Asimilasi Tertinggi

Pemerintah Minta Perbankan Hapus Kredit Macet UMKM******

Pemerintah mendorong agar perbankanbisa bekerja sama untuk memberikan keringanan bagi UMKM di Tanah Air. Caranya, dengan penghapusan kredit macet.

"Prediksi Bappenas di 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24 persen. Salah satunya disebabkan tidak lolos SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan)," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (30/3).

Ia telah menyampaikan hal tersebut kepada perbankan dan kementerian terkait di Indonesia antara lainKemenko Perekonomian, Bank Indonesia, OJK, dan Bank Himbara (BRI, BSI, BNI dan Mandiri), dalam acara Rapat Koordinasi pembahasan skema penghapusan kredit macet UMKM pada Rabu (29/3) kemarin.

Teten menilai apabila kebutuhan pendanaan tersebut bisa dipenuhi, maka rasio kredit UMKM bisa meningkat menjadi 45,75 persen.

Selain itu, ia menekankan penghapusan tagihan kredit macet UMKM yang sudah dihapusbukukan tidak akan mempengaruhi kesehatan perbankan karena sudah dikeluarkan dari neraca.

Lihat Juga : Viral Uang Nasabah BTN Hilang, Dirut Angkat Suara

Bahkan menurut Teten, dengan kondisi dunia saat ini yang tidak menentu, penghapusan kredit macet bisa menjadi angin segar bagi pelaku UMKM. Karena menurutnya kendala selama ini yang dialami oleh UMKM ada di sektor pembiayaan.

"Kami bersamastakeholderterkait seperti Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, BI, OJK dan aparat penegak hukum akan menyamakan persepsi dan mengusulkan regulasi berupa peraturan presiden serta dibentuknya komite bersama," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis cantik dan menawan

Pengusaha Siap Bayar THR Lebaran 2023 Tepat Waktu dan Tanpa Dicicil******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku siap dan mendukung keputusan pemerintah yang mewajibkan perusahaanmembayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 tepat waktu dan tanpa dicicil.

Pemerintah mewajibkan pengusaha membayar THR pekerja atau buruh paling lambat sepekan sebelum Lebaran dan tak boleh dicicil. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran M/2HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh Perusahaan.

"Saya monitor sih mudah-mudahan nggak ada masalah. Insyaallahbisa kita bayarkan, mungkin terlambat-lambatnya itu sekitar tanggal 18 April, tapi kemungkinan tanggal 17 bisa dibayar," ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, Rabu (29/3).

"Kadin sambut baik untuk surat edaran ini, kami taat," kata Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Adi Mahfudz Wuhadji.

Menurutnya, sebelum surat edaran dari Kemnaker terbit, para anggota Kadin memang sudah menyiapkan dana THR dalam rencana kerja anggaran tahunan, sehingga tidak ada kendala.

"Tanpa kita mendahului SE itu, pengusaha jauh-jauh bulan dan hari sudah proyeksi dan cadangkan THR. Karena kita pahami ini sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016," jelasnya.

Namun, Adi mengimbau sebaiknya pemerintah memikirkan usaha kecil dan usaha mikro yang kemungkinan besar belum bisa membayar THR tepat waktu. Sebaiknya pelaku usaha kecil ini diberikan keringanan.

"Tapi kita paham nggak semua pengusaha besar, hanya sekitar 3 persen. Sisa 97 persennya lebih usaha kecil dan usaha mikro, yang kemungkinan THR itu belum dicadangkan. Di antaranya pasti ada yang nggak mampu. Jadi jangan semua dianggap mampu," katanya.

"Itu imbauan kami, agar usaha kecil dan usaha mikro bisa diperhatikan kemampuannya. Kami di Kadin akan taat," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa gila pertama

BP Tanjung Pinang Terus Berinovasi untuk Gaet Lebih Banyak Investor******

Badan Pengusahaan Kawasan Pelabuhan dan Perdagangan Bebas atau BP Tanjung Pinang, Kepulauan Riau terus melakukan pembangunan dan pengembangan untuk bisa menggaet investor masuk. Salah satunya dengan pembangunan sarana dan prasarana untuk lebih menarik minat investor menanamkan modalnya.

Hal ini tak lepas dari target investasi yang dicanangkan pemerintah pada 2023 mencapai Rp1,4 triliun untuk menggenjot masuknya investasi ke Indonesia. Dalam hal ini pemerintah melakukan kebijakan berinvestasi dengan berbagai cara, salah satunya dengan menyediakan kawasan industri bebas pajak atau free trade zone.

Sebagai salah satu kawasan industri bebas pajak, Tanjung Pinang memberikan fasilitas bebas pajak untuk melakukan kegiatan ekspor impor.

"Ini industri halal yang berbasis hasil laut. Khususnya untuk tahap pertama kita pancing dengan rumput laut. Kita siapkan lahan untuk membangun kawasan industri halal di situ. Dan yang kedua adalah sesuai dengan Quick Wins juga adalah Center Of Exelent," ujar Ikhsan dikutip dari CNN Indonesia TV.

Upaya BP Tanjung Pinang dalam menggaet investor melalui pembangunan sarana dan prasarana juga mendapat dukungan dari Gubernur Kepri, Ansar Ahmad. Pemprov Kepri memberikan hibah wilayah untuk pembangunan jalan guna menunjang akses pariwisata di beberapa lokasi.

Foto: Arsip BP Tanjung Pinang.

Selain itu, pembangunan sarana jalan tersebut juga dapat menunjang percepatan akses pergerakan barang dan jasa di wilayah FTZ Tanjung Pinang. Apalagi secara lokasi FTZ Tanjung Pinang dekat dengan Singapura yang menjadi pusat perdagangan Asia.

Hal tersebut membuat FTZ Tanjung Pindang menjadi sangat strategis untuk melakukan kegiatan industri maupun perdagangan di kawasan Asia Tenggara.

Ikhsan lebih jauh menerangkan, selain pembangunan sarana dan prasarana, BP Tanjung Pinang juga akan membangun Pusat Data Analisis berskala internasional. Upaya itu sudah dilakukan BP Tanjung Pinang melalui penandatanganan MoU dengan Bahcesehir University (BAU) Turki.

"Kita gencar bekerja sama dengan Turki, termasuk juga data center ini karena Turki kan di dalam global supply chainnya dia Halal Hub, dia punya pasar, bisa menyambungkan kita dengan pasar-pasar halal di Turki," ujarnya.

"Kami di Tanjung Pinang sendiri pun sudah tahun kemarin aktif berkomunikasi dengan pihak Turki, terakhir juga di bulan November kalau tidak salah kita juga ikut Halal Expo di Turki," tambah Ikhsan.

Ikhsan melanjutkan, pada dasarnya BP Tanjung Pinang sangat siap untuk menerima investor masuk. Karena pihaknya sudah berkerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pembangunan dan pengembangan di Tanjung Pinang.

"Kita tinggal follow up sedikit lagi supaya selesai," tutur Ikhsan.

Berdasarkan data pemerintah, realisasi investasi di Kepri pada 2021 tercatat sebesar Rp25,01 triliun. Adapun realisasi investasi pada 2022 tercatat Rp18,19 triliun dengan kontribusi penanaman modal asing sebesar Rp13,4 triliun.

"Kontribusi dari Kepri cukup signifikan baik itu Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Tapi memang Batam masih lebih tinggi, karena Batam ini lebih dulu dikembangkannya kemudian infrastrukturnya juga lebih siap baik pelabuhan dan bandara," ujar Deputi Bidang Koodinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo.